Articles
55
Articles
Politisasi Program Keluarga Harapan Pada Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang.

Haliim, Wimmy

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.399 KB)

Abstract

Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai pelaksanaan dari berbagai bentuk peraturan perundangan yang tujuannya memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Namun, PKH yang memiliki sifat Conditional Cash Transfer (CCT) memiliki celah dibalik keberhasilannya menekan kemiskinan di Kota dan Kabupaten Malang. Fakta yang didapatkan penulis menyatakan bahwa elit politik yang berkepentingan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2018 memanfaatkan PKH sebagai alat politiknya. Diantaranya adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial dan Rendra Kresna sebagai Bupati Kabupaten Malang. Dengan metode penulisan studi kasus, penulis menjelaskan beberapa hasil dan pembahasan didalam penulisan artikel ini. Pertama, bahwa potensi PKH sebagai alat politik memang sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY benar-benar memanfaatkan PKH untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas nya, terutama pada pemilu 2009. Secara implisit, strategi SBY telah diadobsi sedemikian rupa oleh elit-oligarki yang berkepentingan pada pilkada gubernur jatim 2018. Kedua, penulis juga menjelaskan dampak politisasi dari PKH. Dampaknya, penerima bantuan PKH merasa berhutang budi terhadap PKH dan Khofifah sebagai penanggung jawab PKH. Mereka menilai PKH yang dilaksanakan oleh menteri sosial benar-benar membantu kehidupan ekonomi mereka. Ketiga, adalah tuntutan penulis untuk merubah orientasi PKH dari bantuan tunai langsung menjadi pemberdayaan. Penulis meyakini bahwa bantuan langsung tunai tidak akan pernah menyelesaikan masalah kemiskinan sampai dengan akarnya. Selain itu, orientasi instan tersebut lah yang menjadi celah bagi PKH untuk selalu dimanfaatkan oleh elit politik tertentu untuk kepentingan politiknya. Selain itu, orientasi pemberdayaan memiliki capaian jangka panjang dan membentuk masyarakat miskin menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara

Santika, Hady, Santoso, Budi, Mahmudi, Hadi

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.15 KB)

Abstract

Pemekaran daerah merupakan upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja ekonomi dan pelayanan publik  serta tingkat pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, lokasi penelitian ini di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi, kinerja pelayanan publik dan pemerataan ekonomi  setelah pemekaran daerah mengalami peningkatan. Pemekaran daerah di Lombok Utara memberikan dampak positif  bagi pembangunan daerah dan memperoleh penghargaan di berbagai bidang baik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan

Andhika, Lesmana Rian

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1064.778 KB)

Abstract

This research article aims re-design the initial process of local-level policy. Mode simulation testing used to look beyond some concepts that can affect the initial policymaking process. The concept is policy diffusion and dynamic system model this concept was dug through the deductive by searching some of the scientific literature findings to the theme of research. The methods used to a model-building method, a way to reconstruct the theory by means of re-establishing various models. The model is derived from the theory, or simplify the concept or theory that involves the relationship between the concept of an internal concept. The results of this study reveal, the rising or declining public trust is also influenced by the policy. The new way is considered necessary due to the higher probability to produce a quality policy with simulate various concepts that are considered can translate a variety of phenomena in the form of public policy issues. When public distrust is increasing, then that response, and a warning to the government to put more effort into improving public trust through policy.

Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar)

Zainudin, Arif, Sutjiatmi, Sri

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1443.026 KB)

Abstract

Pemerintahan desa adalah organisasi tingkat dasar untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, diberi wewenang untuk mengurus rumah tangga (pemerintah desa) secara mandiri. Peraturan tersebut tidak hanya memberikan otonomi namun secara sewenang-wenang menambah sumber pendapatan Desa. Sumber pendapatan desa dibagi menjadi tiga klasifikasi yang berasal dari anggaran negara, anggaran, dan pengelolaan aset desa. Dengan sumber pendapatan yang dapat mengembangkan desa, pemerintah desa harus bisa merencanakan program kerja yang ditargetkan dan terukur. Program ini direncanakan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Seperti kasus seperti Desa Karanganyar dan Desa Pengabean, desa tersebut tidak memiliki dokumen rencana pembangunan desa. Karena menurut PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pencairan dana desa harus memiliki dokumen perencanaan. Dengan uraian masalah tersebut, penulis membatasi pokok bahasan tentang model perencanaan pembangunan desa Karanganyar dan Pengabean. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan desain siklus perencanaan yang sesuai dengan tipologi masyarakat desa. Desain pengembangan model perencanaan menggunakan pendekatan metode R&D (Penelitian dan Pengembangan) dengan mempertimbangkan perilaku masyrakat

CORRIGENDUM to :Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok

Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Editor

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.925 KB)

Abstract

Corrigendum to : Article ??Srategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok? in pdf view [Vol. 2 No. 2 Oktober 2016] page 84. DOI : http://dx.doi.org/10.24905/jip.v2i2.726 in the article title typed as ??Srategi..?. Last word to be delete, so the Title chage to Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa Ponggok?.

THE ANALYSIS OF ANTI CORRUPTION BEHAVIOR ON BPS SERVICES AT BATAM CITY INDONESIA

Dachroni, Raja, Muzwardi, Ady Muzwardi

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.39 KB)

Abstract

Citizens are compelled to pay for services that should be free; state budgets are pillaged by corrupt politicians; public spending is distorted as decision-makers focus spending on activities likely to yield large bribes like major public works; foreign investment is stymied as businesses are reluctant to invest in uncertain environments economies suffer.The Anti-Corruption Behaviour Survey is a national programme that measures individual Indonesians anti-corruption knowledge, attitudes and experiences. The Survey also assesses the nationwide implementation of the National Anti-Corruption Strategy for the Prevention and Eradication of Corruption establish a culture of zero tolerance for corruption in the country. A key activity in support of this assessment is to set the baselines for the STRANAS-PPK anti-corruption strategies. The study mainly determined the anti-corruption behavior on BPS services at Batam city Indonesia The data gathered were analyzed using descriptive statistics with 40 respondent. The result of this research shows that anti-corruption behavior on BPS services at Batam city is good. BPS services arrangements and quality guidelines play similar roles in helping institutions become more effective. BPS arrangements clarify institutional structures and procedures. Quality of BPS services guidelines focuses on planning processes and the nurturing of a quality culture of anti-corruption.

STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DESA PONGGOK

zakiyah, ummi, Idrus, Iqbal Aidar

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1019.194 KB)

Abstract

Pembangunan desa bisa dilakukan dengan memberdayakan dan mengelola kekayaan sumber daya yang ada di desa. Sumber daya adalah sebuah aset yang harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan desa tentunya mempunyai peran penting dan juga harus mempunyai strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang yang matang, dalam pengelolaan sumber daya atau asset desa.  Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Ponggokdalam pengelolaan sumber daya alam. Strategi sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi maupun perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang Clausewitz (2013). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, lokasi penelitian ini di Desa PonggokKecamatan Pulanharjo, Klaten Tawa Tengah. Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini menggunakan metode, studi literature, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan strategi yang dijalakan oleh Pemerintah Desa Ponggokyaitu: Pembenahan Umbul, membuat program one village one product dan pendirian Badan Usaha Milik Desa. Semua strategi yang dijalakan kemudian membuahkan hasil yang positif yang mengantarkan Desa Ponggokmenjadi desa yang mandiri dan sejahtera yang kemudian menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain baik yang ada di Jawa Tengah maupun skala nasional. Kata kunci: Strategi, Pemerintahan Desa, Badan Usaha Milik Desa

UPAYA PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN INDUSTRI BATIK BAKARAN DI KABUPATEN PATI MELALUI PROGRAM EKONOMI KREATIF

Rohmah, Usisa, Kusuma, Ardli Johan, Rohilie, Fachri

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1109.402 KB)

Abstract

The purpose of this paper is to see the potential Batik Bakaran in the district. Pati, Central Java which experienced ups and downs and has not been able to compete with other batik areas. Batik Bakaran is again encouraged through creative government economic program in in order to be able to compete in national level industry. This paper uses descriptive qualitative methods, with data collection techniques using "librarian research" and "interview" techniques. The results of this study indicates that the government has provided support to batik craftsmen. Government assistance is displayed by developing human resources through training to stimulate the innovation of batik craftsmen in terms of the creation of Batik Bakaran motifs and colors to be more attractive to consumers. But apparently it has not been able to improve the competitiveness of Batik Bakaran in the national industry. Solutions to overcome these problems is to apply the concept of competitiveness through the development of the capabilities of the  batik Bakaran industry players include: (1) ability to strengthen its market position, (2) ability to connect with its environment, (3) ability to improve nonstop performance, and (4) ability to establish favorable position.

ANALYSIS OF THE PRACTICE OF CORRUPTION IN ELECTRONIC PROCUREMENT SERVICE SYSTEM IN THE KEPULAUAN RIAU PROVINCE

Setyadiharja, Rendra, Nurmandi, Achmad, Suyito, Suyito

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (979.188 KB)

Abstract

Procurement of goods and services in Indonesia has carried out a number of reforms, ranging from conventional forms filled with indications of bribery and corrupt, now converted into a system of procurement of goods and services electronically with Electronic Procurement Service Systems(LPSE).Expectations the central government and local government is to minimize the occurrence of graft, a fictitious project, mark up or transactional in the procurement of goods and services, but also LPSE system has never been separated from the threat of any indication of corruption in the procurement of goods and services. The purpose of this research was to uncover a number of corrupt practices that occur on the LPSE system in Kepulauan Riau Province. The method used was the exploratory qualitative approach. Data collection method used is by interview (indebt interview). The results of this research are descriptions of cases of corruption in the LPSE system in Kepulauan Riau Province, and the mode of operation corruption practices that occur in the LPSE system in Kepulauan Riau province.

POLITIK PEMBERDAYAAN PETANI DI DESA RAMBAH MUDA, RIAU

Anwar, Khairul, Hariyanto, Meyzi

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 2, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1034.883 KB)

Abstract

This research is aimed at developing a model and strategy of acceleration of sustainable community-based economic development through self-organization of self-help farmers by taking the example of a system of cattle-palm oil (SISKA) integration in Rambah Muda Village. In the short term this research aims to find the model of institutional breakthrough of farmers in the context of managing oil palm conflicts. The method used in achieving that goal by identifying: (1) the actors related to the implementation of SISKA in Rambah Muda Village; (2) The aims and interests of the actor; (3) The social and institutional basis of farmers; (4) Socio-economic network of farmers self-help pattern. Specific target of this first year research result is: empowerment strategy of palm oil farmer. The results showed that the institutional arrangement of peasants in the reform era started from farmers. The dynamic of structuring involves many actors with conflicting interests and diverse social bases. There is a tendency for a structuring strategy that focuses on empowering farmers to encourage the working of more integrated peasant institutions.