cover
Filter by Year
Jurisprudentie
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
106
Articles
Pandangan Masyarakat Terhadap Anak di Bawah Umur yang Mengonsumsi Minuman Ballo di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam

kadir, munawir

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.026 KB)

Abstract

faktor yang melatar belakangi anak di bawah umur mengonsumsi minuman ballo di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa diantaranya yaitu karena rasa ingin tahu, karena pengaruh lingkungan pergaulannya, kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, karena kurangnya pendidikan agama, serta mudahnya minuman ballo tersebut diperoleh. Sedangkan dari pandangan masyarakat terkait kendala dalam mencegah konsumsi minuman ballo oleh anak di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa diantaranya yaitu karena kurangnya kontrol aparat keamanan, kurangnya kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian, kurangnya kontrol warga sekitar, masih banyak yang membuat dan menjual ballo, kurangnya kontrol pemerintah setempat. Sementara sanksi terhadap anak yang mengonsumsi ballo di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa menurut hukum Islam yaitu warga sekitar  kepada anak yang mengonsumsi ballo biasanya memberikan sanksi pengajaran seperti memarahi atau diberikan sanksi sosial oleh masyarakat, sedangkan penerapan sanksi dari pihak kepolisian yang diberikan kepada anak di bawah umur yang mengonsumsi minuman ballo adalah sanksi pembinaan atau mendidik dan memberikan pengajaran agar anak tersebut tidak melakukan perbuatan seperti itu kembali, serta aparat juga memberikan arahan kepada orang tua/ wali anak tersebut agar anak tersebut bisa lebih dibina, diperhatikan, diawasi dan dididik dengan baik agar tidak sampai mengulangi perbuatannya, namun sanksi yang seperti itu sebenarnya sesuai dengan ajaran hukum Islam dalam menerapkan sanksi kepada anak yaitu hanya memarahi untuk memberikan pengajaran kepada anak tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali, karena dalam hukum Islam ada yang namanya Ta’dibi yaitu hukuman yang bersifat mendidik terhadap anak yang melakukan pelanggaran seperti mengonsumsi minuman keras, Para ahli fikih menerima hukuman pemukulan dan pencelaan atau menegur sebagai bagian dari hukuman untuk mendidik.            Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Kontrol orang tua terhadap anaknya. Hal ini tujuannya agar orang tua dapat mengawasi keseharian atau perilaku anak. Selain itu juga orang tua juga mesti mengetahui tentang pergaulan anaknya baik itu di sekolah maupun di lingkungan bermain. 2) Pemerintah dituntut lebih efektif dalam menangani permasalahan minuman keras ini. Dengan rutin melakukan bimbingan dan penyuluhan terkait dengan minuman keras tersebut. Hal ini menyangkut tentang masa depan anak karena anak merupakan penerus masa depan Negara. 3) Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi para remaja yang anti sosial, jangan bersikap acuh tak acuh terhadap konsumsi minuman ballo yang dilakukan oleh anak dilingkungannya. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal dalam pergaulan anak.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PROVINSI GORONTALO

Rasdianah, Rasdianah, Nur, Fuad

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.231 KB)

Abstract

ABSTRAKUntuk mengefektifkan program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika maka Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo bersinergi dan menjalin koordinasi di antaranya dengan kepolisian, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, Lembaga Pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat. Pada pelaksanaan rehabilitasi medis, ada residen yang datang secara sukarela (voluntary) meminta layanan rehabilitasi kepada BNNP Gorontalo atau ke IPWL dan ada residen yang berasal dari hasil razia pihak berwajib (compulsary). Residen rehabilitasi wajib menjalani 3 tahapan perawatan yang diawali dengan rawat inap dengan waktu maksimal 3 bulan, dilanjutkan dengan rawat jalan dan asesmen lanjutan. Penanganannya pun dapat berbeda-beda tergantung tingkat adiksi, kondisi tubuh dan juga kesepakatan bersama keluarga residen. Adapun faktor penghambat pelaksanaan program rehabilitasi tidak lepas dari peran masyarakat khususnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang tidak berpartisipasi aktif dalam program rehabilitasi yang disebabkan karena beberapa faktor, di antaranya merasa mampu mengontrol/berhenti sendiri dengan cara melakukan pengobatan sendiri, adanya kekhawatiran berhadapan dengan hukum, pertimbangan nama baik keluarga dan lingkungan pekerjaan. Kata Kunci : Efektivitas, Rehabilitasi Medis, Pecandu, Penyalah Guna, Narkotika, Gorontalo

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KDRT

rahmah, andi

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.125 KB)

Abstract

Dalam sebuah proses persidangan yang hanya mempertimbangkan fakta hukum dan tindakan kriminal yang telah dilakukan, maka mediasi penal memiliki tujuan untuk kepentingan keluarga dan menjaga keluarga bersama terutama untuk kepentingan anak-anak, agama juga mengajarkan penyelesaian sengketa secara damai. Proses mediasi dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh pihak terkait dan mediator, yang terikat dengan etika dan kode etik untuk menjaga kerahasiaan. Proses ini dapat membuat pelaku menghindari hukuman, stigmatisasi, dan kehidupan penjara, yang cenderung membuat orang menjadi residivis. Mediasi penengah belum banyak digunakan untuk kasus-kasus KDRT karena tidak ada perlindungan hukum formal yang memberikan landasan kuat bagi penggunaan mediasi pemasyarakatan dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT. Oleh karena itu akan ada kebutuhan untuk mengevaluasi kembali dan mengorientasikan kembali undang-undang, yang akan mengarah pada perlunya reformasi hukum pidana terutama mengenai KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana KDRT dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana KDRT. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum). Untuk melaksanakan penelitian ini, pendekatan yang kami gunakan ialah pendekatan yuridis sosilogis yaitu melihat apa yang senyatanya terjadi, walaupun sudah diatur oleh undang-undang mengenai adanya mediasi penal dan diatur pula peranannya, namun seringkali hal itu berbeda dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa. Proses penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui pendekatan mediasi penal dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfataan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi,serta penghindaran dari proses peradilan pidana yang panjang.Kata kunci : Penal mediasi, alternatif, KDRT.         

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR : PENYEBAB DAN SOLUSINYA

Bukido, Rosdalina

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.426 KB)

Abstract

Undang-undang perkawinan mengatur tentang perkawinan di bawah umur. Pengaturan perkawinan tersebut termasuk salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Kota Manado dengan responden hakim PN Manado, 5 hakim PA Manado, kepala seksi perkawinan dan perceraian dinas kependudukan dan catatan sipil Manado, kepala KUA kecamatan Singkil, kepala KUA kecamatan Tikala, kepala KUA kecamatan Wenang, kepala KUA kecamatan Tuminting dan kepala KUA kecamatan Paal Dua. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artikel ini menggambarkan tentang penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan juga menemukan solusi dari perkawinan tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kota Manado adalah hamil. Hamil di luar nikah berdampak pada ketidakharmonisan kehidupan keluarga. Hamil disebabkan oleh pergaulan bebas muda-mudi yang tidak mengenal batas-batas aturan yang digariskan oleh ajaran agama. Bergaul dengan lawan jenis harus mendapat kontrol yang maksimal dari orang tua bahkan keluarga ataupun masyarakat. Untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pemerintah bersama tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan perlu melakukan sosialisasi UU Perkawinan kepada masyarakat. Disamping itu kerjasama dengan dinas kesehatan memberikan penyuluhan kesehatan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan di bawah umur.Kata kunci : perkawinan, anak, dewasa, di bawah umur. 

EFEKTIVITAS PEMBINAAN DAN FUNGSI PEMASYARAKATAN PECANDU NARKOBA DI KOTA PALOPO

Amri, Sri Rahayu

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.448 KB)

Abstract

Effectiveness can be interpreted as a process of achieving a goal that has been predetermined. A business or activity can be said to be effective if the business or activity has reached its goal. Coaching and correctional functions are held in the framework of the formation of correctional inmates in order to become fully human, aware of mistakes, improve themselves, and not repeat criminal acts so that they can be accepted again by the community, can actively play a role in development, and can live properly as good citizens and responsible. Drug addicts themselves are dependency users, who can not go through the day without taking drugs. This study aims to determine and analyze the effectiveness of coaching and correctional functions of drug addicts for correctional inmates, as well as factors that influence the effectiveness of coaching and correctional functions for drug addicts.This research is a description research with a juridical-empirical approach that examines the rules of positive law in order to get answers to existing problems by linking with facts or phenomena about drug addicts. The population in this study were all prisoners of drug addicts and functional officers at the Correctional Institution Class II in The Palopo City, while there were 50 people in the sample, where 25 drug addict inmates were assisted, and 20 correctional functional officers, and correctional hall officers 5 person.The output targets in this study are scientific publications in national journals with ISSN and unaccredited scientific journals. Other output targets other than those mentioned above are the creation of textbooks with ISSN Key word: Effectiveness, Guidance and Function of Corrections, Drug Addicts

ISU KESETARAAN GENDER DALAM OPTIK FEMINIST JURISPRUDENCE DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Setiawan, Heri, Ouddy, Steven, Pratiwi, Mutiara Girindra

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.846 KB)

Abstract

The feminists are of the view that history is written from the point of view of men and does not voice the role of women in making history and forming the structure of society. The history written by men has created a bias in the concept of human nature, gender potential & ability, and in community settings. Language, logic and legal structure are created by men and strengthen the value to men. Feminists challenge and dismantle the belief or myth that men and women are so different, that certain behaviors can be distinguished on the basis of gender differences. Gender according to feminists is created or socially shaped not biologically. Sex determines physical appearance, reproductive capacity, but does not determine psychological, moral or social characteristics. This difference in responsibility between genders then results in "doing gender", which is doing something in accordance with the personal gender attributes inherent in him, and to do so requires certain preconditions. But often these differences are accommodated so that conditions of gender inequality arise which then triggers a rejection movement that exists in the gender differences.

BEBERAPA ASPEK NEGARA DAN HUKUM DALAM SISTEM ADAT BUGIS

jumadi, jumadi

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.341 KB)

Abstract

Negara atau bocco lahir atas perjanajian antara Raja Pertama dengan rakyat, semata-mata untuk meneruskan cita-cita luhur rakyat. Cita-cita itu muncul dalam perasaan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan. Rakyat dalam perjanjian itu tidak dianggap sebagai objek pengaturan di dalamnya tertuang hak penguasa dan rakyat, kemudian diletakkan kewajiban-kewajaiban yang dipangkunya. Tujuan kebijakan raja sesuai dengan kehendak hukum dan hak-hak yang dibutuhkan oleh masyarakat.            Demikian pula ketatanegaraan ditampilkan  oleh kemampuan memerintah Mata Silompoe. Raja membentuk truktur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, dimana pada awalnya terdapat tujuh komunitas (kerajaan) kecil yang mendukungnya. Tujuan bersama diwujudkan dengan mempersatukan diri dalam pemerintahan.            Dilihat dari sudut sistem ketatanegaraan modern yang dibentuk dan dijalankan oleh hasil perjanjian To Manurung tidak banyak meleset dari nilai-nilai kekuasaan  modern dewasa ini. Kebutuhan rakyat melalui struktur pemerintahan negara yang dibentuk, berkembang sesuai dengan kebutuhan kerajaan, termasuk pranata hukum, ekonomi dan sosial juga mengalami beberapa perbaikan-perbaikan sesuai masanya.

IMPLEMENTASI ASAS DISPENSASI KAWIN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU PERSPEKTIF MASLAHAH

massadi, massadi

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.016 KB)

Abstract

AbstractThe results of the study revealed that the degree of election of marriage dispensation in the jurisdiction of the Religious High Court of Palu was motivated by several factors, namely the pregnancy occurrence, parents concerns, economic, matchmaking, and culture when  was about to get married and still under-age so it had to firstly apply for dispensation of marriage to the religious court in accordance with Act No. 1 of 1974, Article 7 Paragraph (1) and (2) Concerning Marriage jo Compilation of Islamic Law Article 15 Paragraphs (1) and (2). The application of marriage dispensation was submitted to the court, then will be on trial and judge’s consideration in granting marriage dispensation which was not bound by the single positive law yet it was a consideration of justice, legal sociology and benefits that emphasized the implementation of maslahah principle as well.Keywords: Marriage Dispensation, Judge, Maslahah. AbstrakHasil penelitian menunjukkan tingginya elektabilitas dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palu didorong beberapa faktor yakni terjadinya kehamilan, kekhawatiran orang tua, ekonomi, perjodohan dan budaya ketika akan melakukan pernikahan masih dibawah umur sehingga terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat (1) dan (2). Permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan, kemudian akan di sidangkan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin tidak terikat dengan hukum positif saja namun juga pertimbangan keadilan, sosiologi hukum dan kemanfaatan yang mengdepankan implementasi asas  maslahah.Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hakim, Maslahah    

PENGUPAHAN : TINJAUAN TERHADAP PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

kahpi, ashabul

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.162 KB)

Abstract

Abstract               Labor Problems in Indonesia are classic problems that continue to show themselves to follow the times. Therefore, until now the issue has remained in the range of the limited employment opportunities, high unemployment, low labor resources, low wages and makeshift social security, followed later by demonstrations and strikes. Wages in this case occupy a separate position and become the main agenda for almost every labor movement / demonstration. The irony is that the series of policies contained in the rules in the form of Laws, Government Regulations, Ministerial Regulations and others have not / have been unable to reduce workers resistance movements and criticism of stakeholders. The gap and imbalance of position between workers / employers and employers, as well as differences in perceptions of wages (UM) are at the core of the problems being faced and try to find solutions by the Government to this day.Keywords, Workers / Laborers, Wages, policies AbstrakPermasalahan  Ketenagakerjaan di Indonesia adalah permasalahan klasik yang terus menampakkan dirinya mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu hingga saat ini permaslahan tersebut masih tetap berkisar diseputar sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya sumber daya tenaga kerja, upah murah dan jaminan sosial yang seadanya, terikut kemudian adalah demonstrasi dan pemogokan. Upah dalam hal ini menempati posisi tersendiri dan menjadi agenda utama nyaris disetiap pergerakan/demonstrasi buruh. Ironinya, rentetan kebijakan yang tertuang dalam aturan baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan lainnya ternyata belum/tidak mampu mereduksi gerakan resistensi kaum pekerja/buruh dan kritikan pihak berkepentingan.  Kesenjangan dan ketidak seimbangan posisi antara pekerja/buruh dan pengusaha, serta perbedaan persepsi terhadap upah (UM) menjadi inti permasalahan yang tengah dihadapi dan coba dicari solusinya oleh Pemerintah hingga dewasa ini.Kata Kunci, Pekerja/buruh, Upah,  kebijakan

PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN

jayadi, ahkam

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (444.895 KB)

Abstract

Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power has affirmed that the judicial process is carried out based on principles, "justice" must be realized in every judges decision because it is the mandate of God Almighty. One sub-system that plays a role in the handling of a crime starting from the investigation until the decision is made by the judge in court is an advocate (Law No. 18 of 2003 and Law No. 16 of 2011). Only unfortunately, the use of advocate services by the community that is involved with a legal problem has not been maximized. The causes include: lack of public understanding of advocate institutions, weak legal awareness of the community and the need for not a small amount of money in using the services of an advocate. For this reason, the implications of this study are that follow-up is needed to socialize the role of advocates and legal assistance in the community. Keywords: Advocates, courts, justice AbstrakUndang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa proses peradilan di laksanakan berdasarkan prinsip, “keadilan” harus dapat diwujudkan di dalam setiap putusan hakim karena itu amanah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu sub sistem yang berperan di dalam penanganan sebuah tindak pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh hakim di pengadilan  adalah advokat (UU No. 18 tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2011). Hanya sayangnya, pemanfaatan jasa advokat oleh masyarakat yang tersangkut dengan sebuah masalah hukum belum maksimal. Penyebabnya antara lain: kurangnya pemahaman masyarakat tentang institusi advokat, kesadaran hukum masyarakat yang lemah dan dibutuhkannya biaya yang tidak sedikit dalam menggunakan jasa seorang advokat.  Untuk itu implikasi dari penelitian ini adalah, dibutuhkan tindak lanjut untuk mensosialisasikan peran advokat dan bantuan hukum  di tengah masyarakat.Kata Kunci : Advokat, pengadilan, keadilan