cover
Filter by Year
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Articles
691
Articles
​
The Significance of Contractual Intention: A Comparative Analysis on English and Indonesian Law

Prisandani, Ulya Yasmine

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

The legal terms of a contract vary from one country to another, and the will in a contract often influences whether a contract has been perfectly established. Establishing a contract between parties from different legal systems has the risk of defect and imperfection in the establishment of the contract, which can influence the rights of one party when a contract related dispute occurs. The British law requires supply, acceptance, and reciprocity as legal conditions for contracts, but the legal terms of a contract in Indonesian law are stipulated in the Civil Code. Therefore, this study aims to develop a comparative analysis relating to the role of contractual will in determining the validity of a contract in British and Indonesian laws as well as their method in interpreting contracts. The study used the normative qualitative method with a comparative approach to the two legal systems completed with a description of the will in a contract based on CISG. Both legal jurisdictions are open for the possibility of assuming will incompatibility in a contract as 'oversight', and in such cases, a contract can deem void.

Akad Perbankan Syariah dan Penerapannya dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Nurwulan, Pandam

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini mengkaji: pertama, mengapa akad perbankan syariah pengikatan jaminannya masih menggunakan konsep yang digunakan perbankan konvensional? Kedua, bagaimana notaris dalam memformulasikan akta akad syariah yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris? Ketiga, bagaimana persyaratan ideal bagi notaris yang meresmikan akta-akta akad perbankan syariah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pengolahan dan analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan: pertama, akad perbankan syariah pengikatan jaminannya masih menggunakan konsep jaminan perbankan konvensional karena belum ada ketentuan/regulasi secara syariah yang mengatur tentang pengikatan jaminan untuk akad-akad syariah (ada kekosongan hukum/recht vacuum), dengan demikian di dalam praktek prosedur pengikatan jaminan untuk akta-akta akad syariah memakai hak tanggungan dan fidusia sebagaimana yang lazim digunakan oleh perbankan konvensional. Kedua, Notaris dalam memformulasikan akta akad syariah yang dibuat secara notariil formulasi bentuknya harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dengan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah serta mekanisme/prosedur pembuatan akta Notaris. Ketiga, Notaris yang meresmikan akta-akta akad syariah harus paham betul terhadap prinsip-prinsip syariah, yang mendasarkan pada asas Ilahiyah dalam akad syariah. sehingga menjadi ideal jika seorang Notaris yang meresmikan akta-akta akad syariah adalah seorang Muslim.

Penafsiran Hukum tentang “Partisipasi Langsung dalam Permusuhan” dalam Kasus-kasus Kejahatan Perang

Permanasari, Arlina

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Istilah “Partisipasi Langsung dalam Permusuhan” merupakan istilah yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-protokol Tambahan 1977 yang menimbulkan berbagai penafsiran hukum, karena kedua perjanjian internasional tersebut tidak memberikan definisi maupun penjelasan lebih lanjut. Masalah yang timbul dari ketiadaan pengertian ini adalah bagaimana hakim menafsirkan apakah seseorang dapat dianggap berpartisipasi dalam suatu tindakan permusuhan dalam suatu konflik bersenjata dalam kasus-kasus kejahatan perang. Penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan deskriptif analitis terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan hukum humaniter internasional.  Dalam mengatasi tidak adanya pemahaman tentang istilah tersebut, ICRC mengeluarkan suatu “pedoman penafsiran” (Interpretive Guidance) yang bersifat tidak mengikat secara hukum. Walaupun menimbulkan kontroversi dan bukan merupakan dokumen hukum, pendekatan yang diusung dalam “pedoman penafsiran” ternyata telah digunakan sebagai pembahasan dalam putusan-putusan, namun belum sepenuhnya digunakan oleh hakim sebagai suatu dasar hukum yang mengikat dalam kasus kejahatan perang.

Aspek Hukum Standarisasi Produk di Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

Yuanitasari, Deviana, Muchtar, Helitha Novianty

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Standardisasi merupakan aspek penting bagi Indonesia dalam persaingan pasar global, khususnya di MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Penelitian ini mengangkat permasalahan: pertama, bagaimana strategi peningkatan kualitas produk melalui Standardisasi Produk di Indonesia dikaitkan dengan MEA dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Kedua, bagaimana ASEAN MRA (Mutual Recognition Arrangement) diadopsi oleh negara-negara ASEAN dalam rangka MEA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum in concreto serta perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, strategi peningkatan kualitas produk melalui standardisasi produk nasional yaitu dengan cara harmonisasi peraturan nasional untuk mempercepat hubungan perdagangan dan perlindungan pasar Asia Tenggara. Kedua, ASEAN MRA diadopsi oleh negara-negara ASEAN dengan penggunaan MRA di level regional yang dapat dilihat dalam praktik di ASEAN. Konsep MRA digunakan ASEAN melalui ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements yang saat ini dituangkan dalam ASEAN MRA, yang digunakan untuk mendukung rejim perdagangan bebas AFTA yang dibentuk untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan antar negara-negara ASEAN.

Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

puspitasari, sri hastuti

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi pasca perubahan UUD Tahun 1945 salah satunya dilatar belakangi oleh adanya fenomena penguatan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di masa transisi demokrasi melalui perubahan UUD Tahun 1945. Namun pelibatan ini berpotensi melahirkan sejumlah problematika, di antaranya adalah kewenangan DPR yang sangat menentukan dalam proses seleksi hakim agung dan hakim konstitusi yang dapat menimbulkan persoalan terjadinya politisasi. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah: pertama, mengapa DPR dilibatkan dalam pengisan hakim agung dan hakim konstitusi; Kedua, apakah pelibatan tersebut sejalan dengan asas separation of power dan check and balance?. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, dengan pendekatan konseptual, kasus dan perundang-undangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi merupakan bagian dari proses demokrasi yang mulai berjalan di masa transisi pasca Orde Baru. Pelibatan DPR tersebut juga merupakan penyimpangan dari asas separation of power, bahkan praktek pelibatan DPR dalam pengisian jabatan hakim agung dan hakim konstitusi ternyata justru tidak mencerminkan asas check and balance karena DPR begitu menentukan dari semua proses seleksi.

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan

Puspoayu, Elisabeth Septin, Hakim, Arief Rachman, Bella, Hanum Selsiana

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pencemaran lingkungan yang terjadi di teluk Balikpapan dikarenakan bocornya pipa minyak Pertamina merupakan masalah serius dikarenakan mencemari ekosistem laut yang berakibat terhadap terganggunya fungsi lingkungan. Namun pencemaran yang diakibatkan oleh kebocoran pipa minyak karena lego jangkar kapal MV Judger ini tidak dapat langsung dikenakan mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam UU PPLH karena tiadanya faktor tunggal kesalahan dalam peristiwa tersebut. Tulisan ini akan mengonstruksikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan bilamana suatu pencemaran lingkungan tidak dapat ditemukan faktor tunggal kesalahan dan melibatkan subyek hukum internasional di luar yurisdiksi negara tempat terjadinya pencemaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Ditemukan bahwa cara pertanggungjawaban tanggung renteng secara keperdataan merupakan solusi terbaik karena ketiadaan faktor tunggal dan adanya keadaan memaksa mengharuskan pihak yang terkait dengan pelayaran tersebut juga turut bertanggungjawab atas pencemaran tersebut.

Overcriminalization dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Ali, Mahrus

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Kriminalisasi dalam perundang-undangan cenderung meningkat dan kebanyakan terkait pelanggaranpelanggaran administrasi, sehingga berpotensi menimbulkan overcriminalization. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep overcriminalization dan ragam bentuknya dalam perundangundangan pidana. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa overcriminalization pada umumnya dikonsepsikan dalam kaitannya dengan kriminalisasi. Bentuk-bentuknya pun beragam meliputi rekriminalisasi suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang yang lain, perumusan delik tanpa persyaratan kesalahan pelanggar yang memadai, kriminalisasi terhadap perbuatan perbuatan yang tidak tercela, perumusan delik yang tidak memenuhi prinsip lex certa, kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif murni, dan ancaman pidana tidak sebanding dengan seriusitas delik. Bentuk-bentuk overcriminalization dalam perundang-undangan terlihat dalam beberapa pasal dalam UU Perkebunan, UU PPLH, dan UU Minerba.

Tinjauan Yuridis Persyaratan Akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Pujiyanto, Risang, Iriyanti, Netti, Taufan, Sonny

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Persyaratan Persyaratan akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017 mengundang kontroversi karena menurut Ombudsman Republik Indonesia syarat tersebut diskriminatif. Penelitian ini mengkaji mengenai kesesuaian syarat akreditasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2017 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa syarat akreditasi merupakan syarat tambahan dan diperlukan untuk memberikan jaminan legalitas pendidikan seorang pelamar. Persyaratan akreditasi untuk jalur formasi umum yang berbeda di setiap Instansi, belum sesuai dengan asas persamaan sebagai salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Implementasi Kedaulatan Permanen atas Sumber Daya Alam Dalam Aturan Investasi Asing di Aljazair dan Indonesia

Arifin, Saru

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Doktrin kedaulatan permanen atas sumber daya alam sejak pertama kali dicetuskan oleh PBB pada akhir dekade tahun 1950, telah mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat—dari yang awalnya dipraktekkan secara tradisional untuk kepentingan nasional suatu negara—kemudian berkembang dan bersinggungan dengan berbagai isu ekonomi global, lingkungan, HAM dan perubahan iklim. Doktrin ini pada prinsipnya hanya memberikan penegasan kepada negara-negara di dunia akan pentingnya kedaulatan secara permanen bagi setiap negara atas sumber daya alam yang dimilikinya. Namun demikian, pengelolaannya perlu memperhatikan berbagai aspek penting yang bersinggungan dengan kepentingan umat manusia secara universal dan bersifat inklusif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang akan membahas tentang implementasi doktrin kedaulatan negara atas sumber daya alam 1950 dalam sistem hukum investasi negara-negara berkembang seperti Afrika dan juga di Indonesia—yang saat ini sedang giat-giatnya membuka diri terhadap investor lokal maupun internasional guna meningkatkan perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Resolusi PBB tentang kedaulatan permanen atas sumber daya alam dalam praktek investasi asing di Aljazair bersifat limitatif tertutama terhadap sumber daya alam strategis. Sebaliknya, dalam praktek investasi asing di Indonesia bersifat liberal bahkan kepemilikan sahamnya bisa mencapai seratus persen.

Pemaknaan Ulang Ar Riqab dalam Upaya Optimalisasi Fungsi Zakat Bagi Kesejahteraan Umat

Zainuddin, Zainuddin

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana pemaknaan ulang ar riqab dalam upaya optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat? Kedua, bagaimana kontekstualisasi pemaknaan ar-riqab sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dalam optimalisasi fungsi zakat bagi kesejahteraan umat? Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian yakni, pertama, ar-riqab dalam terminologi konvensional sebagai budak tidak lagi relevan untuk kondisi saat ini. Ar-riqab dapat dipahami sebagai orang yang terbelenggu dalam kemiskinan secara terstruktur dan masif, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen ekonomi umat untuk pemajuan kesejahteraan dapat tercapai. Kedua, salah satu makna ar riqab yang sesuai dengan kondisi sekarang adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Kelompok inilah yang rentang terhadap eksploitasi ekonomi sehingga sulit untuk keluar memberdayakan dirinya karena dibawah kekuasaan orang lain. Instrumen zakat sebagai kekuatan ekonomi dapat memainkan peran untuk pemberdayaan korban perdagangan tindak pidana dengan dimasukkannya sebagai aznaf ar riqab. Rekomendasi penelitian ini adalah hendaknya pengelola zakat memaknai secara kontekstual ar-riqab dan tidak lagi terpaku pada makna budak, sehingga fungsionalisasi zakat sebagai instrumen pemenuhan kesejahteraan dapat tercapai secara optimal.

Issues
All Issue Vol 25, No 3: SEPTEMBER 2018 Vol 25, No 2: Mei 2018 Vol 25, No 1: JANUARI 2018 Vol 24, No 4: OKTOBER 2017 Vol 24, No 3: JULI 2017 Vol 24, No 2: APRIL 2017 Vol 24, No 1: JANUARI 2017 Vol 23, No 4: OKTOBER 2016 Vol 23, No 3: JULI 2016 Vol 23, No 2: APRIL 2016 Vol 23, No 1: JANUARI 2016 Vol 22, No 4: Oktober 2015 Vol 22, No 3: Juli 2015 Vol 22, No 2: APRIL 2015 Vol 22, No 1: Januari 2015 Vol 21, No 4: Oktober 2014 Vol 21, No 3: Juli 2014 Vol 21, No 2: April 2014 Vol 21, No 1: Januari 2014 Vol 20, No 4: Oktober 2013 Vol 20, No 3: Juli 2013 Vol 20, No 2: April 2013 Vol 20, No 1: Januari 2013 Vol 19, No 4: Oktober 2012 Vol 19, No 3: Juli 2012 Vol 19, No 3 (2012) Vol 18, No 4 (2011) Vol 18, No 3 (2011) Vol 18, No 2 (2011) Vol 18, No 1 (2011) Vol 18 (2011): Edisi Khusus Vol. 18 Oktober 2011 Vol 17, No 4 (2010) Vol 17, No 3 (2010) Vol 17, No 2 (2010) Vol 17, No 1 (2010) Vol 16, No 4 (2009) Vol 16, No 3 (2009) Vol 16, No 2 (2009): English Version Vol 16, No 2 (2009) Vol 16, No 1 (2009): English Version Vol 16, No 1 (2009) Vol 16, Edisi Khusus 2009 Vol 15, No 3 (2008): English Version Vol 15, No 3 (2008) Vol 15, No 2 (2008) Vol 15, No 1 (2008) Vol 14, No 4 (2007) Vol 14, No 3 (2007) Vol 14, No 2 (2007) Vol 14, No 1 (2007) Vol 13, No 2: Mei 2006 Vol 13, No 1: Januari 2006 Vol 12, No 30: September 2005 Vol 12, No 29: Mei 2005 Vol 12, No 28: Januari 2005 Vol 11, No 27: SEPTEMBER 2004 Vol 11, No 26: Mei 2004 Vol 11, No 25: Januari 2004 Vol 10, No 24: September 2003 Vol 10, No 23: Mei 2003 Vol 10, No 22: Januari 2003 Vol 9, No 21: September 2002 Vol 9, No 20: Juni 2002 Vol 9, No 19: Februari 2002 Vol 8, No 18: Oktober 2001 Vol 8, No 17: Juni 2001 Vol 8, No 16 (2001): Cyberlaw Vol 7, No 15: Desember 2000 Vol 7, No 14: Agustus 2000 Vol 7, No 13: April 2000 Vol 6, No 12 (1999): H A K I Vol 6, No 11 (1999) Vol 5, No 10 (1998) Vol 6, No 9 (1997) Vol 5, No 8 (1997) Vol 4, No 7 (1997) Vol 3, No 6 (1996) Vol 3, No 5 (1996): Hukum dan Ekonomi Vol 2, No 4: September 1995 Vol 1, No 3 (1995) Vol 1, No 2 (1994): KEJAHATAN KERAH PUTIH Vol 1, No 1 (1994): Era PJPT II