cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
SHARE
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 6, No 2 (2017)" : 5 Documents clear
THE EFFECTS OF TAWHIDIC PARADIGM ON PUBLIC POLICY MAKING IN MALAYSIA Sarif, Suhaimi bin Mhd; Ismail, Yusof bin
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.51 KB) | DOI: 10.22373/share.v6i2.2285

Abstract

This study examines the conceptualized effects of Tawhidic paradigm on economic policies to promote the growth of halal industry for sustainable wealth creation in Malaysia. Tawhidic paradigm provides guidance to economic policy thinking by relying upon the principles of Qur’an and Sunnah in formulating and implementing policy blueprint and instruments. The current policy thoughts are guided by market forces and sentiments which contributed to unbridled uncertainties and speculation. A Tawhidic paradigm policy thinking and process is developed to help ascertain the level of Tawhidic based policy thinking and practices at policy making, implementation and evaluation. Using personal interview with economic policy makers as method of collecting input, this study reveals that the informants do consider some levels of Tawhidic paradigm but the thoughts appear to be inadequate to help sustain wealth creation. =========================================== Efek Paradigma Tauhid dalam Pengambilan Kebijakan Publik di Malaysia________________________________________________ Studi ini ingin menguji dampak konsep paradigma Tauhid terhadap kebijakan ekonomi dalam mendorong pertumbuhan industri halal, demi terciptanya kekayaan berkelanjutan di Malaysia. Paradigma tauhid memberikan panduan pemikiran kebijakan ekonomi dengan mengandalkan prinsip-prinsip Alquran dan Sunnah dalam merumuskan dan menerapkan cetak biru instrumen kebijakan. Pemikiran kebijakan saat ini dipandu oleh kekuatan dan sentimen pasar yang berkontribusi terhadap ketidakpastian dan spekulasi yang tak terkendali. Pemikiran dan proses pemikiran tauhid dikembangkan untuk membantu memastikan tingkat pemikiran dan praktik kebijakan Tauhid berdasarkan pada pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan menggunakan wawancara pribadi dengan pembuat kebijakan ekonomi sebagai metode untuk mengumpulkan masukan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa informan mempertimbangkan beberapa tingkat paradigma Tauhid namun pemikiran tersebut tampaknya tidak memadai untuk membantu mempertahankan penciptaan kekayaan.
A SHARI’AH PERSPECTIVE ON ENVIRONMENTAL PUBLIC POLICY MAKING FOR THE ISLAMIC ECONOMIC SYSTEM: EVIDENCE FROM MALAYSIA Masahina, Sarabdeen; Kijas, A.C. Muhammadu; Afroz, Rafia; Duasa, Jarita
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (847.809 KB) | DOI: 10.22373/share.v6i2.1547

Abstract

As a vicegerent of Allah Subhanahu wa ta’ala, human beings are entrusted to pursue revealed teachings, rights, and preserve order and harmony of nature with other forms of life and physical elements. This study investigates the awareness, attitude, and behaviour of households to suggest policies and economic incentives to improve the air quality in Klang Valley, Malaysia. The results show that the level of awareness and attitude towards air pollution is high among the household respondents. However, the behaviour of the respondents is very low. The public policymakers should focus on developing policies to encourage the environmental behaviour of Malaysians. The beliefs of man need to be changed to protect the environment. An Islamic way of life that includes environmental consciousness, simplicity, planning, legislation, monitoring and resource development are crucial institutions to keep track of developments for environmental public policymaking in the Islamic economic system. =========================================== Kebijakan Publik tentang Lingkungan untuk Sistem Ekonomi Islam dalam Perspektif Syariah: Studi di Malaysia____________________ Sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala, manusia diperkenankan untuk mengikuti wahyu, mengejar hak-hak dan pertapaan yang diwahyukan dan harmoni alam dengan bentuk kehidupan dan elemen fisik lainnya. Studi ini menyelidiki kesadaran, sikap, dan perilaku rumah tangga untuk menyarankan kebijakan dan insentif ekonomi untuk memperbaiki kualitas udara di Klang Valley, Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan sikap terhadap polusi udara tinggi di kalangan responden rumah tangga. Namun, perilaku responden sangat rendah. Pembuat kebijakan publik harus fokus pada pengembangan kebijakan untuk mendorong perilaku lingkungan orang Malaysia. Keyakinan manusia perlu diubah untuk melindungi lingkungan. Cara hidup Islami yang mencakup kesadaran lingkungan, kesederhanaan, perencanaan, legislasi, pemantauan dan pengembangan sumber daya merupakan institusi penting untuk melacak perkembangan pembuatan kebijakan publik lingkungan dalam sistem ekonomi Islam.
THE FORMULATION OF MINIMUM WAGE (MW) IN THE LIGHT OF MAQASHID AL-SHARIA: INDONESIAN CASE Sanrego, Yulizar D
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.676 KB) | DOI: 10.22373/share.v6i2.1531

Abstract

Minimum Wage (MW) is a policy set by the government as a basis reference at labor market for every company to pay their workers wages. Since workers always have a low bargaining position when dealing with employers in the determination of their wage rates, therefore the MW could becomes the safety net for workers to have "decent living" when he began to enter the world of work. In the case of Indonesia, the formulation of WM is referring to the parameters of Decent Living Needs (DLN) according to the Ministry of Manpower Decree No. 13, the year 2012. There are at least seven components in order to formulate MW within the DLN Framework, namely: (1) food and beverages, (2) clothing/apparel (3) housing, (4) education, (5) health, (6) transportation and (7) recreation and savings. Meanwhile, in Islam, every transaction made must be ensured preserve and achieve maqashid al sharia (sharia objectives): (1) religion/faith, (2) life, (3) intellect, (4) posterity, and (5) property. Using content analysis, the paper indicates that the regulation above is relevant to the conditions and objectives of sharia-based wage system (maqashid sharia). The Decent Living Needs (DLN)-based minimum wage setting which operated in the 60 components meet the basic needs components of the workers for their daily life which includes the needs of education, health, recreation, and saving. Hence, another challenge in relation to the DLN is how to ensure that the purchasing power of labor for their shelter within the existing MW formulation. What kind of shelter that considered as al dharuriyah within the existing MW setting. Therefore, there is a call for synergy between the government and the housing industry that can offer shelter in accordance with the purchasing power of labor with the existing level of MW and feasible within the framework of DLN so that might be considered as social policy elements. =========================================== Formulasi Upah Minimum dalam Perspektif Maqashid Syariah di Indonesia_______________________________________________ Upah Minimum (UM) merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar acuan di pasar tenaga kerja bagi setiap perusahaan. Pekerja dihadapkan pada posisi tawar yang rendah ketika berhadapan dengan pengusaha dalam penentuan tingkat upah mereka, oleh karena itu UM bisa menjadi jaring pengaman bagi pekerja untuk memiliki "kehidupan yang layak" ketika ia mulai memasuki dunia kerja. Dalam kasus Indonesia, perumusan UM mengacu pada parameter Kebutuhan Hidup Layak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13, tahun 2012. Setidaknya, ada tujuh komponen perumusan MW dalam Kebutuhan Hidup Layak, yaitu: (1) makanan dan minuman, (2) pakaian / pakaian (3) perumahan, (4) pendidikan, (5) kesehatan, (6) transportasi dan (7) rekreasi dan tabungan. Sementara itu, dalam Islam setiap transaksi yang dilakukan harus dipastikan melestarikan dan mencapai maqashid al syariah (tujuan syariah): (1) agama / iman, (2) hidup, (3) kecerdasan, (4) anak cucu, dan (5) properti. Hasil analisa menunjukkan bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13, tahun 2012 relevan dengan kondisi dan tujuan dari sistem upah berbasis syariah (maqashid syariah). Kebutuhan Hidup Layak berbasis penetapan upah minimum yang beroperasi di 60 komponen, memenuhi kebutuhan komponen dasar para pekerja untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kebetuhan tersebut meliputi kebutuhan pendidikan, kesehatan, rekreasi dan tabungan. Tantangan yang harus dihadapi ialah bagaimana memastikan bahwa daya beli tenaga kerja dan jaminan tempat tinggal mereka dalam perumusan UM. Apa jenis hunian yang dianggap sebagai al dharuriyah dalam pengaturan UM yang ada. Oleh karena itu, diperlukan sinergisitas antara pemerintah dan industri perumahan dalam menawarkan perumahan sesuai dengan daya beli tenaga kerja dengan tingkat upah minimum sebagai elemen kebijakan sosial.
DETERMINANTS OF THE ADOPTION OF GOOD GOVERNANCE: EVIDENCES FROM ZAKAT INSTITUTIONS IN PADANG, INDONESIA Wahyuni, Ika Sari
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.778 KB) | DOI: 10.22373/share.v6i2.1530

Abstract

Zakat is one of the fundamental principles of Islam and central to develop an economic system by enhancing socio-economic development. The importance of proper management and governance are challenges for these institutions. This study examined the determinants of the adoption of good governance practices in Zakat institutions in Padang, Indonesia. A total of 51 questionnaires were analyzed out of 135 that had been distributed. The data were analyzed using the Statistical Package for the Social Science (SPSS) for descriptive statistics and the hypothesis testing. The results showed that only size of Zakat institutions was related positively and significantly to the adoption of good governance principles in Padang, Indonesia. The age of the Zakat institution also had a positive, significant relationship with performance. The study also found that the level of adoption of good governance practices in Zakat institutions in Padang was quite low. =========================================== Faktor-faktor Penentu Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Lembaga-lembaga Zakat di Padang, Indonesia_________ Zakat merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam dan sentral untuk mengembangkan sistem ekonomi dengan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi. Pentingnya pengelolaan dan tata kelola yang tepat adalah tantangan bagi institusi-institusi saat ini. Studi ini menguji faktor-faktor penentu penerapan praktik tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga zakat di Padang, Indonesia. Sebanyak 51 kuesioner dianalisis dari 135 yang telah didistribusikan. Data dianalisis dengan menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS) untuk statistik deskriptif dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya ukuran lembaga zakat yang terkait secara positif dan signifikan terhadap penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di Padang, Indonesia. Zaman lembaga Zakat juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja. Studi tersebut juga menemukan bahwa tingkat penerapan praktik tata pemerintahan yang baik di lembaga-lembaga zakat di Padang cukup rendah.
PARADIGMA HOLISTIK EKONOMI DALAM ISLAM: STUDI PERBANDINGAN DENGAN KAPITALISME DAN SOSIALISME Khaer, Abu
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (660.735 KB) | DOI: 10.22373/share.v6i2.1524

Abstract

Tulisan ini akan membuktikan bahwa mainstream sistem ekonomi yang berkembang, yaitu kapitalisme dan sosialisme merupakan bagian dari sistem yang Islami. Sistem ekonomi kapitalis yang sesuai dengan semangat ekonomi Islam, meminjam contoh salah satu rukun Islam berupa haji, meniscayakan umat Muslim memiliki semangat kapitalis. Untuk menunaikan ibadah haji dipersyaratkan dengan memiliki kecukupan modal (kapital). Kapitalisme yang merupakan anak kandung dari individualisme dikecam oleh Islam selama tidak memiliki kepedulian sosial terhadap sesama sebagaimana yang diusung oleh sistem ekonomi sosialis, semisal tidak ber-zakat. Sisi sistem ekonomi sosialisme berupa pemerataan kepemilikan kapital juga bernilai Islami. Namun demikian, kebersamaan dalam perekonomian sistem Islam, tidak berarti mengabaikan terhadap kuasa kepemilikan individu. Dengan demikian, kapitalisme dan sosialisme juga merupakan prinsip-prinsip universalisme Islam yang tak mungkin diingkari eksistensinya. Sistem ekonomi Islam berada di atas sistem kapitalis dan sosialis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan sumber-sumber yang otoritatif dari paradigma sistem ekonomi kapitalis, sosialis, maupun Islam. Sebagai ‘pisau analisa’ penulis menggunakan pendekatan hermeneutis untuk menarik ‘benang-merah’ kepemahaman terhadap teks yang dikaji yang dalam hal ini difokuskan pada kajian mazhab ekonomi dunia. =========================================== The Paradigm of Holistic Economy in Islam: A Comparative Study with Capitalism and Socialism.___________________________ This paper will prove that the mainstream of the developing economic system, namely capitalism and socialism is part of the Islamic system. The capitalist economic system in accordance with the spirit of Islamic economics, borrowing the example of one of the pillars of Islam in the form of Hajj, necessitates Muslims to have the spirit of the capitalist. To perform the pilgrimage is required by having capital adequacy (capital). Capitalism which is the child of individualism is condemned by Islam as long as it does not have social awareness towards others as promoted by the socialist economic system, such as zakat. The economic system of socialism in the form of equal distribution of capital ownership is also Islamic. However, togetherness in the Islamic system economy does not mean neglect of the power of individual ownership. Thus, capitalism and socialism are also the principles of Islamic universalism that cannot be denied existence. The Islamic economic system is above the capitalist and socialist system. The method used in this research is literature study by using authoritative sources from the paradigm of capitalist, socialist, and Islamic economic system. As a knife of analysis, the author uses a hermeneutical approach to draw the red thread of understanding on the texts studied which in this case focus on studying the worlds economic school.

Page 1 of 1 | Total Record : 5