cover
Filter by Year
Articles
51
Articles
Governansi Publik Model Co-Production Oleh Aktor Socio-Preneur (Kasus Desa Setanggor Dan Kawis Krisant)

Sukmayeti, Evi, Utami, Vidya Yanti

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 2 (2018): Oktober : In Press
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Keterbatasan pemerintah, baik dari sisi kapasitas pelayanan dan pengelolaan anggaran publik, membuka ruang dimana dibutuhkan pembaharuan peran pembangunan. Lahirnya wirausahawan sosial di Indonesia, tak ubahnya seperti aktivitas kebijakan negara yang dapat dikategorikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sekalipun keduanya tidak terpisah satu sama lain. Analisis terhadap dua kasus wirausaha sosial, Desa Setanggor dan Kampung Wisata Krisant, dengan beberapa konsep mutakhir peran non-pemerintah dalam pembangunan khususnya konsep co-production diharapkan mampu menjadi memperkaya  pemecahan persoalan publik. Artikel ini merupakan intisari dari penelitian terhadap inisiatif  2 (dua) orang socio-preneur yang dianggap mewakili keberhasilan aktor non-pemerintah dalam konteks governansi publik yang berbeda. Kedua inisiatif pembangunan tersebut berjalan efektif dengan mengandalkan kontribusi modal sosial yang ada di sekitar mereka, saling timbal balik, dan secara berkelanjutan memproduksi barang dan jasa yang bernilai ekonomis sehingga kesejahteraan sosial komunitas dan warga dapat dilihat sebagai dampaknya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PESISIR KABUPATEN BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Setyadiharja, Rendra, Suherry, Suherry, Dachroni, Raja

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 2 (2018): Oktober : In Press
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.614 KB)

Abstract

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap Desa sangat tinggi. Diperkuat lagi dengan kebijakan pola pembangunan yang dimulai dari pesisir atau perdesaan ke perkotaan. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap bagaimana pemerintah desa khususnya di desa pesisir dalam menghadapi tantangan kebijakan tentang desa tersebut. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah ingin memberikan suatu deskripsi konstruktif bagi pemerintah daerah dan juga pemerintah desa khususnya desa di wilayah pesisir dalam menghadapi tuntutan kebijakan yang diaktualisasikan dalam bentuk peraturan perundangan tentang pembangunan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014, sehingga pembangunan desa pesisir tersebut dapat terencana, direalisasikan dan mencapai hasil yang sesuai dengan kehendak policy maker dari Negara ini, dan kemudian juga ingin mengetahui apakah kebijakan tentang pembangunan desa dapat sesuai dengan kondisi desa yang berada di wilayah pesisir. Target khusus dalam penelitian ini adalah desa-desa yang berada di wilayah pesisir Kabupaten Bintan yaitu Desa Berakit, Desa Mantang dan Desa Kelong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada aparat desa dan penduduk desa serta pemerintah daerah yang khusus membidangi tentang desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif sehingga menghasilkan suatu eksplanasi yang holistik terkait dengan kebijakan pembangunan desa dan khususnya diimplementasikan pada desa pesisir. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah analisis holistik dan komprehensif tentang bagaimana kebijakan pembangunan desa diimplementasikan pada desa pesisir, dan luaran penelitian ini akan mampu menjadi kontribusi bagi pemerintah desa dan juga pemerintah pusat dalam rangka membangun desa di masa yang akan datang. 

Strategi Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanganan Sumber Daya Air (Studi Kasus Sungai Ciliwung)

alfian, faqih, vitaloka, dian

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.951 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Pemerintah Daerah administratif DAS Ciliwung mengintegrasikan kepentingan politik dalam mengelola DAS Ciliwung. Kebijakan antar daerah sering terjadi karena belum adanya peraturan yang melindungi DAS Ciliwung dari kepentingan- kepentingan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tinjauan konseptual good environmental governance yang merupakan sebuah desain kebijakan tata kelola pemerintahan dalam mengkonservasi lingkungan. Serta melihat bagaimana kolaborasi tata kelola yang dipakai sebagai alat dalam konservasi DAS Ciliwung. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kerjasama pengelolaan DAS Ciliwung berupa pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran untuk membuat kebijakan makro perencanaan pengelolaan DAS Ciliwung, sedangkan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengimplementasikan kebijakan yang disusun oleh pemerintah pusat terkait pengelolaan DAS Ciliwung dan sektor swasta memiliki peran untuk mengelola lingkungan dengan melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Meskipun demikian, strategi tersebut belum berjalan optimal karena pemerintah kurang mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengelolaan DAS Ciliwung.

Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Kota Tanjungpinang

Setyadiharja, Rendra

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.853 KB)

Abstract

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum musyawarah dalam menentukan program prioritas dan strategi pencapaian program di tingkat Kecamatan. Dalam proses tersebut terdapat singkronisasi alokasi program pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Tanjungpinang Timur kota Tanjungpinang telah efektif dan usulan-usulan yang diajukan dalam Daftar Usulan Pembangunan Kecamatan Tanjungpinang Timur telah memenuhi kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan rumus indeks efektivitas dari De Garmo, Sullivan dan Canada, dapat disimpulkan bahwa efektifitas musrenbang kecamatan memberikan tujuan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan perolehan indeks tertinggi pada dimensi tujuan dengan jumlah nilai indeks 4.17 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dimensi adaptasi dengan jumlah nilai indeks 3.87 sehingga dapat dikategorikan efektif dan indeks terendah berada pada dimensi integrasi dengan jumlah nilai indeks 3.70 sehingga dapat dikategorikan efektif. Dari keseluruhan hasil Indeks Efektivitas Pelaksaanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan Tanjungpinang Timur Di Kota Tanjungpinang dengan jumlah nilai indeks 3.96 sehingga dapat dikategorikan efektif.

Politisasi Program Keluarga Harapan Pada Pilkada Gubernur Jatim 2018: Studi Kasus Kota dan Kabupaten Malang.

Haliim, Wimmy

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.399 KB)

Abstract

Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai pelaksanaan dari berbagai bentuk peraturan perundangan yang tujuannya memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Namun, PKH yang memiliki sifat Conditional Cash Transfer (CCT) memiliki celah dibalik keberhasilannya menekan kemiskinan di Kota dan Kabupaten Malang. Fakta yang didapatkan penulis menyatakan bahwa elit politik yang berkepentingan dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur tahun 2018 memanfaatkan PKH sebagai alat politiknya. Diantaranya adalah Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial dan Rendra Kresna sebagai Bupati Kabupaten Malang. Dengan metode penulisan studi kasus, penulis menjelaskan beberapa hasil dan pembahasan didalam penulisan artikel ini. Pertama, bahwa potensi PKH sebagai alat politik memang sudah terjadi sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY benar-benar memanfaatkan PKH untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas nya, terutama pada pemilu 2009. Secara implisit, strategi SBY telah diadobsi sedemikian rupa oleh elit-oligarki yang berkepentingan pada pilkada gubernur jatim 2018. Kedua, penulis juga menjelaskan dampak politisasi dari PKH. Dampaknya, penerima bantuan PKH merasa berhutang budi terhadap PKH dan Khofifah sebagai penanggung jawab PKH. Mereka menilai PKH yang dilaksanakan oleh menteri sosial benar-benar membantu kehidupan ekonomi mereka. Ketiga, adalah tuntutan penulis untuk merubah orientasi PKH dari bantuan tunai langsung menjadi pemberdayaan. Penulis meyakini bahwa bantuan langsung tunai tidak akan pernah menyelesaikan masalah kemiskinan sampai dengan akarnya. Selain itu, orientasi instan tersebut lah yang menjadi celah bagi PKH untuk selalu dimanfaatkan oleh elit politik tertentu untuk kepentingan politiknya. Selain itu, orientasi pemberdayaan memiliki capaian jangka panjang dan membentuk masyarakat miskin menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya.

Analisis Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja dan Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara

Santika, Hady, Santoso, Budi, Mahmudi, Hadi

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (431.15 KB)

Abstract

Pemekaran daerah merupakan upaya untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta untuk lebih mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap kinerja ekonomi dan pelayanan publik  serta tingkat pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, lokasi penelitian ini di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja ekonomi, kinerja pelayanan publik dan pemerataan ekonomi  setelah pemekaran daerah mengalami peningkatan. Pemekaran daerah di Lombok Utara memberikan dampak positif  bagi pembangunan daerah dan memperoleh penghargaan di berbagai bidang baik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan

Andhika, Lesmana Rian

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1064.778 KB)

Abstract

This research article aims re-design the initial process of local-level policy. Mode simulation testing used to look beyond some concepts that can affect the initial policymaking process. The concept is policy diffusion and dynamic system model this concept was dug through the deductive by searching some of the scientific literature findings to the theme of research. The methods used to a model-building method, a way to reconstruct the theory by means of re-establishing various models. The model is derived from the theory, or simplify the concept or theory that involves the relationship between the concept of an internal concept. The results of this study reveal, the rising or declining public trust is also influenced by the policy. The new way is considered necessary due to the higher probability to produce a quality policy with simulate various concepts that are considered can translate a variety of phenomena in the form of public policy issues. When public distrust is increasing, then that response, and a warning to the government to put more effort into improving public trust through policy.

Pembangunan dan Mekanisme Sistem Perencanaan (Studi Kasus Desa Pengabean dan Desa Karanganyar)

Zainudin, Arif, Sutjiatmi, Sri

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1443.026 KB)

Abstract

Pemerintahan desa adalah organisasi tingkat dasar untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, diberi wewenang untuk mengurus rumah tangga (pemerintah desa) secara mandiri. Peraturan tersebut tidak hanya memberikan otonomi namun secara sewenang-wenang menambah sumber pendapatan Desa. Sumber pendapatan desa dibagi menjadi tiga klasifikasi yang berasal dari anggaran negara, anggaran, dan pengelolaan aset desa. Dengan sumber pendapatan yang dapat mengembangkan desa, pemerintah desa harus bisa merencanakan program kerja yang ditargetkan dan terukur. Program ini direncanakan melalui dokumen perencanaan pembangunan desa seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Seperti kasus seperti Desa Karanganyar dan Desa Pengabean, desa tersebut tidak memiliki dokumen rencana pembangunan desa. Karena menurut PP 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pencairan dana desa harus memiliki dokumen perencanaan. Dengan uraian masalah tersebut, penulis membatasi pokok bahasan tentang model perencanaan pembangunan desa Karanganyar dan Pengabean. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti melakukan desain siklus perencanaan yang sesuai dengan tipologi masyarakat desa. Desain pengembangan model perencanaan menggunakan pendekatan metode R&D (Penelitian dan Pengembangan) dengan mempertimbangkan perilaku masyrakat

Back Matter

Wahyono, Budi

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1725.527 KB)

Abstract

Front Matter

Wahyono, Budi

Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3, No 1 (2018): April
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2747.59 KB)

Abstract