cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Wilayah dan Lingkungan
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science,
Arjuna Subject : -
Articles 112 Documents
Pengembangan Wilayah Berbasis Subsektor Pertanian Hortikultura di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Kuncoro, Sigit Dwi
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 2, No 1 (2014): April 2014
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.2.1.43-54

Abstract

Kecamatan Plaosan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Magetan yang perekonomianya ditopang oleh kegiatan sektor pertanian. Salah satu sektor pertanian yang menjadi andalan adalah pertanian hortikultura. Namun terdapat permasalahan yang mengindikasikan sektor pertanian hortikultura belum maksimal didalam peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Plaosan. Data BPS menunjukan Kecamatan Plaosan diantara 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Magetan dengan jumlah penduduk miskinnya (pra sejahtera) terbanyak kedua setelah Kecamatan Panekan, dan ada kecengerungan peningkatan penduduk miskin dari tahun 2008 s.d 2011 yang rata-rata 1,5% setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan wilayah berbasis subsektor pertanian hortikultura di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan tiga analisis. Pertama, analisis karakteristik dan potensi wilayah. Kedua, analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat. Ketiga, analisis pengaruh kegiatan pertanian hortikultura bagi peningkatan kesejahteraan petani dan kontribusinya didalam pengembangan wilayah di Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, ketersediaan lahan pertanian, tenaga kerja, masihlah sangat potensial untuk dikembangkan. Kedua, kegiatan usaha pertanian tersebut masih belum memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kesejahteraan petani dengan indikator Nilai Tukar Petani/ NTP rata–rata di Kecamatan Plaosan adalah 100,96. Angka ini jauh dari rata-rata NTP sektor pertanian hortikultura nasional yaitu sebesar 109,34. Ketiga, faktor yang paling berpengaruh mempengaruhi hasil NTP adalah ketersediaan bahan dan alat secara lokal, dimana masih belum terpenuhinya secara maksimal bahan dan alat secara lokal tersebut. Sektor pertanian hortikultura di Kecamatan Plaosan dapat dikembangkan sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat serta menjadi sektor unggulan yang mendorong pembangunan wilayah di Kecamatan Plaosan. Untuk itulah perlu upaya peningkatan NTP petani dan pengoptimalan kinerja sektor pertanian hortikultura melalui: (1) pembenahan subsektor hulu petanian, dalam hal ini terkait dengan penyediaan bibit unggul, pupuk, dan obat-obatan. (2) Peningkatan subsektor penunjang terkait dengan kegiatan yang menghasilkan dan menyediakan jasa yang dibutuhkan seperti pemasaran, irigasi, transportasi, penelitian pengembangan, penyuluhan dan konsultasi.
Peran Masyarakat dan Swasta dalam Pengelolaan Sampah di Kota Kecil Jawa Tengah (Studi Kasus: Kawasan Kupang Kidul, Kota Ambarawa) Manurung, Reni Astuty
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 1, No 3 (2013): Desember 2013
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.1.3.227-244

Abstract

Kota kecil memiliki peranan yang strategis dalam konteks pengembangan wilayah. Peranan kota kecil sangat erat kaitannya dengan konsep growth pole dan teori tempat pusat Christaller. Secara umum peranan kota kecil dalam pengembangan daerah perdesaan memiliki tiga peranan pokok yaitu sebagai pusat perdagangan, pusat penyerapan tenaga kerja, dan sebagai pusat pelayanan (Bajracharya: 2000, Mathur: 1982). Sedangkan dalam konteks sistem perkotaan, peranan kota lebih dilihat dari segi skala pelayanan masing-masing kota. Kota kecil dapat berkembang sebagai pusat pelayanan regional sedangkan lainnya merupakan pusat pelayanan lokal. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Pemerintah sebagai petinggi daerah selalu menjadi aktor utama dalam tata kelola kota kecil. Namun, tanpa disadari keberadaan swasta dan masyarakat memiliki peran penting dalam keberhasilan penataan dan pengelolaan kota kecil. Permasalahan sampah merupakan salah satu sektor yang diperhatikan dalam upaya adaptasi suatu kota untuk mencapai kota yang berketahanan. Undang-Undang No. 18 Bab IX Pasal 28 ayat (1) menjelaskan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Kecamatan Ambarawa adalah sebuah kota pasar yang terletak di lingkaran segitiga antara Semarang, Solo, dan Jogjakarta. Permasalahan yang dihadapi Ambarawa pada sistem perkotaan adalah kurang optimalnya bentuk dan peran masyarakat dan swasta dalam penataan dan pengelolaan perkotaan, salah satunya adalah pengelolaan sampah perkotaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana swasta dan masyarakat berperan dalam pengelolaan sampah perkotaan, khususnya pada perkotaan kecil di Jawa Tengah, dengan studi kasus kawasan Kupang Kidul, Kota Ambarawa. Terdapat dua sasaran yang akan dicapai yaitu (1) mengidentifikasi siapa aktor dalam pengelolaan sampah di Kota Ambarawa; dan (2)menganalisis bagaimana aktor tersebut berperan dalam pengelolaan sampah di Kota Ambarawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed method) antara kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini akan menggunakan metodologi studi kasus (case study) sebagai strategi penelitian (strategy of inquiry) utama. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara swasta dan masyarakat, kuesioner check-list masyarakat, serta menelaah dokumen dari survei instansi. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan statistik dekriptif, dengan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitataif, serta analisis skoring. Hasil observasi mengenai pengelolaan sampah di kawasan Kupang Kidul sudah melibatkan masyarakat dan swasta dalam peranannya. Namun untuk peran swasta masih sangat minim sehingga masyarakat di kawasan Kupang Kidul masih mengalami beberapa kendala dalam pengelolaan sampah khususnya peran sebagai penyedia dana. Selain itu, masih sedikit pihak swasta yang menganggap bahwa sampah di kawasan tersebut perlu untuk dikelola. Pihak swasta yang sudah terlibat masih secara perorangan.
Pengaruh Inovasi Kelembagaan Pada Pengembangan Klaster Batik Laweyan Kota Surakarta Wulandari, Ery Dyah
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 1, No 1 (2013): April 2013
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.1.1.91-104

Abstract

Klaster Batik Laweyan adalah salah satu klaster yang memiliki pertumbuhan signifikan yang ditunjukkan melalui inovasi kelembagaan di dalamnya. Hal ini dibuktikan dari kondisi perdagangan sebelum Laweyan dikembangkan serta adanya Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan yang mewadahi pengembangan klaster tersebut. Penelitian ini memunculkan pertanyaan “Bagaimana inovasi kelembagaan mempengaruhi pengembangan Klaster Batik Laweyan?”. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena dapat mengkaji informasi yang dibutuhkan untuk menjawab sasaran penelitian secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Analisis yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis tahapan perubahan pada Klaster Batik Laweyan dan invoasi kelembagaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh inovasi kelembagaan tersebut. Ini ditunjukkan dari tumbuhnya rasa kenyamanan dan kepercayaan dalam ikatan sosial yang terbentuk antara sesama anggota klaster, rasa diterima dan kesepakatan pada tujuan bersama Forum Pengembangan Klaster Batik Laweyan (FPKBL) sebagai norma baru dalam manajemen kelembagaan Batik Laweyan. Hal tersebut berpengaruh terhadap peningkatan jumlah anggota yang bekerjasama, inovasi dagang dan peningkatan upaya menciptakan iklim bisnis. Jaringan klaster tersebut juga tumbuh secara eksternal dengan agen perjalanan dan pariwisata, bidang akademis, swasta, LSM, dan pemerintah. 
Perubahan Kesiapsiagaan Masyarakat DAS Beringin Kota Semarang dalam Menghadapi Ancaman Banjir Bandang Nurromansyah, Afrizal Novan; Setyono, Jawoto Sih
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 2, No 3 (2014): Desember 2014
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.2.3.231-244

Abstract

Pada tahun 2010 terjadi banjir bandang besar di kawasan DAS Beringin Kota Semarang. Pasca kejadian tersebut, pemerintah bersama masyarakat Kota Semarang menjalankan program ketahanan kota melalui program Flood Early Warning System (FEWS) yang dilaksanakan di Kawasan DAS Beringin. Salah satu prioritas tindakannya adalah memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perubahan upaya kesiapsiagaan yang terjadi setelah berjalannya program FEWS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode sampling menggunakan metode purposive sampling dengan teknik analisis data menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, perubahan kesiapsiagaan terjadi pada upaya pemahaman kebencanaan, mobilisasi sumber daya, sistem peringatan dini banjir bandang, dan perencanaan kesiapsiagaan. Pemahaman kebencanaan terjadi perubahan pada aspek sumber informasi pengetahuan dan aspek paradigma tindakan mitigatif bencana. Pada upaya kesiapsiagaan terkait mobilisasi sumber daya, perubahan terjadi pada aspek ketersediaan tim bencana, prosedur komando, aspek peran kelembagaan, aspek struktur kelembagaan, aspek skema komunikasi dan koordinasi, kesepakatan penggunaan alat dan manajemen komunikasi ke luar dan dalam wilayah.
Alternatif Lokasi Terminal Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Simamora, Jusmar Effendi; Asnawi, Asnawi
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 2, No 2 (2014): Agustus 2014
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.2.2.113-128

Abstract

Doloksanggul sebagai Ibukota Kabupaten Humbang Hasundutan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hingga saat ini belum memiliki prasarana terminal. Akibatnya muncul terminal bayangan yang membuat kesemrawutan kota dan rendahnya kualitas jasa pelayanan angkutan umum, sehingga konektivitas antar dan intra pusat pertumbuhan ekonomi terganggu. Sementara terminal  sebagai salah satu elemen transportasi darat dapat menimbulkan efek ekonomi berganda (multiplier effect) terhadap ekonomi lokal maupun regional, sehingga memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pusat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi terminal yang mampu mendukung Doloksanggul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Humbang Hasundutan melalui penilaian kriteria-kriteria yang dipakai. Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan kuantitatif-deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan membatasi responden hanya yang terkait langsung dengan permasalahan, yaitu pihak regulator, operator dan pengguna (penumpang). Metode analisis yang digunakan adalah metode Proses Hierarki Analitik (PHA), karena merupakan metode yang fleksibel dalam mengambil keputusan dengan mengkombinasikan berbagai pertimbangan untuk memperoleh pemecahan permasalahan multi kriteria. Kriteria yang dirumuskan adalah kemudahan aksesibilitas dari dan ke lokasi terminal, ketersediaan jaringan transportasi, tujuan akhir trayek angkutan umum AKAP/AKDP, berdekatan dengan pasar induk, terletak di pusat kota. Alternatif lokasi terminal terletak di Desa Bonanionan, Desa Pasaribu dan Desa Simangaronsang. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa lokasi terbaik adalah Desa Bonanionan dengan nilai 0,6022 (60,22%) disusul Desa Pasaribu dengan nilai 0,3073 (30,73%) dan yang terakhir adalah Desa Simangaronsang dengan nilai 0,0905 (9,05%).
Bentuk Penerapan Eko-Efisiensi pada Rantai Nilai di Klaster Batik Laweyan, Kota Surakarta Widodo, Nurrizki Dwianto
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 1, No 3 (2013): Desember 2013
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.1.3.287-302

Abstract

Eco-efficiency is suitable to be applied on batik production cluster, because it can synergize economic and environmental aspects. Application of eco-efficiency will lead to competitiveness, environmental sustainability, and quality of life better. Batik Laweyan cluster is a cluster that not only has great potential in regional economic development but also potentially pollute the environment. Application of eco-efficiency in an industrial cluster can be seen from the value chain that occurs. Eco-efficiency also cannot be applied without the aid of relevant stakeholders and cluster activities such as collective efficiency.
Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang Dewi, Nurma Kumala; Rudiarto, Iwan
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 1, No 2 (2013): Agustus 2013
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.1.2.175-188

Abstract

Pertambahan penduduk dan perkembangan Kota Semarang yang mengarah hingga ke daerah pinggiran (wilayah peri-urban) menyebabkan kebutuhan lahan di area pinggiran kota semakin meningkat. Adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian tentunya menyebabkan terjadinya perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat disana. Dari alih fungsi lahan tersebut sangat dimungkinkan terjadi perubahan matapencaharian penduduk. Dari yang semula menjadi petani, menjadi bukan petani, atau bahkan menjadi pengangguran. Jika dibiarkan terus-menerus, hal tersebut dapat mengancam keberlanjutan sistem livelihood masyarakat peri-urban khususnya petani. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perkembangan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun (non-pertanian) dan menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait alih fungsi lahan pertanian di sana. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis spasial untuk menghitung luas perubahan lahan dan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di tiap lokasi, serta analisis deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif komparatif untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait alih fungsi lahan. Teknik sampling yang dipakai menggunakan Metode Stratified Random Sampling yang membagi populasi menjadi kelompok berdasarkan jenis pekerjaan yaitu petani dan bukan petani dengan jumlah sampel 69 responden. Berdasarkan hasil penelitian, alih fungsi lahan pertanian terjadi secara progresif pada aera-area pengembangan seperti pada area dekat pusat kota, pada kawasan pendidikan, dan pada koridor yang merupakan pintu masuk ke Kecamatan Gunungpati. Bagi petani yang kehilangan lahan sawahnya mayoritas mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dikarenakan  tingkat pendidikan dan ketrampilan para petani yang terbatas atau tergolong rendah sehingga mereka tidak dapat mengakses pekerjaan formal. Selain itu, karena hilangnya lahan pertanian, saat ini mereka mencari kegiatan ekonominya masing-masing secara berbeda. Adanya perbedaan aktivitas ekonomi dan didorong masuknnya penduduk pendatang pada area mereka membuat kekerabatan antar warga menjadi memudar.
Jakarta Under Water: The 2007 Flood and The Debate On Jakarta’s Future Water Infrastructure Mohsin, Anto
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 3, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.3.1.39-58

Abstract

This paper examines the debate in the wake of the 2007 flood in Jakarta, the biggest one to occur in the city’s history. By analyzing textual sources both online and in the archives as well as interviews with several actors in the debate, I demonstrate that a new sociopolitical condition in Indonesia facilitated a vibrant discourse in the wake of a so-called “natural disaster.” In a democratizing society such as Indonesia, state actors no longer monopolized the social production of a “risk object” or a source of danger or harm. I show that the Indonesian public, who participated in the debate, shaped “networks of risk objects” either by “emplacing” a risk object (i.e. defining an entity as an object and linking it to a potential harm) or by “displacing” it (i.e. challenging the existence of a risky object or delinking it from a putative danger) (Hilgartner 1992). These non-state actors managed to insert themselves into a sphere once dominated by the technocrats, in large part because the press was no longer controlled by the state. In doing so they exposed the messiness and vulnerability of the city’s water management system. The “risk objects” they identified run the whole gamut of entities that make up the entire Jakarta’s water management sociotechnical system, which includes water technologies, laws, practices, institutions, conditions, policies, and the environment.  
Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat Kusumatantya, Irine
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 1, No 1 (2013): April 2013
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.1.1.33-48

Abstract

Perubahan iklim telah menjadi masalah global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti kenaikan muka air laut yang menyebabkan banjir dan rob. Pengukuran upaya adaptasi dibutuhkan untuk melewati masalah ini. Hal tersebut akan lebih efisien dan efektif jika pengukuran adaptasi dilakukan secara komunal melalui pengembangan masyarakat. Meski demikian, akses dan sumberdaya yang terbatas membuat masyarakat sulit untuk beradaptasi. Oleh sebab itu, intervensi dari stakeholder lain dibutuhkan untuk menciptakan akses dan untuk mendorong masyarakat dalam pengembangannya. Tidak seperti pada negara maju, partisipasi masyarakat di negara berkembang masih butuh untuk dikendalikan atau didorong oleh intervensi sebagian stakeholder. Setiap stakeholder memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang berbeda sehingga mereka dapat melengkapi satu sama lain. Mereka yang terlibat dalam pengembangan masyarakat berasal dari tiga sektor, yaitu pemerintah, LSM, masyarakat itu sendiri. Dalam menjalankan perannya, para stakeholder bisa jadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Disfungsi peran akan memberi efek negatif pada keberlanjutan komunitas yang terbentuk. Salah satu contohnya adalah pembentukan kelompok tabungan perumahan di Kecamatan Panjang Baru, Pekalongan. Pada prosesnya, kesalahan peran terjadi. Hal tersebut menyebabkan pengembangan masyarakat yang stagnan dan melemahkan ketahanan sosial-ekonomi dari masyarakat yang sudah dibangun melalui pengembangan kelompok tabungan perumahan tersebut.
Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian dan Keruangan Kota Bukittinggi (Pendekatan Analisis Input Output) Arianti, Desi
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 2, No 3 (2014): Desember 2014
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.2.3.183-196

Abstract

Kota Bukittinggi adalah salah satu kota yang terletak di Propinsi Sumatera Barat.  Walaupun tidak mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dieksploitasi, kota Bukittinggi mempunyai potensi lain, yakni kondisi alam yang indah, udara yang sejuk, mempunyai tempat-tempat peninggalan bersejarah, serta terletak pada posisi yang strategis menjadikan kota ini berpotensi sebagai daerah kunjungan wisata.  Karena potensi tersebut sektor pariwisata dijadikan sebagai salah satu sektor unggulan di Kota Bukittinggi, yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama perekonomian kota.  Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis input output, untuk mengkaji bagaimana pengaruh sektor pariwisata dan keterkaitannya dengan sektor lain terhadap perekonomian kota Bukittinggi.  Selain itu secara spasial akan dilihat juga bagaimana pengaruh sektor pariwisata terhadap pola dan struktur ruang kota Bukittinggi. Pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian kota Bukittinggi menunjukan peran sektor pariwisata terhadap total permintaan adalah 40,86% apabila lapangan usaha di kelompokan menjadi sektor pertanian & pertambangan, sektor industri, sektor pariwisata dan sektor jasa.  Keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor lain dilihat dari indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan, semua sektor yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan mempunyai indeks daya penyebaran > 1. Tetapi indeks derajat kepekaan > 1 hanya terjadi pada sektor perdagangan besar & eceran dan pengangkutan, sedangkan sektor hotel, restoran dan hiburan & rekreasi mempunyai indeks <1.  Multiplier effect semua sektor yang terkait kegiatan pariwisata mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap dampak pengganda baik output, pendapatan rumah tangga dan tenaga kerja.  Penerapan skenario input finansial, memperlihatkan pengaruh sektor pariwisata terhadap perekonomian Kota Bukittinggi akan lebih besar apabila input finansial dialokasikan lebih besar terhadap sektor-sektor pariwisata, baik dalam bentuk pengeluaran belanja pemerintah maupun investasi.  Keberadaan objek wisata di sekitar pusat kota telah mempengaruhi struktur kota, dimana kegiatan dan usaha yang terkait dengan pariwisata tertarik untuk berlokasi mendekati objek wisata.  Namun pola perkembangan kota ke arah timur, utara dan selatan kota lebih dipengaruhi oleh keberadaan jaringan jalan.

Page 1 of 12 | Total Record : 112