cover
Filter by Year
Articles
79
Articles
Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Safriani, Andi

Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 bahwa Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Keberadaan hutan sebagai karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut diatas tentunya sejalan dengan ajaran atau nilai-nilai Hukum Islam, dimana dalam Islam setiap manusia mengemban tugas sebagai khalifah sekaligus sebagai hamba Allah SWT yang berkewajiban untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam keberadaannya dibumi manusia dituntut untuk memakmurkan bumi. Hutan sebagai titipan/amanah yang sangat bernilai harganya tentu wajib untuk dijaga dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Bersyukur juga merupakan salah satu nilai ajaran Islam yang harus senantiasa dilaksanakan karena Allah SWT berfirman bahwa barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah maka Allah SWT akan menambahkan nikmatnya

Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

Irfan, Irfan

Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sistem bagi hasil pada pelelangan di Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar, dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, menggunakan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti  adat kebiasaan yang berlaku secara turun temurun. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan patorani adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukun. Dilihat dari system bagi hasil maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.Bagi hasil antara nelayan patorani menggunakan sistem mudharabah Muthlaqah yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara tata cara pembagian yang disepakati bersama.

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Historya of Existence

Jamil, Jamal

Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan hukum kolonial Belanda terhadap perkembangan Peradilan Agama di Indonesia Penelitian ini merupakan library research (penelitian pustaka) yakni menelah berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti, menggunakan pendekatan yuridis dan historis. Metode pengumpulan bersumber dari literatur yang terkait dengan permasalahan, disajikan secara deskriptif. Kehadiran hukum kolonial Belanda berdampak positif bagi peradilan agama di Indoneia, karena sebagai rujukan lahirnya perundang-undangan peradilan agama di Indonesia. Tanpa adanya beberapa dasar hukum yang telah ditetapkan pada zaman kolonial Belanda, maka sejarah peradilan agama tidak mempunyai dasar hukum yang menggambarkan kondisi peradilan agama pada zaman penjajahan yang pada akhirnya dapat membentuk undang-undang.

Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia

Aisyah, Nur

Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Peradilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam penerapan Hukum Islam adalah sebagai alat untuk menjaga keselarasan komponen-komponen hukum lainnya, secara fungsional. Dengan kata lain, tegaknya Hukum Islam, ditentukan oleh kemampuan peranan hakim pengadilan agama dalam menyelaraskan perangkat hukum dan kesadaran hukum, sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat

Hukum Islam terhadap Upacara Attunu Panrolik bagi Pencuri di Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba

yulianti, yulianti

Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pandangan Hukum Islam terhadap upacara adat Attunu Panrolik bagi pencuri di kawasan adat Ammatoa Desa Tanah Toa Kecamatan Kajang. Proses Attunu Parrolik dengan cara, yang pertama Patunra (di sumpah) dan kedua Tunu Panroli (bakar linggis) upacara ini dilaksanakan untuk membuktikan pelaku pencurian, semua orang yang dicurigai dan seluruh masyarakat adat di kumpulkan dan Setiap orang yang hadir diharuskan memegang linggis yang sudah dibakar hingga merah membara. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan sosial. Pandangan Hukum Islam terhadap Upacara Adat Attunu Panrolik dianggap fasid (rusak, tidak berlaku), karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga sangat diharapkan untuk dapat mengendalikan nilai-nilai dan budaya masyarakat menuju nilai-nilai dan budaya yang Islami.

Jual Beli Lelang dan Pelaksanaannya di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palopo (Studi Komparatif Hukum Islam

Rahmawati, Rahmawati

Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Pandangan Islam mengenai Jual Beli Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palopo. Prosedur pelaksanaan lelang di KPKNL Palopo sudah sesuai dengan syariat Islam karena lelang ini tidak bercampur dengan penipuan, atau bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang serta terpenuhinya rukun, syarat, dan ketentuan umum Jual Beli dalam Islam. Prosedur pelaksanaan lelang sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.Implikasi dari penelitian ini kepada kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kota Palopo selaku pelaksana lelang hendaknya meningkatkan kegiatan penggalian potensi lelang dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses lelang agar seluruh masyarakat mendapatkan informasi dan pengetahuan mengingat kurangnya peminat yang mengikuti lelang.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang

Ismail, Suharna

Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Peran seorang istri yang ada di Kecamatan Enrekang pada dasarnya sebagai ibu rumah tangga. Sebagai istri terhadap suaminya dan sebagai ibu terhadap anak-anaknya. Istri yang juga ikut mencari nafkah dalam keluarga. Penyebab istri juga ikut mencari nafkah keluarga di Kecamatan Enrekang; pertama karena faktor ekonomi, faktor sosial, gaya hidup. Kondisi keluarga di Kecamatan Enrekang pada umumnya disebabkan karena faktor ekonomi yang menyebabkan sang istri sangat berperan aktif dalam mencari nafkah terhadap keluarganya. Hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak keluar dari syariat Islam, bahkan membolehkan membantu suami mencari nafkah keluarga, selama tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga karena kebahagiaan dalam keluarga sangat dibutuhkan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai kepala rumah tangga.

Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

Irfan, Muhammad

Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

S i s t e m b a g i h a s il p a d a p e l e l a n g a n d i K e c a m a t a n G a l e s o n g U t a r a k a b u p a t e n T a k a l a r , dalam kerjasama bagi hasil penangkapan ikan, menggunakan akad perjanjian antara nelayan dan juragan adalah dilakukan secara lisan, dengan mengikuti  adat kebiasaan yang berlaku secara turun temurun. Dan dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut adalah hanya sebatas kerja dan mendapatkan hasil. Akad perjanjian bagi hasil penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan patorani adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syaratsyarat dan rukun. Dilihat dari system bagi hasil maka dapat dikatakan bahwa pembagian tersebut sudah cukup adil meskipun terdapat ketidakadilan tentang kerugian dalam kerjasama bagi hasil, dalam hal ini adanya hutang yang dibebankan kepada juragan.  Bagi hasil antara nelayan patorani menggunakan sistem mudharabah Muthlaqah yaitu mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat dengan menggunakan cara tata cara pembagian yang disepakati bersama.

Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim

chotban, sippah

Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Beragam istilah yang digunakan dalam al-Quran dalam memaknai kepemimpinan diantaranya: khalifah, imam, sulthan, malik, ulil amri, dan waly. Pengistilahan tersebut digunakan dalam konteks dimana kepemimpinan berlaku. Pemimpin harus adil, amanah, bermusyawarah dan menegakkan amr al-ma`ruf wa nahy mungkar.Hukum memilih pemimpin non muslim diisyaratkan dalam al-Qur`an salah satunya dalam QS.al-Maidah/5: 51. Sedangkan beberapa ulama berpendapat haram memilih pemimpin Non-Muslim. Ada beberapa ulama yang memberikan kelonggaran/moderat dengan memberikan syarat ketika dalam keadaan darurat maka dibolehkan. MUI, memberikan fatwanya bahwa memilih pemimpin Non-Muslim adalah hukumnya haram, kecuali dalam keadaan daraurat.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Hukum Narapidana Wanita Dalam Sistem Pemsyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone)

Madjid, Marwan Fadhel

Jurnal Al-Qadau Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Hasil Penelitian ini menjelaskan subtansi hak-hak hukum narapidana wanita dalam lapas kelas IIA terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PERMENKUMHAM Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.02-PK.04.10 Tahun 1990. Dalam mewujudkan perlindungan hukum hak-hak narapidana wanita telah menyediakan fasilitas keamanan, kesehatan, keterampilan, dan spiritual serta pegawai wanita dalam memberikan pelayanan kepada narapidana wanita. Kondisi narapidana wanita menunjukkan sikap dan perilaku yang cukup berintegritas dan beradab yang dibuktikan dengan sikap kejujuran, konsisten dan komitmen oleh para narapidana wanita sehingga rasa kebersamaan di antara sesama napi wanita di lapas kelas IIA Watampone terjalin dengan baik. Rasa kebersamaan ini, dapat disaksikan saat napi membersihkan blok lapas secara gotong royong.