cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 1 (2015)" : 6 Documents clear
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Sukardi, Didi
Al-Mustashfa Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Al-Mustashfa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.759 KB)

Abstract

Abstrak Masalah perlindungan konsumen dalam perpektif hukum Islam, sangat penting, karena penduduk Indonesia mayoritas  beragama Islam, dengan demikian semestinya nilai-nilai ajaran Islam melandasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perekonomian masyarakat dalam berbagai bidang. Norma dan etika merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan setiap peraturan dan syariatnya. Dalam Islam pun mengajarkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (bergizi). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk : (1) Mengetahui perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam hukum Islam, dan (2) Mengetahui pandangan Islam terhadap produk makanan mengandung bahan kimia berbahaya. Hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa : (1) Perlindungan hukum terhadap konsumen dari bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan adalah sangat diperlukan, tidak terkecuali dengan hukum Islam, karena hukum Islam dalam menetapkan aturan-aturan melalui al-Quran dan Hadits adalah semata-mata melindungi kelima hal (maqashid asy- syariah) yaitu perlindungan agama (hifdlu ad-din), jiwa (hifdlu an-nafs), akal (hifdlu al-aql), keturunan (hifdlu an-nasl) dan perlindungan terhadap harta (hifdlu al-mal), (2) Mengkonsumsi makanan yang berbahaya bagi tubuh hukumnya adalah haram karena dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, kegagalan kelenjar dalam memproduksi hormon sehingga terjadi penyumbatan energi di urat syaraf, kelainan itulah yang membuat orang depresi, sehingga keseimbangan mentalnya terguncang. (3) Secara umum, dalam agama Islam pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia, dan (4) Dalam Islam, memakan atau meminum minuman yang haram bagi seseorang akan mengakibatkan amal ibadahnya tidak akan diterima selama 40 hari dan merupakan suatu tindakan yang mengakibatkan dosa. Kata Kunci :  Perlindungan Konsumen, Bahan Kimia Berbahaya dan Hukum IslamAbstract Consumer protection issues in the perspective of Islamic law, is very important, because the majority of the Indonesian population is Muslim, thus proper moral values of Islam underlie the legislation governing public economic activities in various fields. Norms and ethics of the economic soul of Islam that evokes the life of every rule and Sharia. In Islam also teaches to eat food that is lawful and good (nutritious). The purpose of this paper is to: (1) Determine the protection of consumers against the use of hazardous chemicals on food in Islamic law, and (2) Know the Islamic perspective on food products contain harmful chemicals. The results of the study show that: (1) The legal protection to consumers from harmful chemicals in food is very necessary, is no exception to the law of Islam, because Islamic law in setting the rules through the Quran and the Hadith is simply -mata protect these five things (maqashid asy- shariah), namely the protection of religion (hifdlu ad-din), soul (hifdlu an-nafs), mind (hifdlu al-aql), descent (an-nasl hifdlu) and the protection of property (hifdlu al-mal), (2) Consume foods that are harmful to the body is haraam because it can result in organ damage or failure glands produce hormones resulting in blockage of energy in the nerves, disorder that makes people depressed, so a balance mentally shaken , (3) In general, in the religion of Islam basically all foods and beverages derived from plants, vegetables, fruits and animals are halal except for the toxic and harmful to human health, and (4) in Islam, eating or drinking is unlawful for a person will lead to charity worship will not be accepted for 40 days and is an act that led to sin. Keywords: Consumer Protection, Hazardous Chemicals and Islamic Law
PERSEPSI DAN RESPON PESANTREN TERHADAP IMPLEMENTASI EKONOMI ISLAM wartoyo, wartoyo
Al-Mustashfa Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Al-Mustashfa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.714 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk melihat masalah apa yang menyebabkan  tidak optimalnya pondok pesantren dalam mendukung pengembangan ekonomi islam di Indonesia dengan melihat bagaimana sesungguhnya persepsi atau pemahaman santri-santri pondok pesantren mengenai konsep-konsep ekonomi islam yang telah mereka pelajari dalam kitab-kitab kuning yang sudah menjadi kajian di dunia pesantren selama bertahun-tahun. Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Humaidy Astanajapura Cirebon, jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Metodfe kuantitatif digunakan agar pengukuran data-data dalam penelitian ini dapat diukur dengan pasti sehingga bisa memperoleh data yang akurat  dan tidak bias. Sebagai alat dalam  pengumpulan data, maka digunakan kuisioner, dimana pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner ini tidak hanya bersifat positif sehingga dengan mudah dibenarkan oleh responden, namun juga ada yang bersifat pertanyaan negatif, sehingga tingkat pemahaman responden akan terlihat dengan jelas dari jawaban-jawaban yang diberikan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi atau pemahaman santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap konsep-konsep ekonomi islam sangat baik dengan capaian tingkat pemahaman sebesar 75% sangat baik dan 25% baik. Dari temuan terhadap persepsi tersebut ternyata berbanding lurus dengan respon yang diberikan santri pondok pesantren Al-Humaidy terhadap implementasi konsep-konsep ekonomi isla di bank  syariah yang mencapai 75% merespon sangat baik dan 25% merespon baik.Kata Kunci : Pesantren dan Ekonomi IslamAbstract               This study aims to look at what caused the problem is not optimal boarding school in supporting the economic development of Islam in Indonesia to see how the real perception or understanding santri boarding the Islamic economic concepts they have learned in the books that have become yellow studies in the Islamic world for many years. This study took place in Pondok Pesantren Al-Humaidy Astanajapura Cirebon, this kind of research is field research with a quantitative-descriptive approach. Quantitative Metodfe used so that measurement data in this study can be measured with certainty so that it can obtain the data that is accurate and unbiased. As a tool in data collection, we used a questionnaire, where the questions in the questionnaire is not only positive so easily justified by the respondents, but there are also questions that are negative, so that the level of understanding of the respondents will be seen clearly from the answers given in this research. Results from this study indicate that the perception or understanding of boarding school students Al-Humaidy against Islamic economic concepts very well with the achievement level of comprehension by 75% excellent and 25% good. From the findings of the perception is apparently proportional to the response given boarding school students Al-Humaidy the implementation isla economic concepts in Islamic banks, which reached 75% responded very well and 25% responded well.Keywords: Boarding school and Islamic Economics
SISTEM MANAJERIAL BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN CIREBON DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT Nursyamsuddin, Nursyamsuddin
Al-Mustashfa Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Al-Mustashfa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.621 KB)

Abstract

Abstrak Profesionalisme  amil  sangat  dituntut  dalam  pengelolaan  zakat.  Tanpa keberadaan  a mil  y an g  pro fessi on al,  must ahil  da na  z ak at  d apa t  dioptimalkan perannya. Sebagai langkah awal membenahi manajerial amil telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Namun demikian, pengumpulan  maupun pemberdayaan  dana  zakat  masih  belum memberikan  pengaruh besar  bagi  terwujudnya  kesejahteraan  umat  Islam.  Dengan  memfokuskan  diri  pada s i s t e m m a n a j e r i a l B A Z Kabupaten Cirebon d a l a m pendayagunaan zakat, tulisan ini menyimpulkan  bahwa  s e c a r a  u m u m  s i s t e m  m a n a j e r i a l  y a n g  b e r l a k u  d i  BAZ Kabupaten Cirebon belum berjalan secara efektif karena berbagai kendala. Fungsi- fungsi  manajerial  tidak  dapat  diterapkan  secara  efektif .  BAZ merupakan lembaga pengelola zakat bentukan pemerintah yang kepengurusannya melibatkan beberapa unsur yang sebagian besar merupakan pekerja aktif . Hal ini telah mengurangi efektifitas kerja mereka di BAZ. Selain itu, m a n a j e m e n kompensasi zakat belum berjalan efektif dan efesien karena belum adanya standar baku untuk mengatur dan mengevaluasi berbagai pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap pengurus. Kata kunci: sistem, kinerja manajerial, manajemen, pendayagunaan Abstract The Amil professionalism is highly demanded in the management of zakat. Without the presence of professional collectors, it is impossible to optimize the roles of zakat funds. As a first step to fix the Amil management, various laws on the management of zakat have been made. However, the collection and empowerment of zakat funds give minor influence on the realization of the welfare of Muslims. By focusing on managerial system of the BAZ Cirebon in the utilization of zakat, this paper concludes that in general the managerial system in force in the BAZ Cirebon does not operate effectively due to various constraints. Managerial functions can not be applied effectively. The BAZ is an institution established by the Government that its staff involves several elements that are mostly active workers. This has reduced the effectiveness of their work in the BAZ. In addition, the compensation management of zakat has not been effective and efficient because there are no standards to regulate and evaluate a variety of work to be done by each board. Keywords: system, managerial performance, management, empowerment
TRANSAKSI DROPSHIPPING PERSPEKTIF EKONOMI SYARI’AH Rudiana, Rudiana; Bustomi, Achmad Otong
Al-Mustashfa Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Al-Mustashfa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.377 KB)

Abstract

AbstrakTransaksi dropshipping yang sekilas mirip dengan bai’ as-salam khususnyasalam paralel, yang merupakan model transaksi penangguhan yang diperbolehkan  dalam  Islam.  Tetapi  ada  sedikit  perbedaan  yaitu  dropship (toko online) tidak menampung barang yang akan dijual. Dengan demikian, hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan status hukum dropshipping dalam ranah hukum ekonomi syari’ah. Jadi untuk menghindari keraguan bertransaksi dalam dropshipping maka harus ada hukum yang jelas secara syari’ah, agar pelaku bisnis bisa leluasa dalam bertransaksi. Tujuan dalam penelitian ini adalah: pertama untuk mengetahui konsep dropshipping dalam dunia bisnis, kedua untuk mengetahui konsep  bai’ as-salam dalam dunia bisnis, dan ketiga untuk mengetahu apakah transaksi dropshipping sejalan dengan konsep bai’ as-salam. Berdasarkan hasil penelitian, transaksi dropshipping merupakan jual beli online dengan cara pesanan tetapi penjual tidak  menyetok  barang,  sedangkan  bai’  as-salam  merupakan  jual  beli pesanan   yang   dihalalkan   oleh   Islam.   Kemudian   dropshipping   dapat dikatakan tidak sejalan dengan konsep bai’ as-salam. Karena tidak terpenuhinya syarat penjual bai’ as-salam oleh dropship (toko online), yaitu di mana dropship tidak pernah menampung barang sehingga tidak memiliki kekuasaan terhadap barang untuk dijual, dan bertindak tidak jujur atas label pengiriman barang yang seolah-olah dropship adalah pemilik dan pengirim barang yang sesungguhnya. Sehingga dropship telah melakukan penjualan barang yang tidak dimiliki yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syari’ah. Kata kunci : Dropshipping, Bai’ as-salam, Hukum Ekonomi Syari’ah.   AbstractThe dropshipping transaction which a glance look like bai’ as-salam, especially parallel salam, which is suspension transaction model that allowed in Islam. But, there is a little difference in the dropship (online store) does not accommodate for sell. Therefore, from that thing makes obscurity of dropshipping law status in the domain of the law economic shariah. So, to avoid the doubt transaction in dropshipping it is should be the shariah clarity of the law, in order that the businessman can be wide in transaction. The goal of this research: (1) To know the dropshipping concept in business world, (2) To  know  bai  as-salam  concept  in  business  world,  and  (3)  To  know  the   dropshipping concept in line with bai as-salam concept. The result shows that, the dropshipping transaction cannot line with bai as-salam concept. Because did not accommodate in bai as-salam seller condition by dropship (online store), namely the dropship never accommodate the commodity so that  the  dropship  have  not  dominance  toward  accommodate  to  sell,  and played dirty on goods dispatch label made as if dropship as owner and real goods dispatch.   So that, the dropship has did accommodate sale which did not have and it is did not allowed in the law of economic shariah. Keywords : Dropshipping, Bai’ as-salam, law of  economic shariah.
PENGARUH SISTEM PEMBAGIAN UPAH WAKTU KERJA DAN HASIL KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PABRIK BATU ALAM CV. NUR ALAM JAYA CIREBON Jumena, Juju; Ikhsanti, Iis
Al-Mustashfa Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Al-Mustashfa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.154 KB)

Abstract

Abstrak Sistem pengupahan merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Penelitian ini mengkaji apakah sistem pembagian upah waktu kerja dan hasil kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan di Pabrik Batu Alam CV. Nur Alam Jaya, baik secara parsial maupun secara simultan. Metode penelitian   yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa  upah  waktu  kerja  memiliki  nilai  �ℎ ������
PERAN PPN KEJAWANAN DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR KOTA CIREBON Widagdo, Ridwan
Al-Mustashfa Vol 3, No 1 (2015)
Publisher : Al-Mustashfa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.219 KB)

Abstract

AbstrakPemberdayaan masyarakat pesisir sangat diperlukan karena seharusnya masyarakat pesisir sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar. Namun pada kenyataannya hingga saat ini sebagian besar masyarakat pesisir masih merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Penelitian ini bertujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Masyarakat Pesisir Kejawanan Kota Cirebon dan Peran PPN dalam Pemberdayaan masyarakat ekonomi Pesisir Kejawanan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode wawancara terhadap informan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kehidupan para nelayan di wilayah PPN Kejawanan Cirebon dalam keadaan memprihatinkan, karena dalam sekali melaut pendapatan mereka tidak sebanding dengan pengeluaran untuk solar, makan/minum, dan logistik lainnya. Sementara kondisi tempat pelelangan ikan tidak semuanya aktif  hanya satu. Pemberdayaan yang dilakukan PPN Kejawanan belum cukup mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.  Kata Kunci: PPN Kejawanan, Ekonomi, Masyarakat PesisirAbstractEmpowerment of coastal communities is indispensable for coastal communities should prosper because of its natural resource potential is huge. But in fact up to now most coastal communities they are part of society is left behind compared to other population groups. The aim of this study This study aims to determine the condition of Cirebon city Kejawanan Coastal Communities and the role of VAT in the Coastal Economic Community Empowerment Kejawanan This study used a qualitative approach, method of interviews with informants. Research results show that the life of the fishermen in the area of VAT Kejawanan Cirebon in a state of concern, because in their income once at sea is not worth the expense for diesel, eating / drinking, and other logistics. While the condition of the fish auction is not all active for only one. Empowerment VAT Kejawanan not quite been able to improve the welfare of fishermen. Keywords: VAT Kejawanan, Economics, Coastal Communities

Page 1 of 1 | Total Record : 6