Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
ISSN : 20866313     EISSN : 25284673
Journal of Economics and Public Policy (hence JEKP) is a national journal providing authoritative source of scientific information for the policy maker, researcher, and student. We publish original research papers, review articles, and case studies focused on economics and public policies as well as related topics. All papers are peer-reviewed by at least two reviewers. JEKP is released and published by Centre for Research, Expert Body of The House of Representatives of The Republic Indonesia and managed to be issued twice a year.
Articles 126 Documents
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENAWARAN DAN PERMINTAAN SERAT KAPAS DI INDONESIA

Hermawan, Iwan, Adam, Lukman

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 1, No 1 (2010)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.459 KB) | DOI: 10.22212/jekp.v1i1.77

Abstract

Cotton has strategic advantages among the other fibers and has big opportunity to develop in Indonesia’s arable land, through both intensification and extensification. This point of view takes its place when we realize that Indonesia is still depending on imported cotton to fill the domestic demand and it would threat national foreign exchange. The objectives of the study are to analyze factors affecting cotton supply and demand in Indonesia. The results of the study showed that factors of supply are influenced by production, import, and export. Cotton production is influenced by planting area of cotton and lag of cotton production. Cotton export is influenced by world cotton price, exchange rate, and lag of cotton export. Cotton import is influenced by population and lag of cotton import. Otherwise, cotton demand is influenced by population and lag of cotton demand. Generally, population is one of the important factors in cotton development as people badly need clothes to live normally.

KEBIJAKAN PRIVATISASI DALAM UPAYA PROFITISASI PT. KERETA API

Sukarna, .

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 2 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.623 KB) | DOI: 10.22212/jekp.v2i2.128

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pilar penting dalampemasukan pendapatan negara melalui kinerja atau kontrubusi keuanganyang besar terhadap pembangunan nasional. Lagi pula, peningkatankontribusinya terhadap PDB dan modalnya harus ditingkatkan supayaBUMN siap untuk meningkatkan pengeluarannya dalam upaya perbaikansarana dan prasarana BUMN tersebut. Di sini, PT. KAI (Kereta ApiIndonesia) sebagai BUMN dibidang transportasi perlu diprivatisasi dalamupaya meningkatkan modalnya tersebut guna menutupi pengeluaranpengeluarandalam biaya operasional serta perbaikan sarana danprasarananya melalui skema IPO (Initial Procedure Obligation) atau PSO(Public Service Obligation). Makalah ini akan menginvestigasi kinerja PT.KAI, terutama kinerja atau pengelolaan PT. KCJ melalui skema PSO.

KEBIJAKAN REVERSE BRAIN: MENGAPA PENTING DAN ALTERNATIF PENDEKATAN

Saefuloh, Asep Ahmad

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7477.45 KB) | DOI: 10.22212/jekp.v3i1.170

Abstract

Brain drain merupakan fenomena umum yang terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Masalah ini mendorong Pemerintah untuk melakukan strategi reverse brain yang diimplementasikan ke dalam berbagai kebijakannya sehingga merubah dari brain drain menjadi brain gain. Hal ini diperkuat dengan analisis literatur yang memperlihatkan bahwa memang sedang terjadi gejala brain drain. Untuk itu perlu dikembangkan kebijakan dengan pengembangan sistem inovasi nasional yang didukung dengan peningkatan penelitian dan pengembangan yang dibarengi dengan penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan Iptek, dan pendekatan ini perlu disinerjikan dengan perencanaan pembangunan.

STRATEGI DALAM MENGHADAPI ASEAN OPEN SKY 2015

F. Silalahi, Sahat Aditua, Wirabrata, Achmad

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 1 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6725.143 KB) | DOI: 10.22212/jekp.v4i1.68

Abstract

Pemerintah ASEAN telah menyepakati untuk mengimplementasikan kebijakan ASEAN open sky pada tahun 2015. Kebijakan ini akan memberikan dampak kepada dunia penerbangan, khususnya pada aspek kebebasan terbang melintasi negara-negara ASEAN. Kajian ini akan menganalisis potensi dari sektor transportasi udara terhadap pertumbuhan ekonomi, kondisi dari industri penerbangan Indonesia, posisi dari industri penerbangan Indonesia terhadap negara ASEAN lainnya, dan strategi untuk menghadapi ASEAN open sky. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana data sekunder digunakan untuk basis analisis. Kajian ini menyimpulkan bahwa sektor transportasi udara memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi penawaran maupun permintaan. Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar dalam industri transportasi udara, di mana potensi Indonesia pada sektor ini lebih menguntungkan dibandingkan negara ASEAN lainnya. Pemerintah harus mengantisipasi implementasi ASEAN open sky terutama pada aspek manajemen lalu lintas udara dan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan.

PERKEMBANGAN KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PERUMAHAN DI BATAM

Mangeswuri, Dewi Restu, Purwanto, Niken Paramita

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 2 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | | DOI: 10.22212/jekp.v3i2.111

Abstract

Rumah dan kelengkapannya merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Sebagai daerah yang sedang membangun, kebutuhan perumahan di Batam cukup tinggi. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kinerja ketersediaan dan kebutuhan perumahan rakyat, serta kebijakan antisipatif dalam pengembangannya. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi dan wawancara dengan pakar, serta melalui kajian literatur dan Undang-Undang pendukungnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pembangunan perumahan di Batam menunjukkan prospek yang baik. Pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan dalam hal kemudahan proses pembiayaan dan suku bunga KPR yang kondusif, sehingga mampu mendorong perkembangan ekonomi perumahan, khususnya perumahan tipe menengah dan sederhana.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT UNTUK MENUNJANG KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA

Wuryandani, Dewi, Meilani, Hilma

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 2, No 1 (2011)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.944 KB) | DOI: 10.22212/jekp.v2i1.95

Abstract

Fishery potential in this republic is very abundant in inland waterways andat sea, but until now has not been used optimally for the welfare of thepeople. Increased exports of fishery products has increased along withincreasing the standards required, both for fishery products in the countryand abroad who want quality and quality assured. Some classical problemsoften faced by this nation as production costs are still high, weakcapitalization, poor fish farming skills, a good seed, feed, disease,environmental management and post-harvest cultivation. In addition, withan increasingly open market in each country becomes a challenge for thenational fisheries development. If this issue is not addressed, it is notpossible to inhibit the increasing competitiveness of fisheries sector in thefuture.

PROSPEK PELAKSANAAN REDENOMINASI DI INDONESIA

Permana, Sony Hendra

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 6, No 1 (2015)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.167 KB) | DOI: 10.22212/jekp.v6i1.159

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan berbagai hal yang perlu menjadi perhatian dalam rencana pelaksanaan redenominasi di Indonesia dan menjelaskan bagaimana kesiapan fundamental makroekonomi Indonesia dalam menghadapi program redenominasi serta dampak yang akan ditimbulkannya. Metode yang digunakan dalam membahas studi ini adalah metode deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang sudah ada sebelumnya. Urgensi dilaksanakannya redenominasi di Indonesia didasari adanya inefisiensi perekonomian, adanya kendala teknis pada operasional kegiatan usaha dan mendukung ekonomi nasional dalam memasuki era masyarakat ekonomi ASEAN. Indikator makroekonomi Indonesia saat ini dinilai cukup kuat dan dapat mendukung diberlakukannya redenominasi. Redenominasi diharapkan dapat memberikan manfaat positif baik bagi negara, pelaku usaha dan masyarakat. Bagi negara redenominasi dapat meningkatkan kredibilitas rupiah, menghemat biaya pencetakan uang, dan mempermudah transaksi pemerintah. Bagi pelaku usaha redenominasi dapat mempermudah transaksi keuangan sehingga mempercepat waktu operasional dan meminimalisir potensi kesalahan. Selain itu, akan mengurangi biaya penyesuaian perangkat keras dan lunak sistem akuntansi dan teknologi informasi. Bagi masyarakat, redenominasi dapat mempermudah dalam bertransaksi, mengurangi resiko kerusakan uang dan mendukung proses belajar dan mengajar pada pendidikan dasar. Namun, pemerintah dan Bank Indonesia juga perlu mewaspadai terjadinya risiko akibat redenominasi, yaitu inflasi, penambahan pengeluaran negara, penolakan sebagian masyarakat dan penambahan biaya produksi, efek psikologi, dan potensi perselisihan antar pelaku usaha dan konsumen.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERDASARKAN ANALISIS TABEL I-O TAHUN 2005: STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tenrini, Rita Helbra

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 4, No 2 (2013)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7230.677 KB) | DOI: 10.22212/jekp.v4i2.51

Abstract

Penelitian ini ingin mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Bangka Belitung menggunakan analisa Tabel Input Output (I-O) Tahun 2005. Metode penelitian menggunakan analisa kuantitatif deskriptif, yang berasal dari data sekunder, dokumen dan literatur yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis Indeks Daya Penyebaran (IDP) atau forward linkages effect ratio dan Indeks Derajat Kepekaan (IDK) atau backward linkages effect ratio,yang berasal dari pengolahan Tabel I-O. Dari pengolahan Tabel I-O terdapat 4 sektor kunci yang memiliki IDP dan IDK di atas rata-rata (>1) yaitu: (a) bangunan, (b) industri besi dan baja, (c) usaha bangunan dan jasa perusahaan, dan (d) komunikasi. Sementara itu sektor unggulan yang ditetapkan dalam Misi Pembangunan Daerah periode 2007-2012 di Provinsi Bangka Belitung atau yang dikenal sebagai Dasa Bhakti Era EMAS adalah (a) kelautan, (b) pertambangan dan energi, (c) perindustrian dan perdagangan, dan (d) perbankan dan penanaman modal. Implikasi dari penelitian ini diharapkan pemerintah daerah dalam menetapkan perencanaan pembangunan daerah yang terdapat dalam APBD sebaiknya menggunakan informasi yang berasal dari pengolahan Tabel I-O. Jika pemerintah daerah memfokuskan belanja daerah pada sektor-sektor yang menjadi sektor kunci dalam perekonomian sesuai dengan analisa Tabel I-O, maka kualitas belanja daerah akan meningkat dan menciptakan nilai tambah yang lebih dan multiplier effect yang lebih besar dalam perekonomian.

SEKTOR KONSTRUKSI NASIONAL DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Suhartono, .

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 3, No 1 (2012)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7407.905 KB) | DOI: 10.22212/jekp.v3i1.175

Abstract

Industri konstruksi telah menjadi sektor ekonomi yang penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Posisinya di tempat ketiga terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena sektor ini sangat menarik bagi pengusaha jasa konstruksi. Selain itu, produk konstruksi telah menjadi modal aset bagi bangsa, negara, masyarakat, dan menjadi simbol kemajuan bangsa. Besarnya daya tarik sektor ini, mengarah ke kompetisi dan menarik kepentingan antara negara dan masyarakat, antara negara-negara atau antara sekelompok orang di mana hal tersebut pada akhirnya mempengaruhi perkembangan sektor ini. Untuk mengatur hal itu, Indonesia memerlukan penataan sektor, karena perubahan dalam tantangan global, dinamika sosial, dan politik di tingkat nasional harus dikelola dengan baik untuk pertumbuhan sektor konstruksi. Hal ini seharusnya dapat diatur melalui perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kostruksi.

Kinerja Ekonomi Pangan Nasional: Dinamika dan Reformulasi Kebijakan

Adam, Lukman

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 5, No 2 (2014)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7904.346 KB) | DOI: 10.22212/jekp.v5i2.82

Abstract

Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, paradigma penyelenggaraan pangan berubah menjadi upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Paradigma tersebut berbeda dengan paradigma penyelenggaraan pangan dalam undang-undang sebelumnya, yang lebih menekankan pada upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia berdasarkan kemandirian dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Pada periode tahun 2009 sampai tahun 2014, target swasembada dan swasembada berkelanjutan terhadap lima komoditas pangan strategis tidak tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian untuk mengetahui keragaan produksi, ekspor, dan impor pangan di Indonesia, dan kebijakan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pangan. Rata-rata pertumbuhan produktivitas padi pada periode tahun 2009 sampai tahun 2013 masih sangat rendah, bahkan untuk tebu terjadi penurunan pertumbuhan. Sedangkan komoditas jagung dan kedelai terjadi peningkatan rata-rata pertumbuhan produktivitasnya, namun dalam jumlah yang belum signifikan. Pada periode tahun 2009 sampai tahun 2012, neraca perdagangan komoditas pangan terjadi defisit dan pertumbuhan rata-rata impor beras mencapai 111,21 persen dan untuk jagung mencapai 104,22 persen. Kebijakan yang diperlukan untuk dapat mencapai kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan adalah (a) peningkatan kapasitas produksi pangan, melalui ketersediaan lahan dan inovasi teknologi, (b) panen dan pascapanen, melalui penurunan kehilangan hasil, manajemen stok dan stabilisasi harga, (c) perbaikan infrastruktur pertanian, melalui pembangunan dan perbaikan sarana irigasi di seluruh Indonesia secara merata, (d) alokasi anggaran, melalui subsidi pupuk dan benih unggul, dan (e) dukungan kelembagaan, melalui reformulasi Bulog dan perbaikan koordinasi antar kementerian.

Page 1 of 13 | Total Record : 126