The collapse of the Suhartos authoritarian regime has brought Indonesia into a more democratic political landscape.

Beranjak dari permasalahan yang sering menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat yang sebagian merasakan bahwa sistem politik di Indonesia lebih sesuai dengan corak kekhalifahan dengan alasan untuk menegakkan syariat di bumi nusantara ini. Hal ini tentunya sedikit banyak akan menimbulkan reaksi dari sebagian masyarakat yang lain yang merasa tidak senang kalau hal tersebut diwujudkan karena notabene mereka yang non muslim, sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengungkapkan pentingnya pemikiran politik Islam ditinjau dari perspektif Maqâshid al-syarî�??ah, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah politik ada dalam Islam dan bagaimana eksistensi politik Islam di Negara Indonesia dalam perspektif Maqâshid al-syarî�??ah. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keberadaan eksistensi politik dalam Islam dan kemungkinan penerapan politik Islam di Negara Indonesia perspektif Maqâshid al-syarî�??ah.Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Teknik analisis referensi yang digunakan adalah teknik analisis isi, pendekatan usul fikih serta pendekatan historis.Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, politik dalam Islam atau lebih dikenal dengan nama siyasah telah ada dan berkembang sejak awal Islam dan terus berkembang hingga sekarang. Kedua, penerapan politik Islam di Indonesia secara nilai dan prinsip telah ada dalam dasar-dasar Negara Indonesia walaupun tidak sepenuhnya bisa diterapkan, karena kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik dari segi agama maupun budaya. Hal ini disebabkan karena hifz ummah sebagai gagasan perkembangan dari Maqâshid al-syarî�??ah dipandang lebih utama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara republik Indonesia.

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah  transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu  cara yang dipakai oleh wajib pajak perusahaan multinasional untuk  melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing ini tidak dipandang sebagai perilaku yang  melanggar norma hukum  positif yang berlaku di negara kita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan. Ada gap yang serius  antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) dengan aras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakan dimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwa penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan perpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan  tujuan hukum perpajakan. Peneliti  melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan pada pendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I�??tikad tidak baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah foto pre-wedding dalam undangan  pernikahan. Foto pre-wedding yang berkorelasi dengan budaya barat diarahkan pada pelanggaran syariat, seperti menunjukkan bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat bahkan diarahkan menjadi intim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kedua pasangan tersebut mengatur foto mereka dalam undangan pesta pernikahan, pendapat ulama di Palangka Raya tentang foto pre-wedding dalam undangan pesta pernikahan, serta pendapat ulama di Palangka Raya tentang foto pre-wedding di undangan pesta pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mencoba memahami suatu kasus atau tradisi dan korelasi terhadap foto pre wedding. Kemudian, untuk menggambarkan karena jelas dan spesifik tentang ulama dan orang-orang yang berkorelasi dengan foto pre-wedding. Untuk menentukan subjek penelitian di kalangan ulama, orang dan fotografer berdasarkan kriteria tertentu. Temuan dari penelitian ini menemukan fakta-fakta yang melatar belakangi pernikahan yang mengatur foto pre-wedding mereka dalam undangan pesta pernikahan di antara alasan-alasannya adalah media informasi untuk umum, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, mengumpulkan foto, membuat perenungan terlihat cantik, dan karena kecenderungan. Berdasarkan pendapat Ulama tentang foto dalam undangan, mereka memiliki perbedaan. Bahkan ada perbedaan di antara mereka, dalam foto pre-wedding memiliki substansi yang membuka bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat, intim, tabarruj, dan sombong. Semua ulama setuju bahwa foto itu haram. Sementara itu, foto sebelum menikah condong ke substansi khalwat dan ikhtilat, jadi foto pre wedding adalah haram. Tapi, foto pre-wedding yang dibuat tidak terlalu dekat satu sama lain dan menutup aurat yang ditentukan sebagai mubah. Karena mereka adalah foto pre-wedding dalam undangan dapat memberikan manfaat sebagai informasi untuk umum.

Lembaga Amil Zakat, Rumah Peduli Nurul Fikri Palangka Raya, merupakan salah satu perwujudan lembaga berbasis Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, didirikan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memfasilitasi para muzakki dalam menyalurkan zakat. Rumah Peduli Nurul Fikri adalah bentuk konkret dari sebuah organisasi dengan konsep modern yang disajikan di kota Palangka Raya dengan menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, seperti dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mewujudkan tujuan utama zakat sebagai upaya untuk kemakmuran umat Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri di Palangka Raya dan bagaimana transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri di Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian hukum sosiologis empiris selama data yang diperoleh dalam observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri yang dicirikan oleh badan hukum dan juga memenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, yaitu berdasarkan syariat Islam, kepercayaan, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan bertanggung jawab. Ini adalah pemenuhan kepatuhan hukum sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya terlihat dalam mengelola dana zakat melalui pengungkapan informasi dan pelaporan keuangan kepada lembaga-lembaga berwenang yang berpartisipasi dalam pengelolaan pengelolaan zakat. Transparansi di lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri terbuka dalam pengelolaan zakat melalui proses pelaksanaan kegiatan dan informasi yang dapat diaksesoleh publik

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74 / PUU-XII / 2014 tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) Interpretasi frasa �??pejabat lainnya�?�, serta implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi.Jenis penelitian ini bersifat -normatif dengan menggunakan pendekatan hukum (statute approach). Jenis penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif yang menjelaskan, memperkuat, atau menguji ketentuan hukum yang merupakan dasar dari keputusan peninjauan kembali Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (2). Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka dan wawancara. Bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari undang-undang dalam undang-undang, keputusan pengadilan, buku, kamus hukum, dan jurnal ilmiah dan diproses dengan metode deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian hakim dalam keputusan menggunakan metode interpretasi gramatikal dari kata "atau" dalam teks artikel. Oleh karena itu diketahui bahwa hukum perkawinan menyediakan pilihan bebas bagi orang-orang yang ingin meminta dispensasi pernikahan asalkan ada kesulitan atau akses terbatas ke yurisdiksi Pengadilan. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya, pasal tersebut bersifat fakultatif / mengatur. Ini berarti bahwa dalam keadaan konkretnya dispensasi pernikahan melalui Pengadilan dapat dikesampingkan karena kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau harus dipatuhi oleh Pengadilan. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis harus diambil lebih lanjut sehingga substansi yang diberikan kewenangan perkawinan di bawah umur memiliki payung hukum sebagai legal formal yang jelas. Sementara di tingkat sosiologis, putusan itu memunculkan dualisme otoritas antara Pengadilan dan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, upaya untuk menyelaraskan peran Mahkamah dengan lembaga adalah dengan menjaga proses dispensasi di Kantor Urusan Agama melalui proses pengadilan oleh Pengadilan

Fokus dari penelitian ini adalah tentang pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution serta metode istinbā tentang urgensi pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensi, pendekatan filsafat hukum Islam (uṣūlal-fiqh), dan pendekatan komparatif. Presentasi data menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif-analitik dan konten. Hasil dari penelitian ini, adalah: (1) Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pentingnya pendaftaran pernikahansebagai pilar pernikahan adalah karena ada banyak dampak negatif yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak terdaftar atau pernikahan informal. Metode Istinbāṭ yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia untuk menentukan pendaftaran nikah sebagai pilar pernikahan adalah surah al-Baqarah ayat 282 dengan metode qiyas aulawi, dilalah al-maqāṣid beberapa hadis tentang pengumuman perkawinan dan metode ma mlaḥah mursalah, (2) pemikiran Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan perkawinan sebagai pilar pernikahan adalah karena perubahan pengakuan dan jaminan konteks hak pada zaman Nabi SAW sudah cukup dengan walimah, pengumuman dan saksi, sementara sekarang pengakuan dan jaminan yang benar adalah pendaftaran nikah. Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik untuk menentukan pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan. (3) Mempertimbangkan kondisi masyarakat, hukum, norma dan sosial budaya yang berkembang pada masyarakat Indonesia saat ini maka Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pendaftaran pernikahan sebagai pilar perkawinan yang ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis , bisa dikatakan sudah tidak relevan lagi. Karena, keabsahan pendaftaran pernikahan baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis hanya sebagai bukti otentik dan ketertiban pernikahan orde nikah yang tertib, sehingga bukan penentu legitimasi dalam perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74 / PUU-XII / 2014 tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) Interpretasi frasa �??pejabat lainnya�?�, serta implikasi dari keputusan Mahkamah Konstitusi.Jenis penelitian ini bersifat -normatif dengan menggunakan pendekatan hukum (statute approach). Jenis penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif yang menjelaskan, memperkuat, atau menguji ketentuan hukum yang merupakan dasar dari keputusan peninjauan kembali Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (2). Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka dan wawancara. Bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dari undang-undang dalam undang-undang, keputusan pengadilan, buku, kamus hukum, dan jurnal ilmiah dan diproses dengan metode deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian hakim dalam keputusan menggunakan metode interpretasi gramatikal dari kata "atau" dalam teks artikel. Oleh karena itu diketahui bahwa hukum perkawinan menyediakan pilihan bebas bagi orang-orang yang ingin meminta dispensasi pernikahan asalkan ada kesulitan atau akses terbatas ke yurisdiksi Pengadilan. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifat hukumnya, pasal tersebut bersifat fakultatif / mengatur. Ini berarti bahwa dalam keadaan konkretnya dispensasi pernikahan melalui Pengadilan dapat dikesampingkan karena kesulitan atau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau harus dipatuhi oleh Pengadilan. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis harus diambil lebih lanjut sehingga substansi yang diberikan kewenangan perkawinan di bawah umur memiliki payung hukum sebagai legal formal yang jelas. Sementara di tingkat sosiologis, putusan itu memunculkan dualisme otoritas antara Pengadilan dan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, upaya untuk menyelaraskan peran Mahkamah dengan lembaga adalah dengan menjaga proses dispensasi di Kantor Urusan Agama melalui proses pengadilan oleh Pengadilan

Fokus dari penelitian ini adalah tentang pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution serta metode istinbā tentang urgensi pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensi, pendekatan filsafat hukum Islam (uṣūlal-fiqh), dan pendekatan komparatif. Presentasi data menggunakan metode deskriptif dan deduktif. Menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptif-analitik dan konten. Hasil dari penelitian ini, adalah: (1) Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pentingnya pendaftaran pernikahansebagai pilar pernikahan adalah karena ada banyak dampak negatif yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak terdaftar atau pernikahan informal. Metode Istinbāṭ yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia untuk menentukan pendaftaran nikah sebagai pilar pernikahan adalah surah al-Baqarah ayat 282 dengan metode qiyas aulawi, dilalah al-maqāṣid beberapa hadis tentang pengumuman perkawinan dan metode ma mlaḥah mursalah, (2) pemikiran Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan perkawinan sebagai pilar pernikahan adalah karena perubahan pengakuan dan jaminan konteks hak pada zaman Nabi SAW sudah cukup dengan walimah, pengumuman dan saksi, sementara sekarang pengakuan dan jaminan yang benar adalah pendaftaran nikah. Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasi tematik-holistik untuk menentukan pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan. (3) Mempertimbangkan kondisi masyarakat, hukum, norma dan sosial budaya yang berkembang pada masyarakat Indonesia saat ini maka Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentang pendaftaran pernikahan sebagai pilar perkawinan yang ditinjau secara filosofis, yuridis dan sosiologis , bisa dikatakan sudah tidak relevan lagi. Karena, keabsahan pendaftaran pernikahan baik secara filosofis, yuridis dan sosiologis hanya sebagai bukti otentik dan ketertiban pernikahan orde nikah yang tertib, sehingga bukan penentu legitimasi dalam perkawinan.

Beranjak dari permasalahan yang sering menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat yang sebagian merasakan bahwa sistem politik di Indonesia lebih sesuai dengan corak kekhalifahan dengan alasan untuk menegakkan syariat di bumi nusantara ini. Hal ini tentunya sedikit banyak akan menimbulkan reaksi dari sebagian masyarakat yang lain yang merasa tidak senang kalau hal tersebut diwujudkan karena notabene mereka yang non muslim, sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengungkapkan pentingnya pemikiran politik Islam ditinjau dari perspektif Maqâshid al-syarî�??ah, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah politik ada dalam Islam dan bagaimana eksistensi politik Islam di Negara Indonesia dalam perspektif Maqâshid al-syarî�??ah. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keberadaan eksistensi politik dalam Islam dan kemungkinan penerapan politik Islam di Negara Indonesia perspektif Maqâshid al-syarî�??ah.Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Teknik analisis referensi yang digunakan adalah teknik analisis isi, pendekatan usul fikih serta pendekatan historis.Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, politik dalam Islam atau lebih dikenal dengan nama siyasah telah ada dan berkembang sejak awal Islam dan terus berkembang hingga sekarang. Kedua, penerapan politik Islam di Indonesia secara nilai dan prinsip telah ada dalam dasar-dasar Negara Indonesia walaupun tidak sepenuhnya bisa diterapkan, karena kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik dari segi agama maupun budaya. Hal ini disebabkan karena hifz ummah sebagai gagasan perkembangan dari Maqâshid al-syarî�??ah dipandang lebih utama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara republik Indonesia.