cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
SHARE
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 6, No 1 (2017)" : 5 Documents clear
WAQF IN A NON-MUSLIM COUNTRY: A PRELIMINARY SURVEY OF WAQF IN THAILAND Noipom, Tawat; Hassama, Aris
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.484 KB) | DOI: 10.22373/share.v6i1.1517

Abstract

Waqf in various forms has been found in Muslim communities throughout Thailand. However, a small number of systematic inquiries has been conducted to document basic information such as forms, management, and impacts of waqf in the country. As a result of that, it is difficult to further investigate whether waqf serves its objectives of socio-economic development of Muslim communities or otherwise. This study, therefore, aims at preliminary examining the forms, management, and issues on waqf in the Muslim majority area of Satun province in the south of Thailand. In order to arrive at the conclusion, a qualitative approach was employed. In-depth interview was used to gather information from Imans. Purposive sampling technique was used to choose the interviewees who have adequate knowledge on the topic. Narrative analysis was the method of analyzing the collected data. The findings in this study show that waqf in Thailand can be found in various forms and mainly property waqf which includes mosque buildings, Islamic schools, agricultural land and rental houses. Cash can also be found as a part of the process to purchase of waqf properties. These waqf properties are managed by mosque committee but are not required to report to the Provincial Islamic Committee. As a result, the information on the value of waqf cannot be found anywhere. The willingness of waqf contributors and no provisions of the law are the two main issues confronting waqf management in Thailand. This paper provides basic waqf information in Thailand and leads the way for further studies and subsequently effective model of waqf in a non-Muslim country. =========================================== Wakaf dalam berbagai bentuk telah ditemukan dalam komunitas Muslim di seluruh Thailand. Namun, sejumlah kecil pertanyaan sistematis telah dilakukan untuk mendokumentasikan informasi dasar seperti bentuk, manajemen dan dampak dari wakaf di negara tersebut. Sebagai hasil dari itu, sulit untuk menyelidiki lebih lanjut apakah wakaf dilaksanakan sesuai tujuannya untuk pembangunan sosial-ekonomi masyarakat Muslim atau sebaliknya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap bentuk, manajemen, dan isu-isu tentang wakaf di wilayah mayoritas Muslim di provinsi Satun di Thailand selatan. Dalam rangka penarikan kesimpulan, dilakukan pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam digunakan untuk mengumpulkan informasi dari para Imam. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih responden yang memiliki pengetahuan yang memadai mengenai topik ini. Analisis naratif adalah metode analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf di Thailand dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan terutama wakaf properti yang meliputi bangunan masjid, sekolah-sekolah Islam, lahan pertanian dan rumah sewa. Kas juga dapat ditemukan sebagai bagian dari proses untuk membeli properti wakaf. Wakaf properti ini dikelola oleh komite masjid, tetapi tidak diharuskan untuk melapor ke Komite Islam Provinsi. Akibatnya, informasi tentang nilai wakaf tidak dapat ditemukan dimanapun. Kesediaan kontributor wakaf dan tidak ada ketentuan hukum adalah dua isu utama yang dihadapi manajemen wakaf di Thailand. Penelitian ini memberikan informasi wakaf dasar di Thailand dan membuka jalan untuk studi lebih lanjut dan model wakaf yang efektif setelah ini di negara non-Muslim.
AN ANALYSIS OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF ZAKAT AND THE CASE FOR TURKEY Zagrali, Fatma Nur
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.397 KB) | DOI: 10.22373/share.v6i1.1521

Abstract

Poverty is a challenge the humanity has been facing for ages. Although it is possible to opine some amelioration of the acuteness of poverty in proportion to the world’s population, the urge to fight against poverty needs to be preserved especially for the 1.2 billion people still living in extreme poverty (World Bank, 2013). Taking poverty as the principal concern, this study tackles with some practical issues regarding zakat; which is an act of worship blending economic, social, political, moral and religious components to entail the solution of poverty. This study is aimed to (i) discuss the relation between zakat and poverty; (ii) present Turkish framework and locate the Presidency of Religious Affairs in search for a good governance of zakat; and (iii) propound a new institutional structure of zakat, with a renewed call for voluntary-based zakat collection and distribution system under the supervision of the Presidency of Religious Affairs. =========================================== Kemiskinan adalah tantangan yang dihadapi manusia selama berabad-abad. Meskipun mungkin untuk mengurangi beberapa perbaikan ketajaman kemiskinan sebanding dengan populasi dunia, dorongan untuk memerangi kemiskinan perlu dipelihara terutama untuk 1,2 miliar orang yang masih hidup dalam kemiskinan ekstrim (Bank Dunia, 2013). Kemiskinan merupakan persoalan yang perlu diperhatikan, penelitian ini mengkaji beberapa masalah praktis mengenai zakat; Yang merupakan tindakan yang memadukan komponen ekonomi, sosial, politik, moral dan agama untuk mendapatkan solusi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) membahas hubungan antara zakat dan kemiskinan; (Ii) menyajikan kerangka Turki dan menemukan Kepresidenan Urusan Agama untuk mencari tata pemerintahan zakat yang baik; Dan (iii) mengemukakan struktur kelembagaan zakat yang baru, dengan seruan baru untuk pengumpulan dan distribusi zakat berbasis sukarela di bawah pengawasan Kepresidenan Urusan Agama.
AN EXPLORATION OF THE VARIABLES THAT HELP CREATE MAQASID AL-SHARI’AH BASED FINANCIAL INSTITUTIONS DEVELOPMENT INDEX Ali, Azam; Kishwar, Tanveer
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.405 KB) | DOI: 10.22373/share.v6i1.1515

Abstract

Maqasid al-shariah can be defined as the objectives of Islamic law. The two main sources that can be considered as the core of Islamic law are Al-Quran and Sunnah. Maqasid al-shariah objectives are based on their constituent part of the goals and objectives which constituted the reasons for legislation of the rule of Islam. Imam Al-Ghazali classified maqasid into five major categories viz. faith, self, intellect, posterity, and wealth. The details on the description of these objectives are essential to achieve the study goal and to support the shariah purpose for the welfare of human beings. Al-maqasid al-shariah is an important and yet somewhat neglected science of the Shariah. Presently, in Muslim countries, the maqasid have become the focus of attention to provide convenient access to Shariah. This can be achieved with the development of a framework that can help in creating maqasid al-shariah based financial institutions’ development index. This study aims to explore the measurable of Al-Maqasid al-Shari’ah by suggesting various indicators that discover their nexus with financial institution parameters and help develop a framework. The study identifies that most of the countries prepare data on conventional and Islamic financial institution that can be mapped with Al-Maqasid al-Shari’ah five major categories. To help create a generalized index, the study provides few countries’ web addresses to acquire data on the identified measurable to achieve this objective. =========================================== Maqasid al-syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan hukum Islam. Dua sumber utama yang dianggap sebagai inti dari hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Tujuan Maqasid al-syariah didasarkan pada pentingnya tujuan dan sasaran yang menjadi dasar bagi peraturan dan perundang-undangan menurut Islam. Imam Al-Ghazali mengklasifikasikan maqasid dalam lima kategori utama yaitu, iman, diri sendiri, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan. Penjelasan rinci tujuan ini penting untuk mencapai tujuan kajian guna mendukung tujuan syariah bagi kesejahteraan manusia. Al-maqasid al-syariah adalah ilmu penting namun terabaikan dalam syariah. Saat ini, di negara-negara Muslim, maqasid telah menjadi fokus perhatian untuk menyediakan akses mudah ke syariah. Hal ini dapat dicapai dengan pengembangan kerangka kerja yang dapat membantu dalam menciptakan maqasid al-syariah berdasarkan indeks pembangunan institusi keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengukuran Al-Maqasid al-syariah dengan mengusulkan berbagai indikator-indikator yang mengungkapkan hubungannya dengan parameter institusi keuangan dan membantu pengembangan kerangka kerja. Studi ini mengidentifikasi sebagian besar negara yang menyediakan data institusi keuangan Islam dan konvensional yang dapat dipetakan menurut lima katagori Al-Maqasid al-Shariah. Untuk membantu membuat indeks umum, kajian menyediakan alamat web beberapa negara untuk memperoleh data pengukuran yang diidentifikasi untuk mencapai tujuan tersebut.
THE SIYASAH SHAR’IYYAH PERSPECTIVE OF NAJIB’S TRANSFORMATIONAL AGENDA IN MAKING MALAYSIA INTO A HIGH INCOME NATION Thaib, Lukman
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (988.66 KB) | DOI: 10.22373/share.v6i1.1516

Abstract

Malaysia is a country that since its independence has endeavored to practice democratic governance. In line with this, it seeks to ensure that the Malaysian government is representative of the will of the people. To achieve this, there must be in place numerous mechanisms to ensure accountability and transparency while also ensuring that it has an ‘ear to the ground’ so to speak. Dato’ Sri Mohd Najib believed that transformational leadership posts the leader in the role of mentor whereby he able to designate responsibilities to his followers as a means to achieve self-actualization which is a positive means of promoting team-building efforts. To achieve the goals shared between him as a country’s leader and Malaysian peoples as his followers, he believed that inspirational motivation is needed, as it provides meaning to achieving this shared vision on ‘ how to make Malaysia as a high-Income Nation by 2020’?. PM Mohd Najib has been successful in articulating a compelling vision of the Malaysia’s future and tied a high-income nation’s vision to Malaysians citizen values, and ultimately he is capable of being a ‘transformational leader’. It is to this end that this paper is committed, namely to analyzing the important role played by PM Mohd Najib towards outlining a clear vision of national development and whether this is in line with the objective of maqasid shar’iyyah. For this, PM. Mohd Najib appears to have opted to pursue ‘The Government Transformation Programme (GTP)’ to address seven key areas concerning Malaysia’s interest in realizing Malaysia’s vision to become a high-income nation by 2020. =========================================== Malaysia adalah negara yang sejak kemerdekaannya telah berupaya untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Sejalan dengan ini, ada usaha untuk memastikan bahwa pemerintah Malaysia merupakan perwakilan dari kehendak rakyat. Untuk mencapai hal ini, harus terdapat banyak mekanisme untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi sekaligus juga memastikan bahwa ia memiliki telinga ke tanah. Dato’ Sri Mohd Najib yakin bahwa kepemimpinan transformasional mengganggap pemimpin sebagai mentor yang mampu menunjuk tanggung jawab kepada anggotanya sebagai sarana untuk mencapai aktualisasi diri yang merupakan sarana positif dalam mempromosikan upaya pembangunan tim. Untuk mencapai tujuan bersama antara Dato’ Sri Mohd Najib sebagai pemimpin negara dengan bangsa Malaysia sebagai pengikutnya, ia percaya bahwa motivasi inspirasional diperlukan sebagai makna untuk mencapai visi bersama tentang bagaimana membuat Malaysia sebagai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2020’? PM Mohd Najib telah berhasil dalam mengartikulasikan visi yang menarik dari masa depan Malaysia, dan berhasil mengikat visi pendapatan nasional yang tinggi untuk kepentingan warga Malaysia, dan akhirnya ia mampu menjadi pemimpin transformasional. Ini adalah tujuan penulisan jurnal, yaitu untuk menganalisis peran penting yang dimainkan oleh PM Mohd Najib terhadap penguraikan visi yang jelas dari pembangunan nasional dan apakah ini sejalan dengan tujuan shariyyah maqasid. Untuk itu, PM Mohd Najib tampaknya telah memilih untuk mengejar Program Transformasi Pemerintah Program untuk menyelesaikan tujuh bidang utama mengenai kepentingan Malaysia dalam mewujudkan visi Malaysia untuk menjadi bangsa yang berpenghasilan tinggi pada tahun 2020.
STRATEGY OF FINANCIAL INCLUSION DEVELOPMENT IN INDONESIA Santoso, Bedjo; Meera, Ahamed Kameel Mydin
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1204.182 KB) | DOI: 10.22373/share.v6i1.1520

Abstract

The objective of financial inclusion (FI) to facilitate people include the poor able to access financial assistances. It is international institution conducted World Bank. Indonesia rate of FI is 32 %, this means 68% of the poor are not touched by any financial services. The average in the world FI is just 50%. FI is very important to Indonesia as the poverty Indonesia is still high (59%). FI movement in Indonesia is just started formally in 2015. Government vision, mission, and concept have been established, however, the model of FI implemented in Indonesia does not develop properly. Currently, the most literature and practices are just partial. The research on geographic and community based is being ignored. Hence, this research aims to develop a suitable model for Indonesia that is very heterogeneous in term of areas, values, traditions, customs, communities, and local wisdom. This research is a qualitative approach by conducting an interview with the stakeholders. A deductive method is used to explore and to design the proposed model. Besides that, the research employs IDC approach to design the framework. IDC includes intelligence, design, and choice. The result offered three scenarios; the appropriate model is community-based, then, a standard global model of FI, and finally, mobile payment system based on gold as a measurement of value. The using of ICT is possible, it is because ICT has been recently developed into a digital sustainable collaborative networking (DCN) platform, and it is expected to be capable of demonstrating the building of social and economic welfare, particularly in crafting innovations to facilitate marginal society. Moreover, by accommodating the community model which is implemented together with the two models will strengthen to national unity. =========================================== Inklusi keuangan adalah gerakan global dibawah program World Bank untuk membuat orang miskin mampu mengakses layanan keuangan. Tinkat pencapaian inklusi keuangan di Indonesia mencapai 32 %, ini berarti 68% orang miskin tidak terjangkau oleh layanan keuangan sedangkan rata-rata di dunia hanya 50%. Selain itu, angka kemiskinan di Indonesia adalah 59%. Oleh karena itu, Inklusi Keuangan sangat mendesak bagi Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Sementara itu, di Indonesia, hal tersebut baru dimulai dengan mengadopsi sistem pembayaran mobile, konsep visi dan misi telah diatur oleh pemerintah. Saat ini, sebagian besar literatur dan praktek berjalan parsial. Sedangkan penelitian tentang geografis dan berdasarkan masyarakat diabaikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengakomodasi spesialisasi Indonesia yang sangat heterogen dalam hal daerah, nilai-nilai, tradisi, adat, masyarakat, dan kearifan lokal. Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada para pemangku kepentingan, metode deduktif digunakan untuk mengeksplorasi dan merancang model yang diusulkan. Hasilnya ditawarkan dalam tiga skenario; model yang sesuai berbasis masyarakat, kemudian model standar global inklusi keuangan, dan akhirnya, sistem pembayaran mobile berbasis emas sebagai pengukuran nilai. Dengan mengakomodasi model masyarakat yang diimplementasikan bersama-sama dengan dua model akan memperkuat persatuan nasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 5