cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Articles 485 Documents
PERLINDUNGAN PEMODAL REKSADANA MELALUI GOOD CORPORATE GOVERNMENT (STUDI KASUS BANK GLOBAL) Sulaksono, Agam
Perspektif Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v16i3.81

Abstract

Pasar modal merupakan tempat untuk bertemu antara pembeli dan penjual dalam penjaminan perdagangan seperti saham dan obligasi sebagai sumber-sumber nilai ekonomi yang saling menguntungkan. Oleh karenanya nilai dari dana yang dijaminkan bersama dari investasi manajer adalah tinggi dan kemudian efek yang baik dari issu tersebut untuk dasar penunjang bisnis yang lebih baik yaitu melalui penerapan prinsip-prinsip pelaksanaan perusahaan yang baik.The capital market is a place of meeting sellers and buyers to trade securities such as stocks and bonds as a source of economic value of mutual funds. So that the value of mutual fund securities of the Investment Manager is high then the effect should be good in this case the issuer is required on an ongoing basis to spur business with the better through the application of the principles of good corporate governance.
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN HAKIM UNTUK MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER Sasmito, Joko
Perspektif Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v20i1.138

Abstract

Hakim Militer dapat menghadapi keadaan yang dapat mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya baik yang bersifat internal maupun eksternal, secara kelembagaan adanya hubungan hukum antara hakim dengan atasan baik secara langsung, tidak langsung, kematraan, maupun hubungan secara struktural dalam organisasi. Selain itu secara substansi hukum masih terdapat beberapa aturan yang oleh sebagian masyarakat dianggap membatasi, bahkan dapat mengintervensi kemandirian Hakim Militer sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian hakim maka hakim harus tetap berpegang teguh pada hukum, fakta hukum di persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan yang dirumuskan secara sistematik. Putusan hakim sebagai produk hukum yang didasarkan pada Hukum Acara, akan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak.The military judge may face a situation that can intervene their freedom andindependence, whether it is intern or extern, institutionally, the existence of the legal relationship between the judge with the supervisor happened directly, indirectly, dimensionality, and structural relationships within the organization.Besides, insubstance there are still some rules of law which some people consider that is limiting, even more it can intervene the independence ofmilitary judge,in an effort to realize the independence of the judge, the judge must still adhere to the law, the legal facts in courts, as well as the considerations that are formulated systematically. The judge?s final decision as a legal product that is based on the Criminal Procedure, will provide a certainty, fairness and benefits to all parties .
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FESYEN TERHADAP EKONOMI KREATIF DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Muis, Lidya Shery; Purwadi, Ari; Subagiyo, Dwi Tatak
Perspektif Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v22i2.618

Abstract

Ekonomi kreatif erat hubungannya dengan hak cipta karena perkembangan ekonomi kreatif berfokus kepada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas yang dapat mendatangkan manfaat ekonomi kepada penciptanya. Permasalahan yang diajukan pada penelitian ini adalah perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa hak cipta fesyen terhadap ekonomi kreatif dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, membuat hak cipta fesyen rentan terkena pembajakan karena MEA memberlakukan pasar tunggal terhadap negara anggota ASEAN. Pembajakan mengakibatkan pencipta mengalami kerugian moril karena merasa hasil karyanya tidak dihargai dan kerugian materiil karena hasil karyanya telah tersebar namun tidak memberikan insentif kepada pencipta. Bentuk perlindungan hak cipta terhadap ekonomi kreatif dalam MEA terlihat dari kebijakan pemerintah memperbaharui UUHC dan pengesahan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif yang kemudian disingkat Perpres Bekraf. Bekraf bertugas untuk menetapkan kebijakan terhadap ekonomi kreatif. Pembaruan UUHC dan mengesahkan Perpres Bekraf diharapkan dapat memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.The creative economy is closely related to copyright because the development of the creative economy focuses on the creation of goods and services by relying on the skills, talents and creativity that can bring economic benefits to its creators. The creative economy in the AEC era made the fashion copyright vulnerable to piracy because the MEA imposed a single market on ASEAN member countries. Hijacking resulted in the creator experiencing moral loss because he felt his work was not appreciated and material losses because his work has been scattered but did not provide incentives to the creator. The form of copyright protection to the creative economy in the MEA is an evident from the government?s policy of updating the UUHC and the approval of the Presidential Regulation on Bekraf. Bekraf is tasked with establishing policies toward the creative economy. The UUHC renewal and the endorsement of the Presidential Regulation on Bekraf are expected to meet the elements of protection and development of the creative economy.
MAKNA PERBUATAN HUKUM PUBLIK OLEH BADAN ATAU PEJABAT ADMINISTRASI NEGARA YANG MELANGGAR HUKUM (SUATU TINJAUAN YURIDIF MENURUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) Susilo, Agus Budi
Perspektif Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v15i4.63

Abstract

Badan atau Pejabat administrasi negara (jabatan administrasi negara) mempunyai wewenang yang luas dalam melaksanakan urusan pemerintahan (eksekutif). Dengan wewenang yang luas ini cenderung untuk disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan di pihak masyarakat, oleh karena itu harus ada lembaga lain yang mengontrolnya. Berdasarkan teori trias politika lembaga eksekutif secara politis dikontrol oleh lembaga legislatif dan secara yuridis dikontrol oleh lembaga yudikatif, karena pejabat administrasi negara menjalankan fungsi eksekutif maka lembaga yudikatif yang mengontrol secara yuridis adalah pengadilan administrasi negara. Kontrol yuridis oleh pengadilan administrasi negara saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (perubahan kedua) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 (perubahan pertama) yang merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN hanya dalam hal ketetapan administrasi (beschikking) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi negara saja, padahal secara philosofis kompetensi absolut pengadilan administrasi negara adalah menyelesaikan sengketa administrasi negara dalam arti luas. Oleh karenanya berdasarkan pandangan futuristik perlu ditelaah lebih lanjut undang-undang tersebut untuk direvisi terutama mengenai makna sengketa administrasi negara berupa perbuatan hukum publik oleh jabatan administrasi negara yang melanggar hukum. Semua ini tiada lain bertujuan untuk mereposisi kembali hakikat penegakan hukum administrasi oleh pengadilan administrasi negara dan menyederhanakan (effisiensi dan effektifitas) semua penyelesaian sengketa administrasi negara yang selama ini dilakukan oleh peradilan umum (misalnya sengketa administrasi negara mengenai HAKI dan ketenagakerjaan) dan peradilan khusus (misalnya sengketa pajak) menjadi kewenangan absolut pengadilan administrasi negara.Agency or Officer in the state administration (office of the state administration) has broad authority in conducting the affairs of government (executive). With this broad authority tend to abuse that caused harm and injustice in the society, therefore there must be other institutions that control it. Based on the theory of triad politics of the executive is politically controlled by the legislative and juridical institutions controlled by the judiciary, because the state administration officials running the executive functions that control the judiciary is legally the state administrative court. Judicial control by the state administrative court is currently under Law No. 51 of 2009 (second amendment) and Law No. 9 of 2004 (first change) is revising the Law No. 5 of 1986 concerning the Administrative Court only in the case of administrative provisions (beschikking ) issued by the agency or official of the state administration alone, whereas the absolute competence philosofis state administrative court is to settle disputes in a broad sense the state administration. Therefore based views need to be explored further futuristic law to be revised, especially about the meaning of the state administrative disputes in the form of legal action by the office of public administration in violation of state law. All this is nothing else aims to reposition the nature of administrative enforcement by the courts and simplify state administration (efficiency and effectiveness) of all state administrative dispute resolution has been done by a civil court (for example, state administrative disputes regarding intellectual property rights and labor) and special courts (eg tax disputes) to the absolute authority of the state administrative court.
PERANAN HAKIM DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK Retnowati, Endang
Perspektif Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v11i4.389

Abstract

Judge as one of the enforcer of law have role which of vital importance in execution of straightening of law in Indonesia, specially in realizing unbiased and free jurisdiction therefore judicial power to guarantee the execution of judicial power shall be guaranteed to free from side interreference of anywhere, but to avoid abuse needed by observation of compliance at regulation of values and invitation have to always be holded high and adhered judge responsibility not even to just state and society but also to the infinite Which Is Single The Most.
DISPUTE RESOLUTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN CHINA Roro, Fiska Silvia Raden
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v17i3.102

Abstract

Praktek korupsi di zaman modern ini masih melukai upaya penyelesaian sengketa penanaman modal asing di Indonesia. Namun sebenarnya pada saat ini Indonesia sedang menjadi negara tujuan menarik bagi kegiatan penanaman modal asing, terutama bagi produsen barang-barang manufaktur, hal ini tidak lain disebabkan karena sumber daya alam Indonesia yang mendukung kegiatan perekonomian. Dalam tulisan ini ditujukan agar dapat memacu pengembangan sistem hukum di Indonesia terutama dalam hal penanaman modal asing dan untuk membahas mengenai bagaimana penyelesaian sengketa pada penanaman modal asing dalam kaitannya dengan Chinese Regime dan pengaruh akan budaya Cina pada metode negosiasi, mediasi, arbitrasi. Dalam penulisan ini juga dibahas mengenai upaya penyelesaian sengketa melalui litigasi, penegakan hukum dari putusan arbitrase asing serta penegakan hukum terhadap hasil keputusan pengadilan asing, dalam kaitannya dengan Chinese Regime.Corruption activity in this modern era keeps hurting the implementation of foreign investment in Indonesia, especially for the dispute settlement aspect. Unfortunately, today, Indonesia is one of the interesting place for foreign investment destination, especially for consumer goods manufacturers. This situation happened because of Indonesia?s great resources which is totally supportive to business development activity. This article was intended to spur the development of Indonesia?s legal system, especially about foreign investment, and also to explain how the dispute resolution on foreign investment in Chinese Regime perspective, including considerations of how Chinese culture and settlement in foreign investment, methods of negotiation, mediation, arbitration. It will also be discussed how the practice of the settlement of disputes through litigation also the enforcement of foreign arbitral awards and the enforcement of a foreign court related to Chinese Regime.
KEDUDUKAN JABATAN DAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA Yunarko, Bambang
Perspektif Vol 18, No 3 (2013): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v18i3.45

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan tertentu dalam pendaftaran tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang membuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas bantuan rumah susun. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat tata usaha negara, namun akta yang dibuatnya bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara sehingga tidak menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.A land deed officer is a general officer who has function to help the head officer of the land office in the level of municipality, in regard to the registration of the land. The land deed officer has an authority to produce a legal certificate which is related to a legal acts for rights of the land and flats. Also the officer of land deed is the officer of administrative, however the deed or a certificate of the land which is legalized by the land deed officer is not product of administrative. Therefore it cannot be disputed in Administrative Court.
KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN YANG MELEBIHI BATAS MAKSIMUM Rizkiyanti, Rani
Perspektif Vol 23, No 3 (2018): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v23i3.663

Abstract

UUPA mengenal pembatasan kepemilikan tanah, hal ini diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 17. Disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 17 UUPA bahwa pembatasan kepemilikan tanah itu berlaku untuk satu keluarga maupun badan hukum. Penetapan batas maksimum kepemilikan tanah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 56 Prp tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian. Manakala ada pemilik tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, maka kepemilikan hak atas tanah tersebut sudah seharusnya terkena ketentuan redistribusi tanah dan mendapatkan ganti rugi bagi bekas pemilik tanah pertanian yang melebihi batas maksimum. Pasal 7 UUPA menyebutkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Menjadi permaslahan bagaimana kedudukan hukum pemilik tanah yang melebihi batas tersebut. Hasil yang didapatkan dari penulisan ini adalah ada beberapa faktor dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima redistribusi dan bekas pemilik tanah pertanian. Tahapan mekanisme redistribusi tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum itu diawali dari kegiatan pendaftaran dan penelitian, tindakan penetapan bagian tanah untuk bekas pemilik, bahan-bahan keterangan untuk pemberian ganti rugi, pendaftaran para penggarap, pemberian ijin untuk mengerjakan tanah-tanah pertanian yang melebihi batas maksimum, dan yang terakhir adalah redistribusi atau pembagian tanah kepada para petani yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.The UUPA recognizes land ownership restrictions, this is regulated in Article 7 and Article 17, which in Article 7 contains that not to harm the public interest, ownership and control of land that exceeds that limit is not permitted. Further mentioned in article 17 of the UUPA that the limitation of land ownership applies to one family and legal entity. Determination of the maximum limit of land ownership is regulated in Law Number 56 Prp of 1960 concerning the determination of the extent of agricultural land. When there is an agricultural land owner who exceeds the maximum limit, the ownership of the land rights should be subject to the provisions of land redistribution and obtain compensation for former owners of agricultural land that exceeds the maximum limit. Article 7 of the UUPA states that to not harm the public interest, ownership and control of land that exceeds the limit is not permitted. It becomes a problem of how the legal position of landowners exceeds this limit. The results obtained from this paper are that there are several factors and conditions that must be met by recipients of redistribution and former owners of agricultural land. The stages of the mechanism of redistribution of agricultural lands that exceed the maximum limit are initiated from registration and research activities, actions to determine land parts for former owners, information materials for compensation, registration of cultivators, granting permission to work on agricultural lands that exceed the maximum limit, and the last is the redistribution or division of land to farmers who have fulfilled the conditions specified by the legislation.
PENAFSIRAN DAN PROSEDUR SITA ATAS HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK MENURUT PERATURAN PERBANKAN DI INDONESIA Sulistiriyanto, Haryo
Perspektif Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v16i1.67

Abstract

Pajak telah sangat berperan penting bagi Negara. Tapi, tidak bisa disangkal bahwa negara sering mengalami kesulitan untuk mengumpulkan itu karena jumlah besar wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak. Para wajib pajak kurang menyadari arti penting pajak, di mana mereka sering dalam tunggakan pajak sampai hutang pajak mereka menjadi akumulasi. Setelah hutang pajak yang dilakukan menekan mengklaim jika belum dibayar maka dilakukan kejang yang salah satunya adalah dibuat beku. Di mana, setelah pembekuan itu adalah membuat pembukaan rekening untuk mengetahui jumlah saldo Wajib Pajak atau Pajak Pembawa. Sementara, perbankan memiliki ketentuan Rahasia Bank mewajibkan pihak bank untuk menjaga informasi nasabah dan deposito mereka rahasia. Perumusan masalah dalam penulisan tugas terakhir adalah Apa adalah tindakan hukum Pelayanan Pajak Point pada pembukaan rekening pembayar pajak orang?individu?bank dalam rangka penyitaan kekayaan di bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Jenis penelitian yang digunakan adalah satu normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Kisah Para Rasul. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara wawancara langsung dengan pihak terkait dalam hal ini adalah KPP Pratama (Pelayanan Pajak Point) Sidoarjo Selatan dan data sekunder yang diperoleh dari data literature. Hasil penelitian ini adalah tindakan hukum Pelayanan Pajak Point pada orang pembayar pajak pembukaan rekening bank individu dalam rangka penyitaan kekayaan menurut Kisah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu dalam pelaksanaan pembukaan rekening di budi dari perpajakan diperbolehkan untuk mengungkapkan rahasia bank, bahwa kasus ini sesuai dengan pasal 40 dan 41 dari Kisah Para Rasul Perbankan.Tax have very important role for State. But, it is undeniable that the state frequently has difficulties to collect it due to the great numbers of tax payers who do not obedient in making the tax payments. The tax payers less aware of the important meaning of tax, in which they are often in delinquent tax until their tax debts become accumulated. Upon the tax debt conducted the pressing a claim if it have not been paid then conducted the seizures that one of those is made the freezing. In which, after the freezing it is made the account opening to know the balance amount of Tax Payer or Tax Bearer. While, the banking have the Bank Secret provision obligating the bank side to keep the information of depositors and their deposits secret. The problems formulation in this last assignment writing were What is the legal act of Tax Service Point upon the opening of individual person tax payer bank account in the framework of wealth seizure in bank according to the Acts No. 10 of 1998 about Banking. The research type used was the normative one using the research approach namely the Acts approach. Data used were the primary data by means direct interview with the related parties in this case was the Pratama KPP (Tax Service Point) ofSouth Sidoarjoand the secondary data obtained from the literature data. Result of this research was the legal act of the Tax Service Point upon the individual person tax payer bank account opening in the framework of wealth seizure according to the Acts No. 10 of 1998 about the Banking namely in the implementation of account opening in the favor of taxing is allowed to reveal the bank secret, that this case is in accordance with articles 40 and 41 of the Banking Acts.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS YANG MEMPEROLEH WARISAN TANAH ABSENTEE Fakhrizal, Novery Aditya
Perspektif Vol 22, No 3 (2017): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v22i3.628

Abstract

Waris merupakan permasalahan klasik yang dihadapi manusia sebagai subyek hukum, yang lebih menarik apabila warisan tersebut merubah hak milik yang seharusnya menjadi hak mutlak ahli waris menjadi absentee dikarenakan ahli waris tersebut berdomisili di luar kecamatan obyek warisnya tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP No. 224 Tahun 1961 jo Pasal 1 PP No. 41 Tahun 1964 yang menyatakan bahwa pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang. Oleh sebab itu ditetapkan, bahwa pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya tersebut wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut kecuali jarak kecamatannya berbatasan antara pemilik dan tanahnya, sehingga masih dimungkinkan untuk mengerjakan tanah tersebut secara efisien sehingga produktivitasnya bisa lebih optimal. Ratio legis diberlakukannya peraturan pemerintah mengenai larangan kepemilikan tanah absentee di Indonesia didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya faktor efektifitas dan faktor keadilan, sedangkan apabila perolehannya melalui waris, maka aturan mengenai absentee tersebut dapat menghilangkan hak waris.The question of inheritance is a classic problem faced by humans as the subject of law, which is more interesting if the inheritance changes the right of property which should be the absolute right of the heir to be absentee because the heirs are domiciled outside the subdistrict of the heirs object. This is regulated in Article 3 paragraph (1) of PP 224 of 1961 jo Article 1 of Government Regulation no. 41 of 1964 which states that the ownership of agricultural land by persons residing outside the sub-district where the location of the land is prohibited. Accordingly, it is stipulated that the owner of agricultural land residing outside the sub-district where the land is located shall transfer the right to his land to another in the sub-district of the land or move to the sub-district of the location of the land unless the distance of his sub-district is adjacent to the owner and the land, It is still possible to work the soil efficiently so that its productivity can be optimized. Ratio Legis of the enactment of government regulations regarding the prohibition of absenteeism in Indonesia on several factors, risk factors and factors of justice, while the requirement of inheritance, the requirement of absenteeism can eliminate one?s inheritance rights.

Page 1 of 49 | Total Record : 485


Filter by Year

1996 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue