cover
Filter by Year
AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA
Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya is a biannual journal, published by Universitas PGRI Madiun on January and July, with regitered number ISSN 2087-8907 (printed), ISSN 2502-2857 (online). Agastya provides a forum for lecturers, academicians, researchers, practitioners, to deliver and share knowledge in the form of empirical and theoretical research articles on historical education and learning.
Articles
75
Articles
UPACARA ADAT RUWATAN BUMI DI KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN ( LATAR SEJARAH, NILAI-NILAI FILOSOFIS, DAN POTENSINYA SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL)

Abadi, Ilham, Soebijantoro, Soebijantoro

AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : IKIP PGRI MADIUN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.181 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan latar belakang sejarah upacara adat ruwatan bumi, nilai-nilai filosofis, dan potensinya sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal, lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi/arsip. Sedangkan validasi yang digunakan untuk menguji kebenaran data menggunakan trianggulasi sumber penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Milles dan Huberman.Dari penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil bahwa upacara adat ruwatan bumi di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun sudah ada sejak jaman kerajaan Mataram, karena Madiun merupakan daerah kekuasaan kerajaan tersebut. Tradisi tersebut kemudian selalu diperingati setiap satu tahun sekali berkenaan dengan pelestarian kebudayaan nenek moyang dan penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan upacara adat ruwatan bumi tersebut memiliki nilai-nilai filosofis ditinjau dari prosesi dan perlengkapan yang digunakannya, diantaranya semangat bekerja keras, hemat, rasa syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, pelestarian kebudayaan nenek moyang. Upacara adat ruwatan bumi di Kelurahan Winongo Kecamatan Manguharjo Kota Madiun memiliki sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal, dikarenakan pengetahuan yang dapat diambil dari kegiatan tersebut, ditinjau dari beberapa aspek dapat disesuaikan dengan materi pembelajaran sejarah yang ada dalam dunia pendidikan.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DALAM PELESTARIAN SITUS PENINGGALAN SEJARAH TAHUN 2000-2015

Kiswinarso, Hemy, Hanif, Muhammad

AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : IKIP PGRI MADIUN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.618 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Pelestarian Situs Peninggalan Sejarah. Lokasi penelitian ini di wilayah Kabupaten Ponorogo dan di khususkan di wilayah yang terdapat situs peninggalan sejarah.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validasi yang digunakan dalam untuk menguji kebenaran data menggunakan triangulasi sumber penelitian, sedangkan analisis data menggunakan analisis data model interaktif.Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut : kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pelestarian situs peninggalan sejarah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah Badan Dinas yang berperan langsung dalam penanganan pelestarian situs peninggalan sejarah. Dalam mengupayakan pelestarian situs peninggalan sejarah Pemerintah Kabupaten Ponorogo bekerja sangat lamban karena masih adanya kasus-kasus yang mengancam keberadaan warisan budaya tersebut.  Sementara baru 2 sampai 3 tahun ini ada keseriusan dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengupayakan adanya pendataan yang terstruktur, karena sebelumnya belum ada pembukuan untuk keterangan kebendaan cagar budaya. Pengadaan Balai Penyelamatan Benda Cagar Budaya oleh Pemerintah kota sudah diupayakan. Upaya pemerintah tersebut merupakan salah satu langkah untuk menjaga, memberdayakan, dan pemanfaatan yang lebih maksimal. Sehingga diharapkan kebijakan pemerintah dapat mengoptimalkan perlindungan situs peninggalan sejarah agar mampu dimanfaatkan oleh masyarakat umum khususnya masyarakat Kapubaten Ponorogo.

ARTI PENTING HISTORIOGRAFI DAN METODOLOGI DALAM PENELITIAN SEJARAH

Triana Habsari, Novi

AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : IKIP PGRI MADIUN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (714.046 KB)

Abstract

Arah  historiografi Indonesia  sejak tahun 1980 an  mengalami perkembangan yang pesat. Tema-tema mulai bergeser dari  sejarah-orang besar ke sejarah orang-orang kecil atau rakyat biasa. Disertasi Sartono Kartodirdjo mengenai pemberontakan Banten tahun 1988 dengan perspektif Indonesia sentris, memang mendapat perubahan yang besar  khususnya pendekatan dan sumber-sumber yang digunakan, juga telah memperoleh banyak pengikut, terutama para muridnya di Universitas Gajahmada dan para sejarawan Indonesia yang dididik di Belanda dalam program kerjasama Indonesia Belanda. Penggunaan sejarah lisan  nampaknya berjalan sejajar dengan perkembangan  historiografi Indonesia dan historiografi Sejarah Lisan . Walaupun demikian cara-cara di dalam  mana sejarawan  menggunakan sumber lisan , membaca memeori yang sampai kepadanya masih menjadi problematika. Sikap kritis dan menempatkan obyek (memori) dalam konteks yang lebih luas semestinya  dipertimbangkan , agar sejarawan  tidak terporosok ke dalam detil-detil yang tak bermakna dan bisa membuat gambaran historis  yang komprehensip.Salah satu pendekatan baru yang dimaksud adalah kelompok Subaltern history  pada awalnya dikembangkan oleh sejarawan India  di penghujung tahun 1980 an.  Melalui fusi pendekatan sejarah dan antropologi, di sebut juga sebagai sejarah alternatif. Dia muncul sebagai reaksi terhadap sejarah nasional India yang satandarnya neo imperialis.  Ada sebelas jilid buku sejarah Subaltern yang telah diterbitkan. Terlepas dari kritik yang diajukan terhadap pendekatan ini. Yang jelas  bahwa pengaruh  sejarah Subaltern juga sudah meluas  ke Amerika latin. Menurut hemat saya apa esensi yang kita harus ubah jika kita akan mengikuti   kelompok tersebut  yaitu mengjejaki perubahan-perubahan metode, asumsi dan proposisi dalam historiografi Indonesia ke depan adalah  bagaimana mendefenisikan masalah-masalah  dan kemungkinan sejarah harus dilihat sebagai total history  seperti yang sudah lama didengun-dengunkan oleh  aliran Annales School.

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL DI SMA KOTA MADIUN

Mukti Wibowo, Anjar

AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : IKIP PGRI MADIUN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.847 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model pembelajaran berbasis situs sejarah lokal bagi siswa sekolah menengah atas di Madiun. Sejarah lokal penting sebagai sumber pembelajaran sejarah karena memungkinkan siswa untuk berhubungan secara sangat "intim" dengan peristiwa yang sangat lokal dan mungkin selama ini dianggap tidak besar, tetapi sesungguhnya memiliki peran penting dan berharga dalam membentuk peristiwa yang lebih besar. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan. Model pengembangan dalam penelitian ini adalah model prosedural. Prosedur atau langkah penelitian dan pengembangan merujuk pada siklus R & D dari Borg dan Gall (1983:626) yang meliputi kegiatan: pengumpulan informasi dan identifikasi masalah, perencanaan model, pengembangan model awal, uji terbatas, revisi model, uji skala kecil, revisi model, uji skala besar, revisi model, model akhir, diseminasi dan implementasi. Penelitian dilakukan selama dua tahun. Hasil penelitian menemukan masalah-masalah yang muncul disebabkan adanya penolakan dari sekolah ketika lawatan sejarah, keterbatan waktu jam pelajaran dan transportasi ke lokasi. Berdasarkan pemetaan kebutuah yang ditemukan, selanjutnya disusun draf model pemanfaatan situs sejarah lokal Madiun sebagai sumber pembelajaran. Draf model tersebut diujikan kepada ahli pembelajaran sejarah. Hasil kegiatan tersebut adalah model awal pengembangan model pemanfaatan situs sejarah lokal sebagai sumber pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Kota Madiun yang diujicobakan pada tahun kedua.

PENDIDIKAN DAN KEBIJAKAN POLITIK (KAJIAN REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA MASA ORDE LAMA HINGGA REFORMASI)

Hartono, Yudi

AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : IKIP PGRI MADIUN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (647.459 KB)

Abstract

Pendidikan dan politik memiliki hubungan yang dinamis. Pendidikan dan politik berhubungan erat dan saling memengaruhi. Berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya, setiap aktivitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan. Pada masa awal kemerdekaan, kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama ditujukan pada pendidikan sosialisme Indonesia. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru diarahkan pada penyeragaman di dalam berpikir dan bertindak. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU No 22 tahun 1999, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Untuk dapat memahami berbagai persoalan pendidikan yang ada di tengah masyarakat tidak hanya diperlukan dasar pengalaman dan pengetahuan pendidikan, tetapi juga diperlukan pengetahuan tentang aspek-aspek dan konteks politik dari persoalan-persoalan kependidikan tersebut.

RELEVANSI BUDAYA PATRIAKI DENGAN PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

Nurcahyo, Abraham

AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : IKIP PGRI MADIUN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (583.267 KB)

Abstract

Bentuk penentangan perempuan atas kuasa laki-laki tidak terlepas dari sistem patriarki yang tidak adil. Menempatkan perempuan sebagai bayang-bayang laki-laki. Masyarakat patriarki sejak awal menganggap bahwa laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Budaya patriarki dan nilai-nilai sosial di Indonesia menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan. Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif jender. Namun demikian, posisi perempuan tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan sering dipakai sebagai alat legitimasi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara adalah setara. Kuota minimal 30% keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Kurangnya keseimbangan gender di sektor politik dan pemerintahan dapat  menghambat partisipasi perempuan dalam ranah publik. Dalam perspektif perempuan, politik haruslah mencakup seluruh kehidupan baik di ranah publik maupun privat.

HISTORIOGRAFI PEMBEBASAN: SUATU ALTERNATIF

Tri Sulistiyono, Singgih

AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : IKIP PGRI MADIUN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (775.933 KB)

Abstract

Terdapat banyak sinyalemen yang mengatakan historiografi Indonesia telah tidak mampu menunaikan fungsinya dalam ikut memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Padahal, pada saat ini masyarakat Indonesia sedang menghadapi berbagai macam persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketergantungan, eksploitasi, dan sebagainya menyusul terjadinya badai krisis ekonomi sejak tahun 1998.Ketidakmampuan historiografi Indonesia untuk ikut ambil bagian dalam memecahkan persoalan bangsa di samping disebabkan oleh keterbelengguan pada formalisme metodologi dan epistemologi, juga disebabkan oleh kekurangberanian sejarawan untuk menggugat realitas kekinian. Dalam hal inilah, “historiografi pembebasan” dapat dijadikan sebagai sebuah alternatif historiografi yang akan mampu membebaskan pikiran masyarakat dari belenggu mitos kelampauan sehingga memiliki kesadaran terhadap penyelesaian persoalan kekinian dan cita-cita di masa depan. Untuk itu, kajian “historiografi pembebasan” lebih menekankan kepada persoalan-persoalan kontemporer yang sedang menghimpit masyarakat Indonesia saat ini seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketergantungan, dan sebagainya yang sudah diterima sebagai sebuah keniscayaan. Dengan demikian, kajian “historiografi pembebasan” akan menggunakan point of departure kekinian untuk mengkaji masa lampau sehingga kajian sejarah tidak tercerabut dengan akar kepentingan masa kini. Dalam hubungan itu, “historiografi pembebasan” mengedepankan komitmen kepada nilai-nilai keindonesiaan dengan dasar kemanusiaan, yaitu kembali kepada cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

MEMBACA POLITIK ISLAM PASCA REFORMASI

Joebagio, Hermanu

AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : IKIP PGRI MADIUN

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (770.122 KB)

Abstract

Krisis multidimensi 1997-1998 yang ditandai dengan kenaikan mata uang dollar antara Rp.10.000 hingga Rp.15.000/dollar berakibat hancurnya fundamental ekonomi Indonesia. Kondisi ini menjadi triggered Muslim Islam untuk membangun orientasi-orientasi Islam politik.Islam politik dan politik Islam berbeda dalam pemaknaannya. Islam politik merupakan perjuangan kelompok Muslim garis keras untuk mendapatkan dimensi kekuasaan, dan ketika dimensi kekuasaan telah teraih, al-Qur’an, al-Hadits, dan Fiqh sebagai philosophische grondslag. Sementara itu politik Islam merupakan perjuangan meraih kekuasaan politik dengan menggunakan simbol Islam sebagai basis recruitmentmassa.Ketika kekuasaan dapat diraih, mereka menggunakan Pancasila sebagai philosophische grondslag. Karena itu perkembangan Islam politik pada awal reformasi sangatlah kuat, tetapi selama lima belas tahun pasca reformasi justru orientasi Islam politik menjadi sangat radikal, dan orientasi politik mereka mengikuti pola politik yang bersifat “teror”.Melihat kondisi partai politik Islam pasca reformasi yang begitu lebar variannya, dan ada kecenderungan elit politik partai politik Islam belum 100 persen menjadikan Pancasila sebagai philosophische grondslag dapat memicu rendahnya partisipasi pemilih. Partai politik Islam yang banyak variannya itu ada gagasan untuk menyederhanakan. Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik dalam tiga mainstream sosial-demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) sangat baik. Bila tiga mainstream itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, maka partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas.

MALARI: STUDI GERAKAN MAHASISWA MASA ORDE BARU

Jazimah, Ipong

Jurnal Agasthia Vol 3, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Agasthia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 1) latar belakang terjadinya Peristiwa Malaria 1974; 2) Kronologi peristiwa Malaria 1974; dan 3) Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Malaria 1974 menyangkut kebijakan pemerintah terhadap kegiatan mahasiswa di kampus.Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang tahapannya meliputi heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan penyajian (historiografi). Sumber yang akan dipakai dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah koran sejaman, sementara sumber sekunder adalah buku-buku yang ditulis oleh sejarawan berikutnya.Peristiwa Malari bisa dikatakan sebagai titik awal perlawanan terhadap Soeharto secara besar-besaran, ditandai dengan adanya aksi pembakaran, perusakan, dan kerusuhan yang menyebabkan beberapa korban meninggal dan luka-luka. Sebelum Malari memang telah ada aksi mahasiswa menggugat, aksi Golongan Putih dan sebagainya. Tetapi tidak mampu mengikutsertakan massa dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun peristiwa Malari bagi generasi muda yang lahir pada tahun 1973 tidak cukup dikenal dengan baik. Bagi mereka, peristiwa Malari adalah “Peristiwa ribut-ribut di Monas”.Ada juga yang melihat peristiwa Malari sebagai konspirasi para jenderal yang tidak memiliki sandaran politik dalam struktur kala itu, dengan memakai mahasiswa untuk dijadikan alat politik terhadap para petinggi Orde Baru saat itu. Apa pun yang dikatakan oleh generasi muda, namun bagi para pelaku Malari, peristiwa Malapetaka 15 Januari itu adalah momentum awal memanfaatkan kontradiksi di kalangan militer untuk mempertajam kekuatan-kekuataan pro status quo dengan kekuatan yang pro perubahan bagi kepentingan rakyat banyak. Kata kunci: Malari, Gerakan Mahasiswa, Orde baruKata Kunci: Malari, Gerakan Mahasiswa, Orde baru

MUSEUM TROWULAN DAN HISTORIOGRAFI MAJAPAHIT PENGUAT IDENTITAS BANGSA

Nurcahyo, Abraham

Jurnal Agasthia Vol 1, No 1 (2011)
Publisher : Jurnal Agasthia

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstrak: Museum Indonesia selama ini kaya koleksi, tetapi miskin informasi. Pengunjung hanya menikmati benda kuno, bukan gagasan, pengetahuan atau pesan yang bermanfaat untuk saat ini. Founding father paham benar, pentingnya mewarisi kejayaan Majapahit. Mewarisi tinggalan sejarah merupakan bagian dari mewarisi sejarah itu sendiri. Informasi terpadu berupa data tertulis, digital, gambar maupun peninggalan pada masa Majapahit dapat diakses secara lengkap pada Pusat Informasi Majapahi. Dalam struktur pemerintahan Majapahit, raja memegang otoritas tertinggi dan dianggap sebagai penjelmaan Dewa di dunia. Pola pemerintahannya menganut konsep kosmogoni, penggabungan pengaruh dua kekuatan ajaran Hinduisme dan Budhisme. Menurunnya kecintaan bangsa ini pada tanah air bermula dari hilangnya kesadaran sejarah, geografis, dan budaya kita. Penguatan identitas bangsa akan lebih efektif jika semua lapisan masyarakat terlibat didalamnya serta diperlukan kemauan politik oleh pengambil kebijakan. Kata kunci: Museum, Historiografi, Identitas Bangsa