cover
Filter by Year
Jurisprudentie
JURISPRUDENTIE : JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
89
Articles
EKSISTENSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAI LEMBAGA JAMINAN HAK ATAS TANAH (TINJAUAN FILOSOFIS)

Nurjannah, St.

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.893 KB)

Abstract

AbstractResponsibility rights is charged against by guarantee rights is land right as referred to in Law of No.5 Year 1960 about Regulation Of Base Specifics of Agraria. Existence of guarantee institute (responsibility rights) very supporting in era development of economics. Especially from entrepreneur requiring credit for the development of effort him. Growth of commerce and economics followed by growth of requirement of credit and giving of credit facility will need guarantee for the shake of security [gift/ giving] of credit  Keyword : Rights Responsibility, Institute Guarantee Land right AbstrakHak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Keberadaan lembaga jaminan (hak tanggungan) sangat menunjang dalam era pembangunan ekonomi, terutama dari pengusaha yang membutuhkan kredit untuk pengembangan usahanya.  Perkembangan ekonomi dan perdagangan yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian fasilitas kredit memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit.Kata Kunci : Hak Tanggungan, Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah

HUKUM ADAT DI NUSANTARA INDONESIA

Tahali, Ahmad

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (458.213 KB)

Abstract

Abstract               The law that developed in the midst of society that today we are familiar with the term customary law is the values that have long been recognized as the norm. These values or norms have long been growing in the midst of the people of Indonesia, a nation whose people have a diversity of tribes, races, religions and customs that spread in the archipelago. The spread of such diversity grows the values or norms that are recognized in each region that has customary law. Admission of customary law has become an automatic way of settlement is customary. Customary law as a cultural aspect of society that has value, social norm. Among the benefits of studying customary law is to understand the culture of Indonesian law, with which we will better know which customary law is no longer in accordance with the times and customary laws which can approach uniformity which is applicable as a national law.Key Word : Law, Customs, Application AbstrakHukum yang berkembang ditengah masyraakat yang hari ini kita kenal dengan istilah hukum adat merupakan nilai-nilai yang sejak lama diakui sebagai norma. Nilai–nilai ataupun norma-norma tersebut sudah lama tumbuh ditengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, bangsa yang masyarakatnya memiliki keanekaragaman suku, ras, agama dan adat yang menyebar di wilayah nusantara. Tersebarnya keanekaragaman tersebut tumbuh nilai-nilai ataupun norma-norma yang diakui di masing-masing wilayah yang mempunyai hukum adat. Diakuinya hukum adat tersebut sudah menjadi suatu hal yang otomatis cara penyelesaiannyapun secara adat. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan masyarakat yang memiliki nilai, norma sosial. Diantara manfaat mempelajari hukum adat adalah untuk memahami budaya hukum Indonesia, dengan ini kita akan lebih mengetahui hukum adat yang mana yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang berlaku sebagai hukum nasional.Kata Kunci : Hukum, Adat, Penerapan

PENERAPAN BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Risal, Muhammad Chaerul

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.79 KB)

Abstract

AbstractVerification burden in case of ordinary doing an injustice represent public procecutor duty. However, verification burden in natural corruption doing an injustice of change of new paradigm by applying inversion of verification burden. Through inversed verification of defendant should be able to prove that owned estae is it obtained by valid, but if defendant cannot prove that owned estae is it obtained by valid hence he earn to be considered to be perpetrator of corruption doing an injustice.Keyword : Urgency, Inversed Burden Verification, Doing An Injustice Corruption AbstrakBeban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah  maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi.Kata Kunci : Urgensi, Beban Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi

ASPEK YURIDIS ATAS PENDIRIAN BANGUNAN DI RUANG BAWAH TANAH

erlina, erlina

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.209 KB)

Abstract

AbstractGrowth of fast such technology and also the happening of change of politics, economic, social-budaya in the middle of society especially related to make-up of requirement demand of land;ground, have peeped out a[n new paradigm utilize to exploit land;ground which under surface of underground room or earth, what so far not yet owned arrangement of legislation peculiarly  Keyword : Agraria, Building, Room Underground AbstrakPerkembangan teknologi yang demikian pesat serta terjadinya perubahan politik, ekonomi, social-budaya di tengah masyarakat terutama yang berhubungan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan akan tanah, telah memunculkan suatu paradigma baru guna memanfaatkan tanah yang berada di bawah permukaan bumi atau ruang bawah tanah, yang sejauh ini belum memiliki pengaturan perundang-undangan secara khususKata Kunci : Agraria, Bangunan, Ruang Bawah Tanah

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS KOMISI YUDISIAL INDONESIA PENGHUBUNG DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN BERSIH

Alam, Aztri Fithrayani

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.306 KB)

Abstract

AbstractIn executing duty and its function, entire/all Commission of Yudisial Link in area bound with Code of Etik pursuant to regulation of Secretary General Commission of Yudisial RI number 4 Year 2013 about Guidance Of Behavior Of Acceptance Of Report Society, Verification, Annotate, Monitoring, Conference, Inspection, and Investigation. Commission of Yudisial Link run duty and its function of them always prioritize importance - importance which in entrusting by Commission of Yudisial center compared to its own importanceKey Word : Commission of Yudisial Link AbstrakDalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh Komisi Yudisial Penghubung di daerah diikat dengan Kode Etik berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Perilaku Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi, Anotasi, Pemantauan, Persidangan, Pemeriksaan, dan Investigasi. Komisi Yudisial Penghubung menjalankan tugas dan fungsinya mereka selalu mendahulukan kepentingan – kepentingan yang di amanahkan oleh Komisi Yudisial pusat dibandingkan dengan kepentingannya sendiriKata Kunci : Komisi Yudisial Penghubung 

ANALISIS KRITIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN No. 253/Pdt.G/2012/PN. MKS TENTANG KEWARISAN

Marilang, Marilang, Hasbi, Hasbi

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.823 KB)

Abstract

AbstractCase position in Decision Justice of Number 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar is that Tjiang Junk of Tjeng which later;then  b] him become Tony Chandra ( Non-Islam) at its life spans twice marry. First marriage of him with Mrs. Yuliana Baco Pande ( Kristen) bearing children counted 6 people ( Christian all), that is: Rico Chandra, Image of Chandra, Hadianto Chandra, Meinland Chandra, Rhirin Cahndra, and Christian Chandra. Still tied to marry validity with Mrs. Yuliana Baco Pande, Tony Chandra remarry with Mrs. Zuliyati ( Islam) by Tony Chandra hide to Mrs. Zuliyati that there is barrier ( first wife) to xself to remarry ( berpoligami) and bear a child ( so called Islam) of  Hendrawan Chandra. And so do Mrs. Zuliyati, before marrying with Tony Chandra, he/she have married with other man ( Agus Kaswandi) and bear a so called child of Yudhi Kaswandi (Islam). After Tony Chandra pass away, Tony leave 7 heir of first marriage that is first wife and its childs; 2 heir of both marriage that is both wife and a its child. Beside that, Tony Chandra also leave a number of good and chattel as heritage which have been divided pursuant to Justice decision, but its division according to applicable law there are by mistake, good in the balance and also its its his, so that open opportunity to be critical and analysed from the aspect of look into normatif yuridis with approach of legislation.Keywords: Critical Analysis, Decision Justice, Division of Heritage  AbstrakPosisi kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN. Makassar adalah bahwa Tjiang Jong Tjeng yang kemudian diganti namanya menjadi Tony Chandra (Non-Islam) pada masa hidupnya dua kali kawin. Perkawinan pertamanya dengan Ny. Yuliana Baco Pande (Kristen) yang melahirkan anak sebanyak 6 orang (Kristen semua), yaitu: Rico Chandra, Citra Chandra, Hadianto Chandra, Meinland Chandra, Rhirin Cahndra, dan Christian Chandra. Masih terikat kawin sah dengan Ny. Yuliana Baco Pande, Tony Chandra kawin lagi dengan Ny. Zuliyati (Islam) dengan cara Tony Chandra menyembunyikan kepada Ny. Zuliyati bahwa ada halangan (istri pertama) bagi dirinya untuk kawin lagi (berpoligami) dan melahirkan seorang anak (Islam) bernama Hendrawan Chandra. Demikian juga Ny. Zuliyati, sebelum kawin dengan Tony Chandra, dia pernah kawin dengan pria lain (Agus Kaswandi) dan melahirkan seorang anak bernama Yudhi Kaswandi (Islam). Setelah Tony Chandra meninggal dunia, Tony meninggalkan 7 ahli waris dari perkawinan pertama yaitu istri pertama dan anak-anaknya; 2 ahli waris dari perkawinan kedua yaitu istri kedua dan seorang anaknya. Disamping itu, Tony Chandra juga meninggalkan sejumlah harta benda sebagai harta warisan yang telah dibagi berdasarkan putusan Pengadilan tersebut, namun pembagiannya menurut hukum yang berlaku terdapat kekeliruan, baik dalam pertimbangannya maupun diktumnya, sehingga membuka peluang untuk dikritisi dan dianalisis dari sudut pandang yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.Kata Kunci : Analisis Kritis, Putusan Pengadilan, Pembagian Warisan

BEBERAPA CATATAN TENTANG ASAS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Jayadi, Ahkam

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.447 KB)

Abstract

AbstractJurisdiction in Indonesia executed pursuant to principle, " For The Shake of Justice Pursuant to Believing in One God". How to comprehend and realize in reality of the principle do not be found its clarification. Various other law and regulation which represent regulation of execution of judicial power law arranging about jurisdiction institutes. Executor of judgement paintbrush do not also arrange furthermore about this jurisdiction principle. the Regulation cause judges do not have the understanding of  same about ground or principle. As a result applying of the principle only comprehended in general that handled case it have to earn to be justified do not only to State, society however also which do not less important is to God Which Single The most as target of top everything. Therefore, require to be made a change to law and regulation about judgement paintbrush.     Key Word : Jurisdiction, God Who Are Single The most, Justice AbstrakPeradilan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bagaimana memahami dan mewujudkan di dalam realitas dari prinsip tersebut tidak ditemukan penjelasannya. Berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang lembaga-lembaga peradilan. Pelaksana kekuasan kehakiman tidak juga mengatur lebih lanjut tentang prinsip peradilan ini. Ketidakjelasan peraturan tersebut menyebabkan hakim-hakim tidak memiliki pemahaman yang sama tentang prinsip atau asas tersebut. Akibatnya penerapan prinsip tersebut hanya dipahami secara umum bahwa perkara yang ditanganinya harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada Negara, masyarakat akan tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai tujuan puncak segala sesuatu. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tentang kekuasan kehakiman.Kata Kunci : Peradilan, Tuhan Yang Maha Esa, Keadilan  

KEDUDUKAN KPK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI THE NEW SEPARATION OF POWER (KRITIK ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 36/PUU-XV/2017 dan No. 40/PUU-XV/2017)

Aris, Ismail

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.302 KB)

Abstract

AbstractThe position of corruption eradication commision perspectives of new theory of Separation of powers, in fact in the constitutional system shows the Corruption Eradication Commission as an independent organ and can no longer be seated as an executive body, and is no longer relevant to classify a state institution on 3 (three) branches of power an sich, trias politica. In the above verses can re-run the power and authority of the previous institution on the executive family and diverted into quasi-judicial and quasi-legislative powers. Thus, it is no longer true that the argument that placed the Anti-Corruption Commission as an executive based on executive logic by looking at its judicial duties and functions. Keyword: Corruption Eradication Commision, constitutional system, the new separation of power AbstrakKedudukan KPK Perspektif Teori The New Separation of Powers, pada faktanya dalam sistem ketatanegaraan, menunjukkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai independen organ dan tidak lagi dapat didudukkan sebagai lembaga eksekutif, serta tidak relevan lagi menggolongkan suatu lembaga negara pada 3 (tiga) cabang kekuasaan an sich, sebagaimana teori trias politica. Pada fakatnya diatas bahwa kelahiran komisi independen dapat menjalankan kekuasaan dan kewenangan lembaga sebelumnya pada rumpun eksekutif dan dialihkan menjadi lembaga independen. Bahkan tugas dan kewenangan komisi independen dapat saja bersifat quasi yudikatif dan quasi legislative. Jadi, tidak tepat lagi argumentasi yang mendudukkan Komisi Anti Korupsi sebagai eksekutif berdasarkan logika eksekutif dengan melihat sisi tugas dan fungsi yudisialnya.Kata Kunci:  KPK, Sistem Ketatanegaraan, dan the new separation of power 

PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS

Amiruddin, Muh.

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.716 KB)

Abstract

AbstractHeight mount accident of traffic ( lakalantas) alone if from lack of awareness of society in this case driver of motor vehicle with various coherent factor at  xself for example in the case of fitness of bodily, readiness of bouncing at the (time) of tired driver, influence of liquor, and forbidden. Condition of driver open big opportunity the happening of hard accident beside endanger safety of consumer of other roadway of Moo, sleepy, less skillful, fatigue, do not keep distance, accelerate untimely [is] example [of] mistake of driver in general. Keyword : Accident, Traffic, Liquor AbstrakTingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya Lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.Kata Kunci : Kecelakaan, Lalu Lintas, Minuman Keras 

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA

Kahfi, Ashabul

Jurisprudentie Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.338 KB)

Abstract

AbstractMajority resident of Indonesia is moslem, with this fact can be expressed that biggest consumer of Indonesia is Islam people. Related to fact, hence have goods ought to which consumed ( food, cosmetic, oil lamp goods and also obat-obatan and of gunaan other), is obliged to fulfill specified by standards is Islamic Religion, covering thayyiban halalan, mubaaraqan. For that Government of Indonesia as assumed  side. Most responsibility have released  and specify various related law product of the mentioned, despitefully is also founded various institutes for example MUI with LP POM-NYA, Body of POM, YLKI, Body Organizer of Lawful Product, and also other institute. Still lawful related/relevant policy and illegality a[n product also [go/come] home [at] policy and carefulness of Islam people as consumer.Key Word : Lawful Product, Moslem Consumer, Law Guarantee AbstrakMayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, dengan fakta ini dapat dinyatakan bahwa konsumen terbesar Indonesia adalah umat Islam. Terkait dengan fakta tersebut, maka sudah seharusnya barang-barang yang dikonsumsi (makanan, kosmetik, obat-obatan maupun barang sedian dan gunaan lainnya), wajib memenuhi standar-standar yang ditetapkan Agama Islam, meliputi halalan thayyiban, mubaaraqan. Untuk itu Pemerintah Indonesia sebagai pihak yang dianggap paling bertanggungjawab telah mengeluarkan dan menetapkan berbagai produk hukum terkait hal tersebut, disamping itu pula didirikan berbagai lembaga-lembaga semisal  MUI dengan LP POM-nya, Badan POM, YLKI, Badan Penyelenggara Produk Halal, maupun lembaga lainnya. Meski demikian kebijakan terkait kehalalan dan keharaman suatu produk juga berpulang pada kebijakan dan kehati-hatian umat Islam sebagai konsumen.Kata Kunci : produk halal, konsumen muslim, jaminan hukum