Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah
ISSN : 18298893     EISSN : -
AL-AHKAM:Journal Of Islamic Law is peer-reviewed journal published by The Faculty of Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Al-Ahkam focus on the research of islamic law. The journal is issued twice a year on July and December.
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam" : 6 Documents clear
KONTRIBUSI UMAR BIN KHATTAB DALAM MENGEMBANGKAN HUKUM ISLAM(Analisa Paradigma Berpikir Tasyrinya Serta Berbagai Ijtihad Yang Dilakukan) Arief, Firman Muhammad
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai ijtihad yang dilakukan,baik itu bersifat individu maupun kolektif akan selalu dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan hukum fiqh. Setelah Rasulullah Saw. meninggal dunia, kalangan sahabat yang telah menempa ilmu-ilmu keislaman selamakebersamaannya dengan Rasulullah Saw. patut dijadikan ijtihad dan pendapatnya sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum fiqh terutama pada beberapa perkara yang petunjuk syar’inya bersifat umum atau tidak ada dalam nas al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw.. Salah satu sahabat Nabi saw. saw., Umar bin Khattab ra tanpa menafikan keutamaan sahabat lainnya yang mana pendapat dan ijtihadnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengembangan hukum fiqh dan dianggap sebagai imam al-mujtahidin (penghulunya kalangan orang-orang yang berijtihad).
CHILD ABUSE MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM Marwing, Anita
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Child abuse merupakan kekerasan atau perilaku yang salah pada anak. Bentuk-bentuk child abuse diantaranya kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial. Hukum Islam secara konsisten mendukung upaya perlindungan terhadap anak termasuk hadanah sebagai konsep Islam tentang pemeliharaan anak hingga menjadi dewasa dan baliq, dengan pemenuhan dimensi wiqayah, dimensi Siyanah, dimensi Kafalah, dimensi Ta’lim wa’ at-Tarbiyah pada anak. Adapun Child abuse menurut tinjauan hukum Islam, merupakan perbuatan yang  menyalahi tujuan hukum Islam, maqashid al-syariah al-dharuriyah terutama berkenaan dengan Hifz al-nafs, terlindunginya hak hidup dan jiwa bagi anak, sehingga syariat Islam memberikan konsekuensi hukum qishash, diyat dan ta’zir bagi pelaku child abuse yang telah melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan penganiayaan, baik sengaja maupun tidak sengaja.   
FAKTOR SOSIAL BUDAYA PENETAPAN HUKUM PRIVAT DALAM ISLAM Assaad, Andi Sukmawati
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penetapan hukum privat (hukum perdata) sebagai produk hukum Islam pada masa orde baru yaitu Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada masa reformasi  antara lain : UU No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji, UU No. 36 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, UU No. 41 tahun 2004 tentang waqaf, UU No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan di Aceh, UU No. 16 tahun 2001 tentang otonomi khusus di Aceh, RUU tentang Perbankan Syariah saat ini dibahas di DPR, UU No. 3 tahun 2006 perubahan UU no. 7 tahun 1999 tentang Peradilan Agama (Ekonomi Syariah), UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah
HUKUM KELUARGA DI KUWAIT: STUDI WASIAT WAJIBAH Kamal, Helmi
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

There is a number of family law reform carried out in a number of countries, including the one country in the Middle East (West Asia), namely Kuwait. Kuwait against British protectorate status ended since independence on June 19, 1961. Then the constitution was enacted in 1962 (Basic Law / Constitution) states that made shariah (Islamic) law as the basis in Kuwait. The Constitution declared Islam as the state religion and sharia as the main source of law. The Constitution further states, "The family is the foundation (establishment) that society is built on the basis of religion, morality and patriotism. Therefore, the laws concerning family relations and property rights should be governed by sharia law.
ANALISIS YURIDIS PERUNDANG-UNDANGAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA MISKIN Takdir, Takdir
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Perundang-Undangan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Miskin” rumusan masalah yang dibahas adalah:1. Bagaimana bentuk peraturan pelayanan kesehatan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi warga miskin dalam memperoleh hak pelayanan kesehatan yang berkeadilan. Dalam metode penelitian digunakan tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidan atau norma-norma dalam hukum positif dengan pendekatan analitis (Analytical Approach) dan pendekatan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Kesimpulan: Masih terdapat perlakuan yang diskriminatif antara warga negara yang mampu dengan warga negara yang miskin, yaitu adanya pembatasan fasilitas kesehatan kelas III yang disediakan khusus bagi warga miskin dengan pelayanan berdasarkan standar minimal pelayanan, begitu juga dengan pembatasan penggunan obat-obatan berdasarkan peraturan pemerintah daerah (Peraturan Gubernur No. 13 tahun 2008). Alokasi beban anggaran pelayanan kesehatan yang tidak seimbang, dimana pemerintah provinsi hanya menanggung 40% dan pemerintah daerah menanggung 60% dana pelayanan kesehatan gratis.
MAQÂŞID AL-SYARÎ’AT DAN RELEVANSINYA DENGAN BEBERAPA METODE PENETAPAN HUKUM Rahmawati, Rahmawati
Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Vol 3, No 2 (2013): Al-Ahkam
Publisher : Al AHKAM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini membahas tentang bagaimana hubungan antara maqâşid al-syari’at dengan penerapan metode ijtihad qiyâs dan saddu al-zari’at? Pada dasarnya tujuan disyari’atkan hukum Islam (maqâşid al-syari’at) ialah untuk memelihara kemaslahatan dan menolak mafsadat. Ijtihad dikatakan sebagai metode penetapan hukum dalam Islam. Di antara metode ijtihad adalah qiyas dan saddu al- zari’at. Dalam meyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam yang tidak dijelaskan secara eksplisit kedua sumber hukum Islam (al-Qur’an dan Hadis), dapat dijawab melalui metode ijtihad dan menelusuri hubungannya dengan maqâşid al-syari’at yang mengarah kepada memelihara kemaslahatan dan menolak mudarat

Page 1 of 1 | Total Record : 6