cover
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
Core Subject : Social,
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Arjuna Subject : -
Articles 119 Documents
PEMBINAAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN RAMAH LINGKUNGAN DI PERAIRAN KABUPATEN SELAYAR Jumadi, Jumadi
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractOne of the appliance technology catch used by fish is fisherman alongside coastal area and islands in Sub-Province Sail, specially in Sail island, Bonerate and of jampea is still have the character of traditionally (fishing rod and net). Appliance catch which still friendly traditional enough to environment go out to sea and destroy sea ekosistem. On the contrary there are some ways arrest of fish able to disturb growth of biota and destroy sea ekosistem, for example the found is usage of boom, anaesthetize and fish of samba. Preventif Langkap conducte  by government officer of Dines Oceaninc and Fishery of Sub-Province Sail, for example conducting counsellings about the importance of maintaining ekosistem go out to sea to be enjoyed by generation hereinafter. Besides straightening of law remain to be important shares finish fishing illegal.Keyword: Appliance Catch Fish, Environmental AbstrakSalah satu teknologi alat tangkap ikan yang digunakan nelayan disepanjang pesisir dan pulau-pulau di Kabupaten Selayar, khususnya di pulau Selayar, Bonerate dan jampea adalah masih bersifat tradisional (jaring dan pancing). Alat tangkap yang masih tradisional ini cukup ramah terhadap lingkungan laut dan merusak ekosistem laut. Sebaliknya terdapat beberapa cara penangkapan ikan yang dapat menggangu perkembangan biota dan merusak ekosistem laut, antara lain yang ditemukan adalah penggunaan boom, bius ikan dan samba. Langkap preventif dilakukan oleh aparat Dines Kelautan dan Perikanan Kabupaten Selayar, antara lain melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang perlunya mempertahankan ekosistem laut untuk dinikmati generasi selanjutnya. Selain itu penegakan hukum tetap menjadi bagian penting menyelesaikan illegal fishing.Kata Kunci:  Alat Tangkap Ikan, Lingkungan
PEMAHAMAN HADIS TENTANG SALAT TASBIH (STUDI KASUS DI JAMAAH PENGAJIAN DI MESJID AL-QAUSAR KECAMATAN TALLO KELURAHAN WALA-WALAYA, MAKASSAR) Sabir, Muhammad
Jurisprudentie Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadith of Tasbih pray is disputed by scholars. Some assume that the tasbih pray is Sunnah but some also consider is weak hadith, some even classify them into mawdhu hadith (false). However, in reality, a tasbih pray was done by many Muslims, even in some areas is done in congregation in the mosque. This study attempts to examine how understanding the tasbih pray at Masjid Al-pengajians Qausar District of Wala-Walaya Village Tallo, Makassar. The research found that the publics understanding of prayer beads is less and tend to vary between members of the community with one another.Keywords: Tasbih Pray, HadithHadis tentang salat tasbih hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa salat tasbih hukumnya sunnah tapi ada pula yang menganggap hadisnya daif, bahkan ada yang menggolongkannya ke dalam hadis mawdhu’ (palsu). Akan tetapi dalam kenyataannya, salat tasbih tersebut dikerjakan oleh banyak kaum muslim, bahkan di beberapa daerah dikerjakan secara berjamaah di masjid. penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pemahaman salat tasbih di Pengajian di Mesjid Al-Qausar Kecamatan Tallo Kelurahan Wala-Walaya, Makassar. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang salat tasbih masih kurang dan cenderung berbeda-beda antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.Kata Kunci : Salat Tasbih, Hadis  
PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONSTITUSI INDONESIA Natsif, Fadli Andi
Jurisprudentie Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the perspective of constitutional law, the affirmation of Pancasila as the basis and ideology of the nation and state of Indonesia is very clearly embodied in the Preamble of the 1945 Constitution. It is not necessary to be poured through the Act or MPR Tap, whose position can be changed someday and even abolished. Thus, the recognition of Pancasilas very firm and clear position brings the consequence that Pancasila must also function as a guideline (base and direction) in preparing all policies to be taken by the Indonesian government.Keywords: Pancasila, Indonesian Constitutional Law Dalam perspektif hukum konstitusi, penegasan Pancasila sebagai dasar serta ideologi bangsa dan negara Indonesia sudah sangat jelas termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Tidak perlu lagi dituangkan melalui UU atau Tap MPR, yang kedudukannya suatu saat bisa diubah bahkan dihapuskan. Dengan demikian, pengakuan kedudukan Pancasila yang sudah sangat tegas dan jelas ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila harus pula difungsikan sebagai pedoman (dasar dan haluan) dalam menyusun segala kebijkan yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia.Kata kunci : Pancasila, Hukum Konstitusi Indonesia
REDEFINISI TERHADAP PENGATURAN HAK ATAS TANAH Nurjannah, St.
Jurisprudentie Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur beberapa hak atas tanah yang berada dipermukaan bumi, dibawah permukaan bumi, dan ruang diatas udara. Redefinisi hak atas tanah diperlukan untuk mengatur hak-hak atas tanah utamanya hak atas tanah yang berada di bawah permukaan bumi yang belum diatur secara khusus seperti hak-hak atas tanah yang berada dipermukaan bumi.Land rights as stipulated in basic Agrarian Law set several parcels of land located on the surfaces of the earth. Under the earth’s surfaces and the air space above. Redefinition of land rights necessary to regulate the rights of land primarily land rigths under the earth’s surface that has not been specifically regulated as rigths to land adjacent to the surface of the earth
MEMBUKA TABIR KESADARAN HUKUM Jayadi, Ahkam
Jurisprudentie Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractForm of law function and target require the existence of cultural support of sense of justice and law. Cultural of Indonesia law formed of customary law and religion law (Islamic) which during hundreds of year have lived. Fatal of him Colonist of Dutch bringing new law system, hence customary law and religion law placed on course under Europe law. The Paradigm permanent and continued by government. Customary law even no longger esteem as a system punish and religion law only esteemed to dismember. As a result in the middle of society woke up by culture punish and sense of justice which is majemuk with ill defined form. Culture punish and formed sense of justice become pemicu the happening of conflict of horizontal vertical conflict and in the middle of society.  Keyword : Sense Of Justice Mewujudnya tujuan dan fungsi hukum mensyaratkan adanya dukungan budaya hukum dan kesadaran hukum. Budaya hukum Indonesia terbentuk dari hukum adat dan hukum agama (Islam) yang selama ratusan tahun telah hidup bermesraan. Celakanya Penjajah Belanda yang membawa sistem hukum baru, maka hukum adat dan hukum agama ditempatkan pada posisi dibawah hukum Eropa.  Paradigma tersebut dilanggengkan dan dilanjutkan oleh pemerintah. Hukum adat bahkan tidak lagi dihargai sebagai sebuah sistem hukum dan hukum agama hanya dihargai sepenggal-sepenggal. Akibatnya di tengah masyarakat terbangun budaya hukum dan kesadaran hukum yang majemuk dengan wujud yang tidak jelas. Budaya hukum dan kesadaran hukum yang terbentuk menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal dan konflik vertikal di tengah masyarakat.Kata kunci : Kesadaran Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA Kahfi, Ashabul
Jurisprudentie Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan kemajuan zaman (era globalisasi), maka permasalahan bidang ketenagakerjaan juga bertambah, terlebih jika hal ini dikaitkan pada dimensi lain semisal dimensi ekonomi, sosial maupun politik. Meski demikian permasalahan mendasar dalam bidang ini tetap tak beranjak dari permasalahan klasik yaitu hubungan “buruh-majikan”, lalu mogok kerja dan PHK maupun hak-kewajiban. Baik pekerja maupun majikan dalam kedudukannya masing masing memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi, dalam permasalahan ini adalah para pekerja yang memerlukan adanya perlindungan dan jaminan hukum atas terselenggaranya hak-hak mereka. Dalam bidang ketenagakerjaan jaminan tersebut secara umum meliputi jaminan ekonomis, jaminan sosial dan jaminan teknis yang bertujuan untuk mewujudkan keadaan pekerja beserta keluarganya yang berkehidupan secara layak, sejahtera baik mental maupun spiritual.With the rapid development of era (globalization) then the problem of employment also increase, especially if it is linked to other fields such as economic, social and even political. Nevertheless the fundamental problem in this field still have not changed from the classic problem of the relationship of "labor-employer", then strikes and layoffs as well as the rights-obligations. Both employees and employers are in the same position each has rights and duties. However, in this issue is that the employees require their protection and legal guarantees for the implementation of their rights. In the field of employment guarantee generally include guarantees economical, social security and technical guarantees, aims to create a state of workers and their families who live properly, both mental and spiritual welfare.
PERBANDINGAN PELAKSANAAN EUTHANASIA DI NEGARA YANG MENGANUT SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL DAN SISTEM HUKUM ANGLO SAXON Amiruddin, Muh.
Jurisprudentie Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3666

Abstract

The country that adheres to the continental european legal system of Indonesia that regulate euthanasia is contained in the provisions of Article 344 of the Criminal Code while Netherlands The provisions are contained in the code penal section 40 and Article 293 of the Dutch Criminal. Code anglo saxon like USA hardness of euthanasia. this is based on a court decision in USA that rejects the application of euthanasia as a jurisprudence. Indonesia does not Regulate clearly about the enactment of euthanasia. Netherlands legalize Euthanasia, while State with Anglo Saxon Law system, does not legalize EuthanasiaKeywords: Euthanasia, Continental European Legal System, Anglo Saxon Legal System Negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental yaitu Indonesia yang mengatur tentang Euthanasia yaitu termuat dalam ketentuan pasal 344 KUHP sementara di Belanda ketentuan ini dimuat dalam code penal section 40 dan pasal 293 KUHP Belanda. Sistem hukum Anglo saxon seperti Amerika Serikat melarang keras adanya euthanasia. hal ini didasarkan adanya putusan pengadilan di Amerika Serikat yang menolak penerapan euthanasia sebagai sebuah yurisprudensi. Indonesia tidak Mengatur secara jelas tentang pemberlakuan euthanasia. Belanda melegalkan Euthanasia, sedangkan negara dengan sistem Hukum Anglo Saxon tidak melegalkan EuthanasiaKata Kunci: Euthanasia, Sistem Hukum Eropa Kontinental, Sistem Hukum Anglo Saxon
TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN BADIK Syamsuddin, Rahman
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractCause factors the happening of murder by using dagger that is there is two factor dua : direct factor and indirect factor. Direct factor consist of education factor and environmental factor while indirect factor consist of economic factor and custom factor. Steps able to in going through in overcoming the happening of murder by using dagger that is pre-emtif conducted by performing a counselling, preventif conducted by performing a night patrol and patrol and of represif in conducting by conducting action police namely arrest, case what overflows and detention to Publik Prosecutor ( P-12).Keyword: Murder, Dagger AbstrakFaktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan dengan menggunakan badik yaitu ada 2 (dua) faktor : faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari faktor pendidikan dan faktor lingkungan sedangkan faktor tidak langsung terdiri dari faktor ekonomi dan faktor adat. Langkah-langkah yang dapat di tempuh dalam menanggulangi terjadinya pembunuhan dengan menggunakan badik yaitu pre-emtif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan, preventif dilakukan dengan mengadakan patroli dan ronda malam dan represif di lakukan dengan melakukan tindakan kepolisian yakni penangkapan, penahanan dan pelimpahan kasus ke Penuntut Umum (P-12).Kata Kunci:  Pembunuhan, Badik
KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERKARA Rahmatullah, Rahmaullah
Jurisprudentie Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This inheritance issues often cause disputes or problems for heirs, because it directly involves property thus often lead to disputes or disputes scramble for control of the estate. Religious Court has the duty and authority to examine, decide and resolve cases at the first level among the Muslim one in the field of inheritance based on Law No. 3 of 2006 on the Religious Courts. In resolving legacy issues, there are two areas that need to be distinguished authority that area and region qadha fatwa.Keywords: Heirs, Authorities Religious CourtMasalah waris ini sering menimbulkan sengketa atau masalah bagi ahli waris, karena langsung menyangkut harta benda seseorang sehingga sering menimbulkan sengketa ataupun perselisihan karena berebut untuk menguasai harta waris tersebut. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Dalam menyelesaikan masalah warisan, ada dua wilayah wewenang yang perlu dibedakan yaitu wilayah fatwa dan wilayah qadha.Kata Kunci: Waris, Kewenangan Pengadilan Agama 
DISPENSASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT ISLAM DI KABUPATEN BANTAENG Aisyah, Nur
Jurisprudentie Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The fuqoha and lawyers agree that a person is held accountable for his actions and has the freedom of determining his life after his age (Baligh). With reference to applicable legislation, if the prospective bride is under 16 years of age and the prospective bridegroom under the age of 19 years, then the person is categorized as underage and incompetent to act in the law in the case of marriage . several factors that cause the proposed marriage dispensation, among others, due to Pregnant Factor before marriage, Economic Factors, and Factors Education. Judge consideration in granting judgment of marriage age is the judge not only raced on the Act, this is where the ijtihad judge is needed in determining something based on mursalah maslahat. Keywords: Wedding Dispensation Para fuqoha dan ahli undang- undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (Baligh). Dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku, jika pihak calon mempelai wanita di bawah umur 16 tahun dan calon mempelai laki-laki dibawah umur 19 tahun, maka yang bersangkutan dikategorikan masih di bawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termaksud dalam melakukan perkawinan. beberapa faktor yang menjadi penyebab diajukan dispensasi perkawinan antara lain karena Faktor Hamil sebelum melangsungkan perkawinan, Faktor Ekonomi, dan Faktor Pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dipensasi usia perkawinan yaitu hakim tidak hanya berpacu pada Undang – Undang, disinilah diperlukan ijtihad hakim dalam menetapkan sesuatu berdasarkan maslahat mursalah.Kata kunci : Dispensasi Pernikahan

Page 2 of 12 | Total Record : 119