cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Muslim Heritage
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art,
Arjuna Subject : -
Articles 61 Documents
Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum Perspektif Maqasid Al-Shariah Fadilah, Adin
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.380

Abstract

Abstract: The provisions of minimum wage in Indonesia have been changing four times in the last few decades in line with the changes in the components of life needs referred. In fact, there are many life needs that previously were considered as trivial but they have now become important and should be referred to in setting the minimum wage. In Islam there are five sectors of human needs as established in the discourse of maqasid al-sharīah. Each sector is ranked into three levels, namely ḍarūrīyah, ḥajīyah, and taḥsīnīyah. This study examines how the components of life needs have been referred by the regulation of the minimum wage from the viewpoint of maqasid al-sharīah. This study came to the conclusion that the development of life needs used as guidelines in determining minimum wage levels has met the demands of life needs as intended by maqasid al-sharī’ah. Most of the components of decent living (KHL) occupy levels of ḍarūrīyah and ḥajīyah, and very few are classified as taḥsīnīyah. The enhancement of quantity and quality of the components proven the attention to the level of life needs sequentially from ḍarūrīyah level, the ḥajīyah, then the taḥsīnīyah level. These changes indicate the change of law in accordance with the demands of the circumstances.Abstrak: Komponen kebutuhan hidup yang dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum  di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Perubahan ini terjadi karena menyesuaikan perkembangan kebutuhan dahulu dianggap sepele namun kini menjadi penting. Dalam Islam ada 5 unsur pokok kebutuhan manusia yang harus dipenuhi atau yang dikenal dengan istilah maqasid al-sharī’ah. Kelima unsur pokok maqasid al-sharī’ah ini terbagi mejadi 3 kategori yakni ḍarūrīyah, ḥajīyah, dan taḥsīnīyah. Penelitian ini mengkaji bagaimana komponen kebutuhan hidup dalam regulasi upah minimum perspektif maqasid al-sharī’ah. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa perkembangan kebutuhan hidup yang dijadikan pedoman dalam penentuan upah minimum telah memperhatikan tingkatan kebutuhan hidup. Sebagian besar komponen KHL ada pada wilayah ḍarūrīyah dan ḥajīyah, sedikit sekali yang tergolong taḥsīnīyah. Penambahan kuota komponen serta peningkatan kualitas komponen menjadi bukti bahwa adanya perhatian terhadap tingkatan kebutuhan dimulai dari yang ḍarūrīyah dulu baru kemudian yang ḥajīyah baru disusul yang taḥsīnīyah. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan hukum sesuai dengan perkembangan situasi.
Perlindungan Nasabah BMT Beringharjo Cabang Ponorogo Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Isnan, Muhammad
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.385

Abstract

Abstract: The financial institution of Syari’ah is growing and developing rapidly in Indonesia. One of it is BMT (Baītul Māl wa Tamwīl). In the legal protection for clients, BMT has not yet had a legal protection particularly, but it still refers to another legal protections like koperasi and Financial Fervices Authority. The legal protection that is given for BMT Beringharjo branch Ponorogo is embodied through the ragulation of Koperasi . It is not appropriate according to the regulation No. 21. Year 2010 about Financial Fervices Authority and No. 1 Year 2013 about Micro Financial Fervices. According to that case, this article will study about the client protection given by BMT Beringharjo Branch Ponorogo in the perspective of positive and Islamic laws. According to study, so it can be deduced: first, the implementation of protection that is given by BMT Beringharjo is still less appropriate based on regulation No. 21 Year 2011 about OJK and No. 1 Year 2013 about LKM, but BMT Beringharjo has applied a legal protection of Koperasi and legal protection implicitly. Whereas the implementation of protection of Islamic law is the protection given by ilahi precepts which conveyed from Wahyu in Al-Qur’an and Sunnah. It is realized by BMT, because the clients of BMT Beringharjo less know the impact when the financial institution like BMT experinces a bankrupt.Abstrak:Lembaga Keuangan Syari’ah tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia, salah satunya adalah BMT (Baītul Māl wa Tamwīl). Dalam perlindungan hukum kepada nasabahnya, BMT belum memiliki payung hukum secara khusus, namun masih mengacu pada beberapa payung hukum lain seperti koperasi dan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum yang diberikan BMT Beringharjo Cabang Ponorogo diwujudkan melalui Undang-undang perkoperasian. Hal ini ternyata tidak sesuai menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini akan mengkaji  tentang perlindungan nasabah di BMT Beringharjo Cabang Ponorogo dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Berdasarkan kajian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, bahwa: Pertama, Implementasi perlindungan yang diberikan oleh BMT Beringharjo masih kurang sesuai menurut UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, akan tetapi BMT Beringharjo sudah menerapkan perlindungan hukum perkoperasian dan perlindungan hukum secara implisit. Sedangkan implementasi perlindungan prespektif hukum Islam merupakan perlindungan yang diberikan oleh ajaran-ajaran Ila>hi> yang disampaikan lewat Wahyu yang dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur’an maupun sunah, hal ini direalisasikan oleh BMT Beringharjo dengan sistem audit. Kedua, Implikasi pada BMT Berngharjo dalam menerapkan perlindungan hukum tidak berdampak bagi para nasabah yang mengamanahkan dananya di BMT tersebut, karena nasabah BMT Beringharjo kurang mengetahui dampak yang akan diterima ketika sebuah lembaga keuangan seperti BMT mengalami pailit.
Tradisi Persenan Bagi Pedagang Pracangan di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam Perspektif Filantropi Islam Eko Setyanto, Anang Wahyu
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.381

Abstract

Abstract: According to economic theory, satisfaction in consuming something effects on the utility. The higher the satisfaction, the higher the utility. Conversely, the lower the satisfaction, then the lower the utility. Such opportunity is commonly used by some traders to make profit, as practiced by pracangan traders (staple goods retailers) of the Songgolangit Market, Ponorogo. They promote or advertise goods or services by promising gifts called persenan (tip) to customers. This study examines the tradition of persenan among pracangan traders of Songgolangit Market Ponorogo in the perspective of Islamic philanthropy. The results of this study indicate that; 1) pracangan traders of Songgolangit Market Ponorogo interpret the persenan as religious charities, i.e., as an expression of gratitude to customers and as a means to strengthen the friendship, 2) persenan in the concept of Islamic philanthropy is a grant which has religious significance and as an effort to maintain customer loyalty in order to increase the sales turnover.Abstrak: Di dalam teori ekonomi kepuasan seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan semakin tinggi, semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Celah ini dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk meraup untung. Salah satunya mempromosikan atau mengiklankan barang atau jasa dengan menjajikan berbagai macam hadiah. Salah satunya seperti pedagang pracangan yang berada di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo. Pedagang pracangan melakukan praktek pemberian hadiah kepada pelanggan yang sering disebut dengan pemberian persenan. Penelitian ini menelaah tentang Tradisi Persenan Bagi Pedagang Pracangan Di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo Dalam perspektif Filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Praktik pemberian persenan menurut pedagang pracangan di Pasar Songgolangit Kabupaten Ponorogo memaknai sebagai amal ibadah, dan tradisi yang sudah berjalan yang harus di ikuti, sebagai tanda terimakasih, sebagai alat untuk mempererat silaturahmi, 2) Tradisi persenan yang dilakukan oleh para pedagang pracangan dalam konsep filantropi Islam adalah lebih condong kepada pemberian hibah. selain mempunyai nilai ibadah juga menjadi sarana promosi bagi pedagang pracangan yang bisa menambah loyalitas pembeli dan berkembangnya penjualan produk.
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan dan Kredit di BRI Unit Mlarak dan BMT Hasanah Ponorogo Mujiono, Agus
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.386

Abstract

Abstract: Bank Indonesia, through the Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 6/10 / PBI / 2004 dated 12 April 2004 on the System of Assessment of the Soundness of Financial Institutions, determined that the maximum tolerated NPL (non-performing loans) and NPF (non performing finance) is 5%. It was found that the average NPL at BRI Mlarak Ponorogo is only 1%, while NPF at BMT Hasanah Mlarak reached an average of 15%. The discrepancy in numbers is due to the inequality in the application of the precautionary principle, especially in the provision of financing. This study compares the application of the principles of prudence in the process of financings and loans in both institutions. It was found that: First, prudential standards in BRI Unit Mlarak are based on the guidelines for the implementation of micro business loans (PPKBM), while BMT Hasanah has not yet implemented the principles of prudence properly, because it has no strict standard operating procedures (SOP) of financing. Secondly, the principles of prudence have enhanced the reputation of BRI Mlarak and, conversely, the weakness of the application of these principles has negative impact on the BMT Hasanah.Abstrak: Bank Indonesia melalui PBI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan, menetapkan  bahwa rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan, NPL maupun Non Performing Finance, NPF) adalah 5%. Dalam praktik pada BRI Unit Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan rata-rata NPL hanya 1% sedangkan BMT Hasanah Kecamatan Mlarak rata-rata NPF 15%. Perbedaan angka NPL dan NPF diantarnya disebabkan oleh perbedaan penerapan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian pembiayaan/kredit. Penelitian ini mengkaji seputar penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembiayaan dan kredit di kedua lembaga tersebut. Berdasarkan penelitian, temuan peneliti, Pertama, implementasi prinsip kehati-hatian di BRI Unit Mlarak melalui mekanisme PPKBM atau Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro. Sementara pada BMT Hasanah belum melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan benar karena belum adanya SOP pembiayaan. Kedua, Implikasi prinsip kehati-hatian di BRI Mlarak memberikan dampak positif secara bisnis dan reputasi. Sedangkan di BMT Hasanah berdampak negatif dengan NPF tinggi, karena kualitas SDM dan dukungan IT yang belum memadai sehingga perlu penerapan good corporate governance.
Korelasi Zakat Dengan Perilaku Konsumen Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Banyudono, Ponorogo Mariana, Hanik
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.382

Abstract

Abstract: Alms (zaka>h) has its own social significance, such as bridging the gap between the rich and the poor, disciplining the implementation of obligations and respecting the rights of others, as well as the equitable distribution of wealth to achieve social justice. Today, alms is also viewed from the standpoint of economic empowerment. This study examines the correlation between the implementation of alms and consumer behavior and economic empowerment in Banyudono, Ponorogo. The findings of this study are: First, the alms has been well carried out by the residents of Banyudono, Ponorogo (64%). Second, consumer behavior in carrying out alms in Banyudono, Ponorogo is good (54%). Third, economic empowerment in Banyudono, Ponorogo goes well (96%). Fourth, there is a fairly strong correlation between the variables X (alms) and variable Y1 (consumer behavior) among the residents of Banyudono, Ponorogo, with an index of 0.535. Fifth, there is a low or weak correlation between alms and Y2 variables (the economic empowerment) in Banyudono community, Ponorogo, with a correlation coefficient of 0.1574.Abstrak: Zakat memiliki fungsi sosial dalam menjembatani antara yang kaya dan yang miskin di masyarakat, mendidik untuk meningkatkan disiplin, menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang orang lain yang ada padanya, dan juga sebagai pemerataan rejeki untuk mencapai keadilan sosial. Dewasa ini, dalam berzakat aspek pemberdayaan ekonomi umat menjadi sebuah pertimbangan utama seseorang dalam melaksanaan ibadah zakat. Dalam konteks itu, penelitian ini akan mengkaji Korelasi antara pelaksanaan Zakat dengan Perilaku Konsumen dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Banyudono Ponorogo. Temuan penelitian diantaranya: Pertama, Pelaksanaan zakat masyarakat Kelurahan Banyudono, Ponorogo dapat dikatakan cukup baik (64%). Kedua, Perilaku Konsumen Masyarakat Kelurahan Banyudono  Ponorogo dapat dikatakan cukup baik 54%. Ketiga, Pemberdayaan ekonomi umat masyarakat Kelurahan Banyudono Ponorogo dapat dikatakan cukup baik  (96%). Keempat, Terdapat korelasi yang cukup kuat antara variabel X (zakat)  terhadap variabel Y1 (perilaku konsumen)  masyarakat desa Banyudono Ponorogo, dengan angka indeks sebesar 0,535. Kelima,Terdapat korelasi yang rendah atau lemah  antara zakat terhadap variabel Y2 (pemberdayaan ekonomi umat) masyarakat Kelurahan Banyudono Kota Ponorogo, dengan koefisien korelasi sebesar 0,1574.
Pemahaman PNS Lulusan Pondok Pesantren Tentang Kewajiban Zakat Profesi Perspektif Sosiologi Pengetahuan Fitriani, Hanik
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.387

Abstract

Abstract: The idea of profession alms is a relatively novelty in Indonesian Islamic societies. In Indonesia, the government officials who are graduates of boarding school really know that the Koran, Hadith, and religious textbooks, which they have learned, do not require profession alms. So they consider profession alms as an unknown duty in Islam. But in reality, the profession alms has been charged by the government to them directly deducted monthly from their salaries. This study examines the attitude of government employees who are graduates of the boarding school on the obligations of profession alms with the main question “why they finally fulfill alms profession”. The answers will be sought with the perspective of the sociology of knowledge. This perspective is used to reveal which human knowledge is most decisive for his actions. This research has resulted in findings, using the Karl Mannheim’s relationism theory, that the subordination of government employees graduated from boarding school to to pay profession alms is dominated by power relation. Here knowledge has been used as instrument of power to determine a rule that must effectively apply.Abstrak: Zakat profesi merupakan wacana baru yang berkembang di masyarakat. Para pegawai negeri sipil (PNS) lulusan pondok pesantren memahami bahwa kewajiban zakat profesi tidak dibahas dalam al-Qur’an, Hadith, dan literatur salaf. Dalam konteks ini, peraturan pemerintah yang menetapan kadar zakat profesi sebesar 2,5%, yang langsung dipotongkan dari gaji PNS setiap bulannya, mendapat tanggapan kontroversial dari sebagian kalangan PNS lulusan pondok pesantren karena belum menemukan dasar yang kuat. Penelitian ini akan mengkaji terkait pandangan PNS lulusan Pondok pesantren mengenai kewajiban zakat profesi, serta landasan PNS tersebut dalam menjalankan kewajiban membayar zakat profesi. Penelitian ini menghasilkan temuan, Pertama, PNS lulusan pondok pesantren menganggap bahwa relasionisme antara PNS lulusan pondok pesantren merupakan implementasi konsep relasionisme Karl Mannheim, buktinya bahwa pengetahuan tentang zakat profesi dimunculkan oleh pemerintah sebagai penguasa. Kedua, Dasar ketundukan PNS lulusan pondok pesantren tetap patuh membayar zakat profesi didominasi oleh relasi kekuasaan dan pengetahuan, pemerintah yang memiliki kekuasaan memiliki kekuatan untuk mengikat PNS sebagai masyarakat. Pengetahuan sebagai alat yang digunakan oleh kekuasaan untuk menentukan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. 
Pembiayaan Bagi hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo Dewi, Arlinta Prasetian
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.383

Abstract

Abstract: Financing is one of the products of the Baitul Mal wat Tamwil (BMT) much in demand, in the form of profit sharing and is based on Islamic principles. However, such products is in fact high risk, because the profits and losses will be shared. One of the evidence of that is that the troubled financing in BMT Hasanah currently reaches 10%, and urgently needs immediate actions to avoid deterioration. This study examined  BMT Hasanah commitment to operational standards for this kind of financing. The results showed that the financing mechanism in the form of profit sharing in BMT Hasanah has several stages; namely the examination stage, the analysis stage and the stage of the disbursement of funds. Risk management cycle begins with risk identification, risk measurement and risk management. BMT Hasanah manages the risks through preventive measures, revitalizing and curative measures or takeover of collateral. To minimize risks, the BMT Hasanah implements three strategies, the strategy of the finance portfolio, the strategy of collection of receivables and the collateral strategy.Abstrak: Pembiayaan merupakan salah satu produk lembaga keuangan yang banyak diminati. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasional kerjanya dengan prinsip syariah, identik dengan pembiayaan bagi hasil. Meskipun demikian, tingkat pembiayaan bagi hasil pada sebagian lembaga keuangan masih rendah. Hal ini dikarenakan pembiayaan bagi hasil masuk dalam kategorihigh risk, karena keuntungan maupun kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Pembiayaan bermasalah di BMT Hasanah saat ini mecapai 10%, jika tidak segera diambil tindakan kemungkinan bertambah akan tinggi. Maka, penelitian memfokuskan bagaimana kesesuaian pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah dengan fatwa DSN MUI sekaligus manajemen resikonya terhadap pembiayaan yang bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme pembiayaan bagi hasil di BMT Hasanah dibagi menjadi beberapa tahapan, tahap pemeriksaan, tahap analisa dan tahap pencairan dana. Siklus manajemen resiko diawali dengan Identifikasi resiko, pengukuran resiko dan pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko BMT Hasanah melalui tindakan prefentif, revitalisasi dan kuratif/ pengambil alihan agunan. Untuk meminimalisir resiko, BMT mengelompokkan strategi kedalam tiga kelompok, yaitu: strategi penyaluran pembiayaan, strategi pengumpulan piutang dan strategi jaminan.
Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo Latif, Abdul
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.379

Abstract

Abstract: Mura>bah}ah is the flagship product of Bank Syariah Mandiri Branch Office Ponorogo and Bank Muamalat Indonesia Branch Office Ponorogo. Currently, the percentage of mura>bah}ah financing at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat almost reaches an average of 60% -70% of the total financing. Mura>bah}ah helps customers to finance certain needs. This study examines the financing mechanism of mura>bah}ah at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Ponorogo, and how the implementation of the fatwa of the National Sharia Board of Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) on the practice of mura>bah}ah financing. The study concluded that the mura>bah}ah financing at Bank Syariah Mandiri and Bank Muamalat Ponorogo practices the finance of mura>bah{ah bi al-waka>lah or mura>bah{ah by proxy. Therefore, the identity of this transaction becomes unclear and ambiguous between sale and loans. That is because the products offered by the bank are not goods to purchase, but financing limit. As the result, the mura>bah{ah financing in Bank Syariah Mandiri Ponorogo and Bank Muamalat Indonesia Ponorogo are not fully in accordance with the fatwa  of DSN-MUI on mura>bah}ah.Abstrak: Akad mura>bah{ah menjadi produk unggulan di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo. Saat ini prosentase pembiayaan mura>bah{ah di BSM dan Bank Muamalat hampir rata-rata mencapai 60%-70% dari pembiayaan lainnya. Pembiayaan mura>bah{ah ini umumnya bertujuan untuk membantu pembeli dalam pengadaan objek tertentu di mana pembeli tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan pembiayaan secara tunai. Penelitian ini mengkaji mekanisme pembiayaan mura>bah{ahdi BSM dan BMI KCP Ponorogo, dan bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI terhadapa praktik pembiayaan mura>bah}ah. Temuan dalam penelitian ini bahwa, praktik pembiayaan mura>bah{ah di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan mura>bah{ah bil wakalah{ atau dengan mura>bah{ah yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan mura>bah{ah di BSM dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang mura>bah}ah.
Pengaruh Sistem Waralaba Terhadap Retail Kecil Di Ponorogo Tinjauan Maṣlaḥah Wulandari, Siti
Muslim Heritage Vol 1, No 1 (2016): Dinamika Ekonomi Syariah di Indonesia
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v1i1.384

Abstract

Abstract: One of the indications of the acceleration of economic progress in Ponorogo is the rapid development of the real sectors, especially the proliferation of modern businesses using the franchise system. Therefore, small retail businesses today are facing new competitors with huge capital and reliability of modern management. This study tries to find out the impact of the franchise system invasion to the existence of small retails, and how it affects the maṣlaḥah (safety) of small retails in Ponorogo. This study uses the theory of maqāṣid al-sharīah in the aspects of ḥifẓ al-māl to analyze the sustainability of small retail businesses amid the proliferation of franchise businesses. Maṣlāḥah is thinking about the advantages and disadvantages on the basis of religious teachings by thinking about priorities and side with the community (al-maṣlaḥah al-āmah). The results of this study found out the threat of franchise trading system to the existence of small retails. Therefore, the maṣlaḥah for small retail of businesses means the realization of the safety from the expansion of large investors, such as monopoly.Abstrak: Salah satu indikator meningkatnya laju perekonomian Kabupaten Ponorogo ditandai dengan pesatnya perkembangan sektor riil terutama dengan menjamurnya berbagai jenis toko-roko modern (khususnya dengan sistem waralaba) yang terus bertambah jumlahnya. Lalu bagaimana dengan para pebisnis retail kecil yang kebanyakan mereka memiliki usaha dengan modal yang tidak terlalu besar. Penelitian ini berupaya mengetahui adakah  pengaruh yang terjadi akibat adanya toko-toko dengan sistem waralaba terhadap eksistensi retail kecil, serta adakah pengaruhnya terhadap kemaslahatan retail kecil yang ada di Ponorogo. Penelitian ini menggunakan teori keberlangsungan usaha yang dikaitkan dengan maqāsid al-shar’īah  aspek kemaslahatan hifz al-māl untuk menguji pengaruh kemaslahatan retail kecil dengan adanya bisnis waralaba. Hasil penelitian ini menunjukan hubungan signifikan, artinya terdapat pengaruh negatif sistem waralaba terhadap eksistensi retail kecil dan juga mengganggu kemaslahatannya. Maslāhah menurut Abd al Wahhāb Khallāf adalah sesuatu yang dapat menarik suatu manfaat dalam suatu masyarakat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan bagi peradaban umat manusia. Kemaslahatan dari aspek hifz al-māl adalah terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat dengan terjaga dari monopoli usaha, serta kesenjangan  ekonomi dan taraf hidup. Dalam konteks retail kecil di Ponorogo, agar keberlangsungannya dan kemaslahatannya terjaga, harus mampu berkreasi dan berinovasi mengembangkan usahanya dalam menghadapi persaingan global.
Peran Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Mutu Budaya Organisasi Mohammady, ZM Abid
Muslim Heritage Vol 2, No 2 (2017): MUTU PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/muslimheritage.v2i2.1118

Abstract

Abstract: In the context of Indonesia, the quality of education seems to be something taboo to talk about, however, according to researchers the quality of education in Indonesia is very apprehensive. It is necessary for the role of headmaster and special efforts in developing a quality education institution through organizational culture as a value system that is understood, imbued, run jointly by members of the organization as a system of meaning or guidance for the organizers. This study aims to describe the three roles and impacts role of the headmaster role in developing the quality of organizational culture, they are: (1) the role of the headmaster as a manager; (2) the role of the headmaster as the educator; (3) the role of the headmaster as the supervisor; 4) The impact of the headmaster's role in developing the quality of organizational culture quality at SDMT Ponorogo. This research is categorized into a field research with qualitative descriptive approach and the research design was case study. The setting of study was at SDMT Ponorogo.  The findings showed that (1). The role of headmaster as manager encompasses conducting internal and external analysis, internalizing the Islamic value that is kemuhamadiyahan value. (2). The role of the headmaster as an educator includes involving educators in upgrading, workshops or training in order to provide opportunities for educators to improve their knowledge and skills by learning to the higher education, conducting cadre to members of organizational culture and creating jargon to motivate members of organizational culture. (3). The role of the headmaster as a supervisor comprises overseeing and Evaluating the performance and achievement of members of organizational culture, conducting weekly, monthly and semester meetings, monitoring achievements of educators and learners. (4) The impact of the school headmaster's role in developing the quality of organizational culture is organizational culture climate becomes harmonious and schools achieve more attainments.Abstrak: Dalam konteks Indonesia, mutu pendidikan seolah-olah menjadi barang yang tabu untuk diperbicangkan, dalam konteks tersebut kualitas pendidikan di Indonesia sangat memperihatinkan. Untuk itu diperlukan peran kepala sekolah dan Upaya khusus dalam mengembangkan sebuah mutu lembaga pendidikan melalui budaya organisasi sebagai sistem nilai yang dipahami, dijiwai, dijalankan secara bersama oleh anggota organisasi sebagai sistem makna atau pedoman bagi pelaku organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tiga peran serta dampak peran  kepala sekolah dalam mengembangkan mutu budaya organisasi, yaitu: (1) Peran kepala sekolah sebagai Manajer, (2) Peran kepala sekolah sebagai Educator, (3) Peran kepala sekolah sebagai supervisor, dan (4) Dampak peran kepala sekolah dalam mengembangkan mutu budaya organisasi di SDMT Ponorogo. Dengan menghasilkan temuan: (1).Peran kepala sekolah sebagai manajer diantaranya: melakukan analisis internal dan eksternal, menginternalisasi nilai keislaman yaitu nilai kemuhammadiahan. (2). Peran kepala sekolah sebagai educator diantaranya: mengikut sertakan pendidik dalam penataran, workshop atau pelatihan memberikan kesempatan kepada pendidik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, melakukan pengkaderan kepada anggota budaya organisasi. membuat jargon-jargon untuk memotivasi anggota budaya organisasi. (3). Peran kepala sekolah sebagai supervisor diantarnya: mengawasi dan mengevaluasi kinerja dan pencapaian anggota budaya organisasi, mengadakan rapat setiap, minggu, bulan dan semester, memantau prestasi pendidik dan peserta didik. (4) Dampak peran kepala sekolah dalam mengembangkan mutu budaya organisasi diantaranya: iklim budaya organisasi menjadi harmonis, sekolah menjadi lebih berprestasi.