cover
Filter by Year
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari?ah dan Hukum
Articles
21
Articles
MEWUJUDKAN HUKUM BERKEADILAN SECARA PROGRESIF PERSPEKTIF PANCASILA

Riwanto, Agus

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Hukum bukan hanya berguna sebagai sarana pengendali untuk memelihara ketertiban sosial, tetapi juga untuk mengendalikan perubahan masyarakat ke arah yang dikehendaki. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah paradigma atau kerangka pikir, sumber nilai, dan orientasi arah bagi penegakan. Perwujudan nilai-nilai itu menjadi keniscayaan, karena dalam praktik penegakan hukum terjadi diskrepansi, yakni ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Penegakan hukum dan kebijakan politik kerap melukai rasa keadilan. Dalam penegakan hukum pidana dan hukum tata negara telah meninggalkan rasa keadilan dan kebijakan politik kian elitis tak berpihak pada yang lemah. Mewujudkan hukum berkeadilan secara progresif adalah solusi sistemik untuk mewujudkan keadilan substansial. Maka dari itu, menjalankan hukum progresif adalah keniscayaan, yakni menegakkan hukum dengan memilih cara tidak hanya menurut prinsip logika, tetapi harus dengan independensi, perasaan, kepedulian, dan pemihakan kepada yang lemah. Hal ini sejalan dengan ajaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni berketuhanan, berperikemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan. Inilah cara menjaga Pancasila dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Operasionalisasi hukum berkeadilan secara progresif adalah dengan cara mencari cara-cara baru (role breaking) dan terobosan inovatif, jika cara normal dan normatif tak mampu segera mewujudkan asas dan nilai mazhab Pancasila. Kata Kunci: Berkeadilan, Hukum Progresif, dan Pancasila

AKIBAT HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL TERHADAP PERWALIAN DAN HAK WARIS ANAK PERSPEKTIF KHI DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

mukhlishin, ahmad

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAK Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahinya.Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang penulis ungkapkan diatas, maka dapat di tarik rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Terhadap Perwalian dan Hak Waris Anak Perspektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Akibat Hukum Perkawinan Wanita Hamil Terhadap Perwalian dan Hak Waris Anak Perspektif KHI dan UU No. 1 Tahun 1974. Jenis penelitian ini adalah study kepustakaan (library research) adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Selanjutnya penulis menggunakan analisis non statistik sesuai untuk data deskriftif.Didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak ada yang mengatur tentang perwalian terhadap anak akibat pernikahan wanita hamil. Oleh sebab itu ketentuan perwalian menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 selagi anak tersebut dilahirkan dalam satu pernikahan yang dianggap sah oleh negara maka hak perwaliannya berada pada kedua orang tua sahnya tersebut. Karena di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang pembagian hak waris, akan tetapi apabila anak tersebut sudah dianggap sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara otomatis anak tersebut mendapat hak waris dari garis keturunan ayah dan ibunya.Menurut KHI, Apabila anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar pernikahan) tersebut ternyata perempuan, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah/bapak alami (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahkannya (menjadi wali nikah), yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan : “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” Bagi Instansi Lembaga yang bertanggung jawab mengenai perkawinan, harus terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membina keluarga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah.

IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG HAK PERDATA ANAK LUAR KAWIN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Rosidah, Zaidah Nur

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak Perdata Anak Luar Kawin di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta, khususnya pendapat para hakim mengenai implementasi putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini menggunakan pendekatan socio legal study, bagaimana putusan MK tentang anak luar kawin diimplementasikan dalam putusannya. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, yaitu menggali pendapat hakim mengenai implementasi putusan MK tersebut. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Surakarta. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terstrukutur, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian dilakukan 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi silogisme deduksi. Melalui karya tulis ini diperoleh hasil bahwa pertama, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 belum dapat diimplementasikan secara penuh baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri. Kedua, di Pengadilan Agama, putusan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum Islam yang menyatakan anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga anak luar kawin tidak dapat bernasab dengan ayah biologisnya serta tidak mendapatkan hak waris dan wali. Ketiga, menurut hakim di Pengadilan Negeri, putusan MK tersebut sudah diakomodasi di dalam KUH Perdata bahwa anak luar kawin dapat diakui melalui pengadilan, dan terhadap pengakuan tersebut anak luar kawin memperoleh hak waris yang besarnya tidak penuh seperti anak sah.Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Implementasi, Hak Perdata, Anak Luar Kawin.

PENGEMBANGAN ILMU USHUL AL FIQH

Ihsan, Ahmad Ghozali

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Ilmu ushul al-fiqh merupakan metode pengetahuan yang sangat penting dalam Islam. Dengan kekhasan yang dimilikinya dan tidak dimiliki oleh ilmu lain, ilmu ini dapat menemukan maksud Tuhan yang terkandung dalam nash al-Qur’an dan Hadis dengan memperhatikan perubahan ruang dan waktu. Sebagai sebuah ilmu, ushul al-fiqh seyogyanya tidak menjadi “dogma” yang tidak berkembang dan memperhatikan ruang dan waktu. Pada masa awal pembentukan ilmu ushul al-fiqh, ilmu ini tidak berhenti mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Adanya aliran mutakallimun dan fukaha’, konsep maqashid al syariah al Syathibi dan al Ghazali, kemudian revitalisasi oleh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan al Thurabi, hingga pemikir modern seperti teori hudud Muhammad Syahrur, double-movement Fazlur Rahman, adalah merupakan bukti berkembangnya ilmu ushul al fiqh. Namun, perkembangan ini tidak diikuti oleh para ahli ushul al fiqh di Indonesia, termasuk tidak adanya pengembangan ilmu ushul al fiqh di Perguruan Tinggi (PTAIN/PTAIS). Pengembangan ilmu ushul al fiqh dapat dilakukan dengan filsafat ilmu, sehingga dapat diketahui dengan jelas hakikatnya, sumbernya, wilayah kajiannya, dan kegunaannya. Pengembangan ini akan membantu ilmu ushul al fiqh selalu hidup di tengah masyarakat, meskipun dengan bergantinya ruang dan waktu. Kata Kunci:ushul al fiqh, filsafat ilmu

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK BERLABEL HALAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Sofiani, Triana

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This paper is the result of research  with located in the city of Pekalongan, which aims to explore legal awareness and efforts to build awareness of Muslim consumers against halal labeled products. The research method are empirical juridical, with qualitative approach. The data collection technique using observation, interviews and literary studies. Techniques to check the validity of data, using triangulation and analysis using an interactive model. The result of research shows that, the law awarness of Muslim consumer , for middle-lower Muslim consumer, the level of  law  awareness are still at the level of knowledge. But for middle-upper Muslim consumers, have knowledge and understanding about law and policy of halal product, so their attitude and behavior when buying or consuming a product have considered the there or no of halal labels listed in the product, even knowing about the validity of halal certification of the products  which will be purchased and consumed. Factors that affect the Muslim consumers  law awareness of halal products, among others: education, economics, religion (religiosity) and social culture. Efforts to build  law awareness of Muslim consumer are through education, for example with  socialization and campaign about halal products and legal foundations, so as to create a consumer society are  smart and conscious of  halal, to confront  of  MEA era. Keywords: halal label, product, law  awareness, muslim consumers and MEA

DALALAH LAFDZI (Upaya Menemukan Hukum)

Rosyada, Yassirly Amrona

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 2, No 2 (2017): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Hukum Islam bersumber pada al-Qur’an dan al-Sunnah. Kedua sumber hukum tersebut, sepeninggal Nabi Muhammad tidak berubah ataupun bertambah padahal persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan. Oleh karenanya, pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam merupakan suatu keniscayaan. Salah satu usaha untuk menemukan hukum ataupun aturan yang terdapat pada sumber-sumber hukum Islam adalah melalui pemahaman dari petunjuk kebahasaan (dalalah al lafdzi). Pemahaman dari petunjuk kebahasaan tidak hanya berupa pemahaman secara tersurat, tapi dapat juga dipahami secara tersirat apa yang terdapat dalam bahasa nash (al-Qur’an atau al-Sunnah). Ada beberapa macam cara atau metode dalam memahami nash melalui petunjuk kebahasaan. Masing-masing cara atau metode mempunyai implikasi pemahaman yang berbeda satu sama lain. Dengan pemahaman yang mendalam tentang petunjuk kebahasaan dengan berbagai macam teori atau cara pemahaman, maka hukum Islam dapat dipahami menuju pada pemahaman yang komprehensif. Kata Kuncidalalah, hukum Islam

KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)

Hartanto, Dwiyana Achmad

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pidana cambuk yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan melalui Qonun (peraturan setingkat Perda) merupakan jenis pidana baru di Indonesia, karena pidana tersebut menyelisihi KUHP. Pidana cambuk merupakan salah satu bentuk pidana badan (corporal punishment). Pidana cambuk perspektif pembaharuan hukum pidana merupakan bentuk alternatif pemidanaan, sebagai implementasi penggalian hukum yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hukum Islam khususnya. Melihat efektifitas pemberlakuan pidana cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, dimungkinkan adanya pengaturan pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan di Indonesia yang akan datang. Bentuk pidana ini dapat dimungkinkan sebagai salah satu pidana pokok atau minimal sebagai pidana pengganti. Dalam konteks hukum pidana, pidana cambuk merupakan sarana penal, yaitu bagian dari criminal policy, yang bertujuan untuk mewujudkan social welfare dan social defence. Dengan pemberlakuan pidana cambuk ini dapat dikatakan terdapat kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif (dilihat dari sifat penelitian) dan penelitian preskriptif (dilihat dari bentuk penelitian), dengan analitis kualitatif normatif.Kata kunci : Hukum Islam, Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Cambuk.

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM IMAM MALIK BIN ANAS (Pendekatan Sejarah Sosial)

Setiyanto, Danu Aris

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The study in this paper is focused thinking Islamic law Imam Malik bin Anas approach to social history. This study is a study that is fairly new in the field of science of Islamic law, so it is still a bit of academics watched. Imam Malik himself was one of four priests schools are known by the nickname ahlu hadith. Imam Malik in his life has never been out of the city of Medina except during Hajj. This of course support his thought in solving the complexity of the problems largely solved by the hadith enough. In addition, the state of the environment in the Medina which is the place where the Prophet lived for several years, community issues are lightweight and simple. Although Imam Malik called a hadith expert, but he also remains unaffected by the use of ratios in berijtihad because the social conditions at the time. This is evidenced by the use of expert Amal Madinah (Medina community of practice), Fatwa Sahabah, Qiyas, Al-maslahah mursalah, Ad-dariah, Al-Urf (custom) in making Islamic law. Imam Malik was also like other schools with the Quran and Hadith as the primary source of Islamic law.

KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)

Fikri & Wahidin, Fikri & Wahidin

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)

UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Wahyudi, Abdullah Tri

Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016
Publisher : Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.927 KB)

Abstract

Human rights are a fundamental right or fundamental rights of existing and human beings, often called the human rights (human rights). So human rights are basic rights or the rights of human subjects brought from birth as a gift / gift of God Almighty. This right is fundamental in nature and is a natural right that can not be separated from and in human life.Marriage is a basic human right that is rights to form families in marriage and with their particularities in the Marriage Act which regulates marriage, will result in their universality and particularity of human rights in the regulation of marriage in Indonesia.Universality and particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage. So this study can answer the question about how the universality of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage and how the particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage.