cover
Filter by Year
Perspektif
ISSN : -     EISSN : -
Articles
436
Articles
FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CYBERPORN DI DUNIA CYBER DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Sa'diyah, Nur Khalimatus ( Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University, Surabaya )

Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kejahatan di dunia maya Salah satunya adalah cyberporn, pornografi di internet tidak dapat dihindari lagi karena arus informasi dan komunikasi yang ada semakin canggih. Hal ini dikarenakan sex adalah suatu hal yang dapat membawa profit cukup besar dalam dunia bisnis, terlebih lagi melalui jasa e-commerce. Pornografi yang merambah sampai ke dunia maya dapat dengan mudah diakses oleh siapapun, dan tanpa batasan usia, kelamin, tingkat pendidikan, maupun stratifikasi sosial. Hal tersebut jika dibiarkan dan tidak dicegah maka akan sangat merusak mental bangsa Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu penelitian ini mempunyai tujuan untuk: Mengkaji dan menganalisa Faktor-faktor penghambat dalam pencegahan dan Penanggulangan  cyberporn di dunia cyber. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer dan sekunder, dan analisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Pada penelitian hukum normatif terhimpun dalam suatu kodifikasi atau bahan tertulis lainnya. dalam penelitian empiris akan mengaitkan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta kebutuhan konkrit di dalam masyarakat, Penelitian ini mengkaji dan mengolah data penelitian dengan menelusuri upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia memberikan pencegahan dan penanggulangan terhadap cyberporn.

PERJANJIAN PERBATASAN LAUT ANTARA AUSTRALIA DENGAN TIMOR LESTE TERHADAP STATUS WILAYAH LAUT TIMOR

Yasma’un, Irhas Novianti ( Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya ) , Rachman, Audi Fatchur ( Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya ) , Martiyah, Nur Retno Ika ( Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya )

Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Negara Indonesia selaku negara pantai diwajibkan meletakkan batas teritorial laut yang sesuai dengan UNCLOS 1982 demi menjamin kepastian wilayah laut, darat, dan udara. Australia dan Indonesia mengadakan perjanjian mengenai batas wilayah laut. Pada tahun 2002 Timor Leste merdeka menjadi negara baru. Timor Leste tak punya batas laut permanen sementara Indonesia dan Australia berbagi kekayaan alam di Celah Timor. Pada tahun 2004 Timor Leste memulai kembali negoisasi dengan Australia. Pemerintah Indonesia menyatakan belum bisa mengambil sikap atas kesepakatan perbatasan maritim antara Timor Leste dengan Australia. Australia dan Timor Leste merupakan dua negara yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia. Untuk itu, perlu adanya regulasi yang jelas agar status wilayah laut masing-masing negara dapat dipertanggungjawabkan. Kesepakatan perbatasan maritim antara Australia dan Timor Leste akan berimplikasi bagi wilayah laut Indonesia. Implikasi kesepakatan itu dapat memicu sengketa baru antara Indonesia dan Australia. Untuk mengetahui dampak perjanjian tersebut diperlukan analisa sesuai UNCLOS 1982 dan hukum internasional.Indonesia as a coastal state is obliged to place a territorial sea boundary in accordance with UNCLOS 1982 in order to guarantee the certainty of sea, land and air. Australia and Indonesia have agreements on maritime boundaries. In 2002 East Timor became an independent state. Timor Leste has no permanent sea boundary while Indonesia and Australia share natural resources in the Timor Gap. In 2004 Timor Leste restarted negotiations with Australia. The Indonesian government says it has not been able to take a stand on the maritime boundary agreement between Timor Leste and Australia. Australia and Timor Leste are two countries geographically adjacent to Indonesia. Therefore, there needs to be a clear regulation so that the status of marine areas of each country can be accounted for. The maritime border agreement between Australia and Timor Leste will have implications for Indonesia's marine territory. The implications of the agreement could trigger a new dispute between Indonesia and Australia. To find out the impact of the agreement requires analysis according to UNCLOS 1982 and international.

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA KELAHIRAN TERHADAP ANAK

Sandjojo, Natasya Immanuela

Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian mengenai akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap anak bertujuan untuk mengetahui akibat hukum yang berpengaruh terhadap anak, serta meninjau dari penetapan dan putusan hakim di pengadilan yang berperan dalam tindakan hukum pembatalan akta kelahiran.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, karena dalam menghadapi isu hukum maka perlu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Dalam penelitian tipe yuridis normatif, digunakan metode deduktif yang berawal dari hal yang bersifat umum lalu diterapkan pada rumusan masalah dan dapat menghasilkan jawaban yang bersifat khusus dan sah. Berdasarkan hasil penelitian, dari berbagai aturan hukum, doktrin serta putusan dan penetapan pengadilan, bahwa pembatalan akta kelahiran membawa akibat hukum yang cukup besar bagi anak. Hal ini berakibat pada status dan kedudukan anak, dimana dalam beberapa contoh penetapan dan putusan pengadilan yang menghasilkan akibat hukum dari anak sah menjadi anak luar kawin maupun anak luar kawin menjadi anak sah. Selain itu, hubungan antara anak dan orangtua yang terhubung dengan hak alimentasi tidak akan terputus selama terdapat bukti-bukti hubungan darah antara orangtua dan anak. 

PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI ATAS OBJEK JAMINAN HIPOTEK KAPAL LAUT YANG SEDANG DALAM KEGIATAN PELAYARAN

Syahrur Rizal, Muhammad Rizky ( Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Airlangga, Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60286 )

Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Sita Eksekusi Objek Jaminan Hipotek Kapal Laut Yang Sedang Dalam Kegiatan Pelayaran” ini bertujuan untuk mengetahui segala jenis Eksekusi yang dapat diberlakukan terhadap objek jaminan yang dibebeni dengan Hipotek. Dari berbagai jenis eksekusi yang ditawarkan mulai dari Eksekusi dengan Titel Eksekutorial yang berdasarkan adanya irah-irah dalam akta hipotek, yang kedua melalui Parate Eksekusi yang dapat dilaksanakan tanpa melalui jalur pengadilan dengan adanya kuasa menjual oleh kreditor, dan yang terakhir melalui penjualan di bawah tangan dimana melalui kesepakan antara debitor dan kreditor untuk mencari pembeli dengan harga tertinggi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan terkait wanprestasi yang diberikan tersebut masih tidak melindungi kepentingan Kreditor. Di mana dalam hal ini ketika objek jaminan tersebut masih dalam kegiatan bongkar muat dan pelayaran. Karena ketika dalam proses kegiatan bongkar muat kapal tidak dapat dilaksanakan Eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Selain itu terdapat kendala lain, di mana objek jaminan tersebut sedang berlayar baik di perairan Indonesia ataupun ke Luar Negeri yang akan mempersulit eksekusi objek jaminan tersebut meskipun dalam hal ini kapal termasuk dalam benda tidak bergerak namun karena fungsinya dapat berpindah kemana saja. Sehingga dari beberapa kendala di atas dapat semakin melemahkan posisi Kreditor.The study “Implementation of Object Execution Guarantee Mortgage Sita naval ships In Cruise Activities” aimed to understand all kinds of execution can be enforced against the object dibebeni with the guarantee of the mortgage. Execution of various kinds on offer ranging from Execution by the title Eksekutorial, based on the presence of irah-irah in deed of mortgages, the latter through Parate execution can be implemented without going through the courts with the power lines sold by the creditor, and the latter through the sale under the hand which through kesepakan between debtor and creditors to find a buyer with the highest price. Based on the results of the study it can be concluded that in the execution of the related guarantee tort object given the still do not protect the interests of Creditors. Where in this case when the object of the guarantee is still in the loading and unloading activities and cruise. Because when you are in the process of unloading the ship’s activities could not be carried out the execution of the object of the guarantee. In addition there are other constraints, in which the collateral objects are good sailing in the waters of Indonesia or abroad that will be difficult for the execution of the object of such guarantee though in this case the ship is included in the object does not move but due to its functions can be moved wherever. So some of the above constraints can undermine the position of Creditors.

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PENGGANTINYA

Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga ( Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Narotama Jl. Arif Rahman Hakim No.51, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60117 ) , Prajitno, A.A. Andi ( Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Narotama Jl. Arif Rahman Hakim No.51, Klampis Ngasem, Sukolilo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60117 )

Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The writing of this thesis entitled "The Responsibility of Notary Against Error in the Establishment of Deed made by Notary of Replacement", which is based on the fact that notary or notary substitute is a public official authorized by law to make authentic deed as long as the deed is not reserved for other general officials. Given the equality of legal status between the notary and the substitute notary there is no doubt that the deeds made by the notary substitute have the same legal force as the notarial deeds, meaning that the deeds made by or in the presence of a substitute notary is authentic and has the perfect proof power as referred to in article 1870 Civil Code.Penulisan Tesis ini berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Penggantinya”, yang dilatar belakangi oleh suatu kenyataan bahwa notaris maupun notaris pengganti adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara notaris dengan notaris pengganti tersebut maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh notaris pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris pengganti bersifat otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata. 

KONSTRUKSI LEMBAGA JAMINAN UNTUK SAHAM SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN PERKEMBANGAN BISNIS

Putra, Fani Martiawan Kumara ( Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University, Surabaya )

Perspektif Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Utang-piutang sebagai kegiatan bisnis, sudah barang tentu bingkainya adalah perjanjian, kemudian pengamannya adalah agunan atau jaminan. Pada prinsipnya tidak ada utang tanpa adanya jaminan, karena walaupun tanpa adanya jaminan yang disepakati oleh para pihak, tetap akan ada jaminan yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek. Pengaturan mengenai penjaminan juga semestinya berkembang mengikuti tuntutan perkembangan bisnis, namun selama belum ada pengaturan yang baru, dan masih perlunya identifikasi permasalahan yang lebih komprehensif, maka jalan keluarnya sudah barang tentu menggunakan penafsiran. Semakin berkembang pola bisnisnya, berkembang pula karakteristik utang-piutangnya, maka wajar manakala benda yang menjadi obyek jaminan juga berkembang. Sebagaimana saat ini, saham dapat dijadikan obyek jaminan. Sebagaimana aturan yang mendasarinya, saham dapat dijadikan obyek jaminan Gadai atau Fdusia. Undang-Undang memberikan 2 (dua) pilihan lembaga jaminan untuk obyek saham, oleh karenanya dalam penelitian ini akan dicari konstruksi lembaga jaminan untuk saham sebagai rumusan permasalahannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah saham dengan segala aspeknya, akan lebih dapat mendukung kegiatan bisnis dan juga dapat diterapkan prinsip-prinsip penting Hukum Jaminan bagi debitornya manakala dijaminkan dengan lembaga jaminan Fidusia.The frame of a debt as a business activity is an agreement, then the security is collateral. In principle, there is no debt without collateral, because even if there is no collateral agreed upon by the parties, there will still be security object provided by law as Article 1131 Burgerlijk Wetboek. Arrangements regarding security law should also develop following the demands of business development, but as long as there are no new arrangements, and there is still a need to identify more comprehensive problems, the solution is certainly to use interpretation. As the pattern of business develops, the characteristics of debt are also developed, so that naturally the collateral object will also develop. As of now, stocks can be used as collateral objects. As with the underlying rules, stocks can be used as collateral for Gadai or Fiducia. The Law provides 2 (two) choices of collateral institutions for stock objects, therefore this study will look for the construction of security institutions as a formulation of the problem. This research is normative research. The results obtained from this study are stocks with all aspects, will be more able to support business activities and also can be applied important principles of security law for debtors when secured with Fiducia security institutions.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PT TERHADAP PENGGUNAAN ASET PT UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI OLEH PEMEGANG SAHAM

Ardi, Nuzula Syafrial ( Fakultas Hukum Universitas Airlangga )

Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Tanggung jawab pemegang saham PT adalah terbatas sebesar saham yang dimilikinya berdasarkan redaksi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), namun dalam praktik banyak pemegang saham yang menyalahgunakan bentuk badan hukum PT untuk disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, berdasarkan hal tersebut penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana pertanggungjawaban pemegang saham dalam memanfaatkan aset PT untuk kepentingan pribadi, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan aset PT dari gangguan pemegang saham, berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk upaya pengembalian aset PT yang digunakan pemegang saham, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT atau pihak yang berwenang mewakili PT yang dapat menggugat pemegang saham tersebut berdasarkan prosedur yang diatur UUPT.The shareholder responsibility of PT is limited to its shares based on the editorial of Article 3 paragraph 1 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT), but in practice many shareholders are using limited company legal entity to be used for the personal purpose, based on it is intended to analyze the extent to which shareholder liability in the use of limited company assets for personal benefit, and what legal remedies can be done to dismiss limited company assets from shareholder disruption, based on Legislation approach, Conceptual Approach and Case approach to effort return of PT assets used by shareholders, legal remedies which may be done by limited company or other parties representing the PT that may sue the shareholder based on procedures stipulated by limited company regulation.

PROBLEMATIKA YURIDIS PENGATURAN BADAN USAHA MILIK DESA

Retnowati, Endang ( Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya Universitas, Surabaya ) , Krisharyanto, Edi ( Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya )

Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Otonomi Desa memberikan peluang yang luas kepada Desa untuk mengatur rumah tangganya, melalui menggali dan mengembangkan potensi Desa. Salah satu peluangnya yang diberikan oleh Undang-Undang Desa adalah pendirian BUM Desa. Dengan adanya BUM Desa maka diharapkan pendapatan desa bertambah, sehingga kemampuan Desa untuk membangun dan memberdayakan masyarakat pun meningkat. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Desa berkaitan dengan BUM Desa dibentuk Permendes Nomor 4 Tahun 2015. Namun keberadaan Permendes tersebut dipandang menimbulkan permasalahan atau problematik khususnya mengenai pengaturan organisasi dan perangkat BUM Desa serta bentuk usahanya, yakni Perseroan Terbatas dan tidak Berbadan Hukum. Adanya tumpang tindih tugas dan kewenangan Perangkat (Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas) serta Pertanggungjawabannya. Tidak adanya kejelasan pemegang saham dan bentuk tidak berbadan hukum yang dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Perseroan Terbatas esensinya adalah perkumpulan modal dan ditujukan untuk keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik modal. Jika unit usaha BUM Desa berbentuk Perseroan Terbatas maka penting menentukan siapa sebagai pemegang saham. Perlu adanya partisipasi masyarakat sebagai bagian dari pemilik saham perseroan.Village Autonomy provides a broad opportunity for the Village to manage its household, through exploring and developing the potential of the Village. One of the opportunities provided by the Village Law is the establishment of BUM Desa. With the existence of BUM Desa, it is expected that village income will increase, so that the ability of the Village to build and empower the community will increase. As the implementation of the Village Law relating to BUM Desa, Permendes was established No. 4 of 2015. However, the existence of the Permendes was seen as causing problems or problems especially regarding the arrangement of BUM Desa organizations and devices and the form of its business, namely Limited Liability Companies and not Legal Entities. There are overlapping duties and authority of the Device (Advisor, Operational Executor and Supervisor) and their Accountability. The absence of clarity of shareholders and the non-legal form in question. This research is a Normative research. The results obtained from this study are the Company’s Limited essence is a capital association and is intended for maximum profit for capital owners. If the BUM Desa business unit is in the form of a Limited Liability Company, it is important to determine who is the shareholder. There needs to be community participation as part of the company’s shareholders.

PERTANGGUNGJAWABAN TELLER BANK AKIBAT TERJADINYA KESALAHAN TERHADAP TRANSFER DANA NASABAH

Widyawati, Erna ( Legal Officer, Bank BRI Kantor Cabang Rajawali, Surabaya ) , Purwadi, Ari ( Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University, Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54, Surabaya ) , Subagiyo, Dwi Tatak ( Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia )

Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Proses transfer dana dapat dilakukan secara tertulis salah satunya melalui teller bank. Teller bank harus bertanggung jawab atas kekeliruan dalam pelaksanaan transfer dana. Dalam hal terjadi keterlambatan atau kesalahan transfer dana yang menimbulkan kerugian pada Pengirim Asal atau Penerima, Penyelenggara dan/atau pihak lain yang mengendalikan sistem transfer dana dibebani kewajiban untuk membuktikan ada atau tidaknya keterlambatan atau kesalahan transfer dana tersebut dalam hal ini teller atau nasabah pengirim untuk membuktikan. Teller segera memperbaiki kekeliruan tersebut dengan melakukan pembatalan.Teller terlambat melakukan perbaikan atas kekeliruan wajib membayar jasa, bunga, atau kompensasi. Teller bank harus mampu menjadi seorang pekerja yang teliti dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam proses input transaksi transfer dana nasabahFund transfer process can be done in writing one of them through teller bank. The Bank Teller shall be responsible for any errors in the execution of the transfer of funds. Fund transfers shall be made clear that in the event of any delay or miscalculation of funds causing losses on the Originator or Beneficiary, the Organizer and/or other party controlling the funds transfer system shall be obliged to prove whether or not The delay or miscalculation of the funds in this case the teller/customer of the sender to prove the point. Teller immediately fix the mistake by canceling. The late dealer makes a mistake over paying for services, interest, or compensation. Teller Bank must be able to be a careful worker in carrying out its duties and functions by applying prudential principles in order to avoid mistakes in the process of input transactions such as customer funds transfers.

IMPLIKASI HUKUM DIHAPUSKANNYA SURAT KETERANGAN TANAH DALAM SISTEM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI

Ivan, Caesar Noor ( Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jalan MT. Haryono No. 169 Malang, Jawa Timur )

Perspektif Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat dibuat dengan alasan untuk mempermudah proses pendaftaran tanah tersebut. Surat Edaran tersebut menimbulkan permasalahan, yaitu kedudukan hukum dari Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tersebut di dalam Sistem Pendaftaran Tanah untuk pertama kali. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan teoritik. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat dalam sistem pendaftaran bukan merupakan aturan perundang-undangan, disebabkan karena tidak terdapat dalam tata urutan UU No. 12 Tahun 2011, akan tetapi hanya mengikat ke dalam, selain itu keberadaannya juga menghilangkan alat bukti, sehingga unsur kemanfaatannya masih tetap ada, yaitu untuk mempercepat proses pendaftaran tanah oleh masyarakat, akan tetapi kerugiannya adalah pengurangan alat bukti ketika terjadi sengketa atas sertipikat tersebut.Circular Letter of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN No. No. 1756/15.I/IV/2016 on the Implementation Guidance of Land. Registy made with the excuse to facilitate the process of registration of the land. The circular letter raises issues, it is related to the legal position of the Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial or BPN No. 1756/15.I/IV/2016 in the Land Registration System for the first time. The research method used by the writer is the normative research method using statute approach and theoritical approach. Circular Letter of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/BPN No. 1756/15.I/IV/2016 on Guidelines for the Implementation of Land Registration in the registration system is not a statutory law, because it is not contained in the sequence of Law No. 12/2011, only binds in, other than that its existence also eliminates evidences, so that elements of its usefulness still exist, that is to accelerate the process of land registration by the community, but the loss is the reduction of evidence when there is a dispute over the certificate.

Issues
All Issue Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember