cover
Filter by Year
Badamai Law Journal
ISSN : -     EISSN : -
Articles
67
Articles
PENYADAPAN OLEH PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Hidayat, Muhammad Arif

Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan mekanisme penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadikan sebagai alat bukti dan kebijakan formulasi penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa yang akan datang. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.        Hasil penelitian ini menjelaskan Pertama, kewenangan penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi didasarkan pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Kedudukan hasil penyadapan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian apabila dilakukan oleh penegak hukum atau atas permintaan penegak hukum sepanjang undang-undang memberikan kewenangan. Kedua, Bertolak dari fungsi kebijakan formulasi hukum pidana dalam ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (ius constituendum) yaitu terutama peraturan dalam bentuk undang-undang mengenai prosedur/mekanisme penyadapan oleh penegak hukum baik dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK. Selain itu perlu ada pembaharuan yang mengatur kedudukan hasil penyadapan bukan lagi sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk, namun menjadi alat bukti yang berdiri sendiri sehingga semakin banyak jenis alat bukti akan semakin memberikan kepastian hukum dan keadilan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU

Feriyani, Nora

Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan Nomor 81/DKPP-PKE-IV/2015 bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilu.Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan pendekatan kasus.        Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mempunyai kewenangan dalam penanganan pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu, Putusan DKPP nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan nomor : 81/DKPP-PKE-IV/2015 tidak memberi perlindungan hukum bagi para pihak dalam hal ini Pasangan Calon, Pemilih dan Partai Pengusung, oleh karena itu seharusnya DKPP hanya memutus hal yang menyangkut Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu saja. Kedua, untuk menjamin adanya Kepastian, Keadialan dan Kemanfaatan Hukum maka keputusan DKPP yang dapat menimbulkan dampak yang sangat besar sebagaimana putusan DKPP nomor : 56/DKPP-PKE-IV/2015 dan nomor : 81/DKPP-PKE-IV/2015, perlu regulasi yang mengatur untuk dapat diajukan atau diuji di PTUN

KEABSAHAN DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TRANSSEKSUAL

Sutrisno, Joko

Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan Penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis keabsahan perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan ganti kelamin (transseksual) dan meng-analisis akibat hukum perkawinan yang dilakukan seseorang yang telah melakukan ganti kelamin (transseksual). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait  keabsahan dan akibat hukum perkawinan transseksual, dan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus.        Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, perkawinan transseksual tanpa legalitas/penetapan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan adalah tidak sah, karena pergantian kelamin belum disahkan dan belum diubah dokumen kependudukanya. Sedangkan perkawinan transseksual yang telah ditetapkan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sah, karena  pergantian kelamin telah disahkan dan telah diubah dokumen kependudukanya. Khusus transseksual yang beragama Islam, haram hukumnya mengganti kelamin tanpa alasan medis, dan perkawinan transseksual juga tidak sah dan haram hukumnya, karena dianggap nikah sesama jenis. Kedua, akibat hukum perkawinan transseksual tanpa legalitas/penge-sahan pergantian kelamin dari Pengadilan Negeri yaitu berakibat terhadap : a) tidak dicatatnya perkawinannya (dianggap kawin dibawah tangan), dan b) status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan  Pengadilan Negeri berdasarkan status sebelum pergantian kelamin. Sedangkan akibat hukum perkawinan transseksual yang telah mendapat legalitas pergantian kelamin oleh pengadilan negeri yaitu berakibat status kelamin saat pembagian kewarisan dalam penetapan  Pengadilan Negeri berdasarkan status setelah pergantian kelamin. Khusus yang beragama Islam, penggantian kelamin yang belum ditetapkan atau telah ditetapkan Pengadilan Negeri, didasarkan kepada status/kelamin  sebelum  dilakukannya operasi kelamin. Kemudian akibat hukum perkawinan transseksual tanpa maupun telah adanya legalitas pergantian kelamin, yaitu sama-sama tidak mendapat keturunan yang merupakan salah satu tujuan perkawinan.

RELEVANSI PERLINDUNGAN KORBAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN OLEH OKNUM POLRI DENGAN PENJATUHAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK PROPESI POLRI

Nawang Sari, Safitri Wikan, Aryadi, Eroy

Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Adanya korban yang perlu dilindungi hak-haknya dalam perkara yang  melibatkan oknum Anggota Polri Polres Banjarbaru berinisial AIPTU M, yang melakukan suatu tindak pidana penipuan dan penggelapan sesuai pasal 372 dan 378 KUHP. Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) Sebagai pedoman dan keseragaman administrasi Penyidik Propam Polri dalam menjalankan tugasnya melakukan penyidikan perkara pelanggaran disiplin, pidana dan kode etik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur; (2) Memberikan kejelasan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 yang bersinergi dengan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014 sehingga para penyidik Propam mampu bertindak secara professional, Modern dan Terpercaya.        Hasil penelitian ini adalah : (1) korban An. NOERANA diarahkan agar melaporkan pengaduannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Banjarbaru terhadap perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oknum berinisial Aiptu M terhadap dirinya dikarenakan ditemukan unsur pidana dalam pelanggaran yang dilakukannya, namun yang bersangkutan tidak mau melaporkan kasus pidananya dan hanya berharap disidangkan disiplin saja untuk dapat diselesaikan secara damai yang menguntungkan kedua belah pihak (win-win solution); (2) Oknum Polri berinisial AIPTU M dihadapkan pada sidang disiplin dan dijatuhi hukuman mutasi yang bersifat demosi.  terkait adanya korban lain yang melaporkan permasalahan yang sama melalui jalur perkara pidana, sampai dengan sekarang Sat Reskrim Polres Banjarbaru masih melakukan penyidikan.

PUTUSAN PEMIDANAAN SEBAGAI PENGGANTI DENDA YANG TIDAK DIBAYAR OLEH KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Setiawan, Eko

Badamai Law Journal Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dipidana penjara atau kurungan tetapi hanya dapat dipidana denda. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengatur pidana pengganti denda apabila korporasi tidak membayar denda, sedangkan pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar dalam pasal 30 KUHP tidak dapat dijatuhkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan untuk mengetahui jenis pidana yang ideal untuk dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus atau “case approach” yang hasilnya disajikan secara deskriptif analisis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga jenis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pertama : pidana denda saja tanpa memberikan alternatif jenis pidana lain, kedua : pidana kurungan kepada orang yang mewakili korporasi di pengadilan dan ketiga : pidana perampasan aset korporasi. Dalam pidana perampasan aset korporasi terdapat putusan yang tidak menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya dan terdapat pula putusan yang menentukan batas waktu dan tata cara pelaksanaannya.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KETERGANTUNGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Utama, Singgih Aditya

Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan penelitian hukum ini adalah Mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika. Dan mengkaji dan menganalisa penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika, serta menjelaskan solusi kedepan yang dapat diterpakan terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama bentuk perlindungan hukum terhadap korban ketergantungan penyalahgunaan narkotika melalui bentuk perlindungan yang bersifat pre emtif, preventif, dan represif. Dimana bentuk pre-emtif adalah himbauan dan pendekatan terhadap segenap lapisan masyarakat untuk memahami tentang kebijakan pemerintah dalam memerangi narkoba agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui secara pasti bahaya laten dari narkotika tersebut. Bentuk preventif adalah dengan memasukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan didalam Undang-Undang Narkotika kedalam norma hukum yang berlaku yang lebih kepada pencegahan perbuatan pidana narkotika. Sedangkan bentuk represif berfungsi untuk menanggulangi kejahatan berdasarkan asas kesalahan yang diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua penerapan Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap korban ketergantungan penaylahgunaan narkotika yaitu dengan berdasarkan unsur-unsur yang telah ditentukan pada Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana penerapannya telah dilaksanakan oleh kepolisian dalam menentukan seseorang bersalah atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.

KESUSILAAN DAN KETERTIBAN UMUM SEBAGAI DASAR PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Murtadlo, Ali

Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk menganalisis berkenaan dengan pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dan untuk mengetahui dan menganalisis berkenaan dengan konsep kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana ketentuan Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Penelitian hukum normatif,  yaitu  penelitian terhadap pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum karena adanya kekaburan hukum yang terdapat dalam Pasal 62 Ayat (2)  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengenai konsep dari kesusilaan dan ketertiban umum oleh Ketua Pengadilan Negeri. Menurut hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan putusan arbitrase nasional tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum disebabkan berbagai negara yang mengakomodir penyelesaian sengketa melalui arbitrase mencantumkan/melarang putusan arbitrase bertentangan dengan ketertiban umum untuk melindungi kepentingan negara, sedangkan untuk kesusilaan hanya menyadur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat ke-4 yang merujuk ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata, sedangkan untuk kesusilaan hanya menyadur dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan syarat ke-4 yang merujuk ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata dan Konsep Kesusilaan yang dimaksud dalam Pasal 62 Ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa mengacu pada Pasal 1337 KUHPerdata yaitu suatu sebab adalah terlarang.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBNKAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Kristipabawni, Trinovita

Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini ingin menganalisis penyelesaian sengketa perbankan yang dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian doctrinal reaserch dan reform-oriented research.            Konsep mengenai penyelesaian sengketa perbankan di Indonesia masih tetap menggunakan civil law, dengan mengutamakan penyelesaian kekeluargaan yang menjunjung tinggi kepercayaan dari kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara mediasi. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak menjadi hal yang perlu di perhatikan dalam konsep sistem ini, yaitu dengan menegaskan kewajiban-kewajiban bank atau pelaku jasa keuangan dalam rangka tercapainya bank yang sehat dan aman. Perlindungan Represif bisa dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu dengan intern bank (Internal Dispute Resolution), melalui lembaga independen OJK, dan tahap terkhir melalui lembaga khusus yang menangani sengketa perbankan.            Lembaga alternatif penyelesaian sengketa harus memberikan penyelesaian sengketa yang bersifat efektif dalam memberikan perlindungan dan memiliki kekuatan hukum yuridis yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Indonesia mempunyai lembaga khusus yang menangani tentang sengketa perbankan yaitu LAPSPI (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia). LAPSPI mempunyai 3 (tiga) layanan dalam penyelesaian sengketa yaitu mediasi, ajudikasi, dan arbitrase, di dalam mediasi LAPSPI mempunyai 2 (dua) konsep layanan yaitu layanan Pra bono dan layanan Commercial. Layanan-layanan tersebut dibedakan berdasarkan besarnya jumlah tuntutan yaitu: layanan Pra bono, layanan yang dilakukan tanpa dipungut biaya, diperuntukkan untuk nasabah kecil sedangkan, layanan Commercial atau layanan berbayar, diperuntukkan untuk kasus nasabah dengan jumlah besar

KEWENANGAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH PADA TAHAPAN EVALUASI DAN KLARIFIKASI

Ramadani, Devyanti

Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengkaji pentingnya kewenangan pembatalan Peraturan Daerah. Yang mendasari penulis melakukan penelitian ini adalah karena selama ini tidak jelasnya kewenangan pembatalan Peraturan Daerah pada tahapan Evaluasi dan. Klarifikasi Metode melalui pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan terkait kewenangan pembatalan peraturan daerah pada tahapan Evaluasi dan Klarifikasi.Pembatalan Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak diatur secara jelas, sehingga pembatalan Peraturan Daerah hanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pembatalan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan Evaluasi dan Klarifikasi.

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENETAPAN KERUGIAN NEGARA DAN PERHITUNGAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Wahyudianto, Agung Tri

Badamai Law Journal Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penghitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara sangat penting, selain untuk menangkap para pelaku korupsi, mereka berguna untuk mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh korupsi ke kas negara. Perhitungan kerugian keuangan negara menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum dalam dakwaannya untuk menghitung berapa banyak kerugian keuangan negara yang terjadi sebagai akibat dari tindakan terdakwa dalam kasus korupsi. Demikian pula, hakim juga perlu menentukan jumlah kerugian negara yang harus dikembalikan oleh terdakwa. Lembaga yang memiliki wewenang untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait korupsi memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara terkait korupsi secara implisit dinyatakan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menetapkan bahwa kerugian nyata dari keuangan negara adalah kerugian keuangan Negara yang dapat dihitung berdasarkan temuan dari lembaga yang kompeten atau akuntan publik yang ditunjuk. Berdasarkan pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 salah satu tugas dan wewenang jaksa penuntut umum adalah untuk mencari data dan mengumpulkan bukti. Untuk kasus-kasus tertentu jaksa penuntut umum dapat dengan mudah menghitung jumlah kerugian Negara, sehingga jaksa penuntut umum berdasarkan kewenangannya dapat menghitung dan menetapkan sendiri kerugian keuangan negara.