cover
Contact Name
Rahman Syamsuddin
Contact Email
jurnal.jurisprudentie@uin-alauddin.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
rais.asmar@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurisprudentie
ISSN : 23559640     EISSN : 25805738     DOI : -
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles 118 Documents
EKSISTENSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN HAK ATAS TANAH (TINJAUAN FILOSOFIS) Nurjannah, St.
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.858 KB) | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5439

Abstract

AbstractResponsibility rights is charged against by guarantee rights is land right as referred to in Law of No.5 Year 1960 about Regulation Of Base Specifics of Agraria. Existence of guarantee institute (responsibility rights) very supporting in era development of economics. Especially from entrepreneur requiring credit for the development of effort him. Growth of commerce and economics followed by growth of requirement of credit and giving of credit facility will need guarantee for the shake of security [gift/ giving] of credit  Keyword : Rights Responsibility, Institute Guarantee Land right AbstrakHak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keberadaan lembaga jaminan (hak tanggungan) sangat menunjang dalam era pembangunan ekonomi, terutama dari pengusaha yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya.  Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah
HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA Tahali, Ahmad
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (474.902 KB) | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398

Abstract

Abstract               The law that developed in the midst of society that today we are familiar with the term customary law is the values that have long been recognized as the norm. These values or norms have long been growing in the midst of the people of Indonesia, a nation whose people have a diversity of tribes, races, religions and customs that spread in the archipelago. The spread of such diversity grows the values or norms that are recognized in each region that has customary law. Admission of customary law has become an automatic way of settlement is customary. Customary law as a cultural aspect of society that has value, social norm. Among the benefits of studying customary law is to understand the culture of Indonesian law, with which we will better know which customary law is no longer in accordance with the times and customary laws which can approach uniformity which is applicable as a national law.Key Word : Law, Customs, Application AbstrakHukum yang berkembang ditengah masyraakat yang hari ini kita kenal dengan istilah hukum adat merupakan nilai-nilai yang sejak lama diakui sebagai norma. Nilai–nilai ataupun norma-norma tersebut sudah lama tumbuh ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, bangsa yang masyarakatnya memiliki keanekaragaman suku, ras, agama dan adat yang menyebar di wilayah nusantara. Tersebarnya keanekaragaman tersebut tumbuh nilai-nilai ataupun norma-norma yang diakui di masing-masing wilayah yang mempunyai hukum adat. Diakuinya hukum adat tersebut sudah menjadi suatu hal yang otomatis cara penyelesaiannyapun secara adat. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan masyarakat yang memiliki nilai, norma sosial. Diantara manfaat mempelajari hukum adat adalah untuk memahami budaya hukum Indonesia, dengan ini kita akan lebih mengetahui hukum adat yang mana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang berlaku sebagai hukum nasional.Kata Kunci : Hukum, Adat, Penerapan
PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Risal, Muhammad Chaerul
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.317 KB) | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401

Abstract

AbstractVerification burden in case of ordinary doing an injustice represent public procecutor duty. However, verification burden in natural corruption doing an injustice of change of new paradigm by applying inversion of verification burden. Through inversed verification of defendant should be able to prove that owned estae is it obtained by valid, but if defendant cannot prove that owned estae is it obtained by valid hence he earn to be considered to be perpetrator of corruption doing an injustice.Keyword : Urgency, Inversed Burden Verification, Doing An Injustice Corruption AbstrakBeban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah  maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci : Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi
ASPEK YURIDIS ATAS PENDIRIAN BANGUNAN DI RUANG BAWAH TANAH erlina, erlina
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.452 KB) | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5402

Abstract

AbstractGrowth of fast such technology and also the happening of change of politics, economic, social-budaya in the middle of society especially related to make-up of requirement demand of land;ground, have peeped out a[n new paradigm utilize to exploit land;ground which under surface of underground room or earth, what so far not yet owned arrangement of legislation peculiarly  Keyword : Agraria, Building, Room Underground AbstrakPerkembangan teknologi yang demikian pesat serta terjadinya perubahan politik, ekonomi, social-budaya di tengah masyarakat terutama yang berhubungan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan akan tanah, telah memunculkan suatu paradigma baru guna memanfaatkan tanah yang berada di bawah permukaan bumi atau ruang bawah tanah, yang sejauh ini belum memiliki pengaturan perundang-undangan secara khususKata Kunci : Agraria, Bangunan, Ruang Bawah Tanah
PEMAHAMAN HADIS TENTANG SALAT TASBIH (STUDI KASUS DI JAMAAH PENGAJIAN DI MESJID AL-QAUSAR KECAMATAN TALLO KELURAHAN WALA-WALAYA, MAKASSAR) Sabir, Muhammad
Jurisprudentie Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hadis tentang salat tasbih hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa salat tasbih hukumnya sunnah tapi ada pula yang menganggap hadisnya daif, bahkan ada yang menggolongkannya ke dalam hadis mawdhu’ (palsu). Akan tetapi dalam kenyataannya, salat tasbih tersebut dikerjakan oleh banyak kaum muslim, bahkan di beberapa daerah dikerjakan secara berjamaah di masjid. penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pemahaman salat tasbih di Pengajian di Mesjid Al-Qausar Kecamatan Tallo Kelurahan Wala-Walaya, Makassar. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang salat tasbih masih kurang dan cenderung berbeda-beda antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya.
Pelindungan dst Syahfriani, Andi
Jurisprudentie Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

abstrak disini...
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSAINGAN USAHA INDUSTRI JASA PENERBANGAN Safriani, Andi
Jurisprudentie Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.062 KB)

Abstract

Legal Protection of the consumer has been guaranteed by the law that is law number 8 year 1999 on consumer protection. Of course , this gives enormous implication, not only for consumers but also for businesses. Competition in the aviation industry in principle a positive impact on consumers where consumers can obtain their rights. For example with the ease of access to the schedule or route flight, competitive price of aviation service providers and others. Its just that consumers still need to be wise and vigilant so that rights are not neglected or harmed by their competition flight service industry.Keywords : Consumer protection, Business competition, Flight servicePerlindungan hukum terhadap konsumen telah di jamin oleh undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tentunya hal ini memberikan implikasi yang besar bukan hanya bagi konsumen tapi juga bagi pelaku usaha, termasuk dalam industri jasa penerbangan di Indonesia. Persaingan usaha dalam industri penerbangan pada prinsipnya memberikan dampak positif bagi konsumen dimana konsumen bisa memperoleh hak-haknya misalnya dengan memperoleh kemudahan akses akan jadwal atau rute penerbangan, harga tiket yang bersaing dari penyedia jasa penerbangan dll. Hanya saja konsumen tetap harus senantiasa bijak dan waspada agar hak-haknya sebagai konsumen dijamin dan tidak diabaikan atau dirugikan dengan adanya persaingan usaha dalam industri jasa penerbangan tersebut.Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Persaingan Usaha, Jasa Penerbangan
PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERSEROAN TERBATAS erlina, erlina
Jurisprudentie Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.466 KB) | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3662

Abstract

In the management of the company is not uncommon there are transactions that contain conflict of interest (conflict of interest) and almost can not be felt if there are parties who harmed. The principle of good corporate governance serves to control the behavior of corporate managers not to act only benefit the company but also shareholders or equate the interests of shareholders with corporate managers and provide benefits to the environment in which the company conducts business activities.    Keyword: conflict of interest, good corporate governanceDalam pengelolaan perusahaan tidak jarang terdapat transaksi-transaksi yang mengandung konflik kepentingan (conflict of interest) dan nyaris tidak dapat dirasakan kalau ada pihak yang dirugikan. Prinsip good corporate governance berfungsi untuk mengendalikan perilaku pengelola perusahaan agar tidak bertindak hanya menguntungkan perusahaan tetapi juga pemegang saham atau menyamakan kepentingan antara pemegang saham dengan pengelola perusahaan dan memberikan manfaat terhadap lingkungan dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha.Kata Kunci: konflik kepentingan,  good corporate governance
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS KOMISI YUDISIAL INDONESIA PENGHUBUNG DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH Alam, Aztri Fithrayani
Jurisprudentie Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.661 KB) | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.5813

Abstract

AbstractIn executing duty and its function, entire/all Commission of Yudisial Link in area bound with Code of Etik pursuant to regulation of Secretary General Commission of Yudisial RI number 4 Year 2013 about Guidance Of Behavior Of Acceptance Of Report Society, Verification, Annotate, Monitoring, Conference, Inspection, and Investigation. Commission of Yudisial Link run duty and its function of them always prioritize importance - importance which in entrusting by Commission of Yudisial center compared to its own importanceKey Word : Commission of Yudisial Link AbstrakDalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh Komisi Yudisial Penghubung di daerah diikat dengan Kode Etik berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi. Komisi Yudisial Penghubung menjalankan tugas dan fungsinya mereka selalu mendahulukan kepentingan – kepentingan yang di amanahkan oleh Komisi Yudisial pusat dibandingkan dengan kepentingannya sendiriKata Kunci : Komisi Yudisial Penghubung 
TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH Kahfi, Ashabul
Jurisprudentie Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (366.195 KB) | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661

Abstract

The garbage problem is endless. The problems faced not only in Indonesia but around the world. Continuous waste production increases with population growth, changes in consumption patterns, and peoples lifestyles. The identified issues include increasing the amount of waste generation, the type, and the diversity of garbage characteristics. The next problem is related to the paradigm of society to (management) waste, until the existence of rules related to waste management. In developed countries efforts have been made to resolve the issue. The birth of 3R concept adopted by Indonesia into 3M Principle.Keywords: Garbage, Garbage Problems, Waste Management Masalah sampah memang tidak ada habisnya. Permasalahan yang tengah dihadapi tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Produksi sampah yang terus menerus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Permasalahan selanjutnya adalah terkait paradigma masyarakat terhadap (pengelolaan) sampah, hingga keberadaan aturan terkait pengelolaan sampah. Di  Negara-negara maju telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Lahirnya konsep 3R yang diadopsi oleh Indonesia menjadi Prinsip 3M.Kata Kunci : Sampah, Permasalahan Sampah, Pengelolaan Sampah

Page 1 of 12 | Total Record : 118