AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial
ISSN : -     EISSN : -
Articles 191 Documents
MENGURAI PETA KITAB-KITAB HADITS (Kajian Referensi atas Kitab-kitab Hadits) Wahyudi, Arif
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.112 KB) | DOI: 10.19105/ihkam.v8i1.337

Abstract

Karya di bidang hadits sangat kaya, baik dari segi kuantitas,ragam kajian maupun metodologi penyusunannya. Dengankarya yang demikian banyak, tentu tidak mudah untukmengkaji dan mengenal seluruhnya. Faktor ini membuatsebagian pengkaji ilmu keislaman kurang tepat dalambereferensi terhadap kitab-kitab hadits. Oleh karena itu, perluterdapat kajian mengenai ragam dan karakteristik kitab-kitabhadits untuk memudahkan melacak maupun mereferensipada setiap hadits yang diambil. Tulisan ini tidak mencakupseluruh kitab hadits, namun memfokuskan pada beberapamacam kitab hadits, seperti kitab-kitab induk hadits, kitabkitabsyarh, kitab-kitab penghimpunan dan kitab-kitab rijal.Kitab induk hadits merupakan kitab yang ditulis mukharrijhadits dengan sanad bersambung sampai ke nabi tanpamengutip dari kitab-kitab ulama yang lain. Kepada kitab-kitabinilah setiap penukilan hadits dirujuk. Kitab-kitab syarh haditsmerupakan penjelasan terhadap kitab-kitab induk tertentumengenai makna matn hadits maupun tentang sanad-nya.Kitab penghimpunan merupakan kumpulan hadits-hadits dariberbagai kitab induk hadits sesuai dengan tema yangdiinginkan penulis kitabnya. Kitab-kitab inilah yang seringdisalahartikan sebagai kitab induk hadits. Adapun kitab rijâlal-hadîts membicarakan mengenai para periwayat hadits,ditujukan untuk menilai validitas hadits dari sisi sanad, baikketersambungannya, atau cacat tidaknya seorang rawî.
LANDASAN HUKUM POSITIF PEMBERLAKUAN HUKUM ISLÂM DI INDONESIA Eka Susylawati, Eka Susylawati
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 6, No 1 (2011)
Publisher : APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.058 KB) | DOI: 10.19105/ihkam.v6i1.305

Abstract

Abstract: Islamic law has been valid since a long time ago in Indonesia and it expriences dynamical effect since the era of ancient kingdom, colonialism, and post-independence. The population of Muslim is major, it reaches more  than 200 hundred millions people. This becomes sociological and functional considerations to the validity of Islamic law in Indonesia. For the shake of effectiveness, efficiency, and Muslim aspiration fulfillment, it seems feasible to adopt Islamic law as a part of public law. Indonesia is not a secular country, it is not necessary to seperate religious and statehood affairs. In advance, Islamic law has been partly adopted and it inspires the Indonesian legislation. Key Words: hukum positif, hukum Islâm, dan fiqh
KONTROVERSI HADITS-HADITS MENANGISI MAYAT DALAM PERSPEKTIF MUKHTALIF HADITS Wahyudi, Arif
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 9, No 1 (2014)
Publisher : APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.375 KB) | DOI: 10.19105/ihkam.v9i1.359

Abstract

Pertentangan antara hadits-hadits tentang menangisi mayit seringkali berdampak langsung kepada masyarakat akar rumput, sehingga sekedar menitikkan air mata karena keluarganya meninggal akan membuat yang lain menghardik dengan alasan bahwa si mayit akan disiksa di dalam kubur ketika ada yang menangis atau si mayit akan menjadi hantu. Pertentangan dalam masalah ini akan coba penulis kaji dan selesaikan dengan metode Mukhtalif Hadits. Ilmu Mukhtalif Hadits merupakan ilmu yang membahas pertentangan hadits dengan hadits lain, dengan al-Qur’an, logika dan fakta, baik pertentangannya secara zhahir atau hakiki. Hal ini senada dengan cakupan pembahasan kitab-kitab tentang mukhtalif hadits, diantaranya Ta`wîl Mukhtalif al-Hadîts karya Abî Muhammad Abdullah ibn Muslim Qutaibah (213-276 H). Secara esensi, pertentangan antara satu hadits dengan yang lain hanyalah pada zhahirnya dan tidak bersifat hakiki, mengingat keseluruhannya bersumber dari Allah swt.
AKAR SEJARAH KONSTRUKSI LITERAL MADZHAB SYÂFI’Î Thabrani, Abdul Mukti
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 4, No 2 (2009)
Publisher : APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.094 KB) | DOI: 10.19105/ihkam.v4i2.273

Abstract

Madzhab Syâfi’î is known as moderate madzhab that connected to theliteralism of madzhab Maliki and rasionalism of madzhab Hanafi. But onthe other hand, the literalism consistency of this madzhab looks closenuance as the influence of the teacher, the founder of the madzhab,Imâm Mâlik bin Anas (d. 179 H), who has authority intellectually. Hecan build the literal scientific cycle that becomes an icon of madzhabSyâfi’î. This paper tries to describe historically the basic of all thosemadzhab as the basic reference for the beginners that want to know thismadzhab closely, and as a stimuli for the researchers that want to knowmore this construction and the pillars of scientific tradition from thispopular madzhab.
ISLAM PROGRESIF VERSI ABDULLAH SAEED (Ikhtiar Menghadapi Problem Keagamaan Kontemporer) ., Fathurrosyid
Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 10, No 2 (2015)
Publisher : APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.373 KB) | DOI: 10.19105/al-ihkam.v10i2.722

Abstract

This article dissects the Abdullah Saeed’s notion on Progressive Islam. According to him, progressive Moslem is someone or a group that believes that the socio-religious changes in the contemporary era will not find a solution if the old paradigm of the methodology in the form of devices, without the integrative-interconnective process performed with contemporary scientific disciplines. Therefore, there is a substantive difference between the contemporary problems and the classical problems. In this regard, Saeed offers seven methodologies reinterpret religious texts. First, give attention to the context and dynamics of the socio-historical. Second, realize that there are some topics that are not covered by the Qur because the time has not arrived at the time of the decline. Third, realize that every reading of the scriptures should be guided by the principles of compassion, fairness and honesty. Fourth, know that the Qur recognize a hierarchy of values. Fifth, knowing that it is allowed to move from one concrete example of the generalization. Sixth, should be careful in using other texts of the classical tradition, especially with regard to its authenticity. Seventh, the main focus on the needs of contemporary Moslems.Copyright (c) 2016 by Al-Ihkam. All right reservedDOI: 10.19105/al-ihkam.v10i2.722
INFORMED CONSENT DALAM PELAYANAN KESEHATAN Adriana Pakendek, Adriana Pakendek
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 5, No 2 (2010)
Publisher : APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (58.212 KB) | DOI: 10.19105/ihkam.v5i2.296

Abstract

Abstract:   It is a must to apply the informed consent in public health service, particularly in a hosptal. As a matter of fact, some medical patients or the  representative does not comprehend the term informed consent due to the ineffective communication between the patient and physician. Whereas, a doctor should have a legal informed consent to execute medical action from the patient, otherwise she/he would experience a question of law; private and punitive law as well as indisciplinary punishment. A petient is able to deny an informed consent, yet it is identified as an informed refusal. However, the patient must be responsible for any medical impacts in the future. In this case, a doctor is free from any legal actions as the result of consent refusal of patient.   Key Words: informed consent, pasien dan dokter
AKSEPTABILITAS REGULASI KRIMINALISASI PELAKU KAWIN SIRRI MENURUT PEMUKA MASYARAKAT MADURA Musawwamah, Siti
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 8, No 2 (2013)
Publisher : APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.295 KB) | DOI: 10.19105/ihkam.v8i2.350

Abstract

Regulasi tentang perkawinan sirri dalam RUU HMPAdirespon dan bahkan diperdebatkan sangat serius olehberagam kalangan, termasuk para pemuka masyarakat diMadura. Regulasi yang diperdebatkan itu adalahkriminalisasi bagi pelaku perkawinan sirri danakseptabilitasnya dalam konteks kehidupan sosial dankeagamaan. Sebagian kelompok di antaranya mendukungdan sebagian lainnya menolak. Dukungan maupunpenolakan itu sampai pada derajat kontroversial, karenamasing-masing di antara dua kelompok itu saling bersikukuhpada pembenaran atas argumentasi dan dalil-dalil yangdikemukakannya. Para pendukung menanggapinya secarapositif sebagai kemajuan progresif dalam praksispembangunan hukum sesuai dengan dinamikaperkembangan masyarakat. Bagi mereka ekses dariperkawinan sirri sangat merugikan bagi pihak isteri secarahukum maupun sosial, demikian juga bagi anak keturunanmereka. Sebaliknya bagi kelompok penentang meresponsebagai suatu aturan yang mengada-ada, melampaui aturanhukum yang memayungi, bahkan mereduksi norma hukumperkawinan yang mereka pahami telah diatur secarakomprehensif dalam hukum agama. Meskipun demikiansebagian besar pemuka masyarakat Madura setujuperkawinan sirri diregulasikan dalam undang-undang tanpamengurangi esensi keabsahannya menurut ketentuan ajarandan hukum Islam. Oleh karena itu, adanya pembaruanregulasi yang akan mengriminalkan pelakunya baik berupapidana denda maupun kurungan perlu diapresiasi sebagai“sebuah ikhtiar” mengurangi praktik perkawinan sirri dimasyarakat.
PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAAN MELALUI LEMBAGA KEUANGAN SYARÎ’AH -, Wadhan
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 4, No 1 (2009)
Publisher : APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (96.296 KB) | DOI: 10.19105/ihkam.v4i1.264

Abstract

UKM is the business maker of the lowest level marketing. Theaim of the empowerment of UKM is that to grow and toaccelerate a strong business ability, independent, andcompetition power against abroad products. It is a proper choiceto use Syariah banking for UKM financing. Syariah banking has agreat opportunity to develop macro banking in order to reformIndonesian economy.
PERGESERAN RELASI ORANG TUA DAN ANAK DALAM PERKARA HUKUM WALI ADLAL Musawwamah, Siti
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.748 KB) | DOI: 10.19105/ihkam.v7i2.328

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian tentang problemarelasional orangtua dan anak dalam perkara-hukum wali adlal.Problema yang bernuansa kekeluargaan ini menjadi dilematikkarena kedua pihak saling bersikukuh untuk memertahankankehendaknya masing-masing yang diklaim sebagai hakasasinya. Orangtua “merasa” memiliki otoritas dalammenentukan jodoh untuk anaknya karena diyakini hak ijbar adapadanya. Sedangkan anak juga merasa memiki hak pilihdan/atau hak menentukan jodoh untuk dirinya yang diyakinisebagai hak dasarnya. Persoalan itu seringkali berlanjut menjadiperkara-hukum yang kemudian harus diselesaikan melaluipengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untukmengeksplorasi dan mengeksplanasi latar belakang pengajuanperkara-hukum wali adlal, pelaksanaan persidangan perkarahukumwali adlal, dan putusan majelis hakim tentang perkarahukumwali adlal di pengadilan agama. Dengan menggunakanpendekatan hukum normatif dan teknik evaluative ex-post facto,penelitian ini menghasilkan temuan berupa proposisi empiriksebagai dasar perumusan teori substantif, yaitu pengajuanperkara-hukum wali adlal merupakan problema yuridis formalpergeseran relasional orangtua dan anak.
KAWIN PAKSA (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan) Bakar, Abu
Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 8, No 1 (2013)
Publisher : APHI (Islamic Law Researcher Association) & STAIN Pamekasan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.92 KB) | DOI: 10.19105/ihkam.v8i1.341

Abstract

Ajaran agama berkaitan dengan bentuk-bentuk sepertikebebasan memilih, memutuskan, dan melakukan atau tidakmelakukan sesuatu yang positif. Sayangnya, kebebasan seringmenyebabkan masalah dalam implementasinya, sepertikebebasan memilih atau menentukan pasangan yang seringberakhir dengan praktik pernikahan paksa. Ini adalah masalahrelasional antara orang tua dan anak-anak mereka dalammenentukan pasangan anak-anak mereka, karena keduanyamenjaga keinginan mereka ‘yang keras kepala’ yangmengklaim sebagai hak-hak mereka. Orang tua mereka berpikirbahwa mereka memiliki kewenangan dalam menentukanpasangan mereka kepada anak-anaknya karena merekamemiliki hak ijbâr. Karenanya, dalam konteks modern, sudahsaatnya perlakuan otoritarianisme terhadap perempuandihapuskan karena ia merupakan salah satu wujuddehumanisasi yang bertentangan dengan norma-norma agama,sosial, hukum, dan keadilan.

Page 1 of 20 | Total Record : 191