cover
Filter by Year
Jurisprudentie
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
106
Articles
ASPEK YURIDIS TERHADAP AKUISISI MEREK PERUSAHAAN

erlina, erlina

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.836 KB)

Abstract

Abstract               Building a strong brand needs hard work and a relatively long time. Therefore it will be much faster and less risky when acquiring a brand that is well known and has a loyal market compared to creating a brand or new brand that is not necessarily successful. Acquiring a brand that has been proven to have performance and income and good growth is safer than developing its own brand. But if a misstep, acquisition can actually harm the company, both for the company being acquired and the company that acquires itKeywords: Acquisitions, Brands, Companies AbstrakMembangun merek yang kokoh perlu usaha yang keras dan waktu yang relative panjang. Oleh karena itu akan jauh lebih cepat dan kurang berisiko apabila mengakuisisi merek yang sudah dikenal dan memiliki pasar yang loyal dibanding dengan membuat merek atau brand baru yang belum tentu berhasil.  Mengakuisisi suatu merek yang sudah terbukti punya kinerja dan pendapatan serta pertumbuhan yang baik lebih aman daripada mengembangkan merek sendiri. Namun kalau salah langkah, akusisi justru bisa merugikan perusahaan, baik bagi perusahan yang diakuisisi maupun perusahaan yang mengakuisisiKata Kunci: Akuisisi, Merek, Perusahaan

HAKIKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM

safriani, andi

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.68 KB)

Abstract

Law system known as a one of all, like institution,procedure and rule between one sub system have a relationship with another sub system.            Law as a system have complexitas and multiperspective, like a country law for example adat recht (living law), islamic law, or common and civil law.            We can look at a complexitas and multiperspective law like in Islamic law to difine that religion and law are one package. Islamic law in fact to became as a rule system which extra flexible to rule about a living aspect and there are not dichotomy between a political, religion, and social. So that Islamic is a law norm, society norm and country norm.Whereareas East law system like in eroupe to do it made a codification. Adat recht (living law) have a law identity to break up with society identity. Whereareas national law system in Indonesia we cant make a lie that a big part from our law in Indonesian to take from “heritage” a colonial. But, although have the different perspective between Islamic law, Living law or adat recht, Common and civil law or National law, at principle or law based on always to became a real right and how to make a good or sweet living in our society.Keywords: Law system, Islamic system, Living law, Common and Civil law, Positif law    Abstrak             Memahami sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang utuh, meliputi institusi, procedure, aturan hukum, dimana antara unsure atau sub system yang satu memiliki hubungan dengan sub sistem yang lain.            Hukum sebagai suatu system memiliki kompleksitas dan multiperspektif, baik hukum yang ada di negara kita sendiri seperti hukum adat, hukum islam dan hukum positif kita maupun hukum barat seperti common law dan civil law system.            Kompleksitas dan multiperspektif ini dapat kita lihat misalnya dalam hukum Islam yang menganggap bahwa agama dan hukum adalah satu. Hukum Islam dalam kenyataannya menjadi sebuah system aturan yang luar biasa fleksibel mengatur segala aspek kehidupan dan tidak ada dikotomi antara wilayah politik, agama dan sosial sehingga islam merupakan norma hukum, norma bermasyarakat dan norma bernegara. Sementara Sistem hukum Barat khususnya di daratan Eropa dilakukan melalui pembentukan kodifikasi, berbeda dengan Hukum Adat yang identitas hukumnya tumbuh dengan identitas masyarakat yang membentuknya, sedangkan hukum positif atau hukum Nasional negara kita Indonesia tidak dapat dipungkiri masih mempergunakan sebagian besar hukum tertulis yang berasal dari “warisan” penjajah. Namun, apapun perbedaan hukum dalam perspektif hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat maupun Hukum Positif kita, pada hakikatnya hukum selalu bermuara pada terwujudnya keadilan, keteraturan maupun ketertiban dalam masyarakat.Kata Kunci: Sistem hukum, Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Positif.

PELANGGARAN KODE ETIK KEDOKTERAN PADA KASUS PENGANGKATAN INDUNG TELUR PASIEN SECARA SEPIHAK DI RS. GRHA KEDOYA JAKARTA BARAT

Setiawan, Heri, Putera, Devka Octara, Sugiharta, Nicolaas

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.384 KB)

Abstract

Ethics is the knowledge of what is good and bad and moral rights and obligations. When derived from the ancient Greek words ethos which in the singular means good customs, customs, or morals. Ethics is a good and bad teaching that has been generally accepted regarding attitudes, rights behavior, obligations and so on. Ethics is always related to moral words, which are measures that have been accepted by a community. In the medical world there are also found teachings on ethics and morals that are used as guidelines for carrying out their duties and obligations in serving the community. When the doctor violates the prevailing ethics and morals, sanctions will be imposed, either by professional groups that establish the code of ethics, or be subject to legal sanctions that will be processed and dropped by authorized legal institutions. From the point of view of criminal law, malpractice issues are more emphasized and based on consent or approval. Any invasive medical action taken by a doctor without the consent of the patient, can be sued as a criminal act of maltreatment, especially if using anesthesia. As long as the medical action provided by the doctor to the patient is carried out correctly according to professional standards and standard operating procedures, even though the results of the medical action are not as expected, it is not considered a malpractice. The purpose of this study is so that people can understand that every doctors actions must be in accordance with procedures and should not be done if they do not get approval from the patient if it is related to practice. Writing method uses data obtained from library material called secondary data. Secondary data includes primary law (UU), secondary (article), and tertiary materials. Legal research that we do by researching library material or secondary data can be called normative legal research. Our group used normative legal research in which our group would conduct a search to investigate cases of unilateral removal of the patients ovaries at the hospital. Grha Kedoya West Jakarta.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN PADA PROSES PENYIDIKAN

rahim, arhjayati

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.043 KB)

Abstract

ABSTRAK            Hukum merupakan sebuah hal mutlak yang harus dipatuhi dan dilaksanakan mengingat konsep negara kita Republik Indonesia adalah negara hukum, namun tidak menutup bahwa banyak beberapa pengaturan hukum yang telah terkodifikasi dan menjadi sumber hukum tidak lagi sesuai dan sejalan dengan perkembangan zaman, baik dari pengaturan pasal secara substantive maupun dari segi batasan jumlah kerugian dan pengenaan sanksinya.            Salah satu contohnya adalah pengaturan dalam hal penetapan batasan kerugian dalam tindak pidana ringan, meski secara gambalang istilah tindak pidana ringat tertulis dalam Kitab Undang Undang Hukum pidana namun kategori perbuatan yang tergolong ringan dapat dilihat dan digolongkan dengan jenis sanksi yang diberikan misalnya batasan denda sebagai tindak pidana ringan pendengan batas kerugian yang tidak lebih dari Rp.25 (Dua puluh lima rupiah), ketika tindak pidana menimbulkan kerugian yang melampauhi Rp.25,00, maka tindak pidana tersebut tidak dapat dikategorikan tindak pidana ringan, tentu jumlah tersebut sudah tidak relefan dengan nilai mata uang sekarang ini. Sehingga Tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung ( Perma ) Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah, sehingga tentunya hal ini menjadi sebuah regulasi yang memberi semangat baru bagi penyelesaian tindak pidana ringan, sehingga dalam tulisan ini akan mencoba membahas bagaimana eksistensi peraturan tersebut dalam proses penyidikan.Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan,Penyidikan.

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL OLEH MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GORONTALO

Arpin, Arpin, Haritsa, Haritsa

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.566 KB)

Abstract

Mediasi penal dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan dikaitkan dengan masalah pragmatism atau kekakuan hukum dalam menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, mediasi penal yang dimaksud adalah merupakan proses restorative justice dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan. Dalam perspektif sosiologi hukum dan berorientasi pada budaya, masyarakat di Indonesia pada umumnya, khusunya di Kabupaten Gorontalo memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis adat istiadat yang senantiasa mengedepankan pemecahan masalah secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperbaiki atau mereparasidengan cara konfrensi yaitu mempertemukan pelaku dan korban, keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum proses penyelesaian tindak pidana (kejahatan) melalui mediasi penal oleh masyarakat desa, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana (kejahatan) melalui mediasi penal oleh masyarakat desa di Kabupaten Gorontalo.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio yuridis yaitu penelitian hukum yang mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan perkembangan yang ada dalam masyarakat.Kata kunci : Mediasi Penal, Masyarakat Desa 

EKSISTENSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN HAK ATAS TANAH (TINJAUAN FILOSOFIS)

Nurjannah, St.

Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.858 KB)

Abstract

AbstractResponsibility rights is charged against by guarantee rights is land right as referred to in Law of No.5 Year 1960 about Regulation Of Base Specifics of Agraria. Existence of guarantee institute (responsibility rights) very supporting in era development of economics. Especially from entrepreneur requiring credit for the development of effort him. Growth of commerce and economics followed by growth of requirement of credit and giving of credit facility will need guarantee for the shake of security [gift/ giving] of credit  Keyword : Rights Responsibility, Institute Guarantee Land right AbstrakHak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keberadaan lembaga jaminan (hak tanggungan) sangat menunjang dalam era pembangunan ekonomi, terutama dari pengusaha yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya.  Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah

HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA

Tahali, Ahmad

Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.902 KB)

Abstract

Abstract               The law that developed in the midst of society that today we are familiar with the term customary law is the values that have long been recognized as the norm. These values or norms have long been growing in the midst of the people of Indonesia, a nation whose people have a diversity of tribes, races, religions and customs that spread in the archipelago. The spread of such diversity grows the values or norms that are recognized in each region that has customary law. Admission of customary law has become an automatic way of settlement is customary. Customary law as a cultural aspect of society that has value, social norm. Among the benefits of studying customary law is to understand the culture of Indonesian law, with which we will better know which customary law is no longer in accordance with the times and customary laws which can approach uniformity which is applicable as a national law.Key Word : Law, Customs, Application AbstrakHukum yang berkembang ditengah masyraakat yang hari ini kita kenal dengan istilah hukum adat merupakan nilai-nilai yang sejak lama diakui sebagai norma. Nilai–nilai ataupun norma-norma tersebut sudah lama tumbuh ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, bangsa yang masyarakatnya memiliki keanekaragaman suku, ras, agama dan adat yang menyebar di wilayah nusantara. Tersebarnya keanekaragaman tersebut tumbuh nilai-nilai ataupun norma-norma yang diakui di masing-masing wilayah yang mempunyai hukum adat. Diakuinya hukum adat tersebut sudah menjadi suatu hal yang otomatis cara penyelesaiannyapun secara adat. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan masyarakat yang memiliki nilai, norma sosial. Diantara manfaat mempelajari hukum adat adalah untuk memahami budaya hukum Indonesia, dengan ini kita akan lebih mengetahui hukum adat yang mana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang berlaku sebagai hukum nasional.Kata Kunci : Hukum, Adat, Penerapan

PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Risal, Muhammad Chaerul

Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.317 KB)

Abstract

AbstractVerification burden in case of ordinary doing an injustice represent public procecutor duty. However, verification burden in natural corruption doing an injustice of change of new paradigm by applying inversion of verification burden. Through inversed verification of defendant should be able to prove that owned estae is it obtained by valid, but if defendant cannot prove that owned estae is it obtained by valid hence he earn to be considered to be perpetrator of corruption doing an injustice.Keyword : Urgency, Inversed Burden Verification, Doing An Injustice Corruption AbstrakBeban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah  maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci : Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi

ASPEK YURIDIS ATAS PENDIRIAN BANGUNAN DI RUANG BAWAH TANAH

erlina, erlina

Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.452 KB)

Abstract

AbstractGrowth of fast such technology and also the happening of change of politics, economic, social-budaya in the middle of society especially related to make-up of requirement demand of land;ground, have peeped out a[n new paradigm utilize to exploit land;ground which under surface of underground room or earth, what so far not yet owned arrangement of legislation peculiarly  Keyword : Agraria, Building, Room Underground AbstrakPerkembangan teknologi yang demikian pesat serta terjadinya perubahan politik, ekonomi, social-budaya di tengah masyarakat terutama yang berhubungan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan akan tanah, telah memunculkan suatu paradigma baru guna memanfaatkan tanah yang berada di bawah permukaan bumi atau ruang bawah tanah, yang sejauh ini belum memiliki pengaturan perundang-undangan secara khususKata Kunci : Agraria, Bangunan, Ruang Bawah Tanah

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS KOMISI YUDISIAL INDONESIA PENGHUBUNG DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH

Alam, Aztri Fithrayani

Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.661 KB)

Abstract

AbstractIn executing duty and its function, entire/all Commission of Yudisial Link in area bound with Code of Etik pursuant to regulation of Secretary General Commission of Yudisial RI number 4 Year 2013 about Guidance Of Behavior Of Acceptance Of Report Society, Verification, Annotate, Monitoring, Conference, Inspection, and Investigation. Commission of Yudisial Link run duty and its function of them always prioritize importance - importance which in entrusting by Commission of Yudisial center compared to its own importanceKey Word : Commission of Yudisial Link AbstrakDalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh Komisi Yudisial Penghubung di daerah diikat dengan Kode Etik berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi. Komisi Yudisial Penghubung menjalankan tugas dan fungsinya mereka selalu mendahulukan kepentingan – kepentingan yang di amanahkan oleh Komisi Yudisial pusat dibandingkan dengan kepentingannya sendiriKata Kunci : Komisi Yudisial Penghubung