Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617
The subject of Al-Ahwal covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Articles 9 Documents
Search results for , issue " Vol 8, No 1 (2015)" : 9 Documents clear
KONTROVERSI SEPUTAR PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA Yushadeni, Yushadeni
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.747 KB) | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08102

Abstract

Social movement from classic to modern demands changes included in the law. The law will not be progress if it was not changed and modernized. One law that is expected to contribute greatly to the reform laws in Indonesia is Islamic law. Islamic law is expected to give contribution in the reform of the current law, included in the family law of Islam. Actually , Islam gave a valuable contribution to reform of Islamic law in Indonesia with changing provisions of irrelevant islamic law. Nevertheless, the reforms caused controversy among Indonesia's Muslim community. The controversy about marriage ACT has happened since the time of colonization until this time and has resulted two groups, namely (1) female/feminist activist stronghold; and (2) the priest. During the new order period, negative feedback from the community of Muslims against the proposed legislation had to do with the Netherlands East Indies Government discretion castrate Islamic law. Although the Netherlands Indies Invaders have been expelled from Indonesia physically, but its concepts still entrenched in Indonesia. Meanwhile, in the reform era, is a symptom of religious fundamentalism is getting stronger. [Perkembangan sosial dari klasik hingga modern menuntut adanya perubahan termasuk dalam bidang hukum. Hukum tidak akan berkembang apabila hukum itu tidak diubah dan dimodernisasi. Salah satu hukum yang diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Hukum Islam diharapkan memberikan kontribusi dalam reformasi hukum saat ini, termasuk hukum keluarga Islam. Sebenarnya, Islam telah memberikan sumbangan berharga bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia dengan mengubah ketentuan-ketentuan hukum yang tidak relevan. Meskipun demikian, pembaruan tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Kontroversi UU perkawinan terjadi sejak masa penjajahan sampai saat ini dan menghasilkan dua kubu, yaitu (1) kubu aktivis perempuan/ feminis; dan (2) kubu agamawan. Pada masa orde baru, tanggapan negatif dari masyarakat muslim terhadap RUU ada kaitanya dengan kebijaksanaan Pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam. Meskipun Penjajah Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, tetapi konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Sementara itu, di era reformasi, gejala fundamentalisme agama semakin kuat.]
PANDANGAN MAHASISWA JURUSAN AL -AHWAL ASY -SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Khoridah, Siti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.155 KB) | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08108

Abstract

Marriage is a sacred thing that its legality is determined by religion. Related with the legality of the marriage, especially marriage of different religions, may arise and continue to occur as a result of social interaction between all Indonesian citizens who have a variety of religions. Nowadays many contemporary problem in islamic family law which need response fast. Scholarly argues that interfaith marriage is legitimate if it is done by a Muslim man with a non-Muslimah, so, in KHI and the Act No. 1 of 1974, the interfaith marriage is disagreed, althought there give the permissibility of interfaith marriage with the release of the jurisprudence of the Supreme Court No. 1400/K/Pdt/1986 dated January 20, 1989. The legal dualism still requires a definitive answer which then becomes the responsibility of the scholars of Islamic family law. [Perkawinan merupakan hal sakral yang keabsahannya ditentukan oleh agama. Terkait dengan keabsahan perkawinan, khususnya kawin beda agama, mungkin akan timbul dan terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh warga Indonesia yang memiliki beragam agama. Dewasa ini banyak masalah-masalah kontemporer dalam hukum keluarga yang membutuhkan jawaban segera. Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan beda agama sah jika dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, selain itu tidak boleh (haram), demikian dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak disetujui, meskipun ada celah untuk diperbolehkannya perkawinan beda agama dengan dikeluarkannya yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989. Dualisme hukum tersebut membutuhkan jawaban pasti yang selanjutnya menjadi tanggung jawab para sarjana hukum keluarga Islam.]
PEMAHAMAN DAN PRAKTIK RELASI SUAMI ISTERI KELUARGA MUSLIM DI PERUM RENINGGO ASRI KELURAHAN GUMILIR KABUPATEN CILACAP Ma’ruf, Rusdi
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.304 KB) | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08103

Abstract

A harmonious family life will be achieved when the husband and wife occur in a balanced relationship, which the husband and wife are able to acquire the right and obligation of each well. Basically, the ideal concept of relationship between husband and wife in islam is equality partnership. Most of residents in Perum Reninggo Asri work at PT. Pertamina Cilacap, thus the family financial needs are sufficient. Husband has a dominant, superior role in family, and entirely holds the family finances, so that the wife is just given money for buying daily needs. Understanding and practice of the relationship between husband and wife in the fullfilment of rights and obligations that occur in Perum Reninggo Asri Gumilir Cilacap which a husband who bear the economic needs of the family, demanded a wife in the Reninggo Asri housing must be able to perform duties at home totally. This article examines the understanding and practice of relationsip between husband and wife which occur in Perum Reninggo Asri with approach of maqasid asy-syari’ah. [Sebuah keluarga yang harmonis akan tercapai apabila dalam kehidupan suami isteri terdapat relasi yang seimbang, di mana antara suami dan isteri mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan baik. Pada dasarnya, konsep hubungan antara suami isteri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara. Warga di Perum Reninggo Asri mayoritas bekerja di PT. Pertamina Cilacap, sehingga pemenuhan kebutuhan finansial keluarga dikatakan cukup. Suami sebagai pencari nafkah juga mempunyai peran yang dominan dan superior terhadap keluarga. Suami sepenuhnya memegang keuangan keluarga, sehingga isteri hanya diberi uang untuk belanja kebutuhan pokok sehari-hari. Pemahaman dan praktik relasi suami isteri dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi di Perum Reninggo Asri Gumilir Cilacap bahwa seorang suami yang secara keseluruhan menanggung kebutuhan ekonomi keluarga menuntut seorang isteri di Perumahan Reninggo Asri harus dapat menjalankan kewajibannya di rumah secara totalitas. Tulisan ini mencoba membahas pemahaman dan praktik relasi suami istri yang terjadi di Perum Reninggo Asri dengan pendekatan maqa>s{id asy-syari
PERKAWINAN SEJENIS DALAM KAJIAN ISLAM Zuhri, Muhammad Arif
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.121 KB) | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08107

Abstract

One of cases in islamic law today is same-sex marriage. The case sparked a controversy in muslim society. On theone hand, the case can be seen as an integral part of a person’s rights to meet the biological needs, but on the otherhand is seen as a violation of religious norms and moral principles. Those who have a sexual orientation towardsthe same gender (homosexual), which was also approved this orientation, continue to get same-sex marriagelegalization because a sense of love towards the same sex due to biological and psychological factors is viewed aspart of human rights. This paper attempts to examine same-sex marriage from the point of view of Islamic studies.[Salah satu kasus dalam hukum Islam saat ini adalah perkawinan sesama jenis. Kasus ini memicukontroversi. Di satu sisi, kasus tersebut dapat dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari hakhakasasi seseorang untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tetapi di sisi lain dipandang sebagaipelanggaran norma keagamaan dan moral yang prinsip. Mereka yang memiliki orientasi seksualterhadap gender yang sama (homoseksual), juga yang menyetujui orientasi ini, terus berupaya untukmendapatkan pelegalan perkawinan sejenis karena rasa suka terhadap sesama jenis yang disebabkanfaktor biologis dan psikologis dipandang sebagai bagian dari hak-hak asasi manusia (HAM). Tulisanini mencoba untuk menelaah perkawinan sesama jenis dari sudut pandang kajian Islam].
MENIMBANG METODE TEMATIK-HOLISTIK DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA MUSLIM (Telaah Pemikiran Khoiruddin Nasution) Habudin, Ihab
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.831 KB) | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08104

Abstract

Muslim family law has evolved both in methods and legal materials. Muslim family law , which was originally contained in the books of fiqh, developed into the form of legislation. The development is accompanied by wearing various methods of Islamic family law reform. However, for some people, there has been an update that is not enough. Khoiruddin Nasution, a professor at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, said that the Islamic family law needs to be used thematic - holistic methods. This article seeks to discuss the bid Khoiruddin and see its application in cases of Islamic family law. [Hukum keluarga Muslim telah mengalami perkembangan baik secara metode maupun materi hukumnya. Hukum keluarga Muslim, yang pada awalnya terdapat dalam kitab-kitab fikih, dikembangkan ke dalam bentuk perundang-undangan. Perkembangan tersebut diiringi dengan dipakainya berbagai metode pembaruan hukum keluarga Islam. Namun, bagi sebagian kalangan, pembaruan yang telah ada belumlah cukup. Khoiruddin Nasution, seorang guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyebutkan bahwa dalam hukum keluarga Islam perlu dipakai metode tematik-holistik. Artikel ini berusaha membahas tawaran Khoiruddin tersebut serta melihat aplikasinya dalam kasus-kasus hukum keluarga Islam.]
RELEVANSI KAFĀ’AH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF NORMATIF DAN YURIDIS Saiin, Asrizal
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.089 KB) | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08105

Abstract

Kafā’ah is a concept of equivalence between the couples who want to get married to create family which is sakinah, mawaddah and rahmah. Religious elements is the main and most important in equality while the others just as a supporting factor, such as: education, offspring, position and economic degree. In determining the partner, every one should understand the kafa’ah concepts and criteria in integrated, inductive and comprehensive, what intended to avoid mistakes in choosing a good couple. This article examine the equality relevance on household harmony in terms of normative and juridical value. [Kafā’ah merupakan suatu konsep kesepadanan antara calon suami dan isteri yang ingin menikah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Unsur agama merupakan unsur utama dan terpenting dalam kafā’ah sedangkan unsur yang lain hanya sebagai pendukung, seperti pendidikan, keturunan, kedudukan dan ekonomi. Dalam menentukan pasangan hidup, perlu dipahami konsep kafā’ah dan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya secara integratif, induktif dan konprehensif, yang ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jodoh yang baik. Artikel ini mencoba mengkaji relevansi kafā’ah terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari nilai normatif dan yuridis.]
QIYA>S DALAM PANDANGAN IBNU RUSYD DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI DI INDONESIA al-Asy’ari, M. Khoirul Hadi
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.388 KB) | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08101

Abstract

This article attempts to discuss Ibn Rushd’s thought about qiyas. Ibn Rushd is known as a jurists and philosoper which use aristotalian logic. This article shows that, in qiyas, Ibn Rushd uses maqashid as standard. It is intended to a jurists in islamic law is not stuck on textual interpretation which is out of origial meaning. One of the relevances of this study to KHI in Indonesia is the recording section marriage, in which qiyas based on maqashid can use to an effort to save the rights of women. [Artikel ini mencoba membahas pemikiran Ibnu Rusyd tentang qiyas. Ibnu Rusyd dikenal sebagai ahli hukum dan filosof yang memakai logika Aristotalian. Artikel ini menunjukkan bahwa, dalam qiyas, Ibnu rusyd menggunakan maqashid sebagai alat ukur. Hal ini dimaksudkan agar seorang ahli hukum Islam tidak terjebak pada penafsiran tekstual yang keluar dari makna sebenarnya. Salah satu relevansi kajian ini dengan KHI di Indonesia adalah dengan pasal pencatatan nikah, di mana logika qiyas berbasis maqasid sangat kental di gunakan sebagai upaya menjaga hak-hak perempuan.]
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TKI DI DESA TRESNOREJO, KEBUMEN, JAWA TENGAH: antara Yuridis dan Realita Suratno, Dwi
Al-Ahwal Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The phenomenon of husband or wife working as Indonesian Labor (TKI) is not a new among people of Tresnorejo village, Kebumen, Jawa Tengah. The reason they work as TKI is to improve the welfare of households, because Tresnorejo’s villager income still low. Their job they rely on is making a caping - Asian conical hat made of plaited bamboo. In Islamic law, the husband requires to give his wife and family needs, like clothing, food and house. Wife is not forbidden to work in order to help her husband earning a living for the family. On the basis of voluntary work of his wife, the work considered charity for the husband . The implementation of the rights and obligations between husband and wife in the family did not violate Islamic law, because of the balance between madārat and maslahah, but it could also result in a negative on the family. Islamic law does not forbid, his wife helped work to earn a living for the family. On the basis of voluntary work with his wife, then considered the husband wife charity. Implementation of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the family did not violate Islamic law, TKI, as between mad}ārat and mas}lah}ah it is balanced, but it could also result in a negative impact on the family. [Fenomena suami atau istri bekerja sebagai TKI bukanlah fenomena baru bagi masyarakat Desa Tresnorejo. Faktor yang mendorong suami atau istri bekerja sebagai TKI adalah ingin meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh penghasilan warga Desa Tresnorejo yang masih kurang (hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan usaha membuat tudung—caping yang terbuat dari anyaman bambu). Hukum Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya; mulai dari sandang, pangan sampai papan. Hukum Islam tidak melarang, istrinya membantu bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Atas dasar istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI tidak melanggar hukum Islam, karena antara mad}ārat dan māslah}ah itu seimbang, namun hal tersebut juga bisa mengakibatkan dampak negatif pada keluarga.]
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TKI DI DESA TRESNOREJO, KEBUMEN, JAWA TENGAH: ANTARA YURIDIS DAN REALITA Suratno, Dwi; Syafei, Ermi Suhasti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 8, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.363 KB) | DOI: 10.14421/ahwal.2015.08106

Abstract

The phenomenon of husband or wife working as Indonesian Labor (TKI) is not a new among people of Tresnorejo village, Kebumen, Jawa Tengah.  The reason they work as TKI is to improve the welfare of households, because Tresnorejo’s villager income still low. Their  job they rely on is making a caping - Asian conical hat made of plaited bamboo. In Islamic law, the husband requires to give his wife and family needs, like clothing, food and house. Wife is not forbidden to work in order to help her husband earning a living for the family. On the basis of voluntary work of his wife, the work considered charity for the husband . The implementation of the rights and obligations between husband and wife in the family did not violate Islamic law, because of the balance between madārat and maslahah, but it could also result in a negative on the family. Islamic law does not forbid, his wife helped work to earn a living for the family. On the basis of voluntary work with his wife, then considered the husband wife charity. Implementation of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the family did not violate Islamic law, TKI, as between mad}ārat and mas}lah}ah it is balanced, but it could also result in a negative impact on the family.[Fenomena suami atau istri bekerja sebagai TKI bukanlah fenomena baru bagi masyarakat Desa Tresnorejo. Faktor yang mendorong suami atau istri bekerja sebagai TKI adalah ingin meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh penghasilan warga Desa Tresnorejo yang masih kurang (hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan usaha membuat tudung—caping yang terbuat dari anyaman bambu). Hukum Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya; mulai dari sandang, pangan sampai papan. Hukum Islam tidak melarang, istrinya membantu bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Atas dasar istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI tidak melanggar hukum Islam, karena antara mad}ārat dan māslah}ah  itu seimbang, namun hal tersebut juga bisa mengakibatkan dampak negatif pada keluarga.]

Page 1 of 1 | Total Record : 9