cover
Filter by Year
Jurnal Niara
ISSN : -     EISSN : -
Articles
45
Articles
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIC DIKECAMATAN KAMPAR TIMUR KABUPATEN KAMPAR

Aguswan, Aguswan ( Universitas Lancang Kuning )

Jurnal Niara Vol 10, No 1 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRACTThe public information service system, hereinafter referred to as the information system, is a series of activities that include the storage and management of information and mechanisms of delivering information from the organizers to the public and vice versa in the form of oral, latin, written in Braille, image language and / or local languages , And presented manually or electronically. In order to provide information support to the implementation of public services should be held information system that is National. To that end, the organizer is obliged to manage information system which includes: Operator Profile, Executor Profile, Service Standard, Service Notification, Grievance Management and Performance Assessment.The results of the research were conducted in Kampar Timur sub-district office that highlighted the application of public service information system, where the research result stated that the availability of service information system is still incomplete, as many as 14 (40,00) respondents gave their responses, as well as respondents who responded The implementation of information service system that is as much as 12 (34,00) respondents gave their responses, and respondents who gave enough response about the implementation of service information system that is 9 (26,00) respondents who gave the response.Selanjutnya in the implementation of service information system that has been held By Kampar Timur sub-district government, the presence of inhibiting factors is the provision of non-electronic data is still incomplete, tools and technology is still limited and human resources employees who are still less professional in carrying out tasks and His responsibility in carrying out the service to the community. Keywords: Information service system, service standard, implementationABSTRAK Sistem informasi pelayanan pubik yang selanjutnya di sebut sebagai sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan / atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap  penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat Nasional. Untuk itu penyelenggara berkewajiban mengelola sistem informasi yang meliputi: Profil Penyelenggara, Profil pelaksana, Standar pelayanan, Maklumat pelayanan, Pengelolaan pengaduan dan Penilaian kinerja.Hasil penelitian yang dilaksanakan pada kantor kecamatan Kampar timur yang menyoroti tentang penerapan sistem informasi pelayanan publik, dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa ketersediaan system informasi pelayanan masih kurang lengkap yaitu sebanyak 14 (40,00) responden memberikan tanggapannya, begitu juga responden yang memberikan tanggapanya tentang tersdianya penyelenggaraan system informosi pelayanan yaitu sebanyak 12(34,00) responden memberikan tanggapannya, dan responden yang memberikan tanggapan tentang cukup tersdianya penyelenggaraan system informasi pelayanan yaitu sebanyak 9 (26,00) responden yang memberikan tanggapannya.Selanjutnya dalam penyelenggaraan system informasi pelayanan yang telah diselenggarakan oleh Pemerintahan kecamatan Kampar timur, terdapatnya faktor – faktor penghambat yaitu penyediaan data secara non elektronik masih belum lengkap, alat dan teknologi masih juga terbatas dan SDM pegawai yang masih kurang professional dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung jawabnya di dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kata Kunci: Sistem Informasi Pelayanan, standart pelayanan, implementasi

PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI DISPERINDAG SUB BIDANG PENGAWASAN BARANG DAN JASA PROVINSI RIAU

Nielwaty, Elly ( Universitas Lancang Kuning ) , Prihati, Prihati ( Universitas Lancang Kuning ) , Zuhdi, Sulaiman ( Universitas Lancang Kuning )

Jurnal Niara Vol 10, No 1 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This study aims to determine and analyze the influence of supervision on the performance of employees of industry and trade sub division of supervision of goods and services Riau Province and its inhibiting factors. The type of research used is survey research,primary data source is all employees of Industry and Trade Sub Division of Supervision of goods and services Riau Province amounting to 85 people.Sampling technique by probability with census / saturated sampling technique is the sample taken based on the total population.Data analysis is done descriptively quantitative.The result of the research shows that supervision has positive and significant effect on employee performance with coefficient of determination (r2) value is 0,932,Meaning that 93.2% of employee performance is influenced by supervision.The inhibiting factor in supervision is that the leadership has not conducted regular and structured supervision.In addition there are difficulties in the supervision of goods and services in circulation because many new products and not in accordance with the standards. Keywords: supervision, performance of employees ABSTRAK  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisispengaruh pengawasan terhadap kinerja pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan barang dan Jasa Propinsi Riau serta faktor-faktor penghambatnya.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey, sumber data primer adalah seluruh pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan barang dan Jasa Propinsi Riau yang berjumlah 85 orang.Teknik pengambilan sampel secara probabilitas dengan teknik sensus/jenuh sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan jumlah populasi secara keseluruhan.Analisa data dilakukan secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,932, artinya 93,2% kinerja pegawai dipengaruhi oleh pengawasan. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan adalah pimpinan belum melakukan pengawasan secara rutin dan terstruktur. Selain itu ada kesulitan dalam pengawasan barang dan jasa yang beredar karena banyak produk baru dan tidak sesuai dengan standar.  Kata Kunci : pengawasan, kinerja, pegawai

AGENDA KEBIJAKAN PUBLIK PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP (BPA) KOTA PEKANBARU

Hernimawati, Hernimawati ( Universitas Lancang Kuning ) , Dailiti, Surya ( Universitas Lancang Kuning ) , Sudaryanto, Sudaryanto ( Universitas Lancang Kuning )

Jurnal Niara Vol 10, No 1 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

In Pekanbaru City Administration there are 43 Regional Devices Work Unit (SKPD), one of the Library and Archive Board (BPA) Pekanbaru City. BPA Has a big agenda in accordance with the vision of "Realization of Information Center and Documentation and Reading Center in Pekanbaru City". Based on pre-survey conducted there are problems that lack of public participation in utilizing the existence of BPA Pekanbaru City and the limited books / references required visitors. This public policy agenda can not be implemented entirely, whereas library and archival development is implemented with the aim of raising awareness, willingness of reading interest for every individual, public, institution and school. In order to realize the highest degree of community education systematically and sustainably as a mandate of the opening of the 1945 Constitution is to educate the life of the nation.The research was conducted at the Library and Archive Board (BPA) Pekanbaru City. Population and sample in this research is State Civil Apparatus that served in Library and Archives of Pekanbaru. The sampling technique used is simple random sampling (simple random). The number of civil servants 36 and daily personnel are 41 persons.From research activities conducted known that the Library and Archives (BPA) Pekanbaru comes as one of the seriousness of the Government of Pekanbaru City in the intellectual life of the nation. BPA Pekanbaru has the task to provide the best service in the field of library and filing. Website managed to be one source and delivery of information BPA Pekanbaru City. Then the BPA is good enough to implement the policies that have been made. From the questionnaires given to the employees, freelance and community personnel (pengaunjung) is known that as many as 17 respondents stated it was good public policy on the Library and Archives (BPA) Pekanbaru. Then as many as 3 respondents stated good enough and 0 for the less good. Keywords: Agenda and Public Policy ABSTRAK Di Pemerintahan Kota Pekanbaru terdapat 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), salah satunya Badan Perpustakaan Dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru.BPA Memiliki agenda besar sesuai dengan visi yakni “Terwujudnya Pusat Informasi dan Dokumentasi serta Pusat Baca di Kota Pekanbaru”.Berdasarkan pra survey yang dilakukan terdapat permasalahan yakni kurang partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan keberadaan BPA Kota Pekanbaru dan terbatasnya buku-buku/ referensi yang dibutuhkan pengunjung.Agenda kebijakan publik ini tidak dapat dilaksanakan seluruhnya, padahal pembangunan perpustakaan dan kearsipan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan minat baca bagi setiap individu, masyarakat umum, instansi dan sekolah.Agar terwujud derajat pendidikan masyarakat yang setinggi-tingginya secara sistematis dan berkesinambungan sebagai amanat dari pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.Penelitian dilakukan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Badan Perpustakaan Dan Arsip Kota Pekanbaru.Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah simple random sampling (acak sederhana).Jumlah pegawai negeri sipil 36 dan tenaga harian lepas 41 orang.Dari kegiatan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa Perpustakaan dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru hadir sebagai salah satu wujud keseriusan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.BPA Kota Pekanbaru mengemban tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik di bidang perpustakaan dan Kearsipan.Website yang dikelola menjadi salah satu sumber dan penyampaian informasi BPA Kota Pekanbaru.Kemudian BPA sudah cukup baik melaksanakan kebijakan yang tekah dibuat.Dari kuesioner yang diberikan kepada pegawai, tenaga harian lepas dan masyarakat (pengaunjung) diketahui bahwa sebanyak 17   responden menyatakan sudah baik agendak kebijakan publik pada Badan Perpustakaan Dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru.Kemudian sebanyak 3 responden menyatakan cukup baik dan 0 untuk yang kurang baik. Kata Kunci: Agenda dan Kebijakan Publik

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT RUMBAI PESISIR

Eka, Eka ( Universitas Lancang Kuning )

Jurnal Niara Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract Public services at the district office coastal fringe. The quality of public services can be measured include the following elements: the turnaround time of service, details of fees or tariffs, procedures, facilities and infrastructure. In the implementation of public services in the district during the coastal fringe still constraints in implementing the four elements of the charter, because of the lack of openness to the public, although the sub-district officials had to undertake socialization activities that also involve the public. Although officially a maximum service is 15 minutes, the findings in the field expressed ketidaksusuaian with what has been set. The factors that affect the quality of services at the district office coastal fringe is: 1. Work Motivation bureaucracy and apparatus; 2. The ability of the apparatus; 3.pengawasan / social control; 4. The behavior of bureaucracy / apparatus; 5. Communication, disposition and bureaucratic structure and organizational communication climate and the flow of information; and 6. Restructuring the organization. Keywords: public service, influence factor Abstrak                Pelayanan publik di kantor camat rumbai pesisir. Kualitas pelayanan publik dapat diukur meliputi unsur berikut : waktu penyelesaian pelayanan, rincian biaya atau tarif pelayanan, prosedur pelayanan, sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan layanan publik selama ini di kecamatan rumbai pesisir masih adanya kendala dalam menjalankan keempat unsur terserbut, karena masih kurangnya keterbukaan kepada masyarakat, meskipun aparat kecamatan sudah melakukan kegiatan sosialisasi yang juga melibatkan masyarakat. Meskipun secara resmi pelayanan maksimal adalah 15 menit, temuan di lapangan menyatakan ketidaksusuaian dengan apa yang telah di tetapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan di kantor camat rumbai pesisir adalah : 1. Motivasi Kerja Birokrasi dan aparatur; 2. Kemampuan aparatur; 3.pengawasan/kontrol sosial; 4. Perilaku birokrasi/aparatur; 5. Komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi serta iklim komunikasi organisasi dan aliran informasi; dan 6. Restrukturisasi organisasi. Kata kunci : layanan publik, faktor pengaruh.

PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANANKEPEGAWAIAN (SAPK) BERBASIS ONLINE PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Sufi, Wasiah ( Universitas Lancang Kuning ) , Herlinda, Dwi ( Universitas Lancang Kuning )

Jurnal Niara Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstractThis research was conducted at the office of  the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru. Based on their initial observations of problems in implementing Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.in terms of human resources mampun Technology. This study focuses on the Implementation of E-Government through Employment Service Application System (SAPK Online): (1). To Knowing how the implementation of E-Government by using the Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.. (2). For Knowing the factors inhibiting the implementation of E-Government by using the Employment Service Application System (SAPK Online) at the Badan Kepegawaian Daerah of Pekanbaru.. This study is a qualitative study with the primary objective to describe and depict in detail and depth about how the implementation of E-Government in personnel administration through the Employment Service Application System (SAPK Online). Then the data analysis techniques used in this research was qualitative descriptive analysis, which is a technique that tries to describe things that are special to the data obtained through observation, interviews and documentation so that a qualitative data, to be analyzed further to become a conclusions according to the indicators that have been determined by the authors. Keywords: E-Government, SAPK Online, Personnel Administration. Abstrak Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru. Berdasarkan pengamatan awal mereka dari masalah dalam menerapkan Layanan Pekerjaan Application System (SAPK Online) di Badan Kepegawaian Daerah dari Pekanbaru.in hal sumber daya manusia mampun Teknologi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi E-Government melalui Layanan Pekerjaan Application System (SAPK Online): (1). Untuk Mengetahui bagaimana penerapan E-Government dengan menggunakan Layanan Ketenagakerjaan Aplikasi System (SAPK Online) di Badan Kepegawaian Daerah dari Pekanbaru .. (2). Untuk Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan E-Government dengan menggunakan Layanan Pekerjaan Application System (SAPK Online) di Badan Kepegawaian Daerah dari Pekanbaru . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama untuk menggambarkan dan menggambarkan secara rinci dan mendalam tentang bagaimana implementasi E-Government dalam administrasi personil melalui Dinas Pekerjaan Application System (SAPK online). Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang mencoba untuk menggambarkan hal-hal yang khusus untuk data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga data kualitatif, untuk dianalisis lebih lanjut untuk menjadi kesimpulan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis. Kata kunci: E-Government, SAPK Online, Administrasi Personalia.

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT KINERJA PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM

Riyanda, Riko ( Universitas Putera Batam )

Jurnal Niara Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstract Reforms will be able to meet the demands of the public, especially related to the improvement of the quality of public services, but it is still far from reality. Including services are provided by the Department of Population and Civil Registration Batam still not yet optimal. It is characterized by the many complaints from people who are not satisfied with the service that is given by the Department of Population and Civil Registration Batam.The approach used in this study is a qualitative approach. Type of research is descriptive.Methods of data collection is done by observation and documentation, informant selection technique is done by purposive sampling, data analysis performed by data reduction, data presentation and conclusion.The research found that investigators found the constraints of service in terms of Batam City Disdukcapil tangible, asurance and reability still not optimal. The cause is a factor of human resources and infrastructure, and systems that are not transparency. While the factors supporting online data base nationally integrated very helpful in order to avoid double data residence documents.Keywords: Public Service, Dimension Satisfaction Services AbstrakReformasi akan dapat memenuhi tuntutan masyarakat terutama berkaitan dengan perbaikan kualitas layanan publik, namun harapan itu dianggap masih jauh dari kenyataan. Termasuk pelayanan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam masih belumlah optimal. Hal ini ditandai dengan masih banyak keluhan dari masyarakat yang merasa tidak puas dengan pelayanan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Tujuan dalam penerlitian ini adalah untuk mengetahui faktor penghambat dan penumjang proses pelayanan publik yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif.Metode pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi, teknik pemilihan informan dilkukan dengan purposive sampling, teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa peneliti menemukan kendala pelayanan di Disdukcapil Kota batam dari segi tangible, asurance dan reability masih belum optimal. Penyebabnya adalah sumber daya manusia dan faktor sarana dan prasarana serta sistem yang tidak tranparansi.Sedangkan faktor pendukung data base online terintegrasi secara nasional sangat membantu agar tidak terjadi data ganda dokumen kependudukan. Kata Kunci : Pelayanan Publik, Dimensi Kepuasan Pelayanan

FISIBILITAS PILKADA SERENTAK TAHAP II KOTA PEKANBARU PASCA PERMENDAGRI NO 18 TAHUN 2015

Yandra, Alexsander ( Universitas Lancang Kuning )

Jurnal Niara Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRACT            Feasibility Phase II simultaneous elections in the city of Pekanbaru post-Regulation No. 18 in 2015 affect the population administration and the right to vote of citizens, could be implicated cause some residents do not get a voter card. The Regulation boundary change Pekanbaru and Kampar namely RW 15,16 and 18 villages of three districts of the hill highway intersection that previously pekanbaru region into an area of Kampar. Thus, the Election Commission Pekanbaru as election organizers make an effort assessment mapping and data collection forms of suffrage of citizens in the disputed area in order to participate in the elections. Using descriptive qualitative method with theoretical concept of political interest in the election and Elections To Local as well as data analysis through interpretation of ethics and EMIC is further elaborated in the study of electoral governance in accordance with the discussion of the study. The results of this study demonstrate the efforts made by the Election Commission of Pekanbaru in data collection and mapping of suffrage of citizens in the border area of Pekanbaru and Kampar walk is not optimal for a long period of time but has shown improvement on the sustainability of suffrage in the interests of the election. Furthermore, citizens residence status does not match the expectations of citizens citizens in the response resulted in three RW at the intersection of three villages regarding the status of permanent voters list (DPT) on the elections, simultaneous phase II have a tendency not to vote. Keywords: suffrage, interests and local elections. ABSTRAK Fisibilitas Pilkada serentak tahap II di Kota Pekanbaru pasca permendagri no 18 tahun 2015 berpengaruh terhadap administrasi kependudukan dan hak pilih warga, bisa berimplikasi menimbulkan sebagian warga tidak mendapat kartu pemilih. Permendagri tersebut merubah tapal batas Pekanbaru dan Kampar yaitu RW 15,16 dan 18 kelurahan simpang tiga kecamatan bukit raya yang sebelumnya wilayah pekanbaru menjadi wilayah kampar. Maka, KPUD Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara pilkada melakukan upaya asesmen bentuk pemetaan dan pendataan hak pilih warga di daerah yang bersengketa tersebut agar bisa berpartisipasi dalam pilkada. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan konsep teori kepentingan politik dalam pilkada dan Pemilihan Kepada Daerah serta analisis data melalui interpretasi etik dan emik kemudian dielaborasi dalam kajian tata laksana kepemiluan sesuai dengan pembahasan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota Pekanbaru dalam pendataan dan pemetaan hak pilih warga di daerah perbatasan Pekanbaru dan Kampar berjalan belum optimal untuk jangka waktu yang panjang namun sudah menunjukan perbaikan terhadap keberlanjutan hak pilih sementara untuk kepentingan pilkada. Selanjutnya status kependudukan warga tidak sesuai dengan harapan warga berakibat respon warga masyarakat di tiga RW di kelurahan simpang tiga terkait status daftar pemilih tetap (DPT) pada pilkada serentak tahap II memiliki kecendrungan untuk tidak memilih. Kata Kunci: Hak pilih, Kepentingan dan Pilkada.

ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA DOKTER OLEH DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU

Marlinda, Pebriana ( Universitas Lancang Kuning )

Jurnal Niara Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRACT This study addresses the need of medical doctors planning process undertaken by theHealth Deparment in Pekanbaru City. So far inventory step in the planning process under taken only limited data collection and the number of qualified doctorsonly, not to the activity analysis and mapping. In addition,the method that used by health office in Pekanbaru City is not standard, so that the number of doctors exceeds national standards, but it is not appropriate qualifications and uneven distribution. This study is a qualitative research to seeks and understand deeply the secondary data from the documents which related the topics, as well as the primary data obtained from interviews with informant of the research as : Chief of medical department, The head of Human resources division and Chief of health section of Health Services and Referral Association.To analyze the planning needs of medical doctors conducted by the Health Departement Pekanbaru city, the author uses the theory proposed by Noatmodjo (2003: 24), namely: inventory, estimate (forecasting), and the planning, monitoring and evaluation. The conclusion of this research is the planning of the medical doctors’ need which has done by health department of Pekanbaru had through steps as follows: inventory, forecasting (estimate), monitoring and evaluation. But there should be strengthened in every steps and also commitment from pekanbaru government, as preparation of the health master plan, minimum standard services, establishes a special a department of planning and standard operational procedure.  Keyword: Planning Needs Analysis of Medical doctors. ABSTRAKTulisan ini membahas proses perencanaan kebutuhan tenaga dokter yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Sejauh ini langkah inventarisasi dalam proses perencanaan yang dilakukan hanya sebatas pendataan jumlah dan kualifikasi tenaga dokter saja, belum sampai pada kegiatan analisis dan pemetaan. Disamping itu, metode yang digunakan belum baku, sehinga jumlah dokter melebihi standar nasional, tetapi kualifikasinya tidak tepat dan distribusi tidak merata.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan memahami dan menggali secara mendalam data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topic penelitian, serta data-data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan penelitian yaitu: Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Subbagian umum dan Kepegawaian, Kepala Seksi Bagian Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan.Untuk menganalisa perencanaan kebutuhan tenaga dokter yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Noatmodjo (2003:24) yakni: inventarisasi, perkiraan (peramalan), penyusunan rencana dan, monitoring dan evaluasi.Keseimpulan dari hasil penelitian ini adalah perencanaan kebutuhan tenaga dokter yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melalui langkah-langkah perencanaan yaitu: inventarisasi, perkiraan (peramalan), penyusunan rencana dan, monitoring dan evaluasi. Namun perlu adanya penguatan disetiap langkah-langkahnya dengan adanya komitmen resmi dari pemerintah Kota Pekanbaru, berupa pembuatan Master Plan Kesehatan, Standar Pelayanan Minimum (SPM), pembentukan bagian khusus yang melakukan perencanaan dan Standar Operasional Pelaksanaan (SOP).Kata kunci: Analisis Perencanaan Kebutuhan Tenaga dokter. Kata kunci: Analisis Perencanaan, Perencanaan dan Tenaga dokter.

STRATEGI PENGOPTIMALAN PENCAPAIAN PROGRAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA PADA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Utami, Bunga Chintia ( Universitas Lancang Kuning )

Jurnal Niara Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRACT Poverty in underdeveloped countries are characterized by rapid population growth. In Indonesia, the governments role in population to be submitted to the National Population and Family Planning (BKKBN). One of the programs is to Increase Revenue BKKBN Family’s Welfare (UPPKS). From 2010 to 2013 a decrease in the number of groups UPPKS. Based on the problems identified factors researchers focused on strength (strength), weakness (weakness), chance (opportunity) and threats (threat) in order to optimize the achievement of program outcomes UPPKS the Directorate. The purpose of the study was to look at factors weaknesses, strengths, threats and opportunities and choosing the right strategy to optimize the achievement of program UPPKS. The method used is the SWOT and AHP. The results showed the best strategy is derived from the power factor and the opportunities (SO): (1) take advantage of the availability of technical guidance for the development of work by local partners; (2) maximizing the data base to cooperate with other agencies that have programs that are compilance empowerment; (3) utilizing the integrated use of the website to attract cooperation as a form of technological development and utilization of information. Utilizes the integrated use of the website to attract cooperation is priority. Keywords: Keluarga Sejahtera(UPPKS), SWOT, AHP, BKKBN ABSTRAK Kemiskinan di negara terbelakang dicirikan dengan pertumbuhan penduduk yang cepat. Di Indonesia, peran pemerintah dalam bidang kependudukan diserahkan pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Salah satu program BKKBN adalah Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Sejak tahun 2010 hingga 2013 terjadi penurunan jumlah kelompok UPPKS. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memfokuskan pada identifikasikan faktor kekuatan (strength), kelemahan (weakness), kesempatan (opportunity) maupun ancaman (threat) agar dapat mengoptimalkan hasil pencapaian Program UPPKS pada Direktorat. Tujuan penelitian adalah untuk melihat faktor kelemahan,kekuatan, ancaman dan peluang dan memilih strategi yang tepat untuk mengoptimalkan pencapaian program UPPKS. Metode yang digunakan adalah SWOT dan AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi terbaik berasal dari faktor kekuatan dan peluang (SO) yaitu (1) memanfaatkan ketersedian petunjuk teknis untuk pengembangan mitra kerja oleh daerah; (2) memaksimalkan pengggunaan data basis untuk bekerjasama dengan lembaga lain yang memiliki program pemberdayaan yang bersifat compilance; (3) memanfaatkan penggunaan website terintegrasi untuk menarik minat kerjasama sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi. Alternatif strategi tersebut diolah dengan menggunakan metode AHP sehingga ditemukan strategi prioritas untuk pengoptimalan pencapaian program UPPKS. Prioritas kebijakan yaitu memanfaatkan penggunaan website terintegrasi untuk menarik minat kerjasama sebagai bentuk pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi. Kata Kunci: Keluarga Sejahtera  SWOT, AHP, BKKBN

CAPAIAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KOTA PEKANBARU

saputra, trio ( Universitas Lancang Kuning )

Jurnal Niara Vol 9, No 2 (2017)
Publisher : Jurnal Niara

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRACT Minimum service standards hereinafter abbreviated SPM is a provision of the type and quality of basic services that are obligatory area obtained every citizen is entitled to a minimum. Minimum Service Standards health sector Health hereinafter referred SPM is a benchmark performance of health services, held the Regency / City. Health decentralization in Indonesia has been implemented since 2001.Basic health services Pekanbaru City can not be said to be good. Total availability of medical personnel and doctors are not proportional to the population. Distribution of medical personnel and doctors uneven per-districts in the city of Pekanbaru. Besides the availability of health centers, polyclinics and sub Per-districts are also uneven. Pekanbaru city has not had a referral hospital, although their Arifin Achmad. Keywords: Health Basic, Achievement Service ABSTRAK Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. Desentralisasi kesehatan di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2001.Pelayanan kesehatan dasar Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan baik. Jumlah ketersediaan tenaga medis dan dokter tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Distribusi tenaga medis dan dokter yang tidak merata per-kecamatan di Kota Pekanbaru. Selain itu ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per- kecamatan juga tidak merata. Kota Pekanbaru belum memiliki rumah sakit rujukan, kendati adanya RSUD Arifin Achmad. Kata Kunci : Kesehatan Dasar, Capaian Kesehatan