Amanna Gappa Journal of Law
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 08531609     EISSN : 25499785
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles 17 Documents
Eksistensi Senjata Airsoft Gun dalam Perspektif Undang-Undang Darurat Erwin, Muhammad
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, SEPTEMBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (745.407 KB) | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2512

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pandangan-pandangan para penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) tentang perlu tidaknya kriminalisasi terhadap perbuatan menyimpan dan membawa serta memiliki Airsoft Gun tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tidak pernah ada kasus tunggal atau murni tentang penyalahgunaan Airsoft Gun lalu dikenakan UU Darurat, kecuali diikuti dengan tindak pidana lain berupa misalnya pengeroyokan, pengancaman, atau pembunuhan namun menggunakan benda tajam, seperti badik atau parang. Para penegak hukum setuju dengan kriminalisasi tersebut dengan catatan bahwa perangkat hukumnya harus jelas dan tepat, tidak abu-abu atau sumir. Karena tidak tepat apabila Airsoft Gun dikenakan dengan UU Darurat. Secara mekanisme sungguh jauh berbeda dengan senjata api pada umumnya. Kalau pun mau dikriminalisasi Airsoft Gun tersebut maka harus dibuatkan aturan atau regulasi tersendiri, atau UU Darurat tersebut direvisi dengan memasukkan Airsoft Gun sebagai salah satu golongan senjata api. Karena yang termasuk dalam UU Darurat hanyalah senjata api, amunisi, bahan peledak, dan alat penusuk.
Advokasi Litigasi Kasus Reklamasi Pantai Makassar (Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup) Aspan, Zulkifli
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, SEPTEMBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.874 KB) | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2508

Abstract

Megapoyek Centre Point of Indonesia (CPI) seluas 157 ha yang berdiri di atas lahan negara di kawasan pesisir Makassar digugat oleh koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamakan “Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar (ASP)”. Koalisi ASP menggugat karena reklamasi dipandang menyalahi ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Permen Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Gugatan ini didukung hasil kajian ASP bahwa 60% terumbu karang di wilayah pesisir Kota Makassar telah rusak. Alokasi ruang reklamasi yang nantinya akan dilaksanakan dalam sebuah proyek besar reklamasi akan menambah parah persentasi kerusakan terumbu karang. Selain itu, reklamasi juga semakin memperparah pencemaran air laut di sekitar Pantai Losari, Makassar.
Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan Ilyas, Amir
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, SEPTEMBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (960.158 KB) | DOI: 10.20956/amanna gappa.v25i2.2513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perwujudan prinsip legalitas hukum pidana baik ketentuannya yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum pidana penghinaan baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memenuhi prinsip legalitas. Masih terdapat ketentuan hukum pidana penghinaan yang unsur-unsur tindak pidananya kabur, seperti dalam jenis penghinaan, penistaan lisan, pengaduan dengan fitnah, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal dunia, dan penghinaan yang terjadi melalui sarana informasi dan transaksi elektronik.
Aspek Hukum Kewajiban Saksi Instrumentair untuk Merahasiakan Isi Akta Notaris Syaputri, Hijriah Maulani Nanda; Patittingi, Farida; Said, Nurfaidah
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, SEPTEMBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.956 KB) | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2509

Abstract

Saksi instrumentair yang memberikan keterangan mengenai isi akta dapat membahayakan kedudukan notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kewajiban saksi instrumentair terhadap kerahasiaan isi akta notaris dan akibat hukum terhadap notaris apabila saksi instrumentair membocorkan isi akta. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dimana hasil yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif dengan metode content analysis, dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa saksi instrumentair yang hadir dalam proses peresmian akta yakni pembacaan dan penandatanganan akta, melekat kewajibannya untuk merahasiakan isi dan segala keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, hal ini adalah untuk kepentingan para pihak yang mempercayakan kerahasiaan keterangannya untuk pembuatan akta. Jika saksi instrumentair dalam hal ini adalah pegawai kantor notaris membocorkan isi maupun keterangan yang berhubungan dengan akta notaris, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata, dan untuk itu notaris ikut bertanggung jawab, dikarenakan pelanggaran tersebut dilakukan oleh saksi instrumentair dalam kedudukannya sebagai pegawai kantor notaris yang merupakan bagian dari organ jabatan notaris.
Format Kekuasaan Presiden dalam UUD NRI 1945 (Relasi Horizontal dan Vertikal kekuasaan Presiden dalam Sistem presidensial) Jurdi, Fajlurrahman
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, SEPTEMBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.29 KB) | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2510

Abstract

Undang-Undang Dasar NRI 1945 menempatkan kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini adalah sebagai bagian dari resiko otomatis yang ditimbulkan oleh sistem pemerintahan presidensial, dimana presiden memegang fungsi ganda. Hal ini mengandung masalah, karena dalam konteks Indonesia, efektivitas sistem presidensial tidak saja dipengaruhi oleh kekuatan politik di parlemen, tetapi juga munculnya lembaga-lembaga negara bantu yang disebut auxiliary state organ. Oleh karena auxiliary state organ sangat banyak dan dibentuk berdasarkan instrumen hukum yang beragam, maka kinerja presiden dalam sistem presidensial mengalami anomali. Disatu sisi ada keinginan untuk mempercepat pelayanan publik dan menyelesaikan masalah-masalah dengan cepat, namun justru disandera oleh persoalan efisiensi dan sebagian nya adalag efektivitas kinerja presidensial. Oleh sebab itu, format lembaga negara mesti ditinjau kembali, terutama keberadaan Komisi Yudisial di dalam UUD NRI 1945, serta memurnikan sistem presidensial indonesia.
Redefinisi Unsur “yang Dapat Merugikan Keuangan (Perekonomian) Negara” dalam Tindak Pidana Korupsi Supriyanto, Supriyanto; Supanto, Supanto; Hartiwiningsih, Hartiwiningsih
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, SEPTEMBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.988 KB) | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2507

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta memberikan preskripsi formulasi rumusan tindak pidana korupsi yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, komparatif, dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas permasalahan dalam penerapan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam regulasi yang berlaku di Indonesia.Untuk mendukung keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, maka unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam tindak pidana korupsi tidaklah merupakan unsur yang wajib dibuktikan, namun hanya sebagai alasan pemberat pemidanaan dan guna menentukan besarnya uang pengganti terhadap terdakwa.
Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah Hasrul, Muhammad
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, SEPTEMBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.623 KB)

Abstract

Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Pemberitaan mengenai penggusuran, penindakan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pengemis, Gelandangan serta Orang Terlantar (PGOT) di lapangan selalu berakhir dengan pembentukan opini yang negatif Kondisi ini tentu harus di perbaiki dan di cermati secara seksama oleh pihak yang terkait, sehingga citra dari Satpol PP di mata masyarakat menjadi organisasi yang di segani dan di hormati bukan menjadi organisasi yang penuh dengan kontroversi. Tulisan ini kemudian menjadi penting dikemukakan untuk memberi gambaran yang obyektif dan adil akan peranan Satpol PP sesungguhnya berdasarkan regulasi dan paradigma sesungguhnya yang terjadi di masyarakat
Menyoal Diskresi yang Terpasung (Mengkritisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) Marzuki, H.M. Laica
Amanna Gappa VOLUME 25 NOMOR 2, SEPTEMBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.337 KB) | DOI: 10.20956/ag.v25i2.2505

Abstract

Diskresi memberikan ruang kebebasan secara doelmatigheid kepada Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diskresi menjabarkan hal faktual yang melekat pada jabatan (het ambt). Hanya pejabat pemerintahan (yang berwenang) yang dapat menggunakan diskresi. Kewenangan yang melekat pada jabatan (de bevoegdheden van het ambt) ditentukan seberapa luas lingkup penggunaan diskresi. Namun penggunaan diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meniadakan esensi kebebasan. Pejabat Pemerintah tidak perlu ragu menggunakan diskresi dalam rangka penyelenggaran pemerintahan, walau masih dalam batas pemberlakuan Undanag-Undang Administrasi Pemerintahan. Hanya saja, penggunaan diskresi tidak boleh melintasi tapal batas bingkai hukum, bagai mengayun bendul lonceng terlalu jauh.
Kedudukan dan Tugas Staf Ahli dalam Struktur Pemerintah Daerah Hasrul, Muh.; Pradana, Syafa’at Anugrah
Amanna Gappa VOLUME 27 NOMOR 1 MARET 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v27i1.6957

Abstract

Staf ahli kepala daerah merupakan salah satu unsur perangkat daerah yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami kedudukan dan tugas staf ahli dalam struktur pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; serta mengetahui dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas staf ahli dalam membantu kinerja kepala daerah. Penelitian ini menggunakan seinwijsenschaff atau penelitian yang dilakukan secara yuridis empiris yang mengkaji aturan positif yang berlaku (literature research) dan dilanjutkan dengan penelitian di lapangan (field research). Data dianalisis dengan cara kualitatif dan dipaparkan serta disajikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan staf ahli dalam struktur pemerintah daerah merupakan unsur yang sangat strategis dalam membantu kinerja kepala daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, staf ahli berpedoman kepada peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas staf ahli antara lain: faktor rekrutmen jabatan, pendidikan, pengalaman, hubungan antar unsur perangkat daerah, dan budaya organisasi.
Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar Ashari, Budi; Ilmar, Aminuddin; Mustari Pide, A. Suriyaman
Amanna Gappa VOLUME 26 NOMOR 1, MARET 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/ag.v26i1.6337

Abstract

Hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai hak asasi manusia, masyarakat boleh mencari segala macam informasi yang di butuhkan tanpa terkecuali. Setiap negara sudah dapat dipastikan sangat memerlukan berfungsinya keamanan nasional tersebut, berkaitan dengan informasi, negara diberikan kewenangan menentukan klasifikasi mengenai informasi-informasi apa saja yang bersifat rahasia, yang dapat membahayakan keamanan nasional apabila dibuka. Akses publik untuk mendapatkan informasi yang serupa itu dengan demikian tertutup. Pembatasan ini dibenarkan demi perlindungan keamanan nasional, namun diseimbangkan dengan hak atas kebebasan memperoleh informasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh hak informasi publik. Fungsi komisi informasi dalam mendukung proses informasi pertanahan di kota Makassar telah berjalan namun belum sepenuhnya maksimal, dalam hal ini fungsi mediasi dan fungsi ajudikasi non-litigasi. Keberadaan Komisi Informasi yang merupakan perpanjangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia khususnya di Kota Makassar Sulawesi Selatan memberikan efek positif terhadap minat masyarakat dalam memperoleh hak atas informasi publik khususnya informasi Pertanahan di lingkup Badan Pertanahan Nasional.

Page 1 of 2 | Total Record : 17