Lembaga Amil Zakat, Rumah Peduli Nurul Fikri Palangka Raya, merupakan salah satuperwujudan lembaga berbasis Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, didirikan olehmasyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan memfasilitasi para muzakki dalammenyalurkan zakat. Rumah Peduli Nurul Fikri adalah bentuk konkret dari sebuah organisasidengan konsep modern yang disajikan di kota Palangka Raya dengan menekankan prinsipakuntabilitas dan transparansi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, seperti dalamPasal 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk mewujudkantujuan utama zakat sebagai upaya untuk kemakmuran umat Islam. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga amil zakat RumahPeduli Nurul Fikri di Palangka Raya dan bagaimana transparansi dalam pengelolaan lembagaamil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri di Palangka Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatankualitatif deskriptif dengan penelitian hukum sosiologis empiris selama data yang diperolehdalam observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri yang dicirikan oleh badan hukum dan jugamemenuhi prinsip akuntabilitas pengelolaan zakat, yaitu berdasarkan syariat Islam, kepercayaan,manfaat, keadilan, kepastian hukum, integritas, dan bertanggung jawab. Ini adalah pemenuhankepatuhan hukum sebagaimana Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentangPengelolaan Zakat. Transparansi lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri Kota PalangkaRaya terlihat dalam mengelola dana zakat melalui pengungkapan informasi dan pelaporankeuangan kepada lembaga-lembaga berwenang yang berpartisipasi dalam pengelolaanpengelolaan zakat. Transparansi di lembaga amil zakat Rumah Peduli Nurul Fikri terbuka dalampengelolaan zakat melalui proses pelaksanaan kegiatan dan informasi yang dapat diakses olehpublik

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pertimbangan hakim dalam putusan MahkamahKonstitusi Nomor 74 / PUU-XII / 2014 tentang Peninjauan Kembali Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) Interpretasi frasa “pejabat lainnya”, serta implikasi dari keputusanMahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini bersifat -normatif dengan menggunakan pendekatanhukum (statute approach). Jenis penelitian ini adalah metode penelitian eksplanatif yangmenjelaskan, memperkuat, atau menguji ketentuan hukum yang merupakan dasar dari keputusan peninjauan kembali Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (2). Teknik pengumpulan bahan hukum dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian pustaka dan wawancara. Bahan hukum yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bahan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terdiri dariundang-undang dalam undang-undang, keputusan pengadilan, buku, kamus hukum, dan jurnalilmiah dan diproses dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwapenilaian hakim dalam keputusan menggunakan metode interpretasi gramatikal dari kata "atau"dalam teks artikel. Oleh karena itu diketahui bahwa hukum perkawinan menyediakan pilihanbebas bagi orang-orang yang ingin meminta dispensasi pernikahan asalkan ada kesulitan atauakses terbatas ke yurisdiksi Pengadilan. Dari bunyi teks Pasal 7 Ayat (2) dilihat dari sifathukumnya, pasal tersebut bersifat fakultatif / mengatur. Ini berarti bahwa dalam keadaankonkretnya dispensasi pernikahan melalui Pengadilan dapat dikesampingkan karena kesulitanatau keterbatasan akses sehingga pasal tersebut tidak mengikat atau harus dipatuhi olehPengadilan. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis harus diambil lebih lanjutsehingga substansi yang diberikan kewenangan perkawinan di bawah umur memiliki payunghukum sebagai legal formal yang jelas. Sementara di tingkat sosiologis, putusan itumemunculkan dualisme otoritas antara Pengadilan dan Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu,upaya untuk menyelaraskan peran Mahkamah dengan lembaga adalah dengan menjaga prosesdispensasi di Kantor Urusan Agama melalui proses pengadilan oleh Pengadilan.

Fokus dari penelitian ini adalah tentang pemikiran Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasutionserta metode istinbā tentang urgensi pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan. Penelitianini merupakan penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metodedokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yurisprudensi, pendekatanfilsafat hukum Islam (uṣūlal-fiqh), dan pendekatan komparatif. Presentasi data menggunakanmetode deskriptif dan deduktif. Menganalisis data menggunakan metode analisis deskriptifanalitikdan konten. Hasil dari penelitian ini, adalah: (1) Pemikiran Siti Musdah Mulia tentangpentingnya pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan adalah karena ada banyak dampaknegatif yang disebabkan oleh perkawinan yang tidak terdaftar atau pernikahan informal. MetodeIstinbāṭ yang digunakan oleh Siti Musdah Mulia untuk menentukan pendaftaran nikah sebagaipilar pernikahan adalah surah al-Baqarah ayat 282 dengan metode qiyas aulawi, dilalah al-maqāṣid beberapa hadis tentang pengumuman perkawinan dan metode ma mlaḥah mursalah, (2)pemikiran Khoiruddin Nasution tentang urgensi pencatatan perkawinan sebagai pilar pernikahan adalah karena perubahan pengakuan dan jaminan konteks hak pada zaman Nabi SAW sudahcukup dengan walimah, pengumuman dan saksi, sementara sekarang pengakuan dan jaminanyang benar adalah pendaftaran nikah. Khoiruddin Nasution menggunakan metode kombinasitematik-holistik untuk menentukan pendaftaran pernikahan sebagai pilar pernikahan. (3)Mempertimbangkan kondisi masyarakat, hukum, norma dan sosial budaya yang berkembangpada masyarakat Indonesia saat ini maka Siti Musdah Mulia dan Khoiruddin Nasution tentangpendaftaran pernikahan sebagai pilar perkawinan yang ditinjau secara filosofis, yuridis dansosiologis , bisa dikatakan sudah tidak relevan lagi. Karena, keabsahan pendaftaran pernikahanbaik secara filosofis, yuridis dan sosiologis hanya sebagai bukti otentik dan ketertibanpernikahan orde nikah yang tertib, sehingga bukan penentu legitimasi dalam perkawinan.

Beranjak dari permasalahan yang sering menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat yangsebagian merasakan bahwa sistem politik di Indonesia lebih sesuai dengan corak kekhalifahandengan alasan untuk menegakkan syariat di bumi nusantara ini. Hal ini tentunya sedikit banyakakan menimbulkan reaksi dari sebagian masyarakat yang lain yang merasa tidak senang kalauhal tersebut diwujudkan karena notabene mereka yang non muslim, sehingga dalam penelitianini penulis ingin mengungkapkan pentingnya pemikiran politik Islam ditinjau dari perspektifMaqâshid al-syarî’ah, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah politik ada dalam Islamdan bagaimana eksistensi politik Islam di Negara Indonesia dalam perspektif Maqâshid alsyarî’ah.Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keberadaan eksistensi politik dalamIslam dan kemungkinan penerapan politik Islam di Negara Indonesia perspektif Maqâshid alsyarî’ah.Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakanmetode deduktif dan deskriptif. Teknik analisis referensi yang digunakan adalah teknik analisisisi, pendekatan usul fikih serta pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama,politik dalam Islam atau lebih dikenal dengan nama siyasah telah ada dan berkembang sejakawal Islam dan terus berkembang hingga sekarang. Kedua, penerapan politik Islam di Indonesia secara nilai dan prinsip telah ada dalam dasar-dasar Negara Indonesia walaupun tidaksepenuhnya bisa diterapkan, karena kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik darisegi agama maupun budaya. Hal ini disebabkan karena hifz ummah sebagai gagasanperkembangan dari Maqâshid al-syarî’ah dipandang lebih utama untuk menjaga keutuhan dankesatuan negara republik Indonesia.

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu cara yang dipakai oleh wajib pajakperusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing initidak dipandang sebagai perilaku yang melanggar norma hukum positif yang berlaku di negarakita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan.Ada gap yang serius antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) denganaras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakandimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwapenghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturanperpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan tujuan hukumperpajakan. Peneliti melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan padapendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dariwajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah foto pre-wedding dalam undangan pernikahan. Foto pre-wedding yang berkorelasi dengan budaya barat diarahkan pada pelanggaransyariat, seperti menunjukkan bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat bahkan diarahkanmenjadi intim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kedua pasangan tersebutmengatur foto mereka dalam undangan pesta pernikahan, pendapat ulama di Palangka Rayatentang foto pre-wedding dalam undangan pesta pernikahan, serta pendapat ulama di PalangkaRaya tentang foto pre-wedding di undangan pesta pernikahan. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mencoba memahami suatu kasus atautradisi dan korelasi terhadap foto pre wedding. Kemudian, untuk menggambarkan karena jelasdan spesifik tentang ulama dan orang-orang yang berkorelasi dengan foto pre-wedding. Untukmenentukan subjek penelitian di kalangan ulama, orang dan fotografer berdasarkan kriteriatertentu. Temuan dari penelitian ini menemukan fakta-fakta yang melatar belakangi pernikahanyang mengatur foto pre-wedding mereka dalam undangan pesta pernikahan di antara alasan-alasannya adalah media informasi untuk umum, mengabadikan dan memanfaatkan momenpernikahan, mengumpulkan foto, membuat perenungan terlihat cantik, dan karenakecenderungan. Berdasarkan pendapat Ulama tentang foto dalam undangan, mereka memilikiperbedaan. Bahkan ada perbedaan di antara mereka, dalam foto pre-wedding memiliki substansiyang membuka bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat, intim, tabarruj, dan sombong. Semuaulama setuju bahwa foto itu haram. Sementara itu, foto sebelum menikah condong ke substansikhalwat dan ikhtilat, jadi foto pre wedding adalah haram. Tapi, foto pre-wedding yang dibuattidak terlalu dekat satu sama lain dan menutup aurat yang ditentukan sebagai mubah. Karenamereka adalah foto pre-wedding dalam undangan dapat memberikan manfaat sebagai informasiuntuk umum.

The collapse of the Suhartos authoritarian regime has brought Indonesia into a more democratic political landscape.

Beranjak dari permasalahan yang sering menjadi wacana di tengah-tengah masyarakat yang sebagian merasakan bahwa sistem politik di Indonesia lebih sesuai dengan corak kekhalifahan dengan alasan untuk menegakkan syariat di bumi nusantara ini. Hal ini tentunya sedikit banyak akan menimbulkan reaksi dari sebagian masyarakat yang lain yang merasa tidak senang kalau hal tersebut diwujudkan karena notabene mereka yang non muslim, sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengungkapkan pentingnya pemikiran politik Islam ditinjau dari perspektif Maqâshid al-syarî’ah, maka masalah dalam penelitian ini adalah apakah politik ada dalam Islam dan bagaimana eksistensi politik Islam di Negara Indonesia dalam perspektif Maqâshid al-syarî’ah. Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui keberadaan eksistensi politik dalam Islam dan kemungkinan penerapan politik Islam di Negara Indonesia perspektif Maqâshid al-syarî’ah.Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode deduktif dan deskriptif. Teknik analisis referensi yang digunakan adalah teknik analisis isi, pendekatan usul fikih serta pendekatan historis.Hasil penelitian ini menunjukkan: pertama, politik dalam Islam atau lebih dikenal dengan nama siyasah telah ada dan berkembang sejak awal Islam dan terus berkembang hingga sekarang. Kedua, penerapan politik Islam di Indonesia secara nilai dan prinsip telah ada dalam dasar-dasar Negara Indonesia walaupun tidak sepenuhnya bisa diterapkan, karena kemajemukan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia baik dari segi agama maupun budaya. Hal ini disebabkan karena hifz ummah sebagai gagasan perkembangan dari Maqâshid al-syarî’ah dipandang lebih utama untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara republik Indonesia.

Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah  transfer harga(transfer pricing). Transfer pricing merupakan salah satu  cara yang dipakai oleh wajib pajak perusahaan multinasional untuk  melakukan penghindaran pajak. Perilaku transfer pricing ini tidak dipandang sebagai perilaku yang  melanggar norma hukum  positif yang berlaku di negara kita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan. Ada gap yang serius  antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) dengan aras kepastian hukum(rechtsmatigheid). Pada aras tujuan hukum bahwa aturan perpajakan dimaksudkan untuk pengumpulan pajak, sedangkan pada aras kepastian hukum bahwa penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan perpajakan itu sendiri. Artinya penghindaran pajak bertentangan dengan  tujuan hukum perpajakan. Peneliti  melihat persoalan ini dari perspektif hukum Islam yang didasarkan pada pendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah foto pre-wedding dalam undangan  pernikahan. Foto pre-wedding yang berkorelasi dengan budaya barat diarahkan pada pelanggaran syariat, seperti menunjukkan bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat bahkan diarahkan menjadi intim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kedua pasangan tersebut mengatur foto mereka dalam undangan pesta pernikahan, pendapat ulama di Palangka Raya tentang foto pre-wedding dalam undangan pesta pernikahan, serta pendapat ulama di Palangka Raya tentang foto pre-wedding di undangan pesta pernikahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu penulis mencoba memahami suatu kasus atau tradisi dan korelasi terhadap foto pre wedding. Kemudian, untuk menggambarkan karena jelas dan spesifik tentang ulama dan orang-orang yang berkorelasi dengan foto pre-wedding. Untuk menentukan subjek penelitian di kalangan ulama, orang dan fotografer berdasarkan kriteria tertentu. Temuan dari penelitian ini menemukan fakta-fakta yang melatar belakangi pernikahan yang mengatur foto pre-wedding mereka dalam undangan pesta pernikahan di antara alasan-alasannya adalah media informasi untuk umum, mengabadikan dan memanfaatkan momen pernikahan, mengumpulkan foto, membuat perenungan terlihat cantik, dan karena kecenderungan. Berdasarkan pendapat Ulama tentang foto dalam undangan, mereka memiliki perbedaan. Bahkan ada perbedaan di antara mereka, dalam foto pre-wedding memiliki substansi yang membuka bagian tubuh yang mungkin tidak terlihat, intim, tabarruj, dan sombong. Semua ulama setuju bahwa foto itu haram. Sementara itu, foto sebelum menikah condong ke substansi khalwat dan ikhtilat, jadi foto pre wedding adalah haram. Tapi, foto pre-wedding yang dibuat tidak terlalu dekat satu sama lain dan menutup aurat yang ditentukan sebagai mubah. Karena mereka adalah foto pre-wedding dalam undangan dapat memberikan manfaat sebagai informasi untuk umum.