cover
Contact Name
Ermi Suhasti Syafei
Contact Email
alahwal.uinyogya@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
alahwal.uinyogya@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : 2085627X     EISSN : 25286617     DOI : -
The subject of Al-Ahwal covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 10, No 2 (2017)" : 8 Documents clear
ANALISIS UTILITARIANISME TERHADAP DISPENSASI NIKAH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 Rifqi, Muhammad Jazil
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10204

Abstract

This study examine philosophically of foundation and requirements of marriage Act in Indonesia where one of them is 19year old for men and 16year old for women. However, when one of married people has not fulfilled the matter of age to marry, their parents have to submit marriage dispensation to the religious court so that their child is be able to continue his/her marriage that having been refused by KUA before. From this result of research, KUA Kotagede in 2015 has married three couples in which they have no standar age to marriage. Several decisions considering dispensation of marriage in religious court in 2015 have also indicated that majority of marriage childs who married under standart of age having been pregnant before they make agreement about marriage. Therefore, to analize dualism of law on the constitution of utilitarianism will be used which in briefly the conclusion of which suggests to make punishment that hoped reducing rate a marriage under established age.[Tulisan ini menelaah secara filosofis pondasi dan persyaratan usia pernikahan yang mana untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Oleh karena itu, jika calon pengantin tidak memenuhi syarat tersebut maka orang tua mereka harus mengajukan dispensasi ke KUA setempat. Berdasarkan pada kasus yang terjadi di KUA Kotagede tahun 2015, terdapat tiga pernikahan yang syarat umurnya kurang. Kebanyakan dari mereka adalah yang hamil lebih dulu. Maka dari itu, analisis dualisme hukum dalam aturan utilitarianisme dapat digunakan untuk menyimpulkan secara ringkas yang mana disarankan untuk memberikan hukuman agar mengurangi tingkat pernikahan dini.]
KONSEP KELUARGA MAṢLAḤAH MENURUT PENGURUS LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA (LKK NU) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) Mujiburrahman, Mujiburrahman
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10203

Abstract

Family is the main foundation in building a strong and integrity Muslim society. In addition, the family is the smallest part of the community that determines the progress or decline of a society, so it takes a strong family concept which suitable with the circumstances of a plural society and a tolerant society. One of the family concepts that encompasses all these things is the concept of maṣlaḥah family. The concept of the maṣ}laḥah family according to NU DIY LKK is a happy family whose basic needs are fulfilled and also can play an important role in the community. Formation elements of the maṣlaḥah family is maṣāliḥ usrah and maṣāliḥ ‘āmmah.Keluarga adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat muslim yang kuat dan berintegritas. Selain itu juga keluarga adalah bagian masyarakat terkecil yang menentukan kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat, maka dari itu dibutuhkan konsep keluarga yang kuat serta sesuai dengan keadaan masyarakat indonesia yang majemuk dan bertoleransi. Salah satu konsep keluarga yang mencakup semua hal itu adalah konsep keluarga maṣlaḥah. Konsep keluarga maṣlaḥah menurut LKK NU DIY adalah keluarga yang bahagia yang kebutuhan pokoknya terpenuhi serta juga dapat berperan penting di tengah masyarakat. Unsur-unsur Pembentukan keluarga maṣlaḥah adalah  maṣāliḥ usrah dan  maṣāliḥ ‘āmmah.
KOMPARASI HAK ISTRI PADA KHI, HAM DAN MAZHAB Muchimah, Muchimah
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10208

Abstract

Marriage is relationship between husband and wife for creating happiness and learning on housewifery responsibilities with a group of family commitment.  With happiness and right obligations are own couple marriages that is creating by husband and wife to purpose living law in Indonesia. This paper aims to take meaning of wife rights what is given by husband. It is taking about human right concepts in Indonesian statues on marriage under KHI.  Indonesian statute is purpose living tradition on Human right, KHI, and Islamic law specifically for Madzhab. Three of wife rights in Indonesian statues are giving women that the gendering issue is powerless on house violence. [Pernikahan  merupakan permulaan hubungan seseorang dengan orang lain untuk saling berkomitmen dengancara menciptakan kebahagian dan salingbelajar bertanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam perkawinan suka cita dan hak serta kewajiban adalah sesuatu yang harus dimiliki keduanya. Tulisan ini bertujuan untuk memahami makna  hak istri dalam perkawinan yang diberikan suami. Metode penulisan paper ini memetakkan hak istri pada konsep HAM yang dikodifikasi oleh KHI dalam Undang-undang perkawinan. Hasil dari tulisan ini adalah hak-hak istri yang diberikan suami yang sudah diatur oleh aturan-aturan yang ada di Indonesia. Aturan tersebutmenawarkan hak istri dalam sistem yang tanpa sadar sudah ada dalam ketiga aturan di Indonesia yaitu KHI, Undang-undang HAM dan Hukum para mazhab.]
MEMBACA PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK DARI PERSPEKTIF INTERLEGALITAS HUKUM Murdan, Murdan
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10201

Abstract

This paper will discuss the side of the interlegality and interlaw among customary law, religious law and state law in tribal societies in Indonesia, which is focused on the marriage of Sasak people. As an Indonesian local community, the Sasak community has their own local laws in undergoing interactions and social contracts between each other, especially in matters of marriage. Along with the embrace of Islam by the Sasak community, the Islamic law also contributes in decorate every process of the marriage. In addition to the existence of customary law and Islamic law that adorn the marriage of the Sasak community, there is also a modern legal tradition, namely state law. As part of the Indonesian society, the Sasak people cannot escape the great influx of modern legal tradition or national law positivism, which is directly echoed by the state. Departing from this illustration, the discussion in this paper includes: the interlegality between Sasak customary law and religious law (Islamic law); the interlegality between Sasak customary law and state law; and the last is the interlegality among Sasak customary law (local legal order), religious law (Islamic law/Islamic legal order), and state law (state legal order).Tulisan ini akan membahas sisiinterlegalistikantara hukum adat, hukum agama dan hukum negara pada masyarakat kesukuan di Indonesia, yang difokuskan pada perkawinan masyarakat suku Sasak. Sebagai masyarakat lokal Indonesia, masyarakat Sasak memiliki hukum lokal sendiri dalam menjalani intraksi dan kontrak sosial antara satu sama lain, khususnya dalam persoalan perkawinan. Seiring dengan dipeluknya agama Islam oleh masyarakat Sasak, maka hukum Islam pun memberi andil dalam menghiasi setiap proses-proses perkawinan itu. Selain keberadaan hukum adat dan hukum Islam yang menghiasi perkawinan masyarakat Sasak, terdapat juga tradisi hukum modern, yakni hukum negara. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, masyarakat Sasak tidak bisa melepaskan diri dari arus besar legisme atau positifisme hukum nasional, yang secara langsung digaungkan oleh negara. Berangkat dari ilustasi ini, maka pembahasan dalam tulisan ini meliputi: interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak dan hukum agama (Hukum Islam); interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak dan hukum negara; dan terakhir adalah interlegalistik antara hukum perkawinan adat Sasak, hukum agama (hukum Islam), dan hukum negara.
PERKAWINAN SEMARGA MASYARAKAT MIGRAN BATAK MANDAILING DI YOGYAKARTA Pohan, Muslim
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10202

Abstract

Same clan marriage is prohibited in Batak tradition, as one clan is considered as descendant of blood from the father. There are 3 (three) tradition marriage systems, exogamy, endogamy, and eleutrogami. The same clan marriage carried out by the Batak community of Mandailing migrants in Yogyakarta experienced a shift in meaning from the Batak culture, from the exogamy marriage system to the eleutherogami marriage system that did not recognize the prohibition as well as in the exogamy or endogamy marriage system. Factors that affecting same clan marriage in Batak Mandailing migrants are caused by factors of love, religious factors, economic factors, educational factors and cultural factors. Same clan marriage in the community of Batak Mandailing migrants have done because the Mandailing Batak migrant communities do not believe in taboos.[Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat Batak, semarga dianggap satu keturunan darah dari bapak. Ada 3 (tiga) sistem perkawinan adat, exogami, endogami, dan eleutrogami. Perkawinan semarga yang dilaksanakan masyarakat Batak Mandailing migran di Yogyakarta mengalami pergeseran makna dari budaya adat Batak, dari sistem perkawinan exogami menjadi sistem perkawinan eleutherogami yang tidak mengenal adanya larangan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan exogami atau endogami. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran disebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran dilakukan karena masyarakat Batak Mandailing migran sudah tidak percaya dengan hal tabu.]
PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī‘ah) Abdillah, Yasin Yusuf
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10205

Abstract

Marriage agreement is part of the pre-marriage agreement by the bride and groom, both men and women. This agreement done when both parties consider their own property so they wont be aggrieved if in the future their marriage going divorce. By formal law, this marriage agreement is regulated in three laws namely the Criminal Code, Marriage Law and KHI. All these three see that the marriage agreement is one form of maslahah to achieve Maqāṣ}id asy-Syarī‘ah although with some conditions that bind both.[Perjanjian perkawinan merupakan salah satu bagian dari perjanjian pra-nikah yang biasa dilakukan oleh calon pengantin, baik pihak laki-laki dan perempuan. Hal ini dilakukan ketika kedua pihak mempertimbangkan harta kekayaan yang dimilikinya masing-masing agar tidak dirugikan jika ke depan pernikahan mereka terjadi perceraian. Secara hukum formal, perjanjian perkawinan ini diatur dalam tiga perundangan yaitu KUHP, UU Perkawinan dan KHI. Ketiganya melihat bahwa perjanjian pernikahan merupakan salah satu bentuk maslahah agar tercapai Maqāṣ}id asy-Syarī‘ah, meskipun dengan beberapa catatan yang mengikat keduanya.]  
PENETAPAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2015 (ANALISIS HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA) Inayah, Nurul
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10206

Abstract

The application for marriage dispensation is a petition filed to the Religious Court to be granted an exception to the provisions of Article 7 paragraph 1 of Law no. 1 Year 1974 jo. Article 15 KHI about the minimum age of marriage for the prospective bridegroom of men and women who have not reached the minimum age of marriage due to some things or in certain circumstances. The rise of promiscuity among children and adolescents resulting in pregnancy out of wedlock became the main factor of many filed marriage dispensation applications to the Religious Courts. The Religious Courts as an institution authorized to examine, hear, decide and settle the case shall be in accordance with applicable procedural law and based on evidence and strong legal considerations to formulate the stipulation of the marriage dispensation.[Permohonan disepensasi nikah merupakan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama agar diberikan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 KHI tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa hal atau dalam keadaan tertentu. Maraknya pergaulan bebas di kalangan anak-anak dan remaja mengakibatkan hamil di luar nikah menjadi faktor utama banyak diajukannya permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan tersebut harus sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan berdasarkan alat bukti serta pertimbangan hukum yang kuat untuk merumuskan penetapan dispensasi nikah tersebut.]
DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TERHADAP MASYARAKAT DAN PENGHULU (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta) Arsyad, Faiz Adzkia
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2017.10207

Abstract

Based on Government Regulation Number 48 of 2014 about Marriage Registration Fee which contains about the cost of marrieage recording and referring for free or free of charge when done in KUA. If marriage applied outside KUA and outside working hours, it is charged Rp 600.000. The regulation subtitutes Government Regulation Number 47 of 2004 about Non-Tax State Revenue Rate that applied to the Ministry of Religious Affairs. The weakness of Government Regulation No. 47 of 2004 is the number of gratification practices among some headman. This resulted in the issuance of Government Regulation Number 48 of 2014 concerning about the Cost of marriage listing on the basis of the benefit to eliminate the practice of gratuities. Primary sources in this study are the views of the Head Office of Religious Affairs (KUA) Tegalrejo and Gondokusuman Subdistricts and View of bride and groom candidates  in Tegalrejo and Gondokusuman Subdistricts. The secondary data are documents relating to the Office of Religious Affairs (KUA) Tegalrejo and Gondokusuman Sub-districts. The approach used is the normative approach. Data were analyzed qualitatively by using deductive and inductive methods. This paper describes the impact of the implementation of Government Regulation Number 48 of 2014 about the Cost of Marriage Listing in KUA Tegalrejo and Gondokusuman.[Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah yang berisi tentang biaya pencatatan nikah dan rujuk gratis atau tidak dipungut biaya sama sekali apabila dilakukan di dalam KUA. Jika melaksanakan nikah di luar KUA dan di luar jam kerja, maka dipungut biaya sebesar Rp 600.000. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Kelemahan PP Nomor 47 tahun 2004 adalah banyaknya praktek gratifikasi di kalangan oknum penghulu. Hal ini menyebabkan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah atas dasar kemaslahatan untuk menghilangkan praktek gratifikasi. Sumber primer dalam penelitian ini adalah Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman serta Pandangan Calon Manten di Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Data sekundernya adalah dokumen yang berhubungan dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegalrejo dan Gondokusuman. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Tulisan ini menjelaskan tentang dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Nikah di KUA Tegalrejo dan Gondokusuman.]

Page 1 of 1 | Total Record : 8