Articles
25
Articles
‚Äč
Editorial

Ngurah Wairocana, I Gusti

Acta Comitas Acta Comitas Vol. 03, No. 2, Oktober 2018
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Om Swastiastu,  Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, setelah melalui  proses  yang  panjang,  akhirnya  Jurnal  Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan dapat menyuguhkan 14 artikel pada Volume 3 Nomor 2, edisi bulan Oktober 2018 sesuai waktu yang ditetapkan. Board of Editor baik internal maupun eksternal didukung Reviewer baik internal maupun eksternal sangat berkontribusi dalam penyempurnaan artikel dalam edisi ini, demikian pula  para  penulis  yang  sangat  kooperatif bekerjasama dalam melakukan revisi sesuai dengan arahan dan komentar para reviewer, sehingga Jurnal Acta Comitas Volume 3 Nomor 2 dapat dipublikasikan tepat waktu. Berbagai topik menarik mulai dari Obligasi Daerah Dalam Kerangka Hukum Keuangan Negara hingga Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya sesuai dengan Focus & Scope Journal disajikan dalam edisi ini. Para penulis yang berkontribusi terdiri dari penulis eksternal dan internal. Pengelola mengucapkan terima kasih kepada Editor, reviewer maupun penulis yang sudah komparatif membantu dan bekerja sama dalam kelancaran proses pengelolaan Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan. Kami sangat berharap semoga artikel-artikel yang dipublikasikan dalam Volume 3 Nomor 2 Edisi Oktober 2018 ini dapat bermanfaat baik bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia maupun dalam tataran teori maupun praktik.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan

Wijayanti S, Ni Luh Putu Mike

Acta Comitas Acta Comitas Vol. 03, No. 2, Oktober 2018
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Perkawinan dilaksanakan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal sebagai satu tahapan baru memasuki kehidupan sosial yang sesungguhnya. Berbagai hal dapat terjadi dalam suatu kehidupan perkawinan. Untuk menghindari  berbagai permasalahan dikemudian hari, para pihak mengantisipasinya dengan membuat perjanjian perkawinan. Berbagai permasalahan yang timbul seringkali akibat dari perbuatan pasangan suami istri itu sendiri contohnya seperti keinginan suami yang ingin memiliki istri lebih dari satu atau poligami. Dengan adanya perjanjian perkawinan sangat membantu para pihak untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini karena adanya perjanjian diharapkan para pihak tidak ada yang merasa dirugikan karena semua sudah tertuang di dalam isi perjanjian. Permasalahannya yaitu adanya kekosongan norma dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan yang tidak menjelaskan bagaimana hak-hak istri apabila terjadi perkawinan poligami. Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif. Jenis pendekatan yang digunakan perundang-undangan. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah teknik studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukumnya yaitu teknik evaluasi dan teknik argumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harus adanya kesepakatan bersama suami istri dalam membuat perjanjian perkawinan dan dengan dibuatnya perjanjian perkawinan dapat melindungi hak-hak istri yang mengalami poligami dalam perkawinannya.

Status Kepemilikan Tanah Adat Di Bali Yang Diakui Sebagai Tanah Milik Pribadi

Apriyani, Putu Indi

Acta Comitas Acta Comitas Vol. 03, No. 2, Oktober 2018
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman  juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang perubahan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, telah ditentukan secara jelas bahwa tanah desa dan atau tanah milik desa pakraman tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi. Secara sosiologis masih ditemukan kesenjangan antara pengaturan tentang tanah desa (das sollen) dan pelaksanaannya terkait status kepemilikan tanah desa (das sein). Dari uraian latar blakang sebelumnya, terdapat rumusan masalah antara lain : (1) Apa faktor yang menyebabkan banyaknya tanah adat di Bali diakui sebagai tanah milik pribadi ? dan (2) Bagaimana upaya untuk mengurangi tanah adat di Bali menjadi tanah milik pribadi ?. Tujuan studi ini untuk menganalisis faktor yang menyebabkan tanah adat di Bali menjadi tanah pribadi. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan meneliti data primer serta data sekunder dengan teknik observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1)  kurangnya kesadaran hukum masyarakat hukum adat untuk mentaati norma hukum, kemudian kurangnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan norma hukum dan kesengajaan dalam mengabaikan norma hukum. Dan (2) mensertifikatkan tanah adat tersebut dengan menjadikan desa pakraman sebagai subyek hukumnya, mengingat tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hukum Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017.

PENCANTUMAN HAK OPSI PERPANJANGAN JANGKA WAKTU SEWA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUMAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 467/Pdt.G/2014/PN.Dps)

Jagat Krisno, Anak Agung Dalem, Sirtha, I Nyoman, Rudy, Dewa Gde

Acta Comitas Acta Comitas Vol. 03, No. 2, Oktober 2018
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2016 tidak mengatur seara tegas mengenai ketentuan hak opsi. Sedangkan dalam praktek, perjanjian sewa menyewa rumah yang mencantumkan klausula hak opsi perpanjangan jangka waktu sewa telah menimbulkan sengketa antara para pihak dipengadilan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah 1). Apakah putusan pengadilan negeri Denpasar nomor 467/Pdt.G2014/PN.Dps berkaitan dengan hak opsi perpanjangan jangka waktu sewa sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian? 2). Apa akibat hukum dari penantuman hak opsi perpanjangan jangka waktu sewa dalam perjanjian sewa menyewa rumah? Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif karena beranjak dari kekosongan norma dalam KUHPerdata, UU No. 1 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2016 terkait dengan hak opsi untuk perpanjangan jangka waktu sewa. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisa konsep hukum dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deskripsi, evaluasi, dan argumentasi. Hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji adalah putusan pengadilan negeri yang mengesampingkan hak opsi yang dimiliki penyewa adalah tidak sesuai dengan prinsip hukum perjanjian yaitu prinsip pactasuntservanda, prinsip itikad baik dan prinsip kepatutan. Pihak penyewa memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu sewa sesuai tertuang dalam perjanjian sewa menyewa rumah dan pelaksanaan hak opsi tersebut dilakukan dengan itikad baik.

Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Surjanto, Diana

Acta Comitas Acta Comitas Vol. 03, No. 2, Oktober 2018
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) tidak mengatur syarat insolvensi dalam menentukan kepailitan debitur. Tidak mengherankan apabila putusan pailit terhadap debitur yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia berdasarkan undang-undang tersebut sangat mengecewakan bagi dunia bisnis dan investasi di Indonesia, dikarenakan debitur dapat diputus pailit tanpa melihat kemampuannya untuk menyelesaikan utang. Hal ini bertentangan dengan filosofi universal dari undang-undang kepailitan yaitu hanya debitur yang sudah berada dalam keadaan insolven, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan setelah dimintakan permohonan untuk memailitkan debitur yang bersangkutan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara kepailitan dan insolvensi serta pengaturan syarat insolvensi dalam UUK-PKPU.  Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis pengolahan bahan hukum menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan dan insolvensi mempunyai hubungan yang sangat erat dimana seharusnya seseorang atau badan hukum dapat dinyatakan pailit apabila seseorang atau badan hukum tersebut dalam keadaan insolven. Urgensi bagi pemerintah untuk merevisi UUK-PKPU yang tidak mengatur syarat insolvensi dalam menentukan kepailitan debitur, agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Keanggotaan Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia: Mandatory Vs Voluntary

Rienda Cintya Dewi, Ida Ayu Kade

Acta Comitas Acta Comitas Vol. 03, No. 2, Oktober 2018
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Terdapat kekaburan norma dalam UUJN mengenai kata ‚??amanah‚?Ě yang diatur oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN apabila dikaitkan dengan kewajiban keanggotaan Notaris sebagai anggota organisasi INI. Berdasarkan kekaburan norma tersebut, dirumuskan rumusan permasalahan, yakni: (1) Bagaimana pengaturan kewajiban keanggotaan Notaris dalam INI menurut UUJN? (2) Bagaimana sanksi apabila seorang Notaris tidak ikut menjadi anggota dalam INI? Tujuan penulisan ini berkaitan dengan bidang kenotariatan dalam kajian hukum yang berkaitan dengan keanggotaan notaris dalam INI. Berdasarkan tujuan umum tersebut adapun tujuan khususnya adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan kewajiban keanggotaan Notaris dalam INI menurut UUJN; dan untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana sanksi apabila seorang Notaris tidak ikut menjadi anggota dalam INI. Penelitian hukum normatif dipergunakan dalam penelitian ini yang  dilakukan dengan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) serta pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier dipergunakan dalam penelitian ini sebagai sumber bahan hukum dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode tunggal yakni studi kepustakaan dalam penelitian hukum normatif yang diterapkan dengan penggunaan metode bola salju (snow ball). Penelitian ini memberikan hasil: (1) Notaris wajib menjadi anggota dalam organisasi INI, sebagaimana yang terdapat dalam UUJN bahwa notaris wajib untuk bertindak amanah. Tindakan amanah ditafsirkan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kesatuan orang, yang dalam hal ini adalah INI. Pengaturan mengenai kewajiban keangggotaan notaris dalam INI terdapat dalam UUJN, Kode Etik Notaris dan Putusan MK; dan (2) Notaris yang tidak ikut dalam keanggotaan INI mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Pelaksanaan Upaya Hukum Banding Oleh Notaris Atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali

Chandra Mahayani, Gusti Ayu Indira, Parsa, I Wayan, Sumardika, I Nyoman

Acta Comitas Acta Comitas Vol. 03, No. 2, Oktober 2018
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pasal 73 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) mengatur bahwa Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis terhadap Notaris. Akan tetapi, berdasarkan fakta di lapangan, terdapat putusan MPW Provinsi Bali atas kasus Notaris X yang amar putusannya memuat pemberian sanksi pemberhentian sementara kepada Notaris X. Hal ini menggambarkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik pengawasan oleh MPW Provinsi Bali dalam memberikan sanksi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis secara kritis kedudukan hukum keputusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara serta mengidentifikasi pelaksanaan upaya hukum banding oleh Notaris X atas putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi  Bali dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang data primernya didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada para responden di lapangan, dan data sekundernya diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai dengan permasalahan yang ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan upaya hukum banding oleh Majelis Pengawas Pusat telah dilaksanakan dengan efektif sesuai dengan Pasal 77 UUJNP dan Pasal 33 jo. Pasal 35 Permenkumham  Nomor: M.02.Pr.08.10 Tahun 2004 dan surat keputusan MPW Provinsi Bali sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris maupun pihak lain yang merasa kepentingannya dirugikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Akan tetapi, hingga tahun 2018 belum pernah ada keputusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Bali yang digugat hingga ke Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengaturan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Rumah Tempat Tinggal Oleh Warga Negara Asing Dengan Berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016

Jayanti, Made Utami

Acta Comitas Acta Comitas Vol. 03, No. 2, Oktober 2018
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Berlakunya Permen Agraria dan Tata Ruang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cata Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia belum cukup mengakomodir kepentingan-kepentingan Warga Negara Asing selama berada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan belum terdapat aturan yang cukup untuk melindungi kepentingan Warga Negara Asing selama melaksanakan perjanjian jual beli atas pemilikan rumah tempat tinggal selama berkedudukan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan teknik bola salju. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pengaturan tentang pemilikan rumah tempat tinggal yang dapat dimiliki Warga Negara Asing selama berkedudukan di Indonesia belum cukup memberikan perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing dalam hal kerugian yang diderita, yang mengharuskan Warga Negara Asing untuk membayar kekurangan dari nominal pembelian rumah tempat tinggal akibat adanya transisi peraturan perundang-undangan. Pentingnya pembentukan peraturan perundang-undangan baru mengenai pemilikan rumah tempat tinggal oleh Warga Negara Asing selama berkedudukan di Indonesia sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi Warga Negara Asing yang telah berkontribusi dalam pembangunan perekonomian nasional. Pemerintah Indonesia hendaknya segera membuat atau merubah peraturan perundang-undangan mengenai pemilikan rumah tempat tinggal oleh Warga Negara Asing. Hal ini dilakukan agar tidak mengurangi rasa percaya Warga Negara Asing dalam melakukan kegiatannya untuk berinvestasi di Indonesia yang tentunya akan berdampak pada perekonomian nasional.

Pengaturan Kewenangan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

Kartika Dewi, Maria Seraphine

Acta Comitas Acta Comitas Vol. 03, No. 2, Oktober 2018
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) PERMEN Agraria 11/2016  belum mengatur secara jelas mengenai sengketa dan konflik yang bukan kewenangan Kementerian dan menjadi wewenang instansi lain. Berdasarkan norma kabur tersebut, dirumuskan permasalahan: (1) Bagaimana pengaturan ruang lingkup Kementerian Agraria dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah dalam Pasal 11 ayat (4) PERMEN Agraria 11/2016? dan (2) bagaimanakah akibat hukum kabur norma Pasal 11 ayat (4) terhadap penyelesaian sengketa yang bukan merupakan wewenang Kementerian?. Digunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan konsep. Bahan hukum bersumber pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik sistem bola salju dan menganalisis bahan hukum gunakan teknik deskripsi dan teknik interpretasi. Hasil studi menunjukkan bahwa, (1) Pengaturan ruang lingkup kewenangan Kementerian Agraria dalam pasal 11 ayat (4) PERMEN Agraria 11/2016, bahwa sengketa dan konflik yang bukan menjadi kewenangan Kementerian adalah sengketa dan konflik yang sudah berada dalam ranah hukum pidana dan instansi lain yang dimaksud yaitu lembaga peradilan, kepolisian RI, kejaksaan RI, dan instansi penegak hukum terkait; dan (2) Akibat hukum kabur norma Pasal 11 ayat (4) PERMEN Agraria 11/2016 adalah berubahnya hubungan hukum, sehingga dasar hukum mekanisme penyelesaiannya bukan berdasarkan peraturan ini, melainkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kata kunci: Pengaturan, Ruang Lingkup, Kewenangan Kementerian Agraria, Pasal 11 ayat (4) PERMEN Agraria 11/2016, akibat hukum.

Pemberian Hibah Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Damayanti, Ira

Acta Comitas Acta Comitas Vol. 03, No. 2, Oktober 2018
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pemberian hibah berdasarkan Pergub Bali No. 2 tahun 2017 pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.  Adapun permasalahan yang dikaji yaitu bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pemberian hibah pada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Pergub Hibah dan Bansos dan bagaimanakah bentuk inkonsistensi pengaturan pelaksanaan pemberian hibah pada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Pergub Hibah dan Bansos. Berdasarkan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, terjadi inkonsistensi norma dalam hal penafsiran dengan Pergub Bali No. 2 Tahun 2017. Metode penelitian hukum normatif digunakan pada penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan analisis konsep hukum, serta pendekatan perundang-undangan. Menggunakan sumber bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer dengan mempergunakan teknik gabungan antara teknik bola salju, melalui sistem kartu agar dapat mengetahui seluruh peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Sehingga bertujuan untuk dapat mengketahui jalan keluar dalam menyelesaikan adanya konflik norma dalam peraturan-peraturan yang ada juga agar dapat memberikan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pengaturan pelaksanaan pemberian hibah pada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Pergub Hibah dan Bansos didasari oleh Pemendagri No. 14 Tahun 2016, kemudian diturunkan dalam bentuk Pergub Bali No. 2 Tahun 2017 dengan menerapkan alur logika pemberian hibah kepada organisasi masyarakat yang tidak terdaftar di kementerian, menunjang eksistensi dan pembangunan kebudayaan masyarakat Bali. bentuk inkonsistensi pengaturan pelaksanaan pemberian hibah pada Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Pergub Hibah dan bansos pada proses pemberian hibah antara UU Pemerintahan Daerah dengan UU Organisasi Kemasyarakatan.