cover
Contact Name
Majalah Kedokteran Gigi Indonesia
Contact Email
mkgi@ugm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mkgi@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Governance and Public Policy
ISSN : 24600164     EISSN : 25497669     DOI : -
Core Subject : Social,
The journal aims to publish research articles within the field of Public Policy and Governance, and to analys a range of contemporary political and governing processes.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 4, No 3 (2017): October 2017" : 7 Documents clear
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2015 BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 113 TAHUN 2014 DI KECAMATAN SEDAYU KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA Soeharso, Efra Daud
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.57 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan tujuan untuk mendeskripsikan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015. Penelitian ini dilakukan karena sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBDes yaitu terdapat Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang belum dibuat; terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015; dan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada  akhir tahun 2015 melewati batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kecamatan Sedayu, khususnya Desa Argorejo dan desa Argodadi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sedayu, sebagai lokasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sebagai informan terpilihnya adalah Tim Pelaksana Desa serta masyarakat yang dianggap dapat mewakili unit penelitian dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penelitian dilakukan dengan wawancara secara mendalam, kuesioner dan dengan cara studi dokumentasi pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015  di desa Argorejo dan desa Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul secara bertahap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan sampai pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lanjutan, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta masih ada keterlambatan pada pelaporan akhir. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga memerlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.
STUDI MODEL KEMITRAAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN KOTA BUNDA HAYATI DI TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA Sudirman, Irsyad
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.684 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Model Kemitraan tentang Tata Ruang Terbuka Hijau (RTH) Hutan Kota Bunda Hayati di Tanjung Selor Kalimantan Utara. Penelitian ini menggambarkan belum effektifnya pengelolaan Hutan Kota Bunda Hayati. Serta terdapat stakeholders yang terlibat melakukan kerjasama dalam mengelola Hutan Kota Bunda Hayati.Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan Model Kemitraan Solid dengan melibatkan Intitut Pertanian Bogor (IPB) sebagai mitra. Model Kemitraan Solid menggambarkan jejaring diantara pihak stakeholders dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan Hutan Kota Bunda Hayati. Kerjasama tersebut menghasilkan Master Plan pembangunan Hutan Kota Bunda Hayati.
PENGARUH KONFLIK NAHDLATUL WATHAN TERHADAP PERILAKU POLITIK MASYARAKAT LOMBOK TIMUR Juma’ah, Siti Hidayatul; Sulaksono, Tunjung; Sarofah, Riska
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (232.06 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik Nahdlatul Wathan terhadap perilaku politik masyarakat Lombok Timur. Nahdlatul Wathan atau disingkat NW merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Lombok yang berpusat di Kabupaten Lombok Timur. Nahdlatul Wathan didirikan oleh Tuan Guru Hajji (TGH) Muhammad Zainuddin Abdul Madjid pada tahun 1953. Nahdlatul Wathan bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan dakwah, sehingga NW mempunyai kontribusi besar dalam pembangunan dan pemerintahan. Pasca meninggalnya TGH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid tahun 1997, Nahdlatul Wathan terpecah kedalam dua kubu, yakni kubu Rauhun (R1) yang berpusat di desa Pancor dan kubu Raihanun (R2) yang berpusat di desa Anjani. Pecahnya Nahdlatul Wathan sebagai organisasi terbesar di Lombok Timur tentu membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian menarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pengaruh konflik Nahdaltul Wathan terhadap Perilaku Politik Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitaif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan data melalui kuisioner dan studi pustaka, sedangkan teknik analisisa data menggunkan analisa statistic dengan memanfaatkan softwere SPSS.
EVALUASI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA DI KABUPATEN BANYUMAS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014 Saputro, Amin Sapto; Permatasari, Ane; Eldo, Dwian Hartomi Akta Padma
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.433 KB)

Abstract

Pariwisata merupakan sektor yang bisa menunjang kemajuan suatu daerah, terutama dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah. Kebijakan ini diberlakukan atas dasar masyarakat daerahnya memiliki modal sehingga dapat diandalkan untuk kemajuan daerahnya, salah satunya dengan kegiatan pariwisata. Hampir setiap daerah memiliki obyek wisata sebagai identitas daerah  tersebut, bahkan seperti yang kita ketahui bagaimana Provinsi Bali yang sangat fokus dalam mengelola sektor pariwisatanya hingga dapat diakui oleh dunia. Merupakan suatu langkah jitu jika industri pariwisata dipergunakan oleh daerah-daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sebagai suatu ssarana untuk meningkatkan PAD. Namun sebagai konsekuensinya, daerah-daerah tersebut harus melakukan pembangunan terhadap potensi-potensi pariwisata masing-masing daerah, mencari dan menciptakan peluang-peluang baru terhadap produk Pariwisata yang diunggulkan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian deskriptif pada penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan analisi data yang bersifat induktif yaitu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian menunjukan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti bahwa dalam upaya pengembangan yang dilakukan oleh DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas khususnya di Lokawisata Baturraden untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata masih terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan. Kurangnya keterlibatan pegawai yang berada di lapangan dalam proses pengembangan obyek wisata menjadikan hasil yang dirasakan kurang sesuai dengan keinginan dari pemberi masukan. Kemudian yang harus menjadikan perhatian bagi dinas terkait adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai, terutama pegawai yang berada di lapangan.   
AGENDA SETTING PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) KABUPATEN BANTUL Aswari, Talitha Andwi; Darumurti, Awang; Febrian, Kurnia Rifqi
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.983 KB)

Abstract

Program One Village One Product atau OVOP adalah suatu program yang diinisiasi Dr.Morihiko Hiramatsu. Salah satu daerah di Indonesia yang melaksanakan OVOP adalah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menerapkan program OVOP sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan kemampuan masyarakat miskin pada produk tertentu dan meningkatan pendapatan mereka. Penelitian ini difokuskan pada tahap Agenda Setting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Agenda Setting program One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber-narasumber yang mewakili institusi mereka, dan semuanya terlibat di dalam proses Agenda Setting program OVOP, sedangkan observasi dilakukan kepada kelompok usaha yang mengikuti program OVOP. Dokumentasi dilakukan kepada dokumen-dokumen terkait dengan OVOP seperti draft kebijakan, data kemiskinan, dan lain-lain. Hal-hal yang dapat dianalisa dengan ketiga teknik pengumpulan data di atas, yaitu: metode Agenda Setting program OVOP, teknik menyusun prioritas masalah publik  terkait OVOP, dan proses Agenda Setting program OVOP yang melibatkan Three Stream Theory. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan hasil bahwa Agenda Setting Program OVOP Kabupaten Bantul menggunakan metode Quick Decision Analysis. Sedangkan Teknik Penyusunan Prioritas Masalah Publik yang digunakan yakni melewati tahap penyusunan prioritas masalah publik, penilaian oleh stakeholders terhadap alternatif kebijakan, dan penyimpulan prioritas masalah. Proses Agenda Setting menurut Three Stream Theory, yaitu dari segi Problem Stream, diketahui pemetaan masalah dilakukan oleh BAPPEDA Bantul. Apabila dari Policy Stream, single-issue yang menjadi latar belakang adalah isu kemiskinan yang kemudian dikaji lalu menghasilkan program OVOP. Apabila dari Politics Stream, program ini mendapatkan dukungan semua fraksi di DPRD Bantul dan penganggarannya masuk di dalam RKA-SKPD yang mengampu yang kemudian masuk di dalam KUA-PPAS dan APBD. Keywords: Agenda Setting, Program, Kebijakan, One Village One Product, OVOP, Bantul
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MANJEMEN BENCANA DWulansari, Diah; Darumurti, Awang; Akta Padma Eldo, Dwian Hartomi
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.078 KB)

Abstract

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan korban penderitaan manusia dan dapat mengganggu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana pada dasarnya tidak bisa dihindari, namun manusia hanya mampu sebatas untuk mencegah dan mempersiapkan diri sebelum bencana itu datang secara tiba-tiba. Saaat ini dibutuhkan pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah menjadi hal penting dalam manajemen suatu bencana. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan 3 teknik meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan secara informal dilakukan dengan pegawai membaca dan mempelajari buku/literature. Sedangkan pengembangan secara formal dilakukan dengan pegawai mengikuti pendidikan atau pelatihan. Dengan adanya pengembangan SDM baik secara informal dan formal dapat membantu BPBD dalam melakukan tahapan-tahapan manajemen bencana. Dari tahapan manajemen bencana di atas masih ada 3 tahapan yang belum dilakukan diklat yaitu diantarannya Mitigasi, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi. Faktor penghambat dalam Pengembangan SDM di BPBD Kabupaten Wonosobo meliputi, perbedaan tipe organisasi, keterbatasan sarana dan prasarana, heterogenitas pegawai. Sedangkan faktor pendukungnya meliputi motivasi pegawai yang tinggi, dukungan kebijakan Pemerintah, serta partisipasi masyarakat dan swasta.
KELEMBAGAAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT (MRP-PB) DALAM OTONOMI KHUSUS 2017 Rengen, Yamin
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 3 (2017): October 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.76 KB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Popua, kepada Provinsi dan Kabupaten/kota di Provinsi Papua diberikan Otonomi Khusus, yakni bentuk otonomi yang hanya diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam. Dalam bidang keuangan, khususan ini diwujudkan dengan pemberian Dana Otonomi Khusus yang berupa dana penerimaan khusus dan dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam yang presentasenya lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia. Dana otonomi khusus yang besar jumlahnya tidak sebanding dengan kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana tersebut. Hal ini bisa menghambat efektivitas dalam mencapai tujuan pemberian otonomi khusus, yaitu peningkatan pendidikan dan kesehatan (gizi) masyarakat asli Papua.Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menerapkan metode studi kepustakaan dan wawancara tidak berstruktur dengan pejabat di lingkungan Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus ternyata tidak memberikan keseimbangan fiskal, baik vertikal maupun horizontal, bahkan sebaliknya menambah kesenjangan fiskal, mengingat sebagian besar kapasitas fiskal kabupaten/kota di provinsi Papua termasuk kategori sedang dan tinggi (hanya 2 yang berkapasitas fiskal rendah). Selain itu, terdapat peraturan pelaksanaan pengelolaan dana otonomi khusus yang saling bertentangan sehingga dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Oleh karena itu perlu diperjelas aturan mengenai pengelolaan dana otonomi khusus sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Page 1 of 1 | Total Record : 7