cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Perspektif
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 501 Documents
TANGGUNG JAWAB (HUKUM) PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN PRAKTEK KEPERAWATAN MANDIRI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI Asmara, Galang
Perspektif Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The carry out nurse of nursing as professionalism, Nowadays has the position the same as with doctor. That could be seem from practices licenses of nurse like doctors. But there are have consequently nurse must be responsible and liable for their erroneous. This article will be study about responsibility of nurse from perspective of administrative law The study using normative approach. As result of this study nurse could be responsible from three legal aspect is private law, criminal law and administrative law Administrative law perspective is a nurse that given administrative punishment like cancel their license if they make mistaken in their practice of the profession. The legal protection for nurse, is organization of nurse must be make professionalism standard as measurement of professional nursing practices. Beside that, the government must be made council for health workers discipline (Disiplin Tenaga Kesehatan) as institution have authority to given punishment to a nurse who carry out wrong practice.
FUNGSI HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM MENUJU PROSES INDUSTRIALISASI Krisharyanto, Edi
Perspektif Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Labour Act is a species and genus of law in general. It is covered every stage of regulation for an employee just before he start the job, during the job; within and after business relationship. Accordingly, the preparation of rule instruments should be well taken place in order to give the normative base in a frame of industrialization process.
PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA DALAM KONTEKS GLOBAL Rahardjo, Satjipto
Perspektif Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1930.679 KB)

Abstract

Globalisasi sebagai suatu proses intenifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai satu kesatuan utuh telah mengalami akselerasi sejak beberapa dekade terakhir ini. Dahsyatnya arus globalisasi secara sosiologis berdampak sangat mendasar bagi penentuan arah dan pola perubahan maupun tatanan sosial masyarakat. Dalam konteks pembangunan hukum, tugas kita bukan sekedar menjawab bagaimana membangun Sistem Hukum Indonesia, melainkan juga harus dapat menempatkan posisi sekaligus menjalankan peran di tengah situasi global. Banyak langkah awal yang sudah dicoba-kerjakan oleh pemerintah untuk merespon Internasionalisasi Hukum tersebut, diantaranya di sektor hukum ekonomi pemerintah mengeluarkan beberapa kali paket Kebijakan Regulasi dan Geregulasi. Harus diakui, bahwa secara asasi sering kali upaya regulasi/deregulasi yang notabene lokomotif “Kapitalisasi Ekonomi” berhadapan dengan kentalnya “NasionaIisme Indonesia, Kerakyatan Ekonomi Indonesia" yang dianut konstitusi dan masyarakat Indonesia. Visi dan karakter kebanyakan yang secara paradoksal berbeda inilah yang menimbulkan kemenduaan arah pembangunan hukum (ekonomi) Indonesia saat ini. Tidaklah mengherankan apabila negara-negara menuding sebagai “Kebijakan Setengah Hati”. Disinilah letak ujian konstitusionalisme negara kita sekarang ini.
HAK JAMINAN ATAS RESI GUDANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN Usanti, Trisadini Prasastinah
Perspektif Vol 19, No 3 (2014): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1094.284 KB)

Abstract

Undang-Undang Resi Gudang telah menciptakan lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan atas Resi Gudang. Hak Jaminan atas Resi Gudang belum menampakkan karakter dari lembaga jaminan kebendaan yang utuh sebagaimana lembaga jaminan kebendaan, karena tidak adanya asas droit de suite dan penentuan lahirnya hak kebendaan, sehingga ditafsirkan bahwa lahirnya hak kebendaan, yaitu pada saat kreditor memberitahukan kepada Pusat Registrasi dan pengelola gudang. Lahirnya hak kebendaan pada jaminan kebendaan merupakan hal yang sangat penting karena untuk menjamin kepastian hukum atas kedudukan kreditor sebagai kreditor preferen.The Warehouse Receipt Act has created a new guarantee institution, namely The Rights Guarantee of Receipt Warehouse. The Rights Guarantee of Receipt Warehouse has not yet revealed the character of property security institution fully as property security institution, because the absence of droit de suite principle and the determination of the property right, so that it is interpreted that the outward of the property right, is when the creditor notified The Registration Center and warehouse manager. The outward of property right in the property guarantee is a very important thing to ensure legal certainty over the position of creditor as prefered creditor.
MUATAN KEPENTINGAN POLITIK PENENTU KUALITAS UNDANG-UNDANG Febriansyah, Ferry Irawan
Perspektif Vol 17, No 3 (2012): Edisi September
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.127 KB)

Abstract

Dalam politik hukum, wewenang yang diberikan kepada para elit politik untuk membentuk suatu peraturan seringkali dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik mereka. Aspirasi rakyat sering terlupakan akibat terlalu sibuknya para elit politik dalam mengurusi partai politiknya. Keinginan masyarakat tertuju pada keadilan yang memberikan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kepastian hanya tergantung dari muatan kepentingan politik maka kualitas undang-undang patut diragukan. Kesejahteraan tidak akan tercapai jika kualitas undang-undang dilandasi muatan kepentingan-kepentingan politik bukan kepentingan masyarakat banyak. Jika sudah terjadi demikian, maka konstitusi hanya menjadi hiasan negara bukan menjadi pedoman dalam menciptakan undang-undang demi kepastian, keadilan dan manfaat. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yang mengartikan bahwa semua hukum yang ada dan berlaku di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila yang mengedepankan kepentingan rakyat.In law politics, the authority which is given to the political elite to establish a regulation is often used as a tool to achieve their political interest. People aspirations got forgotten very often due to political elites are too busy to take care of his political party. Public interest focused on justice that provides a balance in social life. If certainty was only depended on political interest, the quality of the regulations will be doubtful. Prosperity will not be achieved if the quality of the regulations is based on the charge of political interests and not the community interests. In case of this situation, state constitution will just be such a state decoration, whereas it should be a guidance in creating regulations for the sake of certainty, fairness and benefits. Pancasila is the source of all Indonesia law sources, which means that all existing laws, regulations and policies in Indonesia must be in accordance with the values of Pancasila that count heavily on the Indonesian people.
PERUMUSAN SANKSI PIDANA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Suhariyono AR, Suhariyono AR
Perspektif Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.143 KB)

Abstract

Perumusan sanksi pidana terkait dengan adanya larangan atau perintah dari suatu norma yang sebelumnya ada, atau disepakati oleh pembentuk undang-undang. Kesepakatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi suatu perbuatan yang disebut dengan kebijakan penentuan pidana (criminal policy). Dalam hal menentukan unsur-unsur tindak pidana dalam suatu perbuatan tidaklah sulit dibandingkan bagaimana menentukan bobot dan besaran sanksi pidana itu sendiri. Akhir-akhir ini, para pembentuk undang-undang sering dipengaruhi secara emosional untuk selalu membalas perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan dengan pidana penjara atau denda yang berat sehingga orang mengatakan bahwa pembentuk undang-undang masih berpegangan pada teori pembalasan (retributive view). Padahal, di negara lain, terutama di negara-negara maju, telah menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) untuk tindak-tindak pidana ringan, korbannya telah memaafkan, pelakunya telah uzur, anak-anak atau perempuan hamil. Pemidanaan merupakan tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, pemidanaan mempunyai makna preventif dalam arti luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum).The formulation of criminal sanctions dealing with prohibition or order from the first norm or has agreement from the former of legislation. The agreement is a kind of criminal policy. In determining of criminal aspects in action is not difficult compared with how to determine the heavy criminal sanction. Recently, the formers of legislation are often influenced by their emotional to revenge prohibited action or ordered action with jail or the heavy fine, thats why people say that the formers of legislation still hold on retributive view. Whereas, in other countries especially in din developing countries have implemented restorative justice, for the light crimes, the victim has forgiven, the criminals are old, children or pregnant women. The criminal is a kind of implementation of criminal law in general people say as repressive action. Besides, having meaning for repressive action, criminal has also wide meaning for preventive action. In one hand, the criminal is used for improving behavior so that they do not do crime anymore. 
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN PERLINDUNGAN HAK PILIH (KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI) Bagijo, Himawan Estu
Perspektif Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.275 KB)

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum yang dibentuk berdasar Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pemilu. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Pemikiran memberikan deskripsi hak asasi sebagai sebuah konsekwensi dari keberadaan Natural Rights manusia sebagai mahluk Tuhan. Hak-hak asasi tersebut sifatnya kodrati (natural) dalam arti kodratlah yang menciptakan dan mengilhami akal budi dan pendapat manusia; setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tersebut; hak-hak itu dimiliki manusia dalam keadaan alamiah (state of nature) dan kemudian dibawanya dalam hidup bermasyarakat. Secara normatif, hak politik warga “hak untuk memilih” telah dijamin oleh putusan MK, namun dalam pelaksanaannya tentu masih harus dikaji secara mendalam. Pernyataan ini wajar dalam hal pemahaman warga dan petugas TPS terhadap putusan ini belum secara keseluruhan dipahami.Elections main tasks of the Election Commission established under Law No. 48 Year 2008 about Election. Article 2 paragraph (1) of the Constitution of the Republicof Indonesia 1945 states that “sovereignty in the hands of the people and executed accor ding to the Constitution.” Thought to provide a description of rights as a consequence of the existence of Natural Rights of man as God’s creatures. These rights are innate (natural) in meaning who create and inspire the human mind and opinion,  every person born with those rights, the rights were owned by humans in a state natural (state of nature) and then brought in social life. The normative, political rights citizens’ right to choose “has been secured by the decision of the Court, but in its implementation would still have to be studied in depth. This statement is reasonable in terms of understanding people and polling officers against this decision has not been a whole.
PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DAN IMPLIKASI HUKUMNYA Sahono, Linda S.M.
Perspektif Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.235 KB)

Abstract

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali baik melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Salah satu sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan adalah sertipikat hak atas tanah. Dengan diterbitkan sertipikat hak atas tanah akan terwujud jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat. Namun implikasi tersebut juga diikuti implikasi lain berupa pembatalan apabila terjadi cacat yuridis dalam pembuatannya, dan gugatan apabila terjadi kerugian akibat adanya cacat prosedur dan perbuatan melanggar hukum.A certificate will be generated for land that registered for the first time through sporadic or systemic registration, this certificate will be issued for the proof of ownership purpose. One kind of certificates which is issued by the land office is Land Rights Certificate. The effects of this kind of certificate to the owner are giving a legal certainty and a legal protection. However this implication is followed by other implications such as cancellation and claim. Cancellation happen if there was a juridical flaw by the time the certificate is being made, while claim will be happened if there was a loss as the effect of procedural flaw and unlawful act.
UPAYA HUKUM INDONESIA MENGAJUKAN LANDAS KONTINEN EKSTENSI (antara Peluang dan Tantangan) Tuhulele, Popi
Perspektif Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.608 KB)

Abstract

UNCLOS 1982 menyatakan bahwa suatu negara pantai berhak mengklaim landas kontinen lebih dari 200 mil laut dan tidak boleh lebih dari 350 mil laut (landas kontinen ekstensi).Untuk itu negara pantai harus melakukan delineasi batas terluar LKE ini dan mengajukannya kepada Komisi Batas Landas Kontinen (Commission on the Limits of Continental Shelf, CLCS) melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia merupakan negara pantai yang memiliki potensi untuk mengajukan Landas Kontinen Ekstensi (LKE). Kajian pendahuluan yang dilakukan beberapa pihak menunjukkan adanya kemungkinan Indonesia dapat mengajukan LKE untuk beberapa wilayah maritim. Dalam hal ini yang di analisis, status terkini dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam proses delineasi batas terluar landas kontinen ekstensi dan pengajuan kepada CLCS.UNCLOS 1982 stated that a continental has the right to claim basis continent more than 200 miles from sea and not more than 350 miles from sea (LKE). For that case, continent should make the delineation  the outborder  of this LKE  and propose to the (Commission on the Limits of Continental Shelf, CLCS) through The Secretarial General of United Nations).Indonesiais continental which has potential to propose LKE. The  primary study done by some  parties showed that there is possibility forIndonesiaproposes LKE to have some maritime areas. In that case, it is analized the current status and the obstacle ofIndonesiain facing the process of delineation the out border of LKE and proposal to CLCS.
HUKUM SEBAGAI PRODUK SEJARAH Bagijo, Himawan Estu
Perspektif Vol 15, No 2 (2010): Edisi April
Publisher : Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.197 KB)

Abstract

Aturan hukum merupakan produk penyelenggara Negara yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan, menciptakan keadaan tertentu yang diinginkan oleh pembentuknya. Dalam kerangka berfikir yang demikian, maka situsai dan kondisi yang melatarbelakangi proses terbentuknya aturan hukum mempunyai pengaruh besar atas substansi pengaturannya. Pemikiran tersebut dapat dibuktikan, dengan mengungkapkan berbagai aturan yang pernah ada dalam sistem hukum Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat reformasi telah digulirkan.The purpose of the rules that compose by the state organ is to solve the problem and create definite situation trough the creator idea. Base on the reason, the background (situation and condition) of law making process will be influence the substance of the output (rules). This idea can be proof by description most of the rules form the beginning of the Indonesian independence till the reformation.

Page 1 of 51 | Total Record : 501


Filter by Year

1996 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 2 (2019): Edisi Mei Vol 24, No 1 (2019): Edisi Januari Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 3 (2018): Edisi September Vol 23, No 2 (2018): Edisi Mei Vol 23, No 1 (2018): Edisi Januari Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 3 (2017): Edisi September Vol 22, No 2 (2017): Edisi Mei Vol 22, No 1 (2017): Edisi Januari Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 3 (2016): Edisi September Vol 21, No 2 (2016): Edisi Mei Vol 21, No 1 (2016): Edisi Januari Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 3 (2015): Edisi September Vol 20, No 2 (2015): Edisi Mei Vol 20, No 1 (2015): Edisi Januari Vol 19, No 3 (2014): Edisi September Vol 19, No 2 (2014): Edisi Mei Vol 19, No 1 (2014): Edisi Januari Vol 18, No 3 (2013): Edisi September Vol 18, No 2 (2013): Edisi Mei Vol 18, No 1 (2013): Edisi Januari Vol 17, No 3 (2012): Edisi September Vol 17, No 2 (2012): Edisi Mei Vol 17, No 1 (2012): Edisi Januari Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 4 (2011): Edisi September Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei Vol 16, No 2 (2011): Edisi April Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 4 (2010): Edisi Oktober Vol 15, No 3 (2010): Edisi Juli Vol 15, No 2 (2010): Edisi April Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 12, No 3 (2007): Edisi September Vol 12, No 2 (2007): Edisi Mei Vol 12, No 1 (2007): Edisi Januari Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 11, No 4 (2006): Edisi Oktober Vol 11, No 3 (2006): Edisi Juli Vol 11, No 2 (2006): Edisi April Vol 11, No 1 (2006): Edisi Januari Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 4 (2005): Edisi Oktober Vol 10, No 3 (2005): Edisi Juli Vol 10, No 2 (2005): Edisi April Vol 10, No 1 (2005): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 9, No 4 (2004): Edisi Oktober Vol 9, No 3 (2004): Edisi Juli Vol 9, No 2 (2004): Edisi April Vol 9, No 1 (2004): Edisi Januari Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 4 (2003): Edisi Oktober Vol 8, No 3 (2003): Edisi Juli Vol 8, No 2 (2003): Edisi April Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 7, No 4 (2002): Edisi Oktober Vol 7, No 3 (2002): Edisi Juli Vol 7, No 2 (2002): Edisi April Vol 7, No 1 (2002): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 6, No 4 (2001): Edisi Oktober Vol 6, No 3 (2001): Edisi Juli Vol 6, No 2 (2001): Edisi April Vol 6, No 1 (2001): Edisi Januari Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 5, No 3 (2000): Edisi Juli Vol 5, No 2 (2000): Edisi April Vol 5, No 1 (2000): Edisi Januari Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 4, No 3 (1999): Edisi Juli Vol 4, No 1 (1999): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 3, No 4 (1998): Edisi Oktober Vol 3, No 3 (1998): Edisi Juli Vol 3, No 2 (1998): Edisi April Vol 3, No 1 (1998): Edisi Januari Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober Vol 2, No 2 (1997): Edisi Juli Vol 2, No 1 (1997): Edisi April Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember Vol 1, No 2 (1996): Edisi Desember More Issue