Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617
The subject of Al-Ahwal covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 7, No 1 (2014)" : 8 Documents clear
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VII/2010 TERHADAP HUKUM PERKAWINAN INDONESIA Basuki, Udiyo
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.38 KB)

Abstract

The Constitutional Court has passed a decision in the case of petition reviewing Act No.1 of 1974 on Marriage to The 1945 Constitution. Decision is in principle to measure the constitutionality of the provisions of the Mariege Act governing registration of marriages according to the laws and regulations governing children born outside of the marriage. Through juridical analysis, this paper examines the implications of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010 against marriage law in Indonesia.[Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada prinsipnya putusan mengukur konstitusionalitas ketentuan UU Perkawinan yang mengatur pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur anak yang lahir di luar perkawinan. Melalui analisis yuridis, tulisan ini mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap hukum perkawinan di Indonesia.]
BISAKAH LEMBAGA HUKUM ADAT MEMINIMALISIR PERNIKAHAN SIRRI? Mujib, M. Misbahul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.485 KB)

Abstract

Sirri marriage actually has negative implications on the society. Logically a causation of Sirri marriage is caused by customary law. Unwritten character of customary law which causes all decisions or products, including marriage is not well written. This paper aims to know how the customary law minimize sirri marriage, can the customary law do it. It is realistic of course if then customary law institutions minimize Sirri marriage because one of reasons for the growth of Sirri marriage is customary law. Making customary law institutions as part of the national legal institutions can be used as an alternative to minimize Sirri marriage. The relationship between customary law with national law should be developed in the direction of strengthening the institutions of customary law as part of the national legal institutions. The defining of sirri marriage should be extended to have proof of marriage. Powers noted wedding events should also be extended to customary law institutions not only KUA or civil records only, or at least braided communication between KUA, the civil institutions and customary lawinstitution.[Pernikahan sirri secara nyata mempunyai implikasi negatif di dalam masyarakat. Secara logis perkembangan nikah sirri salah satunya disebabkan oleh hukum adat. Karakter hukum adat yang tidak tertulis menyebabkan semua putusan ataupun produk hukum adat termasuk pernikahan juga tidak tertulis. Tulisan ini bertujuan bagaimana menjadikan hukum adat dapat meminimalisirpernikahan sirri. Adalah realistis tentunya kalau kemudian upaya meminimalisir pernikahan sirri bisa melalui lembaga hukum adat, karena salah satu sebab tumbuhnya pernikahan sirri adalah hukum adat. Menjadikan lembaga hukum adat sebagai bagian dari lembaga hukum nasional bisa dijadikan alternatif untuk meminimalisir pernikahan sirri. Hubungan antara hukum adat dengan hukum nasional harus dikembangkan ke arah penguatan lembaga hukum adat sebagai bagian dari lembaga hukum nasional. Pemaknaaan nikah sirri harus diperluas menjadi nikah yang mempunyai bukti. Wewenang mencatat peristiwa pernikahan harus juga diperluas kepada lembaga hukum adat bukan hanya KUAatau catatan sipil semata, atau setidaknya dijalin komunikasi antara KUA, catatan sipil dengan lembaga hukum adat].
KONSEP FELIX SIAUW TENTANG TAARUF ANTARA CALON MEMPELAI PRIA DAN CALON MEMPELAI WANITA Hakim, Robith Muti’ul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (380.287 KB)

Abstract

Normatively, before there marriage hold certain processes that will be undertaken of a man and women, including: process ta’aruf, khitbah, followed by the ceremony. Felix Siauw has another opinion about the sequence of theprocesses that are undertaken before marriage. He argues that the process of ta’aruf khitbah precedence, so khitbah first and then ta’a>ruf. He reasoned that the majority of young people who want to get a potential partner in the present more follow it with the first courtship. The majority reasoned that premarital courtship as a venue for exploration, to better get to know each other’s personalities. It is considered to be vulnerable to various immoral acts by him, and therefore he would prefer putting khitbah than ta’a>ruf, in addition to that he also has some concepts in ta’aruf. Ustad Felix Siauw have a concept in ta’aruf. This paper will explain the concept Felix Siauw in terms of Mas}ah}lah and Maqa>s}id asy-Syari>’ah.[Secara normatif, sebelum melangsungkan perkawinan terdapat proses-proses tertentu yang akan dijalani seorang pria maupun wanita, diantaranya: proses ta’aruf, khitbah, dilanjutkan dengan akad nikah. Felix Siauw memiliki pendapat yang lain mengenai urutan proses-proses yang dijalani sebelum perkawinan. Beliau berpendapat bahwa proses khitbah lebih didahulukan dari ta’aruf, jadi khitbah terlebih dahulu baru kemudian ta’a>ruf. Beliau beralasan bahwa mayoritas pemuda-pemudi yang ingin mendapatkan calon pasangan pada masa kini lebih menempuhnya dengan jalan pacaran terlebih dahulu. Sebagian beralasan bahwa pacaran sebagai ajang penjajakan pranikah, agar lebih bisa mengenal kepribadian masing-masing. Hal tersebut dianggap rentan terhadap berbagai perbuatan maksiat oleh beliau, maka beliau lebih memilih mendahulukan khitbah dibanding ta’a>ruf, selain itu beliau juga mempunyai beberapa konsep dalam ta’aruf. Tulisan ini akan mengkaji pemikiran Felix Siauwdilihat dari sisi Mas}lah}ah dan Maqa>s{id asy-Syari<’ah].
HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania Hammad, Muchammad
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.921 KB)

Abstract

Regulations regarding divorce idda living in Muslim Family Law (Indonesia, Malaysia and Jordan) in general there is no difference with that found in conventional jurisprudence. Income levels that can be changed according to price inflation not contained in conventional jurisprudence, were living in Muslim Family Laws can be changed. Regulations regarding the divorce waiting period contained living in Muslim Family Law Malaysia and Jordan still better guarantee the rights of women post-divorce compared with existing regulations in Indonesia. [Peraturan mengenai nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional. Kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat dalam fiqih konvensional, sedang dalam Hukum Keluarga Muslim nafkah tersebut dapat berubah. Peraturan mengenai nafkah iddah talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania masih lebih menjamin hakhak perempuan pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.]
KONSEP TALAK: Versus Situs www. darussalaf.or.id dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia Fakhria, Sheila
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (475.035 KB)

Abstract

This paper discusses divorce in the Internet by focusing on the study of Islam is one of the sites www.darussalaf.or.id. An active site that publishes material and also Islamic marriage law required communities, one divorce. On site www. darussalaf.or.id explained that divorce is the husband full rights in conditions of legal age, intelligent, mumayyiz who understand what it does. In addition, the site also explains that a wife is not allowed to ask for divorce without reason Sharai, otherwise the wife is allowed to ask to split up with her husband on the grounds Sharai them if she hates moral ugliness, religion, husband’s physical, and worried not be able to enforce the rights that are required fulfilled when her husband live with her. Therefore, it is necessary to study the extent to which the relevance of the concept of the validity of a divorce between sites www.darussalaf.or.id and marriage laws in Indonesia.[Tulisan ini membahas tentang talak dalam internet dengan memfokuskan kajian pada salah satu situs islam yaitu www.darussalaf.or.id. Sebuah situs yang aktif mempublikasikan materi keislaman dan juga hukum perkawinan yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya talak. Pada situs www.darussalaf.or.id dijelaskan bahwa talak merupakan hak sepenuhnya suami yang dalam kondisibaligh, berakal, mumayyiz yang mengerti dengan apa yang dilakukan. Selain itu, situs ini juga menjelaskan bahwa seorang istri tidak diperkenankan meminta cerai tanpa alasan yang syar’i, sebaliknya seorang istri diperbolehkan meminta untuk berpisah dengan suaminya dengan alasan syar’i diantaranya jika dia membenci kejelekan akhlak, agama, atau fisik suaminya, serta khawatir tidak mampu menegakkan hak-hak suaminya yang wajib ditunaikannya ketika hidup bersamanya. Oleh karena itu perlu dikaji tentang sejauh mana relevansi konsep keabsahan talak antara situs www.darussalaf.or.id dan undang-undang perkawinan di Indonesia.]
KONSEP SAKINAH MENURUT HAKIM PEREMPUAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL, YOGYAKARTA Anwaruddin, Anwaruddin
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.493 KB)

Abstract

Sakinah family is a family form that is coveted by every partner. Every family wants to realize the dream of a family in accordance with the teachings of Islam. Sakinah family always perceived that the public is the region husband, being domestic is the wife of the region. However, in the present context by following the rapid development of the times, there is a shift or a change in mindset that is relevant to the intellectual competence between husband and wife. When a wife is not only portray its function in the domestic sphere, but they are also active in the public sphere with applying scientific obtained. One of the things that is interesting to study is how the process of forming happy family, if the wife is in the more public areas. For example, a wife’s career as a religious court judge in Bantul, Yogyakarta. The task of a judge is to receive, examine, and decide cases in a judicial environment then take a calm and clear mind to solve a case that was handled without neglect their duties as a wife and homemaker. This paper discusses the view of Islamic law according to the concept of harmonious family of women religious court judges, Bantul, Yogyakarta.[Keluarga sakinah merupakan bentuk keluarga yang diidamkan oleh setiap pasangan. Setiap keluarga ingin mewujudkan keluarga idaman yang sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga sakinah selalu dipersepsikan bahwa publik adalah wilayah suami, sedang domestic adalah wilayah istri. Namun, dalam kontekssekarang dengan mengikuti pesatnya perkembangan zaman, ada pergeseran atau perubahan pola pikir yang relevan dengan kompetensi intelektual antara suami dan istri. Saat ini seorang istri tidak hanya memerankan fungsinya di ranah domestik namun mereka turut aktif di ranah publik dengan mengaktuslisasikan keilmuan yang diperolehnya. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana proses membentuk keluarga sakinah, bila istri lebih banyak berada pada wilayah publik. Misalnya seorang istri berkarir sebagai hakim di Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta. Tugas seorang hakim adalahmenerima, memeriksa, dan memutus perkara di suatu lingkungan peradilan maka butuh pemikiran yang tenang dan jernih untuk memecahkan sebuah kasus yang ditangani tanpa melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga dan istri. Tulisan ini membahas tentang pandangan hukum Islam mengenai konsep keluarga sakinah menurut hakim perempuan Pengadilan Agama Bantul, Yogyakarta].
KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM TRADISI BEGALAN Hidayat, Syarif
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.342 KB)

Abstract

In the marriage ceremony Kaliwedi villagers, Banyumas, known begalan tradition is believed to be starting reinforcements for both the bride and groom. Begalan also serves as a cue for the provision of family life both bride and groom. Begalan played by Joko Joko Sengkolo and Kelantung. Both plays begalan by way of dialogue, they become media transformation of symbolic values contained in begalan equipment. When viewed from the side of the sociological meaning contained in begalan have met nine family functions ie , functions of Biological, Economic, Love, Education, Protection, Socializing, Recreation, Family Status and Function of Religion. If what is in begalan be accepted and executed by both the bride and groom do not rule out the possibility that the function of the family will go well and undoubtedly happy family life and prosperity will be formed.[Dalam upacara perkawinan masyarakat Desa Kaliwedi, Banyumas, dikenal tradisi begalan yang dipercaya sebagai tolak bala untuk kedua calon pengantin. Begalan juga berfungsi sebagai wejangan untuk bekal kehidupan keluarga kedua calon pengantin. Begalan diperankan oleh Joko Sengkolo dan Joko Kelantung. Keduanya memerankan begalan dengan cara berdialog, mereka menjadi mediatransformasi nilai-nilai simbolik yang terkandung dalam perlengkapan begalan. Jika dilihat dari sisi sosiologis makna yang terkandung dalam begalan telah memenuhi sembilan fungsi keluarga yaitu, fungsi Biologis, Ekonomi, Kasih Sayang, Pendidikan, Perlindungan, Memasyarakatkan, Rekreasi, Status Keluarga dan Fungsi Beragama. Jika apa yang ada dalam begalan bisa diterima dan dijalankan oleh kedua calon pengantin tidak menutup kemungkinan bahwa fungsi keluarga akan berjalan baik dan niscaya kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera akan terbentuk.]
TEORI RI’ÂYAH AL-MASLAHAH ÂT-TUFI DAN APLIKASINYA DALAM MENAKAR PROBLEMATIKA IHDAD Milati, Arifah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 7, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.883 KB)

Abstract

Ri’a>yah al-mas}lah}ah is the purpose of the law. This theory by Najm ad-Di>n at}-T}u>fi> serve as the first legal considerations in mu’a>malah. Mas}lah}ah considered independent without the support of certain nas even though its meaning is contained in the passages. The theory is clearly different from the theory of the clergy in general. One of the standard system of rules of classical fiqh books to the book of contemporary jurisprudence is ih}da>d. The concept is unique and has been codified in the books of fiqh seems to be the dogmatic rules of grammar can not be questioned over its validity. The concept ih}da>d has been standardized and codified the scholars in their books, the case is not a serious problem when associated with the position of women in the previous era, but if you do a how to find a solution as a meeting point in order to avoid collisions between the ideas that have been classical scholars formulated with the real conditions of life of modern women in the public sector. [Ri’a>yah al-mas}lah}ah adalah tujuan hukum. Teori ini oleh Najm ad-Di>n at}-T}u>fi> dijadikan sebagai pertimbangan hukum pertama dalam bidang mu’a>malah. Mas}lah}ah dianggap independen tanpa didukung nas} tertentu walaupun maknanya sudah terkandung di dalam nas}. Teori tersebut jelasberbeda dengan teori ulama pada umumnya. Salah satu aturan sistem yang baku dari kitab-kitab fikih klasik hingga kitab fikih kontemporer adalah ih}da>d. Konsep yang khas dan sudah dikodifikasi dalam kitab-kitab fikih sepertinya merupakan tata aturan dogmatik yang tidak bisa dipertanyakanulang validitasnya. Konsep ih}da>d telah dibakukan dan dikodifikasikan para ulama dalam kitabkitabnya, kasus tersebut tidak menjadi problem serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan pada era terdahulu, namun jika demikian adanya bagaimana mencari solusi sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan antara ide yang telah dirumuskan para ulama klasik dengan kondisi riil berupakehidupan perempuan modern di sektor publik.]

Page 1 of 1 | Total Record : 8