cover
Filter by Year
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari?ah dan Hukum
Articles
15
Articles
KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Pidana Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam)

Hartanto, Dwiyana Achmad

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pidana cambuk yang berlaku di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan melalui Qonun (peraturan setingkat Perda) merupakan jenis pidana baru di Indonesia, karena pidana tersebut menyelisihi KUHP. Pidana cambuk merupakan salah satu bentuk pidana badan (corporal punishment). Pidana cambuk perspektif pembaharuan hukum pidana merupakan bentuk alternatif pemidanaan, sebagai implementasi penggalian hukum yang hidup di masyarakat yang bersumber dari hukum Islam khususnya. Melihat efektifitas pemberlakuan pidana cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam, dimungkinkan adanya pengaturan pidana cambuk sebagai bentuk pidana badan di Indonesia yang akan datang. Bentuk pidana ini dapat dimungkinkan sebagai salah satu pidana pokok atau minimal sebagai pidana pengganti. Dalam konteks hukum pidana, pidana cambuk merupakan sarana penal, yaitu bagian dari criminal policy, yang bertujuan untuk mewujudkan social welfare dan social defence. Dengan pemberlakuan pidana cambuk ini dapat dikatakan terdapat kontribusi hukum Islam dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian adalah penelitian deskriptif (dilihat dari sifat penelitian) dan penelitian preskriptif (dilihat dari bentuk penelitian), dengan analitis kualitatif normatif.Kata kunci : Hukum Islam, Pembaharuan Hukum Pidana, Pidana Cambuk.

PEMIKIRAN HUKUM ISLAM IMAM MALIK BIN ANAS (Pendekatan Sejarah Sosial)

Setiyanto, Danu Aris

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The study in this paper is focused thinking Islamic law Imam Malik bin Anas approach to social history. This study is a study that is fairly new in the field of science of Islamic law, so it is still a bit of academics watched. Imam Malik himself was one of four priests schools are known by the nickname ahlu hadith. Imam Malik in his life has never been out of the city of Medina except during Hajj. This of course support his thought in solving the complexity of the problems largely solved by the hadith enough. In addition, the state of the environment in the Medina which is the place where the Prophet lived for several years, community issues are lightweight and simple. Although Imam Malik called a hadith expert, but he also remains unaffected by the use of ratios in berijtihad because the social conditions at the time. This is evidenced by the use of expert Amal Madinah (Medina community of practice), Fatwa Sahabah, Qiyas, Al-maslahah mursalah, Ad-dariah, Al-Urf (custom) in making Islamic law. Imam Malik was also like other schools with the Quran and Hadith as the primary source of Islamic law.

KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)

Fikri & Wahidin, Fikri & Wahidin

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

KONSEPSI HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)

UNIVERSALITAS DAN PARTIKULARITAS HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Wahyudi, Abdullah Tri

Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016
Publisher : Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.927 KB)

Abstract

Human rights are a fundamental right or fundamental rights of existing and human beings, often called the human rights (human rights). So human rights are basic rights or the rights of human subjects brought from birth as a gift / gift of God Almighty. This right is fundamental in nature and is a natural right that can not be separated from and in human life.Marriage is a basic human right that is rights to form families in marriage and with their particularities in the Marriage Act which regulates marriage, will result in their universality and particularity of human rights in the regulation of marriage in Indonesia.Universality and particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage. So this study can answer the question about how the universality of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage and how the particularity of human rights in Law No. 1 Year 1974 on Marriage.

SEKILAS MENGENAL AT-TAFSIR AL-ADABI AL-IJTIMAI

Ghafir, Abd

Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016
Publisher : Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (678.089 KB)

Abstract

Kemujizatan dan keluarbiasaan al-Quran terletak bukan saja pada seluruh kandungan misinya, akan tetapi juga terletak pada seluruh gaya bahasa yang dimilikinya. Dari aspek  seluruh kandungan misinya, al-Quran mengatur, memberi petunjuk dan memberikan solusi untuk semua problematika aspek kehidupan manusia, baik ketika manusia menjalani hidup di dunia maupun ketika bagaimana ia harus mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Tidak ada satu aspekpun dari kehidupan manusia yang luput dari misi al-Quran.            Hanya saja fakta mujmalitas al-Quranlah ynag kadang-kadang menjadi hambatan untuk menggali dan memahaminya. Namun para Mufassirin paham benar bahwa al-Quran itu sendiri memberikan ruang yang sangat lebar untuk mencari jalan bagaimana seharusnya agar mereka dapat  menggali dan memahaminya dengan baik, benar dan jelas. Dengan berbagai latar belakang kehidupan sosial dan kemampuan intelektual mereka, diupayakanlah cara-cara menggali dan memahaminya, sehingga lahirlah apa yang disebut dengan Mufassirin dan Tafsirnya.            الأداب الإجتماعى التّفسير, adalah salah satu bentuk dari yang lahir tersebut, dan kelahirannya legitimit, sebab banyak ayat-ayat al-Quran yang menunut manusia agar mempergunakan akal-pikirannya untuk berfikir atas segala sesuatu, bahkan intuisipun dituntut hal yang sama. Tuntutan itulah sebenarnya yang menjadi dasar sebagian para ulama Mufassirin mengambil bentuk   الأداب الإجتماعى التّفسير sebagai pilihan dalam upaya menggali dan memahami misi al-Quran.            Di sisi lain kemujizatan dan keluarbiasaan al-Quran dari segi gaya bahasa al-Quran yang memliki nilai sastra yang amat tinggi, sebenarnya sekaligus sebagai tandingan atas syair-syair bahasa Arab yang terdapat dalam masyarakat Arab, yang terkenal memiliki nilai sastra yang tinggi pada waktu itu. Sehingga wajarlah kalau dari segi gaya bahasanya saja, al-Quran sebagai mujizat yang luarbiasa        Menyadari seluruh kandungan misi al-Quran dan  keindahan gaya bahasa dalam al-Quran, maka para Mufassirin الأداب الإجتماعى التّفسير tergugah untuk mengembangkan penafsiran mereka dengan gaya bahasa yang indah, tanpa mengabaikan norma-norma yang dikendaki oleh misi al-Qurian itu sendiri

PROBLEMA PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA (Studi Pendampingan Majelis Hukum Dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah)

Kasiyati, Siti

Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016
Publisher : Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.883 KB)

Abstract

Artikel ini mengurai masalah anak. Dimana anak merupakan faktor terpenting dalam proses maju mundurnya suatu Negara. Problem anak sangatlah kompleks, di antaranya; kekerasan, kesehatan, diskriminasi, anak berhadapan dengan hukum, eksploitasi, perdagangan anak, pekerjaan terburuk buat anak, anak korban konflik, subordinasi dan lain-lain.Upaya pendampingan dan advokasi menjadi cara penyelesaian masalah anak berhadapan hukum.

Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari’ah)

Ma’u, Dahlia Haliah

Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016
Publisher : Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (530.769 KB)

Abstract

Artikel ini mendeskripsikan tentang nikah sirri (nikah di bawah tangan) yang masih menyisahkan berbagai persoalan dalam suatu keluarga dan masyarakat. Agama dan negara telah memberikan acuan yang jelas bahwa sah tidaknya suatu pernikahan jika terpenuhi syarat, rukun, serta harus dicatat. Pencatatan pernikahan dilakukan untuk tertibnya administrasi serta menghindari dampak negatif dari suatu pernikahan yang tidak tercatat. Di sisi lain, pencatatan nikah merupakan bagian dari pelaksanaan syari’at Islam dari aspek maqashid asy-syari’ah (untuk kemaslahatan pasangan nikah). Problem yang timbul akibat nikah sirri tidak hanya terjadi pada istri, suami, tapi juga berdampak pada anak yang dilahirkan, bahkan masyarakat. Jika terjadi persoalan dalam keluarga, suami-istri tersebut tidak dapat mengajukan persoalan ke lembaga Pengadilan Agama karena tidak ada bukti autentik yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut adalah suami istri yang sah. Akibat bagi anak, ia tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, tapi hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu, anak tidak memiliki hak waris mewarisi, hak perwalian, dan lainnya. Diantara solusi penyelesain problem nikah sirri adalah memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah, mempermudah pemberian izin poligami, dan mencegah terjadinya praktik illegal bagi pihak yang berprofesi menikahkan orang lain.       

EKSISTENSI PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Nasuha, R Ahmad Muhammad Mustain

Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016
Publisher : Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (708.839 KB)

Abstract

This study aims the death penalty in Indonesia. We know where the death penalty is contrary or not in terms of the constitution and Islamic law, then we can conclude that if the legal implementation of the death penalty in Indonesia continue to be done or should be abolished. Based on research and the analysis conducted, conclude that Indonesia According to the Indonesian Constitution that the death penalty in Indonesia is constitutional. Constitutional Court Decision No. 2-3 / PUU-V / 2007 states that the imposition of the death penalty was constitutional. Any law governing capital punishment is not contrary to the Constitution of the State of Indonesia. However the legislation in Indonesia death penalty is still recognized in some legislation. There are three groups of rules, namely: Criminal Dead in the Criminal Code, Criminal die outside the Criminal Code, Criminal die in the Draft Bill. According to Islamic law that the death penalty could be applied to some criminal act or jinazah, either hudud qishahs, diyat or tazir among others to: Apostate, Rebel, Zina, Qadzaf (Allegations Zina), Steal (Corruption), Rob (Corruption), Murder.

DINAMIKA KRITERIA PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIAH DALAM PENANGGALAN UMM AL-QURA SAUDI ARABIA

Aris, Nur

Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016
Publisher : Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (775.8 KB)

Abstract

Paper ini adalah archival research dengan content analysis sebagai metodenya yang bertujuan untuk menjelaskan dinamika yang terjadi pada kriteria penentuan awal bulan qamariah penanggalan Umm al-Qura Saudi Arabia. Berdasarkan data-data baik yang berupa dokumen atau tulisan anggota komisi supervisor penanggalan Umm al-Qura dan korespondensi yang dilakukan dengan informan kunci, ditemukan bahwa: Pertama, dinamika kriteria penentuan awal bulan qamariah dalam penanggalan Umm al-Qura merupakan produk dialog antar tiga kepentingan, yaitu: 1) kepentingan modernisasi birokrasi pemerintahan yang diwakili oleh kerajaan, 2) kepentingan syariat yang diwakili oleh ulama yang berbasis rukyat murni, dan 3) kepentingan ilmiah-astronomis yang diwakili oleh ilmuan di KACST. Dialog antar tiga kepentingan tersebut tidak terjadi sebelum 1393 H karena penanggalan Umm al-Qura sebelum tahun tersebut merupakan penanggalan bulanan dengan kriteria rukyat. Pasca oil booming dan modernisasi birokrasi pemerintahan, penanggalan berbasis rukyat tidak lagi memadahi. Pemerintah Saudi Arabia membutuhkan sistem organisasi waktu jangka panjang berbasis tahunan. Persoalan ini membawa penanggalan Umm al-Qura harus merubah kriterianya dari rukyat kepada kriteria hisab astronomis. Dialog antar tiga kepentingan di atas mulai muncul pada 1393 H, ketika Fad}l Ahmad diminta oleh pemerintah Saudi Arabia mengkompilasi penanggalan Umm al-Qura untuk beberapa tahun ke depan. Fadl Ahmad sebagai seorang astronom menawarkan konjungsi sebelum pukul 00:00 GMT berbasis Universal Time (UT). Pada saat itu, kriteria tawaran Fadl Ahmad bisa diterima oleh para ulama, namun hanya sementara, karena pada tahun 1422 H kriteria penanggalan Umm al-Qura diganti dengan Moonset after Sunset di Mekah. Ulama menolak dengan tegas penggunaan waktu UT (00:00 GMT) yang mereka anggap sebagai sistem waktu orang kafir, mereka menginginkan waktu Islam, maka waktu Mekah (zona +3) dijadikan sebagai referensinya. Kriteria konjungsi juga diganti karena seringkali hilal baru terlihat satu atau dua hari setelah tanggal yang ditentukan pada penanggalan Umm al-Qura. Ketidaksinkronan antara penanggalan Umm al-Qura pada periode kedua ini dengan praktek rukyat di Saudi juga menjadi dasar perubahan tersebut. Pada tahun 1423 H, kriteria penanggalan Umm al-Qura mengalami perubahan lagi. Konjungsi yang pada periode ketiga (1420 H-1422H) dihilangkan, digunakan lagi. Kriteria penanggalan Umm al-Qura pada periode ini terdiri dari dua parameter astronomis yaitu konjungsi sebelum Magrib dan Moonset after Sunset di Mekah. Kriteria ini sering disebut dengan wila>dah al-hilal syar’iyyan. Kedua, astronom dalam keanggotaan komisioner memegang peran penting dalam rumusan kriteria penentuan awal bulan dalam penanggalan Umm al-Qura dalam setiap periode perkembangannya.

EKSISTENSI PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

Nasuha, R Ahmad Muhammad Mustain

Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 1, No. 1 (2016)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

This study aims the death penalty in Indonesia. We know where the death penalty is contrary or not in terms of the constitution and Islamic law, then we can conclude that if the legal implementation of the death penalty in Indonesia continue to be done or should be abolished. Based on research and the analysis conducted, conclude that Indonesia According to the Indonesian Constitution that the death penalty in Indonesia is constitutional. Constitutional Court Decision No. 2-3 / PUU-V / 2007 states that the imposition of the death penalty was constitutional. Any law governing capital punishment is not contrary to the Constitution of the State of Indonesia. However the legislation in Indonesia death penalty is still recognized in some legislation. There are three groups of rules, namely: Criminal Dead in the Criminal Code, Criminal die outside the Criminal Code, Criminal die in the Draft Bill. According to Islamic law that the death penalty could be applied to some criminal act or jinazah, either hudud qishahs, diyat or tazir among others to: Apostate, Rebel, Zina, Qadzaf (Allegations Zina), Steal (Corruption), Rob (Corruption), Murder.