cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Articles 10 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 1 (2018)" : 10 Documents clear
DANA INVESTASI REAL ESTAT SYARIAH SEBAGAI SARANA INVESTASI WAKAF UANG Setyawan, Edy; Saefulloh, Eef; Haerunisa, Anis
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.536 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2940

Abstract

Abstract Cash waqf still raises the debate in terms of its management, because its utilization is feared will not last longer. To make the cash waqf eternal, it is necessary to discover a new long-term management manner, one of which is investment. Islamic Real Estate Investment Trust Syariah has high potential on achieve maximum investment returns. The main issues that will be discussed in this paper is regarding the potential application of wakaf investment through Islamic Real Estate Investment Trust Syariah in Indonesia according to positive law. The author using qualitative method and descriptive method in analyzing the issues. The data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Islamic Real Estate Investment Trust Syariah as an investment for cash waqf has been legalized both according to positive law and Syariah, the high economic value still accompanied by high risk threat. But, waqf Investment can be done through balancing the real asset value and manage it in productive way with combining direct investment and indirect investment. Keywords: Islamic Real Estate Investment Trust Syariah, Direct Investment and Indirect Investment. Abstrak Wakaf uang masih menimbulkan perdebatan dalam hal pengelolaanya, hal ini karena penggunaanya yang dikhawatirkan tidak akan abadi. Untuk menjadikan wakaf uang abadi dan dapat dimanfaatkan terus menerus, maka perlu adanya upaya pengelolaan yang bersifat  jangka panjang, yaitu, investasi. Dana Investasi Real Estat Syariah memiliki potensi untuk memberika hasil yang maksimal terhadap invetasi wakaf uang. Tulisan ini membahas tentang potensi Dana Investasi Real Estat Syariah sebagai sarana investasi wakaf uang di Indonesia berdasarkan hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun data yang dikumpulkan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dana Investasi Real Estat Syariah sebagai sarana  investasi wakaf uang sudah legal baik menurut hukum positif maupun menurut Syariah, nilai ekonomisnya yang tinggi masih diiringi ancaman risiko yang tinggi. Namun, Investasi wakaf bisa dilakukan dengan menyeimbangkan kekayaan aset wakaf dan mengelolanya secara produktif dengan menggabungkan investasi langsung dan tidak langsung.  Kata Kunci:  Dana Investasi Real Estat Syariah, Investasi Langsung dan Investasi Tidak Langsung.
PENGELOLAAN TAMAN WISATA GOA SUNYARAGI: Dampak Sosial dan Ekonomi bagi Masyarakat Aziz, Abdul; Kodir, Faqiuddin Abdul; ., Ernawati
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.396 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2943

Abstract

Abstract Cirebon city is one of the existing city in the province of West Java. Cirebon city is also a popular tourist destination with all its potential. Sunyaragi Goa Tourism Park is one of cultural heritage objects. The cultural potential of the Sunyaragi Goa Tourist Park has been increasingly developed. This research uses descriptive qualitative research. Sources of data used are primary data and secondary data. By using data collection method that is observation, interview and documentation. The results obtained from this research is that management efforts or strategies undertaken by the governing body in developing and promoting the object of Sunyaragi Cave Park is by Carying Capacity technique (carrying capacity of tourist area) by doing counseling and always involving the surrounding community, besides by doing promotion through print media and social media, as well as through some cultural attractions and events such as gamelan traditional music, mask dance, martial arts and so on. All these businesses are able to increase the income of people who are looking for livelihood or selling in the area of Sunyaragi Goa Tourist Park although not always crowded everyday visitors. Keywords: Sunyaragi Goa, Social Impact and Economic Impact. Abstrak Kota Cirebon merupakan salah satu Kota yang ada di provinsi Jawa Barat. Kota Cirebon juga merupakan daerah tujuan wisata yang cukup populer dengan segala potensi yang dimilikinya. Taman Wisata Goa Sunyaragi merupakan salah satu benda cagar budaya. Potensi budaya yang dimiliki Taman Wisata Goa Sunyaragi sudah semakin dikembangkan.  Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa upaya pengelolaan atau strategi yang dilakukan oleh badan pengelola dalam mengembangkan dan memajukan objek Taman Wisata Goa Sunyaragi adalah dengan teknik Carying Capacity (daya dukung kawasan wisata) dengan melakukan penyuluhan dan selalu melibatkan masyarakat sekitarnya, selain itu dengan melakukan promosi melalui media cetak dan media sosial, juga melalui beberapa atraksi dan event-event kebudayaan seperti musik tradisional gamelan, tari topeng, seni pencak silat dan sebagainya. Semua usaha tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang bermatapencaharian atau berjualan di kawasan objek Taman Wisata Goa Sunyaragi walaupun tidak selalu ramai pengunjung setiap harinya. Kata Kunci: Goa Sunyaragi, Dampak Sosial dan Dampak Ekonomi.
PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI DAN LABELISASI HALAL ATAS INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN Leliya, Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.275 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2937

Abstract

Abstract Cirebon City Many Household Food Industries hereinafter called small and medium enterprises engaged in traditional food field. On the other hand, the above conditions and phenomena can result in the position of business actors and consumers becoming unbalanced and consumers are in a weak position. Consumers are the object of business activities to profit maximally by business actors. This research uses qualitative approach. The research results of the research in the form of consumer protection through certification and the halal label on Household Food Industry at the Department of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Cirebon City through certification and halal label is the issuance of Household Food Production Certificate issued by the Dinas Kesehatan City of Cirebon. Another form of consumer protection is the Consumer Dispute Settlement Agency of Cirebon City for consumers who feel harmed by the producers and willing to resolve consumer disputes. The role of Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Cirebon City in certification and halal label on household food industry is to facilitate Small and Medium Enterprises and the general public who have food production business to recruit Small and Medium Industry in area of Cirebon City who wishes to get a halal certificate for free. Keywords: Protection, Consumer, Halal Certification and Halal Label. Abstrak Kota Cirebon banyak Industri Rumah Tangga Pangan untuk selanjutnya disebut perusahaan kecil dan menengah yang bergerak di bidang makanan tradisional. Di sisi lain, kondisi dan fenomena di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian adalah bentuk perlindungan konsumen melalui sertifikasi dan label halal atas Industri Rumah Tangga Pangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon melalui sertifikasi dan label halal adalah dengan dikeluarkannya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Bentuk lain perlindungan terhadap konsumen adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Cirebon untuk konsumen yang merasa dirugikan oleh produsen dan berkehendak untuk menyelesaikan sengketa konsumen. Peran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon dalam sertifikasi dan label halal atas industri rumah tangga pangan adalah memfasilitasi Industri Kecil Menengah dan masyarakat umum yang mempunyai usaha produksi pangan untuk merekruit Industri Kecil Menengah di wilayah Kota Cirebon yang berkeinginan memperoleh sertifikat halal secara gratis. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Sertifikasi dan Label Halal.
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN Muamar, Afif; Faozi, M. Mabruri; Fitriati, Anny
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.435 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2942

Abstract

Abstract The tourism industry is an activity in order to meet the needs of goods and services for tourists. The shopping area of Batik Trusmi is one of the tourism industry. Opportunities that exist in the tourism sector, especially in this area will have an impact on the economic and social culture of the surrounding community. Optimal management of tourist areas will have an impact on the increase in tourist visits, so it will be beneficial for the tourism industry and the surrounding community. This research uses qualitative research. The result of this research, it can be concluded that 1) the management of Batik Trusmi shopping area that is planning, organizing, actuating and controlling or supervision. 2) The existence of shopping area of Batik Trusmi impact for an economy of society Trusmi Kulon village that is the increase of income, open jobs and decreasing unemployment, the increase of land price, and there is dependence on tourist visiting. In addition, there are also socio-cultural impacts such as the preservation of Batik art, conversion of jobs, contamination of the environment, the use of infrastructure, and traffic jams.  Keywords: Management, Tourism Area of Batik, Impact on Economic and Social Culture. Abstrak Industri pariwisata merupakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan jasa bagi para wisatawan. Peluang yang ada pada sektor pariwisata khususnya di kawasan wisata belanja Batik Trusmi akan berdampak pada ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar. Pengelolaan yang optimal pada kawasan wisata akan berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan sehingga akan menguntungkan bagi pegiat industri pariwisata dan masyarakat sekitar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1) Pengelolaan kawasan wisata belanja Batik Trusmi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. 2) Keberadaan kawasan wisata belanja Batik Trusmi berdampak bagi perekonomian masyarakat desa Trusmi Kulon yaitu peningkatan pendapatan, membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, adanya kenaikan harga tanah, dan ada ketergantungan terhadap wisatawan yang berkunjung. Selain itu ada pula dampak terhadap sosial budaya masyarakat seperti pelestarian seni membatik, konversi mata pencaharian, adanya limbah batik, penggunaan infrastruktur, dan kemacetan lalu lintas. Kata Kunci: Pengelolaan, Kawasan Wisata Batik, Dampak Ekonomi dan Sosial Budaya.
PRODUK PEMBIAYAAN WISATA RELIGI HAJI PADA KOPERASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Busthomi, Achmad Otong; ., Wasman; Farichah, Nurul
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.348 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2933

Abstract

Abstract The large number interest of community in performing the hajj became one of the reference for Koperasi Nusantara in innovating the financing product. This product can be used for members of Koperasi Nusantara with some terms and conditions that have been determined. In financing, Koperasi Nusantara usesmurabaha financing. On the other side there should be a guarantee given to this community that there is portion number of Hajj and SPPH.This case study uses qualitative research method with descriptive approach that aims to get accurate data about financing in hajj. Techniques of collecting data used in this study are observation, interview and documentation. The collected data is analyzed by using qualitative analysis method which is done logically and systematically. Koperasi Nusantara as a savings and loan cooperative (KSP) that presents the product of religious tourism hajj financing enough to attract the attention of the public. In practice, however, this financing is in contrast to (PMA) no. 24 of 2016 on Amendment to Regulation of the Minister of Religious Affairs no. 30 Year 2013 concerning Banks Receiving Deposit Fees for Hajj Implementation that financing with the type of bailout had been prohibited. Keywords: Financing, Hajj, Mechanism, Murabahah and Policy. Abstrak Besarnya minat masyarakat dalam menunaikan ibadah haji menjadi salah satu acuan bagi Koperasi Nusantara dalam menginovasikan produk pembiayaan. Di dalam pembiayaan ini Koperasi Nusantara menggunakan pembiayaan murabahah. Bukan hanya itu, dalam pembiayaan ini juga harus ada jaminan yang diberikan kepada pihak koperasi yaitu berupa nomor porsi haji dan SPPH. Jenis penelitian ini adalah case study (studi kasus). Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah obeservasi, wawancara dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif normatif yang dilakukan secara logis dan sistematis. Koperasi Nusantara sebagai koperasi simpan pinjam (KSP) yang menghadirkan produk pembiayaan wisata religi haji cukup menarik perhatian masyarakat luas. Namun dalam prakteknya pembiayaan ini bertolak belakang dengan (PMA) No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa pembiayaan dengan jenis talangan haji telah dilarang. Kata Kunci: Pembiayaan Wisata Religi Haji, Mekanisme, Murabahah dan Kebijakan.
RELEVANSI PENGAWASAN ISLAM (HISBAH) TERHADAP PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI SHARIAH COMPLAINCE PERBANKAN SYARIAH Prastyaningsih, Ika; ., Syamsuri
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (523.845 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2930

Abstract

Abstract The aim of research to explain the concept of supervision based on Islamic and its relevance of supervision to the role of Syariah Supervisory Board on the implementation of syariah compliance that accordance with the provisions of DSN-MUI and BI regulations. In the context of banking, Syariah compliance is a crucial issue, because, in many studies, people still have perceived that Islamic banks as the same as conventional banks that used Riba’ system. In another hand, Syariah Supervisory Board holds a fundamental role for Supervising the Implementation of Syaria Compliance in syariah banking operations also as a differentiator between syaria banking and conventional one. Supervising of Syariah Supervisory Board plays an important role in ensuring the quality of it towards syariah principles. This research used a Descriptive qualitative method. The results of this research explained that the role of Syariah Supervisory Board supervision in the implementation of syariah compliance has relevant by the concept of supervision in Islam, also the principles and methods of supervising that run are relevant by the Islamic rule. As well as the criteria for appointment of members of Syariah Supervisory Board meet the criteria of muhtasib in Islamic supervision.  Keywords: Syariah Supervisory Board, Syariah Compliance and Syariah Bank. Abstrak Tujuan penelitian untuk menjelaskan konsep pengawasan berdasarkan syariah Islam dan relevansi pengawasan terhadap peran Dewan Pengawas Syariah pada pelaksanaan pengaduan syariah yang sesuai dengan ketentuan DSN-MUI dan peraturan BI. Dalam konteks perbankan, keluhan syariah adalah masalah yang krusial, karena dalam banyak penelitian, masyarakat masih merasa bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional yang menggunakan sistem Riba. Di lain pihak, Dewan Pengawas Syariah memegang peranan penting untuk mengawasi Pelaksanaan Pengaduan Syariah dalam operasi perbankan syariah juga sebagai pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam memastikan kualitasnya terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan kepatuhan syariah telah relevan dengan konsep pengawasan dalam Islam, juga prinsip-prinsip dan metode pengawasan yang berjalan relevan dengan aturan Islam. Serta kriteria penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah memenuhi kriteria muhtasib dalam pengawasan Islam. Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah dan Bank Syariah.
PEMBERDAYAAN PEKERJA PEREMPUAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Jumena, Juju; Arifin, Djohar; Sa’diyah, Halimatu
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.029 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2938

Abstract

Abstract In Islamic law women are allowed to work for a living, because sometimes parents or husbands can not afford and bear the cost of their lives. As a result encourage women to work to earn additional income to meet family needs. The existence of educational background factors are minimal, making the woman in the end looking for work in accordance with the ability he has. The type of research used is library research and survey research, with qualitative approach. Based on research in terms of empowerment of women workers as an effort to improve the family economy, in accordance with the views of Islamic law. Most of them have the support of family and the environment, while maintaining ethics and morale in their work. The empowerment of women workers has a positive impact that family income increases, although the increase is different. Keywords: Empowerment of Women, Family Economics and Islamic Law. Abstrak Dalam hukum Islam perempuan diperbolehkan untuk bekerja mencari nafkah, karena terkadang orangtua atau suami tidak mampu mencukupi dan menanggung biaya hidup mereka. Alhasil mendorong perempuan bekerja mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Adanya faktor latar pendidikan yang minim, membuat perempuan tersebut pada akhirnya mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian survey, dengan pendekatan deksriptif kualitataif. Berdasarkan penelitian dalam hal pemberdayaan pekerja perempuan sebagai upaya meningkatkan perekonomian keluarga, sesuai dengan pandangan hukum Islam. Sebagian besar dari mereka mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungan, tetap menjaga etika dan moral dalam pekerjaan mereka. Pemberdayaan pekerja perempuan memiliki dampak positif yakni penghasilan keluarga meningkat, walaupun peningkatannya berbeda-beda. Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Keluarga dan Hukum Islam.
INVESTASI DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH Fikriawan, Suad
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.679 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2934

Abstract

Abstract This study aims to unravel the understanding of Investment law in Islam, especially conventional investment. So far, the Islamic investment model in Indonesia is still ranked under conventional investment in terms of both quality and quantity of capital and market. Thus, if a conventional investment is contaminated by Islamic law as a forbidden investment then its future impact will cloud the conventional investment market image. Thus the maqashid syariah approach needs to be used to re-examine how investment law in Islam. The results of the study in this study state that investments that promise big profits with light business are considered as a common investment and may be done because it is common in the community. However, when viewed from the side of goodness financially very disturbing financial stability both for investors and investors for the condition of the stability of the value of a currency (volatility). Although the investment business was initially based on real and lawful if they sold based on the method of sale in the derivative market will be full of usury, speculation, and vagueness that in some syariah prohibition is prohibited because it does not make good in investing as taught by Islam. Keywords: Investment, Conventional Investment and Maqashid al-Syariah. Abstrak Studi ini bertujuan untuk mengurai kembali pemahaman tentang hukum Investasi dalam Islam, terutama investasi konvensional. Selama ini model investasi Islam di Indonesia masih menduduki peringkat di bawah investasi konvesional baik dalam hal kualitas maupun kuantitas permodalan dan pasar. Sehingga bila investasi konvesional diistinbatkan oleh hukum Islam sebagai investasi yang haram maka dampaknya kedepan akan memperkeruh citra pasar investasi konvensional. Maka pendekatan maqashid syariah perlu digunakan untuk mengkaji kembali bagaimana hukum investasi dalam Islam. Hasil studi dalam penelitian ini menyatakan bahwa investasi yang menjanjikan keuntungan besar dengan usaha yang ringan dianggap sebagai investasi yang lumrah dan boleh dilakukan karena sudah umum berlaku di masyarakat. Namun bila ditinjau dari sisi kebaikannya secara finansial sangat mengganggu stabilitas keuangan baik bagi pelaku investor maupun bagi kondisi stabilitas nilai mata uang (volatilitas). Meskipun usaha investasi itu awalnya berbasis riil dan halal tetapi bila kemudian dijual berdasarkan metode penjualan di pasar derivative akan menjadi sarat riba, spekulasi, dan ketidakjelasan yang dalam beberapa dalil syariah dilarang karena tidak menjadikan kebaikan dalam berinvestasi sesuai yang diajarkan oleh Islam. Kata Kunci: Investais, Investasi Konvensional, dan Maqashid al-Syariah.
MULTI LEVEL MARKETING PT. HARMONI DINAMIK INDONESIA CABANG CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Sukardi, Didi; ., Ubaidillah; Maesaroh, Suci
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.421 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2939

Abstract

Abstract The era of globalization requires humans to follow the development of the era by facing various kinds of problems. One of them is in the world of economy, that is business. Islam as a universal religion certainly has its own solution for every problem that arises in the life of its people. One of the problems in the business world is the existence of a Multi-Level Marketing business, which currently causes a lot of controversy among the community and even religious leaders. This research uses a qualitative method with case study research. In this study used data collection techniques that include observation, in-depth interviews, and literature review. The results of this study include the system used by the company PT. Harmony Dynamic Indonesia is a pure network system of the sun, which in this system members are given the freedom to develop the network. Based on the fatwa on the guidance of direct selling tiered sharia that there are 12 criteria of the business of MultiLevel Marketing which according to sharia, researchers feel very sorry to have not certified sharia Multi Level Marketing at PT. Harmony Dynamic Indonesia, because of lack of awareness of the owners of stockists throughout Indonesia, given the good system, product and bonus distribution. Keywords: Business Multi Level Marketing, Islamic Law and Positive Law. Abstrak Era globalisasi menuntut manusia untuk mengikuti perkembangan zaman dengan menghadapi berbagai macam permasalahan-permasalahnnya. Salah satunya ada pada dunia perekonomian, yaitu bisnis. Islam sebagai agama yang universal tentu memiliki solusi tersendiri bagi setiap permasalahan yang muncul di kehidupan umatnya. Salah satu permasalahan di dunia bisnis tersebut yaitu adanya bisnis Multi Level Marketing, yang saat ini banyak menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat bahkan pemuka agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara mendalam, serta kajian literatur. Hasil dari penelitian ini antara lain; sistem yang digunakan oleh perusahaan PT. Harmoni Dinamik Indonesia ialah system network murni atau matahari, yang manadalam system ini anggota diberikan kebebasan untuk mengembangkan jaringannya. Berdasarkan fatwa tentang pedoman penjualan langsung berjenjang syariah bahwa terdapat 12 kriteria bisnis Multi Level Marketing yang sesuai syariah, peneliti merasa sangat menyayangkan dengan belum bersertifikasi syariahnya Multi Level Marketing di PT. Harmoni Dinamik Indonesia ini, karena kurang kesadaran dari para pemilik stokis di seluruh Indonesia ini, mengingat sudah baiknya sistem, produk dan pembagian bonusnya. Kata Kunci: Bisnis Multi Level Marketing, Hukum Islam dan Hukum Positif.
URGENSI PENGATURAN PERUSAHAAN GADAI SWASTA DENGAN SISTEM ONLINE Hanifah, Annisa; Santoso, Budi Santoso; Navianto, Ismail
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol 3, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.622 KB) | DOI: 10.24235/jm.v3i1.2935

Abstract

Abstract Nowadays Pawn Company has used business services activities with the system through media electronic (online). POJK Usaha Pergadaian is not enough to set the regulation. There is not a single phrase in the regulation about peculiarities of Pawn Company with online system. The regulations are required because the pawn process in online pawn is different on a general pawn, as an example of the assessments that must be performed by a certified estimator conducted at a pawnshop outlet, and it related to the delivery of goods, and what if the goods delivered are not items that have been assessed by the online estimator and related to the issues that concerning about the regulation of partnership license of the pawn company, whether including outlet or not. And Internet coverage that borderless becomes that matter itself. Even though, POJK Usaha Pergadaian regulate about the pawn company performs its activities in accordance with the territorial permits granted by OJK. Furthermore, the uncompletetly law condition caused by the absence of this online legal pawn regulation will caused to legal uncertainty. Keywords: Pawn Company, Online System and Legal Certainty. Abstrak Perkembangannya perusahaan gadai swasta ini telah ada yang menggunakan layanan kegiatan usaha dengan sistem melalui media elektronik (online). POJK Usaha Pergadaian nyatanya tidak cukup dalam mengatur. Tidak ada satu frasapun di dalam peraturan itu yang mengatur kekhasan perusahaan gadai online. Pengaturan dibutuhkan karena proses gadai dalam gadai online berbeda pada gadai umumnya. Sebagai contoh terkait penaksiran yang mana wajib dilakukan oleh penaksir bersertifikat dilakukan di outlet perusahaan gadai, terkait penyerahan barang, bagamaina jika barang yang dikirim bukanlah barang yang telah ditaksir oleh penaksir secara online dan terkait permasalahan pengaturan izin kemitraan perusahaan gadai, apakah termasuk outlet atau bukan. Jangkauan internet yang menembus batas wilayah kota bahkan provinsi hingga batas negara menjadi problem tersendiri, padahal POJK Usaha Pergadaian mengatur bahwa perusahaan gadai melakukan kegiatannya sesuai dengan izin wilayah yang diberikan oleh OJK. Lebih lanjut kondisi uncompletetly law yang disebabkan oleh tidak adanya pengaturan (kekosongan hukum) gadai secara online ini pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.  Kata Kunci: Perusahaan Gadai, Sistem Online dan Kepastian Hukum.

Page 1 of 1 | Total Record : 10