Articles
55
Articles
​
Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung

Feraera, andrialius, Deliarnoor, Nandang Alamsah, Yuningsih, Neneng Yani

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji telah mengalami perambahan oleh masyarakat dan dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan konflik. Pada tahun 2015, terjalin kemitraan pengelolaan hutan antara Pemerintah, PT. Silva dan masyarakat perambah. Dalam Pelaksanaanya, kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan (Implementation Gap). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan kemitraan dan faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kemitraan pengelolaan Hutan Register 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Berdasarkan penelitian, realisasi kemitraan pengelolaan hutan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Faktor yang mendukung kemitraan pengelolaan hutan ini dalam dimensi struktur manajemen program adalah dipergunakannya teori kausal dan ketersediaan dana. Faktor penghambatnya adalah kejelasan dan konsistensi tujuan, dasar hukum, keterpaduan pelaksana kebijakan dan keterbukaan. Sementara itu, dimensi faktor di luar peraturan menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambat kebijakan ini meliputi kondisi sosial dan keamanan, dukungan publik, sikap masyarakat dan komitmen pejabat pelaksana.

Aplikasi Systematic Mapping Review Sebagai Upaya Pengukuran Efektivitas Pembangunan Desa Pesisir Natuna

Septiawan, Armauliza, Sintaningrum, Sintanigrum

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan pembangunan yang mencakup potret minimnya partisipasi masyarakat desa dalam aktivitas perencanaan, alokasi sumber daya, pelaksanaan maupun pengawasannya. Dalam eksistensinya, problem pembangunan desa juga terjadi pada desa pesisir di sekitar wilayah perbatasan dan terluar Indonesia, sehingga secara signifikan menginterpretasikannya sebagai inefektivitas pembangunan desa pesisir yang memotivasi dan menarik minat perhatian para peneliti di Indonesia. Berbagai penelitian banyak dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yang memetakan pemikiran tentang efektivitas pembangunan desa pesisir secara sistematis (Riset Indeks, Inklusif Filtrasi dan Pemetaan). Studi ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan secara teknis data yang dikumpulkan melalui filtrasi atau screening of paper terhadap 99 topik penelitian yang relevan dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik systematic literature review yang menghasilkan diskusi dan bahasan agregasi tentang arah penelitian kontemplatif yang dilakukan melalui analisis sistematis terhadap 21 topik penelitian terindeks yang telah dikumpulkan menggunakan teknik screening of papers dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Hasil analisis data penelitian inklusif secara sistematis, menjelaskan bahwa letak penelitian yang concern terhadap proses membangun desa secara efektif mencakup perilaku agen pembangunan desa pesisir saat ini masih minim sehingga memerlukan upaya pngukuran keberhasilan proses pembangunan yang tepat bagi desa pesisir. 

Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta

Faidati, Nur, Khozin, Muhammad

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Studi ini bermaksud mencermati strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogakarta dalam mengembangkan kota menjadi kota pintar (smart city).Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (desk study) dan wawancara (interview). Studi pustaka dilakukan melalui pelacakan data sekunder. Wawancara dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yangberperan sebagai leading sectordalam pengembangan smart cityserta OPD lain yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan smart city. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengembangan smart city di Kota Yogyakarta dilakukan secara holistik dengan memanfaatkan sistem informasi pelayanan yang sebelumnya telah dikembangkan. Berikutnya dilakukan pulapembenahan kinerja pemerintah dengan bantuan teknologi sebagai alat untuk membuat kinerja pemerintah menjadi lebih baik dan efisien.

Implementasi Good Enviromental Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu

Harmiati, Harmiati, Aprianty, Henny, Supriyono, Supriyono, Sulistyo, Bambang, Triyanto, Deni, Alexsander, Alexsander

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan kolaborasi antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bengkulu, sehingga terwujudnya tata kelolah lingkungan yang baik (good enviromental governance).Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerapkan tata kelolah lingkungan yang baik ditunjukan masih buruknya kualitas air disebakan oleh pencemaran limbah penambangan batu bara di Sub DAS Hilir Sungai Bengkulu. Hal tersebut disebabkan belum adanya aturan hukum yang menaungi  pengelolaan DAS Bengkulu, dan masih rendahnya partisipasi pengelolaan DAS antara pihak pemerintah, Swasta dan masyarakat, karena dalam pengelolaanya masih kurangnya transparan.

Front Matter

editor, editor

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Governansi Publik Model Co-Production Oleh Aktor Socio-Preneur (Kasus Desa Setanggor Dan Kawis Krisant)

Sukmayeti, Evi, Utami, Vidya Yanti

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Keterbatasan pemerintah, baik dari sisi kapasitas pelayanan dan pengelolaan anggaran publik, membuka ruang dimana dibutuhkan pembaharuan peran pembangunan. Lahirnya wirausahawan sosial di Indonesia, tak ubahnya seperti aktivitas kebijakan negara yang dapat dikategorikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sekalipun keduanya tidak terpisah satu sama lain. Analisis terhadap dua kasus wirausaha sosial, Desa Setanggor dan Kampung Wisata Krisant, dengan beberapa konsep mutakhir peran non-pemerintah dalam pembangunan khususnya konsep co-production diharapkan mampu menjadi memperkaya  pemecahan persoalan publik. Artikel ini merupakan intisari dari penelitian terhadap inisiatif  2 (dua) orang socio-preneur yang dianggap mewakili keberhasilan aktor non-pemerintah dalam konteks governansi publik yang berbeda. Kedua inisiatif pembangunan tersebut berjalan efektif dengan mengandalkan kontribusi modal sosial yang ada di sekitar mereka, saling timbal balik, dan secara berkelanjutan memproduksi barang dan jasa yang bernilai ekonomis sehingga kesejahteraan sosial komunitas dan warga dapat dilihat sebagai dampaknya.

Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa pada Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

Setyadiharja, Rendra, Suherry, Suherry, Dachroni, Raja

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.614 KB)

Abstract

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap Desa sangat tinggi. Diperkuat lagi dengan kebijakan pola pembangunan yang dimulai dari pesisir atau perdesaan ke perkotaan. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap bagaimana pemerintah desa khususnya di desa pesisir dalam menghadapi tantangan kebijakan tentang desa tersebut. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah ingin memberikan suatu deskripsi konstruktif bagi pemerintah daerah dan juga pemerintah desa khususnya desa di wilayah pesisir dalam menghadapi tuntutan kebijakan yang diaktualisasikan dalam bentuk peraturan perundangan tentang pembangunan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014, sehingga pembangunan desa pesisir tersebut dapat terencana, direalisasikan dan mencapai hasil yang sesuai dengan kehendak policy maker dari Negara ini, dan kemudian juga ingin mengetahui apakah kebijakan tentang pembangunan desa dapat sesuai dengan kondisi desa yang berada di wilayah pesisir. Target khusus dalam penelitian ini adalah desa-desa yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Bintan yaitu Desa Berakit, Desa Mantang dan Desa Kelong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada aparat desa dan penduduk desa serta pemerintah daerah yang khusus membidangi tentang desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif sehingga menghasilkan suatu eksplanasi yang holistik terkait dengan kebijakan pembangunan desa dan khususnya diimplementasikan pada desa pesisir. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah analisis holistik dan komprehensif tentang bagaimana kebijakan pembangunan desa diimplementasikan pada desa pesisir, dan luaran penelitian ini akan mampu menjadi kontribusi bagi pemerintah desa dan juga pemerintah pusat dalam rangka membangun desa di masa yang akan datang. 

Back Matter

editor, editor

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung)

alfian, faqih, vitaloka, dian

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.951 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah administratif DAS Ciliwung mengintegrasikan kepentingan politik dalam mengelola DAS Ciliwung. Kebijakan antar daerah sering terjadi karena belum adanya peraturan yang melindungi DAS Ciliwung dari kepentingan- kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tinjauan konseptual good environmental governance yang merupakan sebuah desain kebijakan tata kelola pemerintahan dalam mengkonservasi lingkungan. Serta melihat bagaimana kolaborasi tata kelola yang dipakai sebagai alat dalam konservasi DAS Ciliwung. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung berupa pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran untuk membuat kebijakan makro perencanaan pengelolaan DAS Ciliwung, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan DAS Ciliwung dan sektor swasta memiliki peran untuk mengelola lingkungan dengan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun demikian, strategi tersebut belum berjalan optimal karena pemerintah kurang mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung.

Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang

Setyadiharja, Rendra

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.853 KB)

Abstract

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan. Dalam proses tersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan-usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan rumus indeks efektivitas dari De Garmo, Sullivan dan Canada, dapat disimpulkan bahwa efektifitas musrenbang kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dapat dikategorikan efektif dan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.70 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksaanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif.