INKLUSIF (JURNAL PENELITIAN PENGKAJIAN HUKUM ISLAM)
ISSN : 23032669     EISSN : 25489631
Journal INKLUSIF is a journal organized by Department of Syari’ah, Post Graduate Programe Syekh Nurjati State Islamic University. It only publishes original papers (no plagiarism) of literature and field research related to the Study and Research of Economics and Islamic Law. It focuses on the theme and topic of Islamic law: Islamic Criminal Law; Islamic Civil Law; Islamic Family Law; Application of Islamic Law in Indonesia; Islamic Economics; Islamic Banking, Sharia Accounting; and Issues of Contemporary Islamic Economics.
Articles 46 Documents
KONSEP HAKIM PEREMPUAN DAN RELEVANSINYA DENGAN PERADILAN AGAMA INDONESIA (STUDI KOMPARATIF IBN HABIB AL-MAWARDI DENGAN IBN MAS’UD AL-KASANI)

ihyak, ihyak

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.263 KB)

Abstract

AbstractThe judge  has a role and a very strategic  position,  where the duties of judges are required to decide a case they become problems among men correctly and fairly in accordance guidance of the Qur'an and Hadith. The participation of women in politics and the judiciary has caused much controversy among scholars to critize it. This fundamental thesis underlying this study is the phenomenon in which the majorit y of Indonesian  Muslims  adherents  homoge to   Shafi'i in his opinion  that he  forbade  women  to  the  bench as the opinion  promoted  by Al- Mawardi but in the Religious Courts allow women to become  judges with the following opinion carried by Al-Kasani that homoge to Hanafi. Therefore needs to be studied more in depth to the arguments used by Al-Mawardi who are scholars schools Syafi'iyyah with Al-Kasani Hanafiyyah schools that are scholars in establishing the legal status of women judges, so it will be known where opinions are relevant to the context of Indonesia the priest a second opinion.Based on the background of the problem underlying this study, the authors formulate  some  formulation  of  the  problem  to  facilitate  the  review  process including,  how  do    al-Mawardi  with    al-Kasani  about  the  concept  of  female judges, how the Law of the opinion istinbath  al Mawardi with al-Kasani about the concept and how women judge the relevance of the opinion that the two figures in the context of developments in the Indonesian Religious Courts.In addition, the purpose of this study is to provide an explanation of the concept of women judges in the opinion of both the priests and the legal istinbath used by both priests and comparing of two opinions which are relevant  to the context of the Religious Courts in Indonesia.This research included qualitative research (literature) by using descriptive method-comparative-analysis, which describes and explains the opinions and arguments used by both the priest and then analyzed and the results is comparated between them to obtain a pragmatic conclusion.After holding in-depth analysis of the arguments relied upon by the second law of priests, then found things to be the origin of the differences in the two priests to critize women become judges, namely the difference in socio-cultural background of the lives of both the priest and the dissent to interpret Qur'an and hadith. So then obtained a second opinion from the imam of Al-Kasani priests who carry the opinion of the Hanafi imams are considered relevant and matching with the judiciary in Indonesia and in the soul of the people of Indonesia.Keywords:  Women Jugde, Al-Kasani, Al-Mawardi.  AbstrakHakim  memiliki  peran  dan  kedudukan  yang  sangat  strategis,  dimana dalam  tugasnya  hakim  dituntut  untuk  dapat  memutuskan  suatu  perkara  yang menjadi permasalahan diantara manusia dengan benar dan adil sesuai tuntunan al- Qur’an dan Hadits. Keikutsertaan perempuan dalam kancah politik dan peradilan telah  menimbulkan  banyak  kontroversi  dari  kalangan  ulama  dalam menghukuminya. Hal mendasar yang melatarbelakangi pengkajian tesis ini adalah adanya  fenomena  dimana  umat  muslim  Indonesia  yang mayoritas  penganutnya bermadzhab Syafi’i yang dalam pendapatnya beliau melarang perempuan menjadi hakim  sebagaimana  pendapat  yang  diusung  oleh  Al-Mawardi  namun  dalam Peradilan Agama memperbolehkan perempuan menjadi hakim dengan mengikuti pendapat yang diusung oleh Al-Kasani yang bermadzhab Hanafi. Oleh karenanya perlu dikaji lebih mendalam terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh Al-Mawardi yang merupakan ulama madzhab Syafi’iyyah dengan Al-Kasani yang merupakan ulama   madzhab   Hanafiyyah   dalam   menetapkan   kedudukan   hukum   hakim perempuan, sehingga akan diketahui mana pendapat yang relevan dengan konteks Indonesia dari pendapat kedua imam tersebut.Berdasarkan  latar belakang permasalahan  yang mendasari penelitian  ini, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah untuk memudahkan dalam proses pengkajian diantaranya,  bagaimana  pendapat  ibn Habib  Al-Mawardi  dengan ibn Mas'ud Al-Kasani tentang konsep hakim perempuan, bagaimana istinbath Hukum dari pendapat ibn Habib Al-Mawardi dengan ibn Mas'ud Al-Kasani tentang konsep hakim perempuan dan bagaimana relevansi pendapat kedua tokoh tersebut dengan konteks perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai konsep hakim perempuan menurut pendapat dari kedua imam serta istinbath  hukum  yang  digunakan  oleh  kedua  imam  dan  membandingkan  dari kedua   pendapat   mana   yang   relevan   dengan   konteks   Peradilan   Agama   di Indonesia.Jenis  penelitian  ini termasuk  penelitian  kualitatif  (kepustakaan)  dengan menggunakan metode diskriptif-analisis-komparatif,  yaitu menguraikan dan menjelaskan pendapat dan dalil yang digunakan oleh kedua imam untuk kemudian dianalisis dan hasilnya dikomparasikan antara keduanya untuk mendapatkan kesimpulan yang pragmatis.Setelah mengadakan analisa yang mendalam terhadap dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum oleh kedua imam, maka ditemukan hal-hal yang menjadi asal perbedaan dari kedua imam dalam menghukumi perempuan menjadi hakim, yaitu  adanya  perbedaan  sosio-cultural  yang  melatarbelakangi  kehidupan  dari kedua imam serta adanya perbedaan dalam menafsiri al-Qur’an maupun hadits. Sehingga  kemudian  diperoleh  satu  pendapat  dari  kedua  imam  yaitu  imam  Al- Kasani yang mengusung pendapat imam Hanafi yang dianggap relevan dan cocok dengan kehakiman di Indonesia dan sesuai dengan jiwa masyarakat Indonesia.Kata Kunci:  Hakim perempuan,  Al-Kasani, Al-Mawardi. 

PRAKTEK OUTSOURCING DI BUMN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Tohara, Dwiyana Tohara ( PT KAI )

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.623 KB)

Abstract

Abstract (Working is a duty of every man, by working a man earns money in order to fulfill the needs of his family and himself. By working and earning wages, human being is able of enforcing body, close the ' Awrah, and being able to worship to God Almighty.Outsourcing system is a working system which contains tripartite relationship between corporate employer (principal), outsourcing company (vendor), and workers/laborers. This system is derived from the mechanisms of Labor Market Flexibility (LMF) that actually addressed the proscons by various circles because it is considered as a new form of modern slavery.Based on theresults of several studieson the themeof outsourcingthathave been conductedamongacademic, this articlewillprovideacademicconclusionsrelated tothe practice of outsourcinginIndonesiafrom the perspective ofIslamic economics). Keywords : Outsourcing Practice, Labor, Islamic Economy, Fair Wages Abstrak(Bekerja adalah kewajiban setiap manusia, dengan bekerja seseorang menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan dirinya sendiri. Dengan bekerja dan mendapatkan upah, manusia mampu menegakkan kehormatan dan mampu ibadah kepada Allah SWT.Sistem outsourcing adalah sistem kerja yang berisi hubungan tripartit antara majikan perusahaan (principal), perusahaan outsourcing (vendor), dan pekerja / buruh. Sistem ini berasal dari mekanisme Tenaga Kerja Market Flexibility (LMF), yang pembahasannya menimbulkan pro kontra oleh berbagai kalangan karena dianggap sebagai bentuk baru perbudakan modern.Berdasarkan hasil kajian beberapa penelitian pada tema outsourcing yang telah dilakukan oleh para akademisi, artikel ini akan memberikan kesimpulan akademis yang berhubungan dengan praktek outsourcing di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam).(11 pt Times New Roman italic)Keywords : praktek outsourcing, Pekerja, Ekonomi Islam, Upah layak

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IJARAH POHON MANGGA

Shobani, Shobani

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.438 KB)

Abstract

Abstract The perfect relationship is the relationship of exchanges where someone gave what he had for the people then he got something useful to him as needed. This relationship in the Islamic fiqh is called al-Ijarah. Al-Ijarah is a type of contract that benefited from a rented object with the path of the turn. As for the lease of the Qur'an has been organized and elucidated with hadis.Indramayu is mango city with mango tree that was developed in the city. Local people rent manggo trees. Trees for rent then taken by the tenant as a result and benefit of goods for rent.From the research concluded, in terms of subject matter, both people that have agreed in the lease of the mango tree is valid because it has been  fuliflled the terms people in agreement and the existence of an agreement between the two sides. But in terms of objects, goods or rent object is invalid, because it is the practice of selling fasid and otherwise "bai al-ma'dum" meaning that buying and selling of goods that are not clear.Keywords : ijarah, rented, mango AbstrakHubungan muamalah yang sempurna adalah hubungan pertukaran yang mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian orang tersebut memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Hubungan ini dalam fiqh Islam disebut al-Ijarah. Al-Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dari benda yang disewakan dengan jalan pergantian. Adapun sewa-menyewa dalam al-Qur’an telah diatur dan diperjelas dengan hadits.Indramayu sebagai kota mangga dengan banyaknya pohon mangga yang dikembangkan di kota ini. Masyarakat setempat menyewakan pohon mangganya. Pohon yang disewakan kemudian diambil mangganya oleh si penyewa sebagai hasil dan manfaat barang yang disewakan.Daripenelitian ini disimpulkan, dari segi subyek, kedua orang yang telah berakad dalam sewa-menyewa pohon mangga ini sah karena telah mememuhi syarat-syarat orang dalam berakad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.  Tetapi dari segi obyek, obyek barang atau sewa menyewa tidak sah, karena merupakan praktik jual beli fasid dan batil “bai al-ma’dum” artinya jual beli atas barang yang tidak jelas.Kata kunci :ijarah, sewa menyewa, mangga 

ANTARA KONSEP EKONOMI ISLAM DAN PRAKTIKNYA PADA BANK MANDIRI SYARIAH CABANG INDRAMAYU JATIBARANG

pratiwi, nuri ( PT Bank Syariah Mandiri )

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.64 KB)

Abstract

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru (2006:84) Bank  merupakan  salah  satu  lembaga  keuangan  yang mempunyai  peranan  penting  di  dalam  perekonomian  suatu  negara.  Bank  didefinisikan  oleh  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai 'badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk kredit  dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup rakyat  banyak.Menurut Heri Sudarsono (2003:29) Perkembangan  perekonomian  global  yang  begitu  pesat  menjadikan perbankan  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  yang  dapat  menggerakkan perekonomian  suatu  negara.  Salah  satu  lembaga  keuangan  berbasis  syariah yang tengah berkembang pesat  di  Indonesia  adalah perbankan syariah.  Bank Syariah   merupakan   suatu   lembaga   keuangan   di   mana   usaha   pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta  peredaran  uang  yang  pengoperasiannya  disesuaikan  dengan  prinsip- prinsip syariat Islam.Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.Menurut Muhammad (2004:11) Perkembangan  yang  paling  signifikan  di  bidang  perbankan  syariah terjadi  pada  tahun  2008  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  21  tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa   Bank   Syariah   adalah   bank   yang   menjalankan   kegiatan   usahanya berdasarkan  prinsip  syariah,  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank  Umum Syariah  (BUS)  dan  Bank  Pengkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS).  Undang- undang ini dikeluarkan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin  maju  dan  kompleks  dalam  mempersiapkan  infrastruktur  memasuki era  globalisasi.   Menurut Abdul Ghofur Ansori (2009:7) Selain  itu  dikeluarkannya  Undang-Undang ini  dimaksudkan sejalan  dengan  tujuan  pembangunan  nasional  untuk  mencapai  terciptanya masyarakat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  demokrasi  ekonomi  dengan mengembangkan  sistem  ekonomi  berlandaskan  nilai  keadilan  kebersamaan pemerataan yang sesuai dengan prinsip syariah.Dari data terakhir Bank Indonesia dari Statistik Perbankan Syariah Indonesia hingga bulan Juni 2015 menunjukkan bahwa jumlah jaringan Perbankan Syariah tercatat sebanyak 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan yang tersebar di seluruh pelosok di Indonesia.Dari latar belakang berikut, penulis merasa ingin mengetahui mengenai Bank Syariah apakah pada pelaksanaan atau prakteknya sudah sesuai dengan ekonomi Islam atau belum. Adapun tempat yang menjadi penelitian penulis adalah Bank Mandiri Syariah Cabang Indramayu Jatibarang yang terletak di Jalan Mayor Dasuki No. 56 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. 

WAKAF DIRI DI PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN UU NO. 41 TAHUN 2004

duroh, nice duroh ( IAIN SYEKH NURJATI CIREBON )

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.143 KB)

Abstract

Wakaf dalam perspektif Fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 dapat dijadikan salah satu sarana untuk pemberdayaan kesejahteraan bagi masyarakat luas.Sekarang, masih banyak kendala untuk pengembangan wakaf kedepan. Salah satunya adalah pemahaman sempit tentang wakaf. Wakaf sering dipahami sebagai entitas ibadah khusus (maḥḍah) semata. Kini, suatu perkembangan yang menarik berkaitan dengan hukum wakaf dan pelaksanaannya di Pondok Modern Darussalam Gontor adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya wakaf produktif. Salah satunya adalah adanya wakaf diriPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa konsep wakaf dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, mendeskripsikan praktik wakaf diri di Pondok Modern Darussalam Gontor, dan menganalisis kedudukan wakaf diri dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 tahun 2004.Dalam penelitian ini digunakan tiga teori, Grand Theory menggunakan teori aksi dari Talcot Parson dan teori Kredo dari H.A.R. Gibb serta teori Syahādat asy- Syāfiʻī yang ditransformasikan ke dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-undang dasar 1945; Middle theory menggunakan pola perubahan sosio-kultural Sorokin dan teori perubahan hukum Ibnu Qayim, dan Applicative Theory menggunakan teori al- maslahat dari asy-Syāţibī dan teori pragmatis dari William James.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan data kualitatif dan pendekatan keilmuan yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara diskriptik analatik.Konsep wakaf dalam perspektif fiqh dan UU No. 41 Tahun 2004 lebih menekankan pada status harta wakaf. Wakaf diri yang dipraktekkan di Pondok Modern Darusslam Gontor mengacu kepada maqāşid asy-syarīʻah yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan. Pertama, Kedudukan wakaf diri dalam perspektif fiqh ada dua klasifikasi, yaitu: (1) Wakaf diri diperbolehkan dan sah menurut Imam Abu Ḥanifah dan Imam Mālik, karena benda wakaf tetap menjadi milik wakif, sedang yang diwakafkan hanyalah manfaatnya yaitu berupa jasa dan tenaga demi kemaslahatan dan kemajuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Jangka waktu wakaf harus selamanya dan tidak boleh dibatasi waktu. (2) Wakaf diri tidak sah ditinjau dari Mazhab Syafiʻi dan Mazhab Hanbali,  karena syarat benda wakaf adalah milik penuh wakif, sedangkan manusia tidak mempunyai hak milik atas dirinya sendiri menurut syara‟. Jangka waktu  wakaf boleh dibatasi  oleh  waktu  dan  tidak  harus  selamanya. Kedua, Kedudukan wakaf dalam perspektif UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan  bahwa  wakaf  diri  yang  dipraktekkan  di  Pondok  Modern  Darussalam Gontor masih belum sesuai sepenuhnya dengan UU No.41 Tahun 2004, bahwa benda wakaf harus lepas dari wakif, ikrar wakaf harus dilakukan di hadapan PPAIW, dalam hal ini hanya dilakukan di hadapan Badan Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor, dan naẓir Badan wakaf Pondok Modern tidak melaporkan kegiatan wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia. Kata kunci: Wakaf, fiqh, undang-undang, Gontor

DI PERSIMPANGAN JALAN ANTARA MELANJUTKAN PERCERAIAN ATAU MEMILIH RUJUK PADA MASA IDDAH

kholid, idham

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 1 (2016): Juni 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.078 KB)

Abstract

AbstractIslam views marriage as sacred, serious, should not be playful or temporary. Considering how the urgency of marriage, Islam sees it as things that must be maintained. However, Islam does not turn a blind eye to the reality that there are times when a household has various problems that must be going through a divorce. In Islam divorce has principles and measures are "complicated" and not easy so not many did divorce. This is considering divorce is halal goods are hated by Allah SWT. As proof that Islam is very consen with marriage and to always be maintained properly then after the divorce was Islam still open opportunities for the reconciliation done in 'Iddah for non talak bain Kubra.Keywords: marriage, divorce AbstrakIslam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, serius, tidak boleh main-main atau sementara. Mengingat betapa urgennya pernikahan, Islam memandangnya sebagai hal yang harus dipertahankan. Namun demikian, Islam tidak menutup mata dengan realitas bahwa adakalanya rumah tangga mengalami berbagai persoalan sehingga harus mengalami perceraian.Dalam Islam perceraian memiliki prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang “rumit” dan tidak mudah agar tidak banyak yang melakukan perceraian. Hal ini mengingat perceraian/talak merupakan barang halal yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagai bukti bahwa Islam sangat consen dengan pernikahan dan agar selalu dijaga dengan baik maka setelah terjadinya perceraian pun Islam masih membuka peluang untuk terjadinya rujuk yang dilakukan dalam masa Iddah bagi bukan talak bain kubra.  Kata Kunci: Perkawinan, talak 

PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG EKONOMI SYARIAH

Al Fasiri, Mawar Jannati

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 2, No 1 (2017): Juni 2017
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.747 KB)

Abstract

Aspek ekonomi ini mengatur  perilaku kebutuhan individu dan masyarakat dtujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.  Ekonomi tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan ekonomi hendaklah kita menanamkan nilai-nilai Islam di dalamnya supaya kegiatan ekonomi kita mendapatkan ridha dari Allah Ta’ala.Masalah yang diteliti adalah mengenai pandangan cendekiawan muslim dan masyarakat terkait ekonomi syari’ah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode grounded teori.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Sesungguhnya pandangan para cendekiawan muslim tentang ekonomi syari’ah sependapat dengan pandangan masyarakat, hal ini dikarenan naluriah manusia sama yakni berbuat baik hal ini berkaitan dengan hati nurani. Hanya saja masyarakat mengakui bahwa untuk dapat melaksanakan sistem ekonomi syari’ah yang benar-benar sesuai syari’ah susah diterapkan dalam kehidupan sekarang. Kata Kunci : Pandangan Masyarakat, Pandangan Cendekiawan Muslim, Ekonomi Syari’ah

PENGARUH ETOS KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PEMBERDAYAAN HOME INDUSTRI LOGAM SERTA DAMPAKNYA PADA KESEJAHTERAAN KARYAWAN DI DESA LANGGEN KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL JAWA TENGAH

., Mursekha ( IAIN syekhnurjati Cirebon )

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 2, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.498 KB)

Abstract

Daerah Tegal khususnya banyak memiliki potensi dalam hal home industri logam besi yang terdapat di Kecamatan Talang khususnya di Desa Langgen. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang setangah jadi ataupun yang sudah siap di distribusikan, dan produk tersebut juga tidak kalah saing dengan produk yang ada di daerah lain. Hasil produk besi yang ada telah di distribusikan ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Industri besi ini memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan perekonomian di Tegal khususnya di Kecamatan Talang. Sejauh ini kesejahteraan karyawan yang ada di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal khususnya di Desa Langgen terlihat masih kurang. Mengacu pada standar upah minimum kerja (UMK) di Kabupaten Tegal sebesar Rp 1.487.000,00,- per bulan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 560/50 tahun 2016 tentang upah minimum pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017. Namun demikian, kesejahteraan karyawan juga tidak akan tepenuhi seorang wirausahawan tersebut tidak dapat memberdayakan home industrinya dengan baik dan benar. Kata kunci : Etos Kerja, Motivasi Kerja, Pemberdayaan, Kesejahteraan

PENGARUH PERMODALAN, KUALITAS ASET, LIKUIDITAS, DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITASBANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2010.I – 2015.IV

., Maryani

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.284 KB)

Abstract

ABSTRACTIslamic banks are required to have a good performance in order to compete in the fight over the national market. One of the benchmarks in bank performance measures is profitability. Profitability projected with ROA by several factors of capital, asset quality, liquidity and efficiency. In the dynamics of the development of these factors are inconsistent and deviated by the theory that caused the phenomenon of the gap and the difference in previous research results that led to the research gap. This study aims to measure capital factor with CAR indicator, asset quality (NPF), liquidity (FDR) and operational efficiency (BOPO) on Profitability (ROA) at Sharia Commercial Bank in Indonesia Year 2010.I-2015.IV.This research is a quantitative research. Research data is secondary data. The population in this study are 12 Sharia Commercial Banks in Indonesia. The independent variables that influence the ROA are CAR, NPF, FDR, and BOPO. The data were analyzed using apanel data regression analysis method using STATA 12. The selected panel data model was Fixed Effect.The results showed independent variables on ROA with a significance value of 0.000 <0.05. CAR partially significant and significant to ROA. NPF and BOPO are partially negative and significant to ROA. And FDR negatively is not significant. R2 shows 75.78% change. ROA can be explained by variables CAR, NPF, FDR and BOPO, the remaining 24.22% is not owned by the model.Keywords: Profitability,Capital, Asset Quality, Liquidity, Operational EfficiencyABSTRAKBank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang baik agar mampu bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar perbankan nasional di Indonesia. Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam mengukur kinerja bank adalah profitabilitas. Profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan efesiensi. Dalam dinamika perkembangan faktor tersebut mengalami ketidakkonsistenan dan penyimpangan dengan teori yang menyebabkan adanya fenomena gap dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menyebabkan research gap.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  faktor permodalan dengan indikator CAR, kualitas aset (NPF), likuiditas (FDR) dan efisiensi operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010.I-2015.IV.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data penelitian merupakan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 12 Bank Umum Syariah di Indonesia Variabel bebas yang diuji pengaruhnya terhadap ROA yaitu CAR, NPF, FDR dan BOPO. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi data panel dengan menggunakan STATA 12. Model data panel yang terpilih adalah Fixed Effect.Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel-variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. Secara parsial CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. NPF dan BOPO secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Dan FDR berpengaruh negatif tidak signifikan. R2 menunjukkan bahwa 75,78% setiap perubahan ROA dapat dijelaskan oleh variabel CAR, NPF, FDR dan BOPO, sisanya 24,22% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model.Kata Kunci: Profitabilitas, Permodalan, Kualitas Aset, Likuiditas, Efisiensi Operasional 

PEMANFAATAN DANA REMITANSI TENAGA KERJA INDONESIA DI KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2012-2016 (Studi Kasus Pada Pemanfaatan Dana Remitansi TKI Di Kabupaten Indramayu)

Maarif, Samsul ( IAIN Syekh Nurjati Cirebon )

INKLUSIF (JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM) Vol 3, No 1 (2018): Juni 2018
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1128.609 KB)

Abstract

Based on data from the Center for Research and Information Development of the National Agency for Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI) in 2016, Indramayu Regency occupies the second position of the largest Indonesian migrant workers in West Java province after East Lombok, which amounted to 16,625 thousand inhabitants. However, when viewed from the Human Development Index (HDI) in Indramayu District from the Year 2012-2016 the lowest average among the neighboring areas in the region Ciayumajakuning, as well as the level of poverty, the highest average.This study aims to identify the utilization of remittance funds of Indonesian workers (labor migrants) in Indramayu District Year 2012-2016 and examine the inhibiting factors and factors supporting the utilization of remittance funds of Indonesian workers (TKI) on regional development in Indramayu District.This research uses qualitative research with field study. Data collection is done by observation, interview, and documentation to get information about the problem under study. While the data analysis is done to provide descriptive description and draw conclusions from the description.Keywords: Remittance, TKI, Consumtive, Productive, and Ukhrawiyah