cover
Contact Name
Teguh Sandjaya
Contact Email
teguh.sandjaya@unpad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
yogi.suprayogi@unpad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
ISSN : 25809970     EISSN : 25811878     DOI : -
Jurnal ini diterbikan berkala oleh Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Padjadjaran dua kali dalam setahun. (Agustus dan Februari). Memuat Hasil Penelitian dan analisis teori yang berkaitan dengan perencanaan pelayanan publik, metodologi kontemporer dalam masalah-masalah publik , isu desentralisasi dan dekonsentrasi, penguatan kelembagaan publik dan kajian umum yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Arjuna Subject : -
Articles 39 Documents
Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Kantor UPBJJ-Universitas Terbuka Bandung Diana, Bambang Agus; Harta, Ridho
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (145.175 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13555

Abstract

Dalam sebuah organisasi perlu penataan beban kerja untuk setiap pegawai yang menjadi tanggung jawab pelaksana tugas pejabat yang ada didalamnya, sehingga dengan adanya pemerataan beban kerja pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai yang dapat meningkatkan kepada kinerja organisasi secara keseluruhan. Beban kerja pada pegawai UPBJJ-Universitas terbuka Bandung baik pegawai staf (administratif) maupun para tenaga edukatif secara keseharian bekerja secara bersama-sama dalam menjalankan tugas pekerjaan administratif, para tenaga edukatif tersebut diperbantukan untuk mengerjakan tugas pekerjaan administratif tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tenagaedukatif. Adanya pembagian beban kerja pegawai yang tidak merata menjadi permasalahan terhadap kondisi kerja pegawai, bahkan ada pula pegawai yang beban kerjanya berkurang hal ini menyebabkan kerja pegawai dalam mengerjakan pekerjaannya menjadi menurun karena banyakwaktu efektif kerja yang hilang disaat orang lain sibuk bekerja.Jam kerja yaitu 8.00-16.30 (jumlah jam kerjanya efektifnya perhari seharusnya adalah delapan jam tigapuluh menit), adapun tujuan dari penelitian adalah Mengetahui bagaimana permasalahan Beban Kerja Pegawai PadaKantor UPBJJ-UT Bandung serta untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara Beban Kerja dengan jumlah pegawai pada UPBJJ-UT Bandung. Metode yang dipergunakan dalampenelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini lebih menonjolkan data yang bersifat deskriftif analitis yang didapat dalam bentuk narasi, gambar, serta bersifat induktifdimana peneliti, membangun abstraksi, konsep hipotesa dan teori dari rincian. Analisa kualitatif yang dipakai selanjutnya adalah pembahasan dari hasil analisa beban kerja pegawai. Hubungan=hubungan yang logis dijelaskan bersama beberapa teori yang ada dan hasil pengolahan data isian.Teori yang digunakan, Beban waktu (time load), Beban usaha mental (mental effort load), Beban tekanan Psikologis (psychological stress load), Tarwaka (2011:131) Berdasarkan hasil peneilitian tentang penggunaan waktu kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menunjukan bahwa meskipun semua pekerjaan selalu terselesaikan dengan baik tetapi waktu kerja pegawai pada waktu-waktu tertentu menjadi bertambah sampai diluar jam kerja maupun hari libur kerja, sehingga diperlukan penambahan pegawai yang sesuai dengan hasil perhitungan jumlah pegawai efektif yaitu penambahan sebanyak 7 orang dengan rincian 3 orang untuk bagian koordinator registrasi dan Ujian, 1 orang koordintor BLBA dan 3 orang bagian tata usaha 
Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta) Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma; Mutiarin, Dyah
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.726 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i2.16753

Abstract

Sampai saat sekarang ini masalah pelayanan publik menjadi perhatian bersama, dibutuhkan sebuah formula dalam bentuk inovasi agar pelayanan publik menjadi lebih baik lagi. Inovasi Pelayanan publik saat ini sudah menjadi tuntutan yang harus dijalankan oleh penyedia layanan, baik itu ditataran pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Setiap instansi Pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk inovasi yang ada. Budaya inovasi harus melekat kepada pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan harus bersifat dinamis dan tetap selalu berkembang karena saat sekarang ini dengan tingkat literatur yang tinggi masyarakat telah mengerti dan paham mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pelayanan publik. Demi meningkatkan kualitas pelayanan maka Pemerintah Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta melakukan sebuah upaya inovasi pelayanan yang diberinama Kamis-Jum’at tambah tiga jam atau dikenal dengan istilah “Kumis Mbah Tejo”. penelitian ini ingin melihat bagaimana pengimplementasian dari konsep Best practice didalam inovasi pelayanan dengan mencoba menganalisis dengan unsur-unsur dari Impact, partnership, sustainability, leadership dan transferability. Teknik pengumpulan data penulis mencoba melakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang terkait. Untuk kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah inovasi pelayanan yang ada mendapatkan respon yang baik oleh masyarakat karena dampak dari inovasi ini bisa dirasakan langsung serta yang menarik adalah untuk mendapatkan kepuasan masyarakat dalam inovasi pelayanan “Kumis Mbah Tejo” ini tanpa perlu semua unsur yang menjadi landasan analisis terpenuhi  dengan baik.Kata kunci: Inovasi, Pelayanan Publik, Pemeritah Kecamatan
Social Policy Experience In Indonesia: Case Study On Unconditional Cash Transfer Program Sugandi, Yogi Suprayogi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.889 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13554

Abstract

This Article is intended to the poverty incidence that occurred in Indonesia in 2005 and 2008 as the impact of rising world oil prices that led to the unconditional cash transfer program UCT (Bantuan Langsung Tunai (BLT) i.e Indonesia literate) was launched in Indonesia. BLT program is one program that was launched by the Indonesian government in early 2005 and mid 2008. Unconditional cash transfer program is one of the social policy given to the poor as a way to reduce the impact of rising world oil prices that could affect the purchasing power of the poor in Indonesia. This program circulate the money of approximately US$ 10/month is regarded as an aid that is “giving charity” to the poorin Indonesia. This article also will show some of the BLT program as one of the social policy in Indonesia. The various obstacles encountered during this policy and also someeconomic and social problems encountered in this program, starting from the problems of counting the poor community, the implementation of the program until the end of thisBLT program. This will be a descriptive writing by describing a variety of archival and field data the government and conducted by the author. It is to intended the readers toknow how social policy was implemented in Indonesia as an experience.
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG Nurhasanah Ningrum, Dhesti Widya; Hermayanty, Irma
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.53 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i2.14364

Abstract

This research entitled Analysis of Society Satisfaction Index on Public Service Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. The aim of this study is to determine the level of Sumedang's society satisfaction to provided services by the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.The population of this study is the community of Sumedang who got the service in Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. The sampling technique used simple random sampling. Result of sample drawing calculation, got the number of sample are 150 responden. The analytical technique used to test the research hypothesis is quantitative analysis using the formula of IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/ Satisfaction Index of Society) consisting of 14 elements of service.The results of the research indicate that the overall service provided by the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang is 75.615 which are in the category of Good. The value for the average on each service element is as follows: 3.140 for service procedure element, the service requirement element is 3,027, the clarity of the service officer is 3,040, the disciplinary element of the service officer is 3,033, the service responsibility element is 3,020, is 3,040, element of service speed is 3,007, element of justice to get service is 3,020, politeness element and hospitality officer is 3,027, service cost element is 3,047, element certainty service cost is 3,027, element certainty service schedule is 3,047, and the security element of the service is 3,073.
Quo Vadis Kebijakan Kawasan Agropolitan di Indonesia? Ningrum, Sinta; Setiawan, Tomi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.396 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13551

Abstract

Agropolitan merupakan bentuk pembangunan yang memadukan pembangunan pertanian (sektor basis di perdesaan) dengan sektor industri yang selama ini secara terpusat dikembangkan di kota-kota tertentu saja. Secara luas pengembangan agropolitan berarti mengembangkan perdesaan dengan cara memperkenalkan fasilitas-fasilitas kota/modern yang disesuaikan dengan lingkungan perdesaan. Ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk tinggal di tempat dan menanamkan modal di daerah perdesaan, karena kebutuhan-kebutuhan dasar (lapangan kerja, akses permodalan,pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya) telah dapat terpenuhi di desa. Hal ini dimungkinkan, karena desa telah diubah menjadi bentukcampuran yang dinamakan agropolis.Kebijakan Agropolitan telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 2002. Salah satunya berlokasi di Kab Cianjur. Meski sudah lama dan dianggap konsep yang tepat untukmengembangkan agroindustri, Agropolitan di berbagai wilayah meredup kegiatannya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan kawasan agropolitan, khususnya di Kabupaten Cianjur yang relatif lebih berkembang dibandingkan dengan kawasan agropolitan di wilayah lain di Indonesia.
IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TARIF JASA PENGELOLAAN SAMPAH ( Penelitian di Wilayah Bandung Timur) engkus, Engkus engkus; Zakiah, Neneng
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.135 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i2.18444

Abstract

ABSTRAK             Latar belakang penelitian ini bahwa  Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menjadi implementor terkait pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 316 Tahun 2013 tentang Tarif Jasa Pengelolaan Sampah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji proses implementasi dari kebijakan tarif jasa pengelolaan sampah ini. Saat ini proses implementasi kebijakan dari retribusi sampah untuk kategori Komersial dan Non Komersial belum optimal dilihat pada tahun 2017 Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung cenderung mengalami kerugian, anggaran yang terserap hanya 68,40% dari biaya operasional yang telah dikeluarkan. Khususnya di wilayah Bandung Timur, kebijakan terkait retribusi sampah belum mampu dilaksanakan secara optimal dilihat dari beberapa kendala yang dihadapi sehingga mempengaruhi terhadap pendapatan realisasi dari  retribusi sampah ini.  Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan mengacu pada teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan dapat dianalisis melalui keempat dimensi yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian pengelolaan sampah di Bandung Timur menunjukan bahwa proses implementasi yang meliputi komunikasi yaitu melaksanakan proses komunikasi internal secara vertikal dan horizontal sudah baik dilakukan oleh Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung, namun komunikasi eksternal kepada  masyarakat masih belum optimal dilakukan. Sumber Daya Manusia (SDM) seperti petugas lapangan masih kurang untuk melakukan pelayanan publik serta sarana dan prasarana operasional di Bandung Timur masih kurang. Disposisi belum dilaksana dengan baik dan Struktur birokrasi seperti Satuan Operasional Prosedur (SOP) untuk penagihan sampah kategori Komersial dan Non Komersial sudah ada, namun Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung belum memiliki Satuan Operasional Prosedur (SOP) secara umum untuk setiap program secara keseluruhan.      
Efektivitas Upah Minimum di Kabupaten Bandung Susanti, Elisa
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.641 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13566

Abstract

Permasalahan upah minimum terjadi di berbagai negara berkembang, yaitu banyaknya pekerja yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan upah minimum. Fenomena tersebutmengindikasikan bahwa upah minimum mungkin tidak menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai instrument dalam distribusi pendapatan.Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upah minimum di Kabupaten Bandung. Dalam tulisan ini akan dikaji apakah upah minimum efektif sebagai alat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini yaitu untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Metode penelitianyang digunakan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Upah minimum belum efektif sebagai alat perlindungan upah bagi pekerja/buruh di Kabupaten Bandung. Upah minimum dapat menjadi alat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan apabila terdapat upaya untuk mengatasi berbagai permasalahannya.Terdapat berbagai permasalahan kompleks yang memerlukan peran dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha.
Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat Utami, Sawitri Budi; Pancasilawan, Ramadhan
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.809 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13550

Abstract

Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi ditujukan untuk mengusahakan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Taman Buru Masigit Kareumbi, salah satu kawasan konservasi di Jawa Barat dan satu- satunya Taman Buru Nasional di Pulau Jawa. Terdapat keanekaragaman hayati dan ekosistem yang perlu dijaga sebagai asset nasional. Keterlibatan berbagai pihak seperti, keterlibatan pemerintah pusat dalam hal ini melalui BKKSDA Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten (Kab. Bandung, Kab. Garut dan Kab. Sumedang), keterlibatan Lembaga masyarakat yaitu Wanadri serta masyarakat lokal yang juga memiliki kepentingan dalam pengelolaan kawasan Taman Buru Masigit Kareumbi.Kegiatan kolaborasi yang dilakukan dalam pengelolaan Kawasan Kareumbi tersebut sudah mengikuti tahapan-tahapan dalam kolaborasi bahkan sampai proses monitoring dan evaluasi. Namun hubungan ini melemah karena tugas dan peran masing-masing pihak tidak dapat dimengerti karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi dasar dalam pembagian tugas dan peran tiap stakeholder. Diperlukan aturan yang komprehensif dan turunan dari aturan tersebut tersusun SOP yang sangat jelas mengatur peran dan fungsi tiap stakeholder yang memiliki kepentingan dalam area Taman Buru Masigit Kareumbi.
ANALISIS TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN DESA CITALEM KECAMATAN CIPONGKOR KABUPATEN BANDUNG BARAT Diana, Bambang Agus
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 2 (2018)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.54 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i2.18434

Abstract

Abstrak  Salah satu yang menjadi kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan pemerintahan desa saat ini adalah mengenai pengelolaan keuangan desa, karena tidak sedikit pemerintahan desa masih kurang paham dalam pengelolan tata keuangan yang baik dan benar, apalagi sekarang ini banyak bantuan pemerintah yang diberikan kepada desa, salah satunyanya dana desa, yang semakin besarnya pemberian dana desa yang diberikan pemerintah, sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang baik dan benar.Dengan disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari  2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang  memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan  pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan faktual berkenaan dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Citalem Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat.  Keuangan  Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa dalam rangka  penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Abstract  One of the requirements in increasing the current knowledge of village government is regarding village financial management, because not a few village governments still lack understanding in the management of good and right financial arrangements, especially now that much of the government assistance is given to villages, one of which is village funds. , the increasing amount of village funding provided by the government, so that there is a need for good and correct financial management. With the enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages on January 15, 2014, arrangements regarding villages experienced significant changes. In terms of regulation, villages (or with other names arranged specifically / separately) are no longer part of Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government. In essence, the Village Law has a vision and engineering that gives broad authority to the village in the field of village administration, the implementation of village development, village community development, and village community empowerment based on community initiative, origin rights, and village customs. The purpose of this study is to obtain factual knowledge regarding budget planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village financial management in Citalem Village, Cipongkor District, West Bandung Regency. Village Finance is all Village rights and obligations in the context of the administration of village governance that can be assessed with money including all forms of wealth related to the rights and obligations of the village. Village income is received and channeled through the village cash account and its use is determined in the Village APB.
Infrastruktur dan Teknologi Pada Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Bandung Dalam Mendukung Pelaksanaan Program Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Sukarno, Dedi
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.039 KB) | DOI: 10.24198/jmpp.v1i1.13565

Abstract

Organisasi kecamatan di Kabupaten Bandung sebagai garda terdepan dalam melakukan tugas-tugas pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, dan melaksanakan pembangunan daerah juga harus memiliki faktor infrastruktur dan teknologi yang memadai. Faktor infrastruktur dan teknologi pada kecamatan ini sangat tergantung kepada sumber daya keuangan yangmerupakan sumber pembiayaan bagi kegiatan organisasi. Tanpa adanya anggaran yang memadai, kecamatan sebagai suatu organisasi publik sulit untuk dapat melakukan aktivitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan.Metode penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti infrastruktur dan teknologi pada kecamatankecamatandi Kabupaten Bandung adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang ada dalam infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami hal-hal yang mendasar di balik fenomena infrastruktur dan teknologi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung belum memilikistrategi terencana yang dibutuhkan untuk meningkatkan standar-standar dari faktor-faktor organisasi yang bersifat fisik (infrastuktur dan peralatan) dan sumber daya keuangan. Para pimpinan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bandung juga belum memahami pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap infrastruktur dan teknologi yang lebih bermanfaat dan diperlukan di masa yang akan datang. Dengan melihat keadaan perencanaan dan pengelolaan fasilitas, teknologi, dan keuangan oleh kecamatan-kecamatan di KabupatenBandung yang tergantung kepada APBD Pemerintah Kabupaten Bandung, maka anggaran yang ada di APBDKabupaten Bandung belum merepresentasikan kebutuhan kecamatan secara lengkap untuk mencapai tujuan-tujuanorganisasi kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Page 1 of 4 | Total Record : 39