Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617
The subject of Al-Ahwal covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 4, No 1 (2011)" : 5 Documents clear
PERKAWINAN CAMPURAN DAN PERKAWINAN ANTAR-AGAMA DI INDONESIA Rohman, Moh. Taufiqur
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.261 KB)

Abstract

Each aims to build a family wedding sakinah mawaddah warohmah. In an effort to create tujuan, Islam offers the compatibility between couples (kafa'ah), which matching in the social level or the same confidence. Islam is not too make a problem out of social level such as mixed marriages in Indonesia between the Indonesians and foreigners. Other difference is the case with religious marriage between Muslims and non-Muslim (especially of the Book), Islam clearly arranged. Although a statement of confidence can not be guaranteed the realization of the purpose of marriage, not all couples of like mind lives in harmonic, harmony, and peace, but sometimes couples of different religions living harmoniously, consistent and peaceful. This does not mean your wedding different confidence is better than on religion. If you look back wedding vulnerable religious conflict differently, both on the question of worship, religious and other children. Other than that in Indonesia and religious law forbids it.[Setiap perkawinan bertujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan rah}mah. Dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, Islam menawarkan keserasian antara pasangan (kafa>’ah), yakni sepadan baik dalam strata sosial ataupun keyakinan yang sama. Islam tidak terlalu mempermasalahkan strata sosial seperti perkawinan campur yang ada di Indonesia antara warga Indonesia dan warga negara asing. Lain halnya dengan perkawinan beda agama antara Muslim dan non-Muslim (khususnya Ahli Kitab), Islam mengaturnya dengan jelas. Walau kenyataannya keyakinan tidak bisa menjadi jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, tidak semua pasangan yang seiman kehidupannya harmonis, selaras, dan damai, malah kadang kehidupan pasangan yang berbeda agama lebih harmonis, selaras, dan damai. Ini bukan berarti pernikahan berbeda keyakinan lebih baik daripada seagama. Jika dilihat ke belakang, pernikahan beda agama rentan konflik, baik tentang soal ibadah, agama anak, dan lain-lain. Selain itu, di Indonesia Undang-undang dan agama melarangnya.]
HAK NAFKAH, MUT’AH DAN NUSYUZ ISTRI Studi Komparatif Undang-Undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara Muslim Nurasiah, Nurasiah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.761 KB)

Abstract

Hukum keluarga di negara Muslim telah mengalami perubahan tidak hanya pada tataran format dan formal administratif, tetapi juga secara materi substantif. Kenyataan ini telah diakui menjadi karakter hukum Islam dan telah mewarnai produk hukum Islam sejak awal, fenomena perubahan dan pembaharuan hukum pada abad modern ini berbeda dengan proses penetapan hukum Islam masa awal, justru belum mendapat legitimasi sepenuhnya dari masyarakat Muslim sendiri. Hal ini karena belum adanya suatu panduan perumusan hukum yang disepakati, yaitu yang terkait dengan konsep dan metodologi dalam proses perubahan-perubahan hukum Islam tersebut. Artikel ini mendeskripsikan tentang perubahan, pembaharuan, dan pengembangan yang terjadi pada materi hukum keluarga di negara-negara Muslim, dengan mengkhususkan pada masalah “Hak Nafkah dan Mut’ah Bagi Isteri Yang Cerai Talak Dikaitkan Dengan Tuduhan Nusyuz Isteri”. 
KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan Asnawi, Habib Shulton
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.44 KB)

Abstract

In Indonesia, women still suffer discrimination and injustice. This is supported by the persistence of gender-biased laws not giving the protection of the rights of women, such as Law No. 1 of 1974 about Marriage. Women's issues that was settled in the line of traditional Islamic law (classical) tending to be conservative and literal in understanding religious messages and doctrines, such as the patriarchal culture which puts women as beings lower position than men. Patriarchal culture which is done with legism legalized legislation in its application to the gender bias that is highly detrimental for women. The marginalization of women then occurs and is caused by the differences and gender inequalities that cause woman discomfort and not free. Therefore, all forms of injustice is a violation to Human Rights (HAM), a crime against human dignity and a form of discrimination that must be abolished.[Di Indonesia, perempuan masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Hal ini didukung oleh masih adanya undang-undang bias gender yang belum memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, seperti UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Isu-isu perempuan yang dimapankan di dalam UU tersebut sejalan Islam tradisional (klasik) yang cenderung konservatif dan literal dalam memahami pesan-pesan keagamaan dan doktrin-doktrin yang ada, seperti budaya patriarkhis, yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lebih rendah kedudukannya dari pada laki-laki. Budaya patriarkhis yang dilakukan dengan kecenderungan legisme itu telah melegalisir peraturan perundang-undangan bias gender ke dalam penerapannya yang sangat merugikan perempuan. Marginalisasi perempuan kemudian terjadi dan disebabkan oleh perbedaan  dan ketidakadilan gender yang menyebabkan ketidaknyamanan serta terbelenggunya kebebasan perempuan. Karena itu, segala bentuk ketidakadilan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kajahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang wajib dihapuskan.]  
KENISCAYAAN PENGGUNAAN ANALISIS GENDER DALAM STUDI AL-AHWĀL ASY-SYAKHSIYYAH Maula, Bani Syarif
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.781 KB)

Abstract

Al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah is one of the Islamic studies that seems containing many legal rules opposed to the concept of modern society. Therefore, the study of al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah on the perspective of gender analysis is needed to answer the problems of Muslim society in facing democratization in which discourses on human rights and gender equality become its main issues. One of the efforts to reform the rules of al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah is by understanding the asy-Sya>t}ibi>'s concept on ibadah and muamalah. According asy-Sya>t}ibi>, ibadah is pure God's rules, whose purpose can not be captured by the power of human reasoning, so that the provisions of ibadah have to be practiced as is stated in the Quran textually. In contrast, muamalat is rules on human relations where human become center, its purpose can be captured by reasoning, and muamalat provisons on the Quran should be understood by their perceived meaning, not their textual rules. In addition, an understanding of Islamic law should depart from the basic assumption that muamalah rules were revealed from the result of human interaction with their social conditions.[Al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah merupakan salah satu studi Islam yang terlihat mengandung banyak aturan hukum yang bertentangan dengan konsep masyarakat modern. Dengan demikian, pembahasan ketentuan fikih bidang al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah menurut perspektif analisis gender dirasa perlu dilakukan untuk menjawab problematika umat Islam dalam menghadapi arus deras demokratisasi dengan wacana hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang menjadi isu utamanya. Upaya pembaharuan hukum al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah bisa dilakukan dengan memahami konsep ibadah dan mu’amalah dari asy-Sya>t}ibi>. Ibadah merupakan hak Allah swt. secara murni yang tujuannya tidak bisa ditangkap oleh daya nalar manusia sehingga ketentuan nas} tentang ibadah ini harus diamalkan apa adanya. Berbeda dengan ibadah, muamalah adalah hak manusia yang bisa dinalar oleh daya pikir manusia sehingga yang menjadi acuan adalah makna dari nas}-nya, bukan ketentuan legal-formalnya. Selain itu, pemahaman tentang hukum Islam haruslah berangkat dari satu asumsi dasar bahwa hukum muamalah tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosialnya, di mana upaya kontekstualisasi merupakan sebuah keniscayaan, termasuk kajian al-Ah}wāl asy-Syakhs}iyyah dengan pendekatan analisis gender.] 
BUDAYA “KAWIN KYAI” Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon Farabi, Al
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, No 1 (2011)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (561.74 KB)

Abstract

Regulation about the registration of marriage has been around a long time. Active role of the state in aspect of registration of marriage started early independence. That role was confirmed by the Act. No. 1 of 1974 on Marriage and regulations for its implementation which requires every registration of marriage for the sake of order and legal certainty. However, in the village of Cirebon Sinarrancang Mundu are 59, 35 % of the 246 families who do not heed the regulation that marry with only religious well-known as "kawin kyai". "Kawin kyai" is caused by internal factors (lack of understanding about the registration of marriage , religious ideology, indifference, and complex procedures) and external factors (role of Kyai [lebe' and the prince of the non- official] lack of socialization, the difficulty to accessing official registrar, negligence of village officials, the cost of marriage registration, the views of society, and culture "kawin kyai" in society. Meanwhile, the process of legal institutionalization find constraints on each component of the legal system, especially from the aspect of means and pre-means and authorized apparatus.Regulasi tentang pencatatan perkawinan telah ada sejak lama. Peran aktif negara dalam aspek pencatatan perkawinan dimulai sejak awal kemerdekaan. Peran tersebut dipertegas melalui UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya yang mengharuskan pencatatan bagi setiap perkawinan demi ketertiban dan kepastian hukum. Namun, di Desa Sinarrancang Mundu Cirebon terdapat 59, 35%  dari 246 keluarga yang tidak mengindahkan regulasi tersebut dengan menikah secara agama saja yang populer di kalangan mereka dengan “kawin kyai”. “Kawin kyai” dilatarbelakangi oleh faktor internal (rendahnya pemahaman tentang pencatatan perkawinan, paham keagamaan, sikap tidak acuh, dan prosedur yang rumit) dan faktor eksternal (peran Kyai [lebe’ dan penghulu non-resmi] minimnya sosialisasi, sulitnya mengakses pejabat pencatat, kelalaian aparat Desa, biaya pencatatan, pandangan masyarakat, dan budaya “kawin kyai” di tengah masyarakat. Sementara itu, proses pelembagaan hukum menemukan kendala pada setiap komponen dari sistem hukum, terutama dari aspek sarana dan pra sarana dan aparatur yang berwenang.] 

Page 1 of 1 | Total Record : 5