Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617
The subject of Al-Ahwal covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 5, No 2 (2012)" : 6 Documents clear
KELUARGA BERENCANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI MUNGKID, MAGELANG, JAWA TENGAH Setyaningsih, Yunika Isma; Ibrahim, Malik
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.511 KB)

Abstract

In 1970 the family planning program (KB) became popular, then disseminated to various regions in Indonesia. When the demand is still relatively small due to stumble to the problem of whether its allowed or not allowed to run this program by the law of Islam. In addition, Lack of public awareness of KB regarding the usefulness or importance of family planning. This paper presents an overview of the implementation of KB from Islamic law perspective in the village of Ngrajek in order to  consummate the harmonious family. Basically, the determining or primary factor of the realization of the harmonious family is the awareness and responsibility of husband and wife in their functions and roles, as well as the rights and obligations of conjugal supported by the family economy. Thus, the use of KB contraceptives is only a secondary factor. Therefore, harmonious family phasing criteria set by the Ministry of Religion, highlights from the viewpoint of religious life and the family economy. Implementation of KB on the family in accordance with Islamic law, because their motivation in family planning(KB) Program is for the welfare of the family and to adjust the spacing of birth, and do not cause madlarat for each family. [Pada tahun 1970 Keluarga Berencana mulai populer, kemudian disosialisasikan ke berbagai daerah di Indonesia. Saat itu peminatnya masih relatif sedikit karena terbentur dengan masalah boleh atau tidaknya ber-KB menurut agama. Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih kurang mengenai kegunaan atau pentingnya ber-KB. Tulisan ini memaparkan pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan KB di Desa Ngrajek dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah. Pada dasarnya, penentu atau faktor primer terwujudnya keluarga sakinah adalah kesadaran dan tanggung jawab suami isteri dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta menjalankan hak dan kewajiban suami isteri yang didukung oleh perekonomian keluarga. Jadi, memakai alat kontrasepsi KB hanya faktor sekunder saja. Sebab, kriteria pentahapan keluarga sakinah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama banyak menyoroti dari sudut pandang kehidupan beragama dan perekonomian keluarga. Pelaksanaan KB pada keluarga telah sesuai dengan syariat Islam, karena motivasi mereka dalam ber-KB adalah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan untuk mengatur jarak kelahiran, serta tidak menimbulkan madlarat bagi masing-masing keluarganya.]
HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA PERSPEKTIF CEDAW Niswah, Eva Mir’atun
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.764 KB)

Abstract

CEDAW (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women) is the convention which is issued by the United Nation commission about woman status. CEDAW has three principles: equality, non-discrimination, and the state obligation to ensure the equality between men and women. The principles are relevant to Islamic principles teaching on the Koran on equality of men and women status. On the other hand, the Indonesian marital act grows and finally it finds its maturity on the shape of marital act and Islamic law compilation. On their old ages, some people have been examined the Indonesian family law from many perspective. Some of them agree to defens and the others want to renew this marital act because they think that it is discrimination. This article wants to examine the Islamic law on CEDAW perspective, then to analyze it. After describing the Indonesian Marital Act, this article describes the relationship between CEDAW and family problem, the position of men and women in Islam, and to analyzing the marital act in Indonesian on CEDAW perspective as well.[CEDAW merupakan konvensi yang dikeluarkan oleh komisi PBB tentang status perempuan. CEDAW menganut prinsip persamaan, nondiskriminasi, dan kewajiban negara untuk memastikan terwujudnya persamaan hak laki-laki dan perempuan. Prinsip ini sebenarnya sejalan dengan prinsip Islam yang tertuang dalam ayat-ayat al-Qur’an mengenai kesetaraan status laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, hukum perkawinan di Indonesia berkembang dan menemukan kematangannya dalam bentuk UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Diusianya yang “cukup tua”, banyak kalangan telah mengkaji hukum perkawinan di Indonesia dari berbagai perspektif. Dari berbagai kajian itu, ada yang setuju mempertahankan materi hukum perkawinan itu, ada pula yang menghendaki adanya pembaharuan, karena hukum perkawinan yang berlaku sekarang dianggap diskriminatif. Tulisan ini bertujuan mengkaji hukum Islam dari perspektif CEDAW, serta menganalisis apakah yang berlaku di Indonesia sudah sejalan dengannya atau belum. Setelah mendeskripsikan hukum perkawinan di Indonesia, dalam tulisan ini dibahas deskripsi CEDAW yang berkaitan dengan masalah keluarga, kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam, serta analisis terhadap hukum perkawinan di Indonesia dari kacamata CEDAW.]
NUSYU'Z-MARITAL RAPE (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN ISLAM Nawang Sari, Rahma Pramudya
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (405.353 KB)

Abstract

Marriage is one of the Allah’s commandments in al-Qur’an and Hadis to those who have been able to do it. In Islam, marriage is not a mere relationship between husband and wife but more than that. According to Islamic law, marriage is an act containing religious values because any action taken by either husband or wife when carrying out their rights and responssibilities in their marriage is a deed with either good or poor values. The concept of nusyu>z found in QS an-Nisa’: 34 and 128 and several hadis known in the Islamic marriage law, basicly nusyu>z is that either the husband or the wife does not do or ignore their rights and responssibilities in their marriage life. The concept of nusyu>z in the perspective of Islamic marriage law is that the husband breaks the sighat or the vow with the aim to protect the right of his wife from the cruel action that he do as the head of family, may do to his wife that can result in a divorce.[Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur’an dan Hadis. Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan antara suami dan istri. Tetapi, lebih dari itu, Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang bernilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam perkawinan adalah perbuatan yang bernilai baik dan buruk. Tetapi, hak dan kewajiban itu terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang dalam Islam dikenal dengan istilah nusyu>z. Dalam Q.S. an-Nisa`: 34 dan 128 serta beberapa hadis yang dikenal dalam hukum perkawinan Islam, pada dasarnya nusyu>z adalah tidak melaksanakan atau sikap meninggalkan hak dan kewajiban dalam berumah tangga baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Konsep nusyu>z dalam perspektif hukum perkawinan Islam berimplikasi terhadap pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang merupakan ikrar suami terhadap istri yang ditujukan guna melindungi hak istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami sebagai pemimpin dalam keluarga yang pada saat ini lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan.]
KONSTRUKSI GAGASAN FEMINISME ISLAM KHALED M. ABOU EL-FADL: Relevansinya Dengan Posisi Perempuan Dalam Keluarga Habuddin, Ihab
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.033 KB)

Abstract

Abou Fadl realizes that women are often in oppressed position. He then attempts to reconstruct Muslim’s understanding position of women inferiority and tries to promote women as creatures to and equal on the men. This indicates that his ideas are in the same position to that of Islamic feminism. This article attempts to discuss the construction of the Abou Fadl’s idea on feminism, this will concentrate on two important things: first, the epistemology of thought, deals with how Abou Fadl understands the text, in which he uses hermeneutics to understanding Islamic law. The second, the ideas of feminism, deals with main ideas of Abou Fadl’s feminism. This will focus on his criticism to the various fatwa about gender, the use of misogynist hadis, and his concept about the nature and nurture of women. In addition, this article also discusses the typology of the idea of Abou Fadl’s feminism and the position of women in Islamic family.[Abou Fadl menyadari bahwa perempuan sering kali berada pada posisi yang tertindas. Ia kemudian berupaya merekonstruksi pemahaman umat Islam yang merendahkan perempuan dan memposisikan perempuan sebagai makhuk bebas dan setara dengan laki-laki. Artikel ini mencoba membahas konstruksi gagasan feminisme Abou Fadl, yaitu: pertama, epistemologi pemikiran, berkaitan dengan bagaimana Abou Fadl memahami teks, di mana ia menggunakan hermeneutika negosiatif sebagai cara memahami hukum Islam. Kedua, hasil pemikiran, berkaitan dengan ide-ide pokok feminisme Abou Fadl, yakni tentang kritiknya terhadap berbagai fatwa bias gender, penggunaan hadis-hadis misoginis, dan konsepnya tentang sifat dan dasar-dasar perempuan. Selain itu, artikel ini juga membahas tipologi gagasan feminisme Abou Fadl dan posisi perempuan dalam keluarga Islam.]
KAWIN KONTRAK DI KAWASAN PUNCAK Antara Normatif, Yuridis dan Realita Aidatussholihah, Nurlailiyah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.028 KB)

Abstract

The validity of a marriage is based on the compliance of the marital pillars and its requirements. The pillars of marriage are enacted in the compilation of Islamic law. On the other hand, its requirements are enacted both in the compilation of Islamic law and the marriage law no. 1 of 1974. While the prohibited marriage is not known both in the compilation of Islamic law and in the marriage law, fikih, or the Islamic law, discussed the varieties of prohibited marriages, such as the mut’ah marriage. Hence, the prohibition of the mut’ah marriage was being issued between Sunni and Syi’ah until today. In fact, the implementation of the temporary marriage, which has the similarity with the mut’ah marriage especially on its time restriction, can be found at Tugu Utara, Cisarua sub-district, Bogor (Kawasan Puncak). Furthermore, the implementation of the temporary marriage is different either with the mut’ah marriage in Syi’ah or marital norms and purposes in Islam. Finally, this article deals with the contemporary marriage at Puncak in the perspective of Islamic and positive law.[Keabsahan suatu perkawinan didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat nikah. Rukun nikah dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam, adapun syarat nikah dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam UUP dan KHI tidak dibahas perkawinan yang dilarang, sementara fikih membahas jenis perkawinan yang dilarang, salah satunya adalah kawin mut’ah. Sampai saat ini keharaman nikah mut’ah merupakan masalah khilafiyah antara Sunni dan Syi’ah. Pada kenyataannya di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Kawasan Puncak), ditemukan praktik “kawin kontrak”. Praktik kawin kontrak yang berlangsung di Kawasan Puncak tidak sesuai dengan ketentuan nikah mut’ah yang berlaku menurut Syi’ah bahkan bertentangan dengan aturan dan tujuan perkawinan. Tulisan ini mengkaji praktik kawin kontrak di “Puncak” dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.]
REINTERPRETASI PRINSIP KAFĀ’AH SEBAGAI NILAI DASAR DALAM POLA RELASI SUAMI ISTRI Jahroh, Siti
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.089 KB)

Abstract

Symptoms of domestic violence that occurs in marriage is due to the absence of equality or what is often called kafa>’ah in the fiqh al-muna>kah}ah between the prospective husband and wife. In this case the position of husband to wife is not equal, either in economic, social, education, culture, race/ethnicity, ancestry or religious level. Husband’s position which is not equivalent (as kufu>’) with his wife or vice versa, often triggers dispute between the two. Ongoing dispute, then followed by hurting words, beatings or physical abuse, irresponsible behavior, don’t meet the economic or biological needs, marry again, and even can also lead to a sadistic action or killing. In this perspective the author considers that if the value embodied in the kafa>‘ah concept is understood correctly and properly, it’ll actually give a positive chance to prevent domestic violence crime especially in the context of the relationship between husband and wife.[Gejala Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi dalam perkawinan, salah satunya disebabkan tidak adanya kesetaraan atau yang sering disebut dalam fiqh al-munâkahah dengan istilah kafa>’ah antara calon suami dengan calon istri. Dalam hal ini posisi suami dengan istri yang tidak setara, baik setara secara ekonomi, sosial, pendidikan, kultur, ras/suku, keturunan maupun tingkat keberagamaan. Posisi suami yang tidak setara (se-kufu’) dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara keduanya. Perselisihan yang terus-menerus, kemudian diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan, tindak pemukulan atau penganiayaan fisik, perilaku yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kebutuhan ekonomis atau biologis, kawin lagi, bahkan dapat pula menjurus pada tindakan sadisme dengan menyengsarakan atau menghilangkan nyawa. Dalam perspektif inilah penulis memandang bahwa nilai yang terkandung dalam konsep kafa>’ah jika dipahami dengan tepat dan benar sebenarnya berpeluang positif untuk menangkal tindak kejahatan KDRT terlebih dalam konteks relasi antara suami dan istri.] 

Page 1 of 1 | Total Record : 6