cover
Contact Name
Majalah Kedokteran Gigi Indonesia
Contact Email
mkgi@ugm.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
mkgi@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Governance and Public Policy
ISSN : 24600164     EISSN : 25497669     DOI : -
Core Subject : Social,
The journal aims to publish research articles within the field of Public Policy and Governance, and to analys a range of contemporary political and governing processes.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 4, No 2 (2017): June 2017" : 5 Documents clear
Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul Khadafi, Rizal; Mutiarin, Dyah
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 2 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.798 KB)

Abstract

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal kemiskinan Kabupaten Gunungkidul merupakan daerah termiskin diantara lima Kabupaten/Kota lainnya. Angka kemiskinan, angka buta huruf, angka perceraian, dan angka putus sekolah yang tinggi, semakin memperkukuh status Kabupaten Gunungkidul sebagai Kabupaten termiskin di DIY.Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul pasca reformasi ternyata menunnjukkan hasil yang cenderung statis. Sekalipun dalam hal ini, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DIY, maupun Pemerintah Kabupaten  Gunungkidul sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum APBD kabupaten Gunungkidul masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Angka penduduk miskin masih tinggi, begitu juga dengan angka buta huruf yang masih menempati urutan kelima diantara Kabupaten lain yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul kedepannya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus segera membenahi diri dengan cara menyediakan data yang lengkap, serta konsisten dengan program pengentasan kemiskinan yang berkesinambungan dan anggaran yang pro terhadap pengentasan kemiskinan. Kreatifitas dan inovasi dalam membuat kebijakan sangat mutlak dibutuhkan, hal ini dikarenakan Kabupaten Gunungkidul terbilang memiliki potensi alam yang luar biasa.Memaksimalkan lahan yang tersedia, mengelola potensi wisata, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah hal yang paling realistis untuk dilakukan saat ini.Mengingat, bahwa Kabupaten Gunungkidul merupakan Kabupaten terluas di DIY dengan potensi alam yang luar biasa, sudah semestinya masalah kemiskinan di Gunugkidul dapat segera diatasi.
Analisis efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan (PNPM-MP) Masruri, Masruri; Muazansyah, Imam
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 2 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3676.899 KB)

Abstract

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) merupakan program yang fokus dan intensif untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketertinggalan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini perlu untuk dilakukan analisis mengenai efektivitas program PNPM-MP. Tujuan penelitian ini adalah; (1). Untuk mengetahui efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010, (2). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Bunyu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui teknik analisis deskriptif kualitatif dengan proses pengumpulan, reduksi, penyajian dan verifikasi data.Hasil dari penelitian yang dilakukan tentang efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dikecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan menunjukkan bahwa telah bisa dikatakan efektif, meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan tersebut yaitu pada faktor tenaga kerja, dimana jumlah tenaga kerja tidak full mengisi formasi yang ada, selain itu formasi yang ada tidak diisi oleh tenaga spesialis yang sesuai dengan bidangnya. Kaitannya dengan formasi yang tidak terisi semua, maka berimbas kepada tumpang tindihnya kewenangan. Selain faktor tersebut diatas, faktor waktu pelaksanaan juga menjadi kendala. Dimana waktu pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan aturan dan standar yang harus dipenuhi sehingga berimbas kepada seluruh rangkaian jadwal kegiatan yang harus dilaksanakan.Selain faktor penghambat diatas, tentunya terdapat juga faktor pendukung sehingga pelaksanaan program dapat berjalan. Faktor pendukung yang dimaksud adalah informasi dan fasilitas yang diberikan. Informasi yang dimaksud adalah berupa peraturan, edaran, petunjuk operasional dan penguatan kapasitas bagi fasilitator pendamping. 
Analisis Perolehan Suara Pasangan Jokowi-Jk Pilpres 2014 Di Kota Probolinggo Rahmadi, Andhi Nur; Qodir, Zuli
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 2 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1998.81 KB)

Abstract

Paper ini membahas mengenai perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Jokowi-JK di kota Probolinggo Jawa Timur tahun 2014, terdapat beberapa pendekatan yang dilakukan oleh tim suskses dalam menjaring suara, diantaranya melalui pendekatan marketing politik push, pass dan pull marketing. Selain itu juga menggunakan pendekatan patron-klient dan rasional choice.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.Marketing politik yang dijalankan semasa kampanye dirasa masih kurang berhasil messkipun jokowi hadir di Kota Probolinggo. Meskipun peran para ptron bekerja selama maksimal tapi tidak membantu banyak dalam perolehan suara karena rasionalitas para pemilih di kota Probolinggo sudah cukup berkembang dan kritis
Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Djakaria, Deliana Vita Sari; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 2 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.582 KB)

Abstract

Pembangunan Izin penggunaan pemanfaatan tanah masih menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit di Indonesia.Pemanfaatan ruang dibanyak daerah di Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum. Pengendalian pemanfaatan ruang pada saat ini tidak efesien dan efektif, karena instrumen perizinan yang merupakan langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang sering saling bertentangan dan bahkan melanggar rencana tata ruang yang ada, contohnya di daerah Kecamatan Gamping banyak sekali pembangunan perumahan.Pemanfaatan ruang sudah diatur dengan kebijakan dalam penyusunan RTRW (rencana tata ruang wilayah) melalui mekanisme pengendalian, dimana dalam mekanisme tersebut terdapat kegiatan pengawasan dan penertiban.Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengawal berjalannya RTRW secara konsisten.Instrumen yang digunakan adalah melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau disingkat IPPT menjadi tolak ukur bagi keberhasilan sebuah produk tata ruang ditinjau dari kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada dalam rencana tata ruang tersebut sebagai sebuah instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui tentang Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) menjalankan dan menerapkan prosedur proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) di Kecamatan Gamping Kecamatan Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan yaitu data primer dan data sekunder.yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa,  efektivitas KPPD dalam pengendalian pemanfaatan tanah belum efektif, dilihat dari empat indikator yang diteliti. Empat indicator tersebut yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.Pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Gamping belum efektif, sebab mas5h banyak pelanggaran hukum dan peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan yang ditentukan.Hal ini bisa dilihat dari empat indicator yang diteliti, yaitu; pengendalian melalui pengaturan perizinan, instrument ekonomi, pengendalian melalui pengadaan prasarana, dan pengendalian dengan melibatkan masyarakat/swasta.
Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah Otonomi Khusus Aceh dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Herizal, Herizal; Purwaningsih, Titin
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 2 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.587 KB)

Abstract

Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai salah satu lembaga perumus kebijakan Aceh (legislasi), semakin menemukan “ruang politik” yang luas paska berlakunya Undang-Undang otonomi khusus untuk Aceh.Tetapi, sudah 10 tahun UU N0.11/2006 berjalan, DPRA dianggap masih lalai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.Dengan demikian, kinerja DPRA dalam melaksanakan fungsi legislasi dipertanyakan dalam penelitian ini.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Pengambilan sampel dilakukan secara purposive terhadap responden dengan mempertimbangkan relevansi posisi mereka dengan data yang diperlukan dan ketersediaan waktu mereka.Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja DPRA dalam melaksanakan fungsi legislasinya dalam rentang waktu dari tahun 2007-2016 masih belum optimal. Hal ini dilihat dari segi produktivitas DPRA yang selalu gagal mencapai target legislasi. Cycle time Qanun Aceh secara rata-rata masih cukup lama dengan kualitas yang masih kurang.Tidak pernah tepat waktu dalam menetapkan program legislasi Aceh.DPRA juga belum bisa memaksimalkan sumberdaya dan anggaran yang telah disediakan negara untuk menunjang pelaksanaan fungsi mereka.Faktor yang mempengaruhi kinerja DPRA adalah kurangnya kapasitas teknis kelembagaan DPRA.Kurangnya idependensi lembaga DPRA dan anggotanya.Kewenangan formal DPRA yang semakin besar tetapi tidak didukung dengan kemauan anggotanya untuk menjalankan kewenangan tersebut dengan maksimal.

Page 1 of 1 | Total Record : 5