Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617
The subject of Al-Ahwal covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 6, No 2 (2013)" : 8 Documents clear
PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARANEGARA MUSLIM Wahyuni, Sri
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.134 KB)

Abstract

This article discusses about family law reform in the moslems countries. This study shows that the reform methods are intra-doctrinal and extra-doctrinal reform, regulation and codification. There are three typical of the Islamic law reform in the moslems countries. They are the countries which use the Islamic law as the traditional fiqh, the countries which adopted the west law, and the countries which establish the Islamic law that combine the methods and procedures from the west law. The reform aspects of the Islamic family law in the moslems countries are the limitation the marriage age, the control to the polygamy, court procedure in the divorce, while in the inheritance law there is the wasiat wajibah concept.[Tulisan ini membahas tentang pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim. Dari pembahasan ini diketahui bahwa metode pembaharuan dilakukan dengan metode intra-doctrinal dan extra-diktrinal reform, regulasi dan kodifikasi. Dari sini, terdapat tiga tipologi negara Muslim berdasarkan pembaharuan hukum Islam yang dilakukan, yaitu negara Muslim yang menggunakan hukum Islam sebagaimana dalam (fiqh) tradisional; negara muslim yang mengadopsi hukum Barat; dan negara Muslim yang menerapkan hukum Islam dengan menggunakan metode dan prosedur layaknya hukum Barat. Adapun aspek pembaharuan hukum keluarga di negara-negara Muslim diantaranya adalah pembatasan usia perkawinan, kontrol terhadap poligami, dalam hal perceraian dari suami dan isteri dengan prosedur pengadilan, dalam bidang waris terdapat wasiat wajibah.]
KEADILAN “SETENGAH HATI”: Menakar Kedudukan Suami-Isteri dan Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Habudin, Ihab
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.958 KB)

Abstract

The Indonesian marital act grew long time and it find its maturity on the shape of marital act (1974) and Islamic law compilation (1991). On their old ages, Indonesian family law have been examined. Its results, some of them want to defens and others want to reform this marital act. For the last, marital act the applicable marital act is considered contrary to the universal principles, such as justice, equality, and brotherhood. This article attemp to discuss the justice on the marital act, specifically, about the role of husband and wife position. After describing the Indonesian Marital Act, the concept of justice in Islam, this article discuss the problem of justice on the role of husband and wife position on Marital Act and Islamic Law Compilation, what it has fulfilled the values ofjustice or not.[Hukum perkawinan di Indonesia sudah berkembang lama dan menemukan bentuk kematangannya dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan (1974) dan Kompilasi Hukum Islam (1991). Di usianya yang sudah sangat tua, hukum perkawinan di Indonesi telah banyak dikaji. Hasilnya, ada yang menginginkan materi hukum perkawinan itu dipertahankan, ada pula yang menghendaki untukdiperbaharui. Bagi kalangan terakhir ini, hukum perkawinan yang berlaku dianggap bertentangan dengan berbagai prinsip universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Artikel ini berupaya membahas keadilan dalam hukum perkawinan itu, khususnya tentang aturan kedudukan suami-isteri dan poligami. Setelah mendeskripsikan hukum perkawinan di Indonesia, konsep keadilan dalam Islam, tulisan ini membahas problem keadilan dalam aturan kedudukan suami-isteri dan poligami dalam UU Perkawinan dan KHI, apakah ia sudah memenuhi nilai-nilai keadialan atau tidak.]
HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA BERPENDUDUK MINORITAS MUSLIM (Studi Hukum Keluarga di Inggris) Abadi, Khafid
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.272 KB)

Abstract

Among Muslims, there is no denying the existence of Islamic law with the character of universality existence. This is supported by the passages of the Qur’an al-Anbiya> ‘ (21) 107. Universality enforceability of Islamic law necessitates submission of all followers of Islam on the teachings of Islam, wherever and whenever they are in, and also necessitates the existence of universal values embodied in the laws of branches that may differ from one place and other places. That’s why Muslims in Islamic countries and countries relative Muslim majority found no obstacles in relation to the application of Islamic law in their daily lives. Reality in the Islamic law is different if grown among the Muslims who are a minority in a secular country, namely the state with the government system separating religion as a matter private. In this paper will be discussed how a position and application of Islamic family law in the country with a minority Muslim population, especially those in England.[Di kalangan umat Islam, tidak ada yang memungkiri eksistensi hukum Islam dengan karakter universalitas keberlakuannya. Hal ini didukung oleh nas} al-Qur’an surat al-Anbiya>’ (21) ayat 107. Universilitas keberlakuan hukum Islam meniscayakan ketundukan semua pemeluk Islam pada ajaranajaran Islam, dimanapun dan kapan pun mereka berada, dan juga meniscayakan adanya nilai-nilai universal yang terkandung di dalam hukum-hukum cabang yang mungkin berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya. Karena itulah umat Islam di negara-negara Islam dan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam relatif tidak menemukan kendala dalam hubungannya dengan aplikasi hukum Islam dalam kehidupan keseharian mereka. Kenyataan di atas tentu berbeda jika hukum Islam berkembang di kalangan muslim yang merupakan minoritas di negara sekuler, yaitu negara dengan sistem pemerintahan yang memisahkan agama sebagai masalah privat. Tulisan ini akan membahas bagaimana posisi dan aplikasi hukum keluarga Islam di negara dengan penduduk Islam minoritas, khususnya di Inggris.]
NUSYUZ: ANTARA KEKERASAN FISIK DAN SEKSUAL Faizah, Nur
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.539 KB)

Abstract

Nushuz is a classical conception of law that has been codified as standard the rule of law in the Compilation of Islamic Law (KHI). Some Muslims consider the explanation of the scholars about nushuz is taken for granted, mainly because it was labeled “religion” that is considered sacred and there is no room for change especially criticized. KHI is certainly not free from power, value s, and interests, in particular, of its the patriarchal apparatus of constituent, so women tend to be faced with a wall of injustice, subordination, masculine superiority and imbalance. This is reflected in provisions of nushuz in KHI that apply to the wife only and does not apply to husbands. Terms of nushuz in KHI also justify domestic violence, especially in the case of forced sexual intercourse by a husband against his wife. This article explains that in fact issue of nushuz is for husband and wife. However, the plains of empirical, KHI in explaining provisions of of nushuz apply to the wife only. This is where KHI has been marginalized and dehumanization of women.[Nusyu>z merupakan konsepsi hukum klasik yang telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagian umat Islam memandang penjelasan para ulama tentang nusyu>z merupakan hal yang terberi (taken for granted), terutama karena sudah diberi label “ajaran agama” sehingga dipandang sakral dan tidak ada ruang untuk mengkritisinya apalagi mengubahnya. KHI tentu tidak bebas dari kuasa, nilai, dan kepentingan, terutama, dari apparatus pembentuknya yang patriarkis, sehingga perempuan cenderung dihadapkan dengan tembok ketidakadilan, subordinasi, superioritas maskulin, dan ketidakseimbangan (dis-equilibrum). Hal itu tercermin dariketentuan nusyu>z dalam KHI yang hanya diberlakukan terhadap isteri saja dan tidak berlaku bagi suami. Ketentuan nusyu>z dalam KHI juga membenarkan tindakan KDRT, terutama dalam hal pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap isterinya. Artikel ini memberikan penjelasan bahwa sebenarnya persoalan nusyu>z adalah bagi isteri dan suami. Namun pada dataran empirik, KHI dalam menjelaskan ketentuan nusyu>z hanya berlaku untuk isteri saja. Di sinilah KHI telah memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan.]
PANDANGAN TOKOH-TOKOH NAHDLATUL ULAMA (NU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) NO. 46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DI LUAR NIKAH Abdillah, Kudrat
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.056 KB)

Abstract

Status of children in the family will determine the rights and obligations of the parents. Status of children in Islamic law called lineage, and legal validity depends on the relationship between father and mother. Constitutional Court on February 17, 2012, issued Decision No.. 46/PUU-VIII/2010 about the status of a child out of wedlock that states a child out of wedlock have a civil relationship with the biological father to prove it using science and technology. The decision generated much debate, so that authors see interesting things if this phenomenon is discussed with a view of figures of Islamic society organizations, the Nahdlatul Ulama in Yogyakarta Special Region.[Status anak dalam keluarga sangat menentukan hak dan kewajiban dari orang tuanya. Dalam hukum Islam status anak disebut nasab, dan sah tidaknya bergantung pada sah tidaknya hubungan antara bapak dan ibunya. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2012, mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar nikah yang menyatakan anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya dengan membuktikannya menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Putusan tersebut menimbulkan banyak perdebatan, sehingga penyusun melihat ada hal yang menarik jika fenomena ini dibahas dengan pandangan tokoh-tokoh organisasi masyarakat Islam, yaitu Nahdlatul Ulama di Daerah Istimewa Yogyakarta.]
HUKUM PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN LAKI-LAKI NONSAYYID: Perspektif Jam‘iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta Fattah, Nurul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.293 KB)

Abstract

According to islamic law the marriage considered have been permitted if have fulled the requirement. But, thereare other rules which must full. According to book of clasic fiqih, kafâ’ah concept is match from men to female inmany kinds of things which have discussed by the majority of Ulama including religion, descendant, job andfreedom. The status of kafa’ah is a matter to be considered and recommended for a person before entering the levelof marriage the status kafâ’ah will change to be terms marriage when. There is no bessing from the guardian fromthis concept that gave birth to the the legal prohibition of marriage between Syareefah with non-sayyid. Theprohibition can be seen from main factor. There is Syareefah considered that is not on level and damage or break thedecendants of the Prophet Muhammad to marry a men who is not on level. In general, the majority of Habâibamong Jam’iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta banned and no blessing if there feemale children to marry nonsayyidmen.[Pernikahan menurut hukum Islam dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.Tetapi terdapat pula aturan lain yang harus dipenuhi menurut literatur kitab-kitab fiqih klasik yaknikonsep kafâ’ah yaitu kesepadanan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam berbagai hal yangtelah disepakati oleh mayoritas Ulama’, diantaranya adalah: agama, nasab, pekerjaan dan merdeka.Status kafâ’ah dalam pernikahan merupakan suatu hal yang dipertimbangkan dan anjuran bagiseseorang sebelum memasuki jenjang pernikahan, status kafa’ah akan berubah menjadi syaratpernikahan ketika tidak ada ridho dari wali. Dari konsep inilah kemudian melahirkan adanya hukumpelarangan pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non-sayyid, pelarangan tersebut dapat ditinjaudari dua faktor, yaitu: pertama, seorang Syarifah dianggap tidak sekufu’ dan merusak atau memutusnasab keturunan Rasulullah jika menikah dengan laki-laki non-sayyid dan kedua, tidak adanya ridhodari wali ketika anak wanitanya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu’. Pada umumnyamayoritas Habâib dikalangan Jam’iyyah Rabithah Alawiyyah Yogyakarta melarang dan tidak ridhojika anak wanita mereka menikah dengan laki-laki non-sayyid.]
PERKAWINAN SESAMA JENIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Setyoko, Setyoko
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.973 KB)

Abstract

Nowadays, Homosexual in Indonesia have been significan on the number and variety. Along with an increase in the number of these, the new interest had emergies from that group, one of these to get legalization of the homosexualrelationship in marriage. As the lawstate (rechtstaat) with moslem majority in that population, most exactly in Indonesia have been rise the discursus, may or no about the act was set the homosexual relationship in marriage, and Islam Law is the main material in this study. This paper attempts to explains about homosexual relationship in marriage studies from some refereence in Islam Law repertoir. The deeply re-study of Qur’an and hadits texts, fuqaha’s opinion, and modern intepretation of fiqh from Musdah Mulia will describes as the material in the making of analyses this problem. The maqasid asy-syariah is the main material to analyses this problem for get the conclution.[Homoseksual di Indonesia dewasa ini sudah cukup signifikan secara jumlah dan variasinya. Seiring dengan peningkatan jumlah tersebut, pastilah berbagai kepentingan baru akan muncul dari kelompok tersebut, sebut saja kepentingan untuk mendapatkan legalisasi hubungan antar-mereka. Sebagai negara hukum (rechstaat) yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, maka di Indonesia akan timbul diskursus mengenai mungkin tidaknya sebuah perundang-undangan yang akan mengatur hal tersebut, dan yang menjadi bahan utama untuk kajian adalah hukum Islam. Tulisan ini mengetengahkan berbagai kajian tentang hubungan sesama jenis dari berbagai referensi dalam khazanah hukum Islam.Pendalaman kembali terhadap berbagai teks-teks Qur’an dan Hadis, pendapat-pendapat ulama fikih klasik, serta tafsir-tafsir fikih modern dari Musdah Mulia akan dipaparkan sebagai bahan dalam membuat analisis atas masalah tersebut. Sedangkan maqa>s}id asy-syari>‘ah menjadi materi untuk menganalisis dalam rangka mendapatkan sebuah kesimpulan.]
KONTROVERSI PRAKTEK TAJDI Bahri, Syaiful
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 6, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.791 KB)

Abstract

Tajdi>d an-nika>h} is a common tradition practiced by some communities in Indonesia. A controversy on the idea of whether or not the first ‘Akad is married by the second ‘Akad occurs among classical Muslim scholars. This paper attempts to explain the controversy, mainly from point of view of Syafi'iah jurists in various existing references. Therefore, the author did a library research. The author studied various books on Syafi'iah fiqh dealing with the practice of tajdi>d an-nika>h}. The study concluded that the majority of Syafi'iah scholars allowed it and the practice did not destroy the existence of the first contract. The one who rejects the validity of tajdi>d an-nika>h}  practice is Yusuf Ibrahim al-Ardabili. In his book, al-Anwa>r, al-Ardabili states that tajdi>d an-nika>h} practice has an affects the status of the first contract, which undermines the existence of the first ‘akad.[Tajdi>d an-nika>h} merupakan tradisi yang lumrah dipraktekkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ada kontroversi di balik praktek yang populer di kalangan para sarjana Muslim klasik. Kontroversi tersebut terletak pada akad yang pertama apakah dirusak oleh akad yang kedua. Tulisan ini mencoba untuk mengurai kontroversi tersebut, utamanya dilhat dari pandangan para ahli fikih Syafi’iah dalam pelbagai literatur yang ada. Untuk itu, penulis melakukan kajian kepustakaan dengan mengkaji dan meneliti pelbagai literatur fikih Syafi’iah yang berhubungan dengan praktek tajdi>d an-nika>h} ini. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa mayoritas ulama Syafi’iah berpendapat bahwa hukum tajdi>d an-nika>h} diperbolehkan dan praktek tersebut tidak merusak keberadaan akad yang pertama. Adapun yang menolak keabsahan praktek tajdi>d an-nika>h} ini adalah Yusuf Ibrahim al-Ardabili. Dalam kitabnya, al-Anwar, al-Ardabili menyatakan bahwa praktek tajdi>d an-nika>h} mempunyai dampak terhadap status akad yang pertama, yaitu merusak eksistensi akad pertama tersebut.]

Page 1 of 1 | Total Record : 8