cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2019)" : 10 Documents clear
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK WAKAF: Kajian Komparatif Mazhab Syafi’i dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Jaenab, Siti; Kosim, Kosim; Syamsudin, Syamsudin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (929.303 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4969

Abstract

AbstractAccording to the times, waqf property is not always in the form of land and buildings or referred to as immovable objects. But also, waqf property has now undergone an expansion of rattled objects, such as Intellectual Property Rights. Therefore, the author feels the need to examine these problems, especially in the Shafi'i School. This study is library research with qualitative methods and a normative juridical approach and is descriptive-analytical-comparative. From the results of the study, Intellectual Property Rights may be used as objects of waqf on the basis of Law No. 41 of 2004 concerning Endowments article 16 paragraph (3). According to the Syafi'i HKI, IPR may be used as an object of endowment because IPR has benefits and lasts long. The similarity of IPR as a waqf object according to the Syafi'i School and the Waqf Law is an endowment object which has a useful, long-lasting property. The difference is that according to the Syafi'i waqf school must be used forever, whereas according to the Waqf Law, endowments can be temporal, then in the endowments law, there is a nazir and a period of waqf, whereas according to the Shafi'i school it is not a pillar of endowments.Keywords: Intellectual Property Rights, Objects, and Waqf. AbstrakMenurut perkembangan zaman, harta benda wakaf tidak selalu berbentuk tanah dan bangunan atau disebut dengan benda tidak bergerak. Namun juga, harta benda wakaf kini telah mengalami perluasan pada benda bergerrak, seperti Hak Kekayaan Intelektual. Sebab itu, penulis merasa perlu mengkaji permasalahan tersebut, khususnya dalam Mazhab Syafi?i. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif serta bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Dari hasil penelitian, Hak Kekayaan Intelektual boleh dijadikan sebagai objek wakaf atas dasar  UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 16 ayat (3). Menurut Mazhab Syafi?i HKI boleh dijadikan sebagai objek wakaf karena HKI memiliki manfaat dan bertahan lama. Persamaan HKI sebagai objek wakaf menurut Mazhab Syafi?I dan UU Wakaf adalah benda wakaf merupakan benda yang memiliki manfaat, daya tahan lama. Perbedaannya adalah menurut Mazhab Syafi?i wakaf harus diperuntukan selamanya, sedangkan menurut UU Wakaf, wakaf dapat bersifat temporal, kemudian dalam UU rukun wakaf terdapat nazhir dan jangka waktu wakaf, sedangkan menurut Mazhab Syafi?i itu bukanlah sebagai rukun wakaf.Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Objek, dan Wakaf.
PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH Sa?adah, Khusnus; Syafrudin, Syafrudin; Busthomi, Achmad Otong
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.982 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4305

Abstract

AbstractThe problem of poverty has become a prolonged polemic for all countries including Indonesia. Significantly, the number of poor families has also increased, one of which has had an impact on the increase in the number of child laborers. This poor family must mobilize all available energy to earn a living to survive. The mobilization of this workforce is not separated into an adult child but also includes a minor. Many children who should learn, play, school, enjoy their childhood have been employed. The problem is as follows: Underage child labor under section 68-75 of Law Number 13 the Year 2003 on Manpower in Indonesia, Economic Law Review Sharia Against Underage Child Labor (According to Article 68-75 of Law Number 13 the Year 2003). Based on the result of the research, the writer can conclude that the underage child is still allowed in light work that is to fulfill the requirement: the job is to develop the talent and interest of the child, and must with the permission of the parents, do not disturb the school time, hours a day, and receive wages in accordance with applicable provisions. And in Islam, a child under the age of 18 years is not allowed to work because it has not adult and still be the responsibility of his parents. Keywords: Positive Law, Shari?a Economics Law, and  Workers Child. AbstrakMasalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga meningkat, yang salah satunya memberikan dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak. Yang mana keluarga miskin ini harus mengerahkan seluruh tenaga yang ada untuk bisa mencari nafkah demi bisa bertahan hidup. Banyak anak-anak yang semestinya belajar, bermain, sekolah, menikmati masa kecilnya mereka justru sudah dipekerjakan. Maka masalahnya adalah sebagai berikut: Pekerja anak dibawah umur menurut pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari?ah Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur (Menurut Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa anak yang masih dibawah umur ini masih diperbolehkan dalam pekerjaan yang ringan. Dan di dalam Islam seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tidak dibolehkan bekerja karena belum baligh dan masih menjadi tanggungan orang tuanya.Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syari?ah, dan Pekerja Anak.
PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA PENGIRIMAN BARANG PT. J & T EXPRESS KOTA CIREBON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rosalina, Reka; Nursyamsudin, Nursyamsudin; Abikusna, R. Agus
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.9 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4970

Abstract

AbstractOne of the services which the most influences into human life at this time are commodity delivery services. Based on the fact, there are a lot of commodity delivery services in Indonesian. One of them is PT. Global Jet Express (J & T Express) which is an express company that serves shipping commodities or documents to all cities in Indonesian and abroad. This study uses qualitative research, the data collected using interview, observation, documentation and then analyzed by descriptive analysis method. The results of this study: 1) Transactions or agreements conducted by PT. J&T Express and consumer is ijarah contract because the consumer indicated providing wages as a value of the service benefits provided by PT. J & T Express. 2) There is a default in this agreement that is the delivery estimated of commodities that are unsuitable, because of several factors that make the commodities late until the destination. But in the case of delays in the delivery of commodities provided by PT. J&T Express does not provide compensation. 3) Solving of dispute problem that occurs between PT. J & T Express of the Cipto branch of Cirebon City and consumer was settled by deliberation according to Islamic law, base on the agreement of both so that can express their opinions until tranquillity.Keywords: Protection, Consumer Services, Shipping, Goods, and Ijarah. AbstrakSalah satu pelayanan jasa yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia pada saat ini adalah jasa pengiriman barang. Berdasarkan kenyataan ini banyak sekali jasa pengiriman barang yang terdapat di Indonesia. Salah satunya adalah PT. Global Jet Express (J&T Express), sebuah perusahaan express yang melayani pengiriman barang ataupun dokumen ke seluruh kota di Indonesia maupun luar negeri. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini 1) Transaksi atau perjajian yang dilakukan oleh PT. J&T Express dan pengguna jasanya yaitu akad ijarah, karena apa yang dilakukan oleh pihak konsumen ini yaitu dengan memberikan upah sebagai nilai dari manfaat jasa yang diberikan oleh PT. J&T Express. 2) Adapun bentuk wanprestasi dalam perjanjian ini adalah estimasi pengiriman barang yang tidak sesuai, karena beberapa faktor yang menjadikan barang terlambat sampai tujuan. Tetapi dalam hal keterlambatan pengiriman barang ini PT. J&T Express tidak memberikan ganti rugi apapun. 3) Penyelesaian persengketaan yang terjadi antara PT. J&T Express cabang Cipto Kota Cirebon diselesaikan secara musyawarah sesuai hukum Islam, dengan kesepakatan kedua belah pihak agar semuanya dapat mengemukakan pendapat sehingga tercapai kata damai.Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen Jasa, Pengiriman, Barang, dan Ijarah.
IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 PADA AKAD PEMBIAYAAN MURÄ€BAHAH DI BMT MUBÄ€ROKAH MWC NU MARGADANA KOTA TEGAL Jannah, Zahrotul; Firdaus, Slamet; Kusumadewi, Rita
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.393 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4306

Abstract

AbstractOne of BMT Mub?rokah's products is the financing of the mur?bahah. Some provisions must be met in implementing the contract of mur?bahah to avoid usury and in accordance with sharia. One of them is the condition of goods that are deed is goods sold. According to Fatwa DSN MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 that the bank must first buy the legally ordered assets. The method used in this study is qualitative, data collected by interview, observation, documentation. From the results of the research, the implementation of financing of mur?bahah in BMT Mub?rokah there are several stages of financing, form filling, surveys and financing analysis, if approved then made financing agreement, signing contracts, guarantee bonding, and disbursement of financing. Implementation of mur?bahah financing contract in BMT Mub?rokah there is already in accordance with the fatwa of DSN MUI no. 04 / DSN-MUI / IV / 2000. But there is some DSN fatwa that is not practiced because in BMT Mubarokah there has never been such a case, then from that point has not been implemented in accordance with the fatwa DSN.Keywords: Baitul m?l wa tamw?l, Financing, Mur?bahah, and Fatwa DSN-MUI. AbstrakSalah satu produk BMT Mub?rokah adalah pembiayaan mur?bahah. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad mur?bahah agar terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Dari hasil penelitian, pelaksanan akad pembiayaan mur?bahah di BMT Mub?rokah ada beberapa tahap yaitu  pengajuan pembiayaan, pengisian formulir, survei dan analisis pembiayaan, jika disetujui maka dibuatkan akad pembiayan, penandatanganan akad, pengikatan jaminan, dan pencairan pembiayaan. Implementasi akad  pembiayaan mur?bahah di BMT Mub?rokah ada yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun ada beberapa fatwa DSN yang tidak dipraktekkan, karena di BMT Mubarokah belum pernah ada kasus seperti itu, maka dari point tersebut belum  dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN.Kata kunci: Baitul m?l wa tamw?l, Pembiayaan, Mur?bahah, dan Fatwa DSN-MUI.
KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA Badruttamam, Fachrurroji; Jumena, Juju; Kodir, Faqiuddin Abdul
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (505.302 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4302

Abstract

AbstractThe deed under the hand that has been legalized provides certainty for the judge regarding the date and identity of the parties who agreed. The power of proof of the underhanded deed as evidence in court proceedings that are connected with the authority of the notary in legalization.  The method used this study used a descriptive qualitative approach. The technique of collecting data that is done the observation, interview, and documentation. From the results, First that the legal strength of the deed under the hand is not the same as an authentic deed, but the deed under the hand can be evidence in a civil case in court, and the power of the deed that has been legalized. in the number, date and certainty of the signatures of the parties. Second, then the strength of the underhanded deed will become a strong law if a Notary who legalizes it is brought to trial to be a witness of the validity of the deed under the hand that has been legalized.Keywords: Underhanded Deed, Legalization, and Proof Power. AbstrakAkta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.  Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, pertama bahwa kekuatan hukum akta dibawah tangan kekuatannya tidak sama seperti akta otentik, namun akta dibawah tangan bisa menjadi alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan, dan kekuatan akta dibawah tangan yang telah disahkan (Legalisasi) Notaris Memiliki kekuatan dalam Nomor, tanggal, dan kepastian tanda tangan dari para pihak. Kedua maka kekuatan akta dibawah tangan akan menjadi kuat hukumnya apabila seorang Notaris yang melegalisasi tersebut dibawa ke persidangan menjadi saksi atas kebenaran akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi nya.Kata Kunci: Akta dibawah Tangan, Legalisasi, dan Kekuatan Pembuktian.
PERANAN PARA HAJI TERHADAP PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT Budiyanti, Setia; Leliya, Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.892 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4299

Abstract

Abstract The research aimed at finding out the role of the pilgrims in the educational and legal aspects of family life and their care amid people's lives. The method used is in the form of surveys and interviews which are then carried out the descriptive analysis and statistical analysis. The Islamic religion is a blessing for all nature, by carrying out the teachings of Islam, guaranteed life will be peaceful and secure. Islamic religion commands humans to worship Allah, and apply justice and blessings to Allah. The pillars of Islam that are considered to be heavy are carrying out the Hajj because it can only be carried out at Makah al-Mukaromah, which requires a considerable amount of money and a healthy body. The social impact of the pilgrims contributes to the sense of social responsibility of education at home and school scale but is neutral in the aspects of social education. Contributions to the legal sector in the form of creating an atmosphere of justice to achieve security and peace in the family are quite strong but are neutral in preventing minor criminal acts that occur in the community.Keywords: Hajj, Education, and Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para haji dalam aspek pendidikan dan hukum dalam kehidupan keluarga dan kepeduliannya di tengah kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan berupa survey dan wawancara yang selanjutnya dilakukan analisis diskriptif dan analisis statistik. Agama Islam merupakan rakhmatan bagi seluruh alam, dengan menjalankan ajaran Islam, dijamin kehidupan akan tentram dan sentosa. Agama Islam memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, dan berlaku adil serta berahlakul karimah. Rukun Islam yang dianggap berat adalah menjalankan ibadah haji karena hanya bisa dilaksanakan di Makah al-Mukaromah, membutuhkan biaya yang cukup besar serta badan yang sehat. Dampak sosial para haji berkontribusi terhadap rasa tanggung jawab sosial pendidikan pada skala rumah dan sekolah, tetapi bersikap netral pada aspek pendidikan sosial. Konstribusi terhadap bidang hukum berupa menciptakan suasana rasa adil untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam keluarga cukup kuat, akan tetapi bersikap netral dalam pencegahan tindak pidana ringan yang terjadi di tengah masyarakat.Kata Kunci: Haji, Pendidikan, dan Hukum.
KONTRAK KERJASAMA DAN BAGI HASIL BISNIS FRANCHISE AGEN TIKI SUMBER KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM Amaludin, Kohari; Fatmasari, Dewi; Fatakh, Abdul
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.222 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4992

Abstract

AbstractAccording to Indonesian Government Law, the franchise is an agreement which is given the right to use and or use Intellectual Property Rights or a meeting of business characteristics owned by another party with a reward based on the conditions stipulated by the other party in the context of providing and or selling goods and services. The method was proposed in this study is a qualitative method to utilize a legal perspective approach to Islamic Economics. Data collection techniques were conducted, namely observation, interviews and documentation. As the results of this study were concluded, the cooperation contract used by PT. TIKI with the TIKI Agent Source complies with Article 54 of Law No. 13 of 2003 concerning employment. The profit sharing system used by PT. TIKI with TIKI Source Agent uses a 75% percentage share (PT. TIKI): 25% (TIKI Agent). While the collaboration system used by PT. TIKI with the TIKI Source Agent is using the Musyarakah cooperation system.Keywords: Franchising, Cooperation Contracts, and Revenue Sharing. AbstrakMenurut Hukum Pemerintah Indonesia franchise adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan Hak dari Kekayaan Intelektual atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memanfaatkan pendekatan perspektif hukum Ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan, Kontrak kerjasama yang digunakan oleh PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber, telah sesuai dan memenuhi pasal 54 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber menggunakan pembagian prosentase 75% (PT. TIKI): 25% (Agen TIKI).  Sedangkan sistem kerjasama yang digunakan oleh PT. TIKI dengan Agen TIKI Sumber adalah menggunakan sistem kerjasama musyarakah inân.Kata Kunci: Waralaba, Kontrak Kerjasama, dan Bagi Hasil.
PERJANJIAN ASURANSI JIWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 Nasikha, Faikotun; Saefulloh, Eef; Prayuda, Wing Redy
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (913.74 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4300

Abstract

AbstractThe preparation of this research is carried out because there are differences of opinion that develop in the community about whether or not life insurance may be allowed. In this study, these two things were used as a reference basis, namely the DSN Fatwa and Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 1992 concerning life insurance. This study uses a type of research library research using data sources in the form of qualitative materials. The data in this study were analyzed by a comparative method of analysis. The results of this study are that in the conventional life insurance law is something that is prohibited and also permitted. Whereas in the Shari'ah Life Insurance Law Through the fatwa of the Special MUI in Indonesia it is permissible. The difference between the two types of insurance is that conventional insurance is insurance which in its agreement uses the principle of consensus and is a chancy transaction, whereas insurance of sharia is insurance whose basic contract is to bear each other and help. But both of them have the goal to ease the burden or minimize the risks faced by insurance participants. Keywords: Life Insurance, Law, and DSN-MUI Fatwa. AbstrakPenyusunan penelitian ini dilaksanakan karena terdapat perbedaan pendapat yang berkembang dimasyarakat tentang boleh atau tidaknya asuransi jiwa. Dalam penelitian ini, dua hal tersebut dijadikan sebagai landasan acuan yaitu Fatwa DSN dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi jiwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library research dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode komparatif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada Hukum asuransi jiwa konvensional adalah suatu yang diharamkan dan juga dihalalkan. Sedangkan pada Hukum asuransi jiwa syari?ah Melalui fatwa MUI Khususnya di Indonesia adalah diperbolehkan. Perbedaan dari kedua jenis asuransi ini adalah bahwa asuransi konvensional merupakan asuransi yang dalam perjanjianya menggunakan asas konsensus dan merupakan transaksi untung-untungan,sedangkan Asuransi syariah adalah asuransi yang dasar akadanya adalah saling menanggung dan tolong menolong. Namun dari keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk meringankan beban atau meminimalkan risiko yang dihadapi peserta asuransi.Kata Kunci: Asuransi jiwa, Undang-Undang, and Fatwa DSN-MUI.
PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DAN KELUARGATERHADAP MINAT WIRAUSAHA DARUT-TAUHID AL-ISHLAH CIREBON Khoeriyah, Yayah; Muamar, Afif; Bakhri, Syaeful
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.657 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4304

Abstract

AbstractBehavioral intention to the entrepreneurship is the first step move to the business world, without interest in entrepreneurship then the entrepreneur is difficult to develop. In developing entrepreneurship at an Islamic boarding school, it is necessary to build entrepreneurship interest in students of Islamic boarding school. Factors that influenced the growth of decisions to entrepreneurship is the result of the interaction of several factors namely the educational environment, personality, and family environment. This research uses the quantitative method with data collection technique that are questioner, documentary study and literature study. As the results can be showed that the partial variables of entrepreneurship education have a positive effect, while the environmental education variables do not positively affect the interest of entrepreneur for students in Islamic boarding school. Simultaneously show that the entrepreneurship education and family environment have a positive effect on entrepreneur interest of students in Islamic boarding school.Keywords: Entrepreneurship Education, Family, and Interest in Entrepreneurship. AbstrakMinat wirausaha adalah langkah awal memasuki dunia bisnis, tanpa minat berwirausaha maka wirausaha tersebut sulit untuk berkembang. Dalam mengembangkan kewirausahaan pada Pondok Pesantren diperlukan penanaman minat kewirausahaan pada santri. Faktor yang mempengaruhi tumbuhnya keputusan untuk berwirausaha merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor yaitu lingkungan pendidikan, kepribadian seseorang, dan lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variabel pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif, sedangkan variabel lingkungan pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap minat wirausaha santri. Secara simultan menunjukan pendidikan kewirausahaan dan lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap minat wirausaha santri.Kata Kunci: Pendidikan Kewirausahaan, Keluarga, dan Minat Wirausaha.
ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BMTAL-FALAH KABUPATEN CIREBON Ilmi, Muhamad Bahrul; Wasman, Wasman .; Fauzi, Moh Mabruri
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.954 KB) | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4301

Abstract

AbstractBaitul Mal wa Tamwil (BMT) is an integrated independent business center whose contents are core activities of developing productive businesses and investments in improving the quality of economic activities of micro-entrepreneurs. Also, BMTs also receive alms, infaq, and alms, and make safekeeping according to the regulations and mandate. BMT is a Zakat Management Partner. This study will examine more deeply how the Analysis of the Application of PSAK No. 109 concerning Accounting for Zakat, Infaq/Alms in BMT Al-Falah Cirebon District. The method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques used, namely observation, interviews and documentation. The results of this study conclude, that the application of zakat, infaq and alms accounting, BMT Al-Falah in terms of recognition, measurement, accounting preparation for Alms and Alms accounting has applied PSAK No. 109 Zakat, Infaq/Alms.Keywords: Business, SAK No. 109, and BMT Al-Falah. AbstrakBaitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan  kegiatan  mengembangkan  usaha  yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro.  Selain  itu  BMT  juga  menerima  titipan  zakat,  infak  dan  sedekah,  serta menyalukan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan Mitra Pengelola Zakat. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana Analisis Penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah, BMT Al-Falah dalam hal pengakuan, pengukuran, penyusunan akuntansi Akuntansi Zakat dan Sedekah sudah menerapkan PSAK No. 109 Zakat, Infaq/Sedekah.Kata Kunci: Usaha, SAK No. 109, dan BMT Al-Falah.

Page 1 of 1 | Total Record : 10