cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Badamai Law Journal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 107 Documents
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADABUMN/PERSERO Wati, Dwi Ananda Fajar
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Issues regarding legal accountability to state-owned corporation loss toward state finance have been considered significant concerning the importance of the existence of the state-owned corporation as one of the driving wheel of national development. There are, however, numerous laws and regulations which regulate the state owned corporation. To some communities, these regulations tend to limit the performance of the corporations itself as an independent legal entity, and in turn, the corporation faces difficulties to compete with private corporations. Based on the issue, this thesis aims to evaluate the concept whether the wealth of the state-owned corporation is the wealth of the state; to evaluate whether the loss of state-owned corporation is a state loss; and to evaluate the legal accountability towards the loss and the settlement compensation of the state owned corporation administrators.     Based on the research, it is found that to this date, the accountability of the state-owned loss is regulated by multi laws, in which the private law, state administrative law, and criminal law. This fact is based on the vast interpretation of state finance in the State Finance Law, and in turn, the loss in this section is considered as the loss of state’s finance. This finding also shows that the legal accountability of state finance loss in a state owned corporation is regulated in the statutory laws associated with state finance and the regulation of the state owned corporation itself. Moreover, State-Owned Corporation is also regulated in the regulation about corporation and limited company as if it was a private company. Keywords :Responsibility, corporation, loss toward state finance Isu mengenai akuntabilitas hukum untuk kerugian perusahaan milik negara terhadap keuangan negara telah dianggap signifikan mengenai pentingnya keberadaan perusahaan milik negara sebagai salah satu penggerak roda pembangunan nasional. Namun demikian, banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur perusahaan milik negara. Untuk beberapa komunitas, peraturan ini cenderung membatasi kinerja perusahaan itu sendiri sebagai entitas hukum independen, dan pada gilirannya, perusahaan menghadapi kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi konsep apakah kekayaan perusahaan milik negara adalah kekayaan negara; untuk mengevaluasi apakah hilangnya perusahaan milik negara adalah kerugian negara; dan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian dan kompensasi penyelesaian BUMN administrator perusahaan. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa sampai saat ini, akuntabilitas kerugian BUMN diatur oleh undang-undang multi-, di mana hukum privat, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Fakta ini didasarkan pada interpretasi yang luas dari keuangan negara dalam UU Keuangan Negara, dan pada gilirannya, hilangnya bagian ini dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Temuan ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas hukum kerugian keuangan negara dalam sebuah perusahaan milik negara diatur dalam undang-undang hukum yang terkait dengan keuangan negara dan peraturan dari perusahaan milik negara itu sendiri. Selain itu, Milik Negara Corporation juga diatur dalam peraturan tentang perusahaan dan perusahaan terbatas seolah-olah itu sebuah perusahaan swastaKata kunci : BUMN/Persero,Kerugian Keuangan Negara, Pertanggungjawaban Hukum
ASAS PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN Sasmita, Nurul
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aims of this thesis is (1) to investigate andexplain the positions of corporations in conducting banking criminalacts, and (2) also to identify and explain the criminal responsibility ofbank as the perpetrator in banking criminal acts. This research isnormative, conceptual approach and the approach of legislationregarding responsibility principles of the corporation for banking criminalacts.Corporations have chances in committing a crime, especially bankingcriminal acts just by making a corporation recognized as a subject ofexistence apart from human beings, so that in practice there is a criminal offense committed by the corporation. The corporation takespart in the occurrence of a crime. In practice, the determination of acriminal offenseconducted by the corporation is known through two things: first, the works of the committee: they should be constructed as theyuse the principles of the liability of corporation’s criminal actions. Principally, stakeholders and officials or employees of a corporationhave the responsibility for its owncorporate actions; second, errors in the corporation,as long as it is in the science of criminal law, the overview of criminals is still oftenassociated with physical actions performed by the manufacturers(fysieke dader) but this can be overcome by the study of  "functionalactors" (functioneledader). We can prove that the action of committeeor employees of the corporation in the society act traffic concerned,the acts of the corporationerrors in the forms (dolus or culpa) must be regarded ascorporate faults.Towards the corporations that make banking criminal acts we canhave their responsibility with the principles of strict liability. Onthe principle of strict liability, it is known that the responsibility ison them even if they do not have the required mens rea. The substanceof this principle is that the perpetrator has been punished if theperpetrator may have provable conduct prohibited by the criminalprovision (actus reus) withoutsee the inner attitude. In this conception, the corporation is consideredhaving responsibility forphysical acts performed by management. A corporation convicted in principles isintended to develop a sense of justice in the corporation who commitsbanking criminal acts as stated in Article 46 paragraph (2), sothat if a corporation committed criminal acts, we can also have theresponsibility of the corporation. Keywords:Banking Criminal Acts, Corporation, ResponsibilityMenurut peraturan perundang-udangan, korporasi sebagai subyek hukum dapat dikenakan pidana sebagaimana manusia melakuka tindak pidana. Pada praktiknya, penentuan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi diketahui melalui dua hal, yaitu pertama tentang perbuatan pengurus yang harus dikonstruksikan sebagai perbuatan korporasimaka digunakanlah asas pertanggungjawaban pidana. Pada asas tersebut stakeholder maupun pengurus atau pegawai suatu korporasi, bertanggungjawab terhadap perbuatan korporasi itu sendiri. dan kedua tentang kesalahan pada korporasi, memang selama ini dalam ilmu hukum pidana gambaran tentang pelaku tindak pidana masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke dader) namun hal ini dapat diatasi dengan ajaran “pelaku fungsional” (functionele dader). Kita dapat membuktikan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai korporasi itu dalam lalu lintas bermasyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi yang bersangkutan maka kesalahan dalam bentuk (dolus atau culpa) mereka harus dianggap sebagai kesalahan korporasi. Terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menggunakan asas strict liability.Pada asas strict liability diketahui bahwa pembebanan tanggung jawab pidana kepada pelakunya sekalipun pelakunya tidak memiliki mens rea yang dipersyaratkan. Adapun substansi dari asas ini adalah pelaku sudah dapat dijatuhi pidana apabila pelaku telah dapat dibuktikan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana (actus reus) tanpa melihat sikap batinnya. Dalam konsepsi ini, korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pengurus (direksi dan komisaris). Dipidananya korporasi pada asas ini dimaksudkan dapat menimbulkan rasa keadilan pada korporasi yang melakukan tindak pidana perbankan, sehingga apabila korporasi melakukan tindak pidana maka korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban.Kata kunci: Korporasi, Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Perbankan
MEKANISME DAN KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI E-COMMERCEMENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Tambunan, Santonius
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The title ofthis studyis themechanismand thevalidity of thetransactione-commerce in terms ofArticle1320Indonesian Civil Law. The research method usedin this studyis the kind ofnormativeresearchthatexaminesthe norms, principles and legaldoctrinesrelating tothe issues raised. Thetype ofresearchthat researchers usein this studyare the type ofresearch on thelevel ofhorizontalsyncisthe norminterms of theInformation and Electronic Transaction Act withthe provisionsof Article1320Indonesian Civil Law.Offer and acceptance are the stages of pre online buying and selling contracts in e-commerce. In this process the good faith of the parties shall take precedence in the transaction. The momentum of the sales contract e-commerce can not be separated from the pre-contract stage. Although the mechanism is different transactions, but in general the contract e-commerce trading has occurred since the purchaser or consumer to send a message of acceptance of the products on offer to the seller (merchant). This suggests that the momentum of buying and selling contracts e-commerce more closely at the theory of acceptance (ontvangstheorie).Subjective terms in the transaction e-commerce are consent of the individuals who are bound thereby and capacity to conclude an agreement. While the objective terms are a specific subject and an admissible cause. Information and Electronic Transaction Act is a lexspecialis provisions of Article1320Indonesian Civil Law. However, in this Act only regulates consent of the individuals who are bound thereby and a specific subject, while capacity to conclude an agreement and an admissible cause has not been accommodated. Therefore, capacity to conclude an agreement and an admissible cause, can refer to the Civil Code as its lexgeneralis.  Keywords: E-commerce, Sale and PurchaseTransaction, Mechanism, Validity
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDIKASI GEOGRAFIS HASIL PERTANIAN LAHAN BASAH SEBAGAI PRODUK KHAS PROPINSI KALIMANTAN SELATAN Tavinayati, Tavinayati; Effendy, Mohammad; Zakiyah, Zakiyah; Taufik Hidayat, Muhammad
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the legal protection to the right holder geographical indications of agricultural products. The new legal protection is obtained when the plants that meet the classification of the registered geographical indication by producers of agricultural products. The results showed that in the province of South Kalimantan many plants typical of wetlands that meet the classification of the geographical indication which siam rice pearl, saba siam rice, citrus and pineapple Tamban Banjar. But until now there has been registered as a geographical indication.Keywords: Geographical Indications, Trademark Law, Intellectual Property RightsPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas indikasi geografis hasil pertanian. Perlindungan hukum baru diperoleh apabila tanaman yang memenuhi klasifikasi indikasi geografis tersebut didaftarkan oleh produsen barang hasil pertanian.  Hasil penelitian menunjukan bahwa di Propinsi Kalimantan Selatan banyak tanaman khas lahan basah yang memenuhi klasifikasi indikasi geografis  yaitu padi siam mutiara, padi siam saba, jeruk siam Banjar dan nenas Tamban. Akan tetapi sampai saat ini belum terdaftar sebagai indikasi geografis.
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN Nahdhah, Nahdhah
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The present research aims to understand the position of the banking mediation institution within the regulatory frameworkproduced by the state and by the Central Bank of Indonesia, and to explore the ways in which resolution of conflicts are mediated by the institution.This study approaches the topic using normative-juridical perspective. That is to research legal norms related to this issue by utilizing three different sources: primary, secondary and tertiary legal sources. In turn, relevant data will be proccessed and analyzed so that the research question will be properly answered.    It is a logical consequence of the independency of the Central Bank of Indonesia that the regulation of the Central Bank number 8/5/PBI/2006 on Banking Mediation was replaced by the regulation of the Central Bank number 10/1/PBI/2008. In the new regulation, there is no legal basis for the works of the banking mediation institution, which are highly important. This situasion of ‘legal vacuum’ needs some legal solutions, either by passing a relevant bill or producing a temporary operating regulation. Keywords: Alternative Dispute Resolution, Banking, MediationPenelitian ini bertujuan untuk memahami posisi lembaga mediasi perbankan dalam peraturan frameworkproduced oleh negara dan oleh Bank Indonesia, dan untuk mengeksplorasi cara-cara di mana resolusi konflik dimediasi oleh lembaga.Penelitian ini mendekati topik menggunakan perspektif normatif-yuridis. Itu adalah untuk penelitian norma-norma hukum yang terkait dengan masalah ini dengan memanfaatkan tiga sumber yang berbeda: sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Pada gilirannya, data yang relevan akan diproses dan dianalisa sehingga pertanyaan penelitian akan dijawab dengan benar.Ini merupakan konsekuensi logis dari independensi Bank Sentral Indonesia bahwa regulasi jumlah Bank Sentral 05/08 / PBI / 2006 tentang Mediasi Perbankan digantikan oleh regulasi jumlah Bank Sentral 01/10 / PBI / 2008. Dalam peraturan baru, tidak ada dasar hukum bagi karya-karya dari lembaga mediasi perbankan, yang sangat penting. situasion ini kekosongan hukum membutuhkan solusi hukum, baik dengan melewati tagihan yang relevan atau memproduksi peraturan operasi sementara.Kata kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Perbankan
HUBUNGAN KAUSALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM PT. CTPI: STUDI PUTUSAN KASASI M.A.R.I. NOMOR 862 K/Pdt/2013 Rahmadi, Rahmadi; Hafidah, Noor; Djumadi, Djumadi
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan argumentasi hukum mengenai tepat tidaknya putusan Mahkamah Agung dalam membatalkan dan menyatakan tidak sah RUPSLB PT. CTPI 18 Maret 2005. Selain itu, diidentifikasi juga pihak yang harus bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan dari ketidakabsahan RUPSLB tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian doktrinal (doctrinal research). Pendekatan yang digunakan merupakan gabungan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian ini bersifat preskriptif dalam rangka legal problem solving terhadap permasalahan sengketa kepemilikan saham PT. CTPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUPSLB 18 Maret 2005 memang tidak sah, dengan pertimbangan: 1) Terdapat pelanggaran prosedur batas waktu pemanggilan RUPS maupun perihal penyerahan undangan, sehingga pengambilan keputusan RUPS tidak dihadiri seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara sah dan tidak disetujui dengan suara bulat [Pasal 69 ayat (6) UU 1/1995];  2) RUPS diselenggarakan oleh Direksi PT. CTPI yang telah diberhentikan berdasarkan RUPSLB 17 Maret 2005; 3) Adanya pemblokiran akses SABH secara melawan hukum. Ketidakabsahan RUPSLB tersebut berimplikasi pada status kepemilikan saham PT. BKB di PT. CTPI menjadi tidak sah, termasuk pemindahan sahamnya kepada PT. MNC, Tbk. Pihak yang patut bertanggung jawab atas kerugian Para Penggugat adalah: 1) Direksi PT. BKB, atas dasar tidak hati-hati atau sembrono (carelessly) melaksanakan kewajiban mengurus Perseroan, sehingga tindakan pengurusan itu “melawan hukum” (onwettig, unlawful) yang dikategori sebagai PMH;  2) PT. BKB sendiri yang telah dinyatakan Pengadilan melakukan PMH atau; 3) Direksi PT. CTPI yang menyelenggarakan RUPSLB 18 Maret 2005 maupun Direksi yang menyelenggarakan RUPS pemindahan saham PT. CTPI kepada PT. MNC, Tbk.Kata kunci: Arbitrase,   RUPS,   Perbuatan  Melawan  Hukum,   Kerugian,  dan Tanggung Jawab.
PEMBERIAN HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN DIATAS BEBERAPA HAK GUNA BANGUNAN PERORANGAN Masrofah, Masrofah
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The objectives of this research are: (1) to study and analyze the status of ownership of a modern shopping center or mall upon some tenure individual rights. (2) to study and analyze the process of grantingownership rights for apartment unit.The method used in this research was normative, that is, a legal research which was based on legal materials obtained from literature that examined legal norms related to the issue of providing ownership rights for apartment units upon some building rights.Based on the results of research and discussion, it can be concluded as follows: (1) PT. G.U. that wanted to have its apartment units certified for ownership had constraints by the absence of  implementation guidelines of Law No. 16 of 1985 (now Act No. 20 of 2011). (2) The principle of horizontal separation is the opposite of attachment principle which states that buildings and plants are integrated to land. (3) In planning the development of apartment, developers of the construction should first pay attention to the layout of the area of city/ county. (4) The construction of a housing project must meet some requirements, they are: administrative requirements, technical requirements and ecological requirements. (5) Prior to certificate of ownership registration upon an apartment unit, certificate of land rights either in the form of property rights, the right to use the land for building and the right to use and manage the land. (6) In the Act of Apartment, if it does not meet the provisions of these rules, there are some sanctions to be given. These may be in the form of administrative sanctions or criminal verdicts such as fines and imprisonment.Keywords: Granting Rights, Certificate of Ownership Rights Unit of the Flats, Broking,Transitional sale, Land Consolidation. 
ASAS KEPATUTAN DALAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERSEROAN Sulaeman, Sulaeman
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this research is to analyze the equity principle in social and environmental responsibilities and also to analyze the forms of law enforcement to the companies which do not implement corporate social and environmental responsibilities. The type of this research is a normative legal one which studies the regulations related to the equity principle in corporate social and environmental responsibilities and the law enforcement to the companies which do not comply with the corporate social and environmental responsibility. The concept of equity in the Socia and Environment Responsibilities is the Companys policy, which is tailored to the financial capabilities of the Company, and potential risks which lead to social and environmental responsibilities that the company must be responsible for in accordance with its business activities without reducing the obligations as stipulated in the laws and regulations related to the Companys business activities. The amount of costs and proportion for Corporate Social and Environmental Responsibilities is determined by the company based on the profit or net profit of the company. Hence, equity can be said as the proper, appropriate, or good intention of a company in implementing Corporate Social and Environmental Responsibilities. Furthermore, law enforcement for the company that does not implement the Corporate Social and Environmental Responsibilities based on the positive law of Indonesia stipulated in the Capital Market Law No. 25 of 2007 Section 34 applies to all forms of business entities in Indonesia. The forms of sanctions that can be given to companies that do not implement Corporate Social and Environmental Responsibilities are administrative sanctions in the form of written warnings, restrictions on business activities, freezing, or revocation of business activities and/ or investment facility.Meanwhile, the civil and criminal sanctions are not appropriate to be applied because there is no specific reasons to provide such sanctions.Keywords:       Corporate Social and Environmental Responsibility, Law Enforcement, The Equity principleTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis prinsip keadilan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan dan juga untuk menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jenis penelitian ini adalah salah satu hukum normatif yang mempelajari peraturan yang berkaitan dengan prinsip keadilan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan penegakan hukum terhadap perusahaan yang tidak mematuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Konsep ekuitas dalam Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kebijakan Perusahaan, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan, dan potensi risiko yang menyebabkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan harus bertanggung jawab untuk sesuai dengan kegiatan usahanya tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Jumlah biaya dan proporsi untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ditentukan oleh perusahaan berdasarkan laba atau keuntungan bersih perusahaan. Oleh karena itu, ekuitas dapat dikatakan sebagai niat yang tepat, yang sesuai, atau baik dari perusahaan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Selanjutnya, penegakan hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan hukum positif Indonesia diatur dalam UU Pasar Modal Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 34 berlaku untuk semua bentuk badan usaha di Indonesia. Bentuk-bentuk sanksi yang bisa diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan, atau pencabutan kegiatan usaha dan / atau facility.Meanwhile investasi, sanksi perdata dan pidana yang tidak tepat untuk diterapkan karena tidak ada alasan khusus untuk memberikan sanksi tersebut Kata kunci : Asas Kepatutan, Penegakan Hukum, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
KEPAILITAN TERHADAP BANK BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASABAH PENYIMPAN Usman, Rachmadi
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Dalam rangka penyelesaian bank bermasalah dibutuhkan suatu mekanisme yang mampu mewadahi dan menjamin perlindungan kepentingan nasabah penyimpan (kreditor bank). Terdapat dua mekanisme yang dapat digunakan dalam penyelesaian bank bermasalah dengan mendayagunakan pranata dan kelembagaan likuidasi bank dan kepailitan bank. Likuidasi bank merupakan mekanisme yang lazim digunakan dalam rangka pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum dan pelaksanaan likuidasi bank. Ketentuan likuidasi bank ini telah mereduksi ketentuan kepailitan bank sebagai kewenangan tunggal Bank Indonesia. Adanya pembatasan kewenangan dan hak dalam kepailitan bank tersebut, pada hakikatnya bentuk perlakuan diskriminasi dan tidak sesuai dengan asas keseimbangan serta mengingkari kebebasan berkontrak dari para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian simpanan. Kepailitan merupakan instrumen yang efisien, efektif, dan proporsional untuk penyelesaian utang piutang antara bank dan nasabah penyimpan.Oleh karena itu pembatasan kewenangan dan hak dalam kepailitan bank hanya pada Bank Indonesia tidak meniadakan hak dan perlindungan kepentingan nasabah penyimpan (kreditor bank) untuk mempailitkan bank sepanjang terdapat piutang bank. Sesuai dengan  asas keseimbangan, sudah seyogianya nasabah penyimpan (kreditor bank) mempunyai hak istimewa dibandingkan dengan lebih mengutamakan perlindungan kepentingan publik dalam kepailitan bank. Kata Kunci: Kepailitan Bank, Keseimbangan, dan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan
The Control of Oil Palm Plantations In Wetlands Through Spatial Planning in South Kalimantan, Indonesia in the Context of Climate Change Muhjad, Muhammad Hadin
Badamai Law Journal Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Policy arrangement palm plantations in peat wetlands in particular in order to guard against damage to the ecosystem. Basically peatlands can cater for oil crops if done carefully with the right technology and methods as well.In order to control oil palm plantations on peatlands can be done through the arrangement of space in addition to directing the appropriate plantations also lead to appropriate land capability.Keywords : Control, Oil Palm Plantations, WetlandsKata kunci : Pengawasan, Perkebunan Kelapa Sawit, Lahan Basah

Page 1 of 11 | Total Record : 107