cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
SHARE
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 2 (2014)" : 5 Documents clear
PUBLIC PERCEPTION ON GOVERNMENT SPENDING IN ACEH: AN ANALYSIS BASED ON MAQASID PERFORMANCE PAIRWISE MATRIX (MPPM) Dayyan, Muhammad; Dayyan, Muhammad; Mohammed, Mustafa Omar; Mohammed, Mustafa Omar
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (977.619 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i2.1344

Abstract

Governments provide a host of goods and services to their citizens to achieve various socio-economic objectives. Such spending is done through various programs that include social security, education, infrastructure, health and economic. Several conventional approaches for measuring efficiency of government expenditure have been proposed in the literature. Most of these measures are quantitative in nature. For government spending based on Shari’ah oriented public policy (al-Siyasah al-Shar’iyyah), which is value loaded, there is a need for complementary qualitative yardstick to measure whether such spending achieves Maqasid al-Shari’ah. The present study has made use of content analysis to develop a Maqasid Performance Pairwise Matrix (MPPM), as one of the tools of Islamic oriented public policy (al-Siyasah al-Shar’iyyah); to measure the public perception on government expenditure in Aceh in eight areas and the extent to which the expenditure conforms to Maqasid al-Shari’ah. MPPM was used as an instrument to survey 233 respondents in Aceh. The data from the survey were validated analyzed using SPSS version 18.0. The findings from the study are mixed. Government spending in Aceh in Education and health achieved results at the level of Complements (Hajiyat), beyond the basic need (Daruriyat). Whereas in the other six areas, which include economics, public services and housing, government spending is only able to satisfy the basic needs of the Acehnese. The study concludes with recommendations and suggestions for future research. =========================================== Pemerintah menyediakan tempat barang dan jasa untuk warga negara mereka untuk mencapai berbagai tujuan sosial-ekonomi. Seperti pengeluaran, yang dilakukan melalui berbagai program termasuk jaminan sosial, pendidikan infrastruktur, kesehatan dan ekonomi. Beberapa pendekatan konvensional untuk mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah telah ada dalam sejumlah literatur. Sebagian besar pendekatan ini bersifat kuantitatif. Untuk belanja pemerintah berdasarkan kebijakan publik yang berorientasi syariah (al-Siyasah al-Shariyyah), yang penuh dengan nilai- nilai, ada kebutuhan untuk melengkapi tolok ukur kualitatif untuk mengukur apakah pengeluaran tersebut mencapai Maqasid al-Syariah. Penelitian ini menggunakan analisis isi untuk mengembangkan Maqasid Kinerja Berpasangan Matrix (MPPM), sebagai salah satu alat kebijakan publik berorientasi Islami (al-Siyasah al-Shariyyah); untuk mengukur persepsi publik atas belanja pemerintah di Aceh pada delapan daerah serta sejauh mana pengeluaran sesuai dengan Maqasid al-Syariah. MPPM digunakan sebagai instrumen untuk menyurvei 233 responden di Aceh. Data dari survei ini dianalisis validitasnya dengan menggunakan SPSS versi 18.0. Temuan dari penelitian ini adalah bervariasi. Belanja pemerintah di Aceh dalam bidang pendidikan dan kesehatan mencapai hasil pada tingkat komplemen (Hajiyat), di luar kebutuhan dasar (Daruriyat). Sedangkan di enam daerah lain, yang meliputi ekonomi, pelayanan publik dan perumahan, belanja pemerintah hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Aceh. Studi ini memberi kesimpulan dengan rekomendasi dan saran untuk penelitian di masa yang akan datang.
ANALISIS PENGUJIAN KELAYAKAN PEMBIAYAAN BAI’ BITSAMAN AJIL DALAM MEREDUKSI TINGKAT PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BAITUL QIRADH BAITURRAHMAN BAZNAS MADANI Zuliani, Rafiza; Zuliani, Rafiza
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.017 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i2.1337

Abstract

This research aims to find the Standard Operating Procedure (SOP) of Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani in the assessment process of Bai Bitsaman Ajil financing and its influence in reducing the non-performing financing. The research employed descriptive analysis method in which the data presented systematically, factually and accurately into a research report. The sources of data obtained through the research literature by examining and studying various related literatures. Data was gathered through interview and documentation study. The findings showed that the Baitul Qiradh did not fully execute the procedure in accordance with the predefined SOP as the differences was still be found. In assessment of the prospective customers for the financing, Baitul Qiradh utilized the principle of 5C + 1C, namely character, capacity, capital, collateral, condition of economy, and constraint. In addition, the assessment was also include the aspects of judicial, market and marketing, technical, financial, assurance and management. The assessment has significantly reduced the number of non-performing financing at the Baitul Qiradh. =========================================== Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani dalam proses pengujian kelayakan yang dilakukan pada pemohon pembiayaan bai’ bitsaman ajil dan pengaruhnya terhadap jumlah pembiayaan bermasalah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara mencari fakta-fakta yang kemudian dianalisa dan dipaparkan secara sistematis, faktual dan akurat dalam bentuk laporan penelitian. Sumber data diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelaah dan mempelajari berbagai referensi yang berhubungan dengan judul seperti dari buku dan laporan Baitul Qiradh. Serta melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara dan memperoleh data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Qiradh Baiturrahman Baznas Madani tidak sepenuhnya menjalankan SOP yang telah ditetapkan karena ada perbedaan pada praktiknya. Dalam melakukan pengujian kelayakan terhadap calon nasabahnya yang memohon pembiayaan, Baitul Qiradh menggunakan prinsip 5C+1C, yaitu character, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan constraint serta menilai aspek yuridis, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan dan aspek manajemen. Pengaruh pengujian kelayakan tersebut sangat besar dalam mereduksi pembiayaan bermasalah pada Baitul Qiradh.
PENGARUH BI RATE TERHADAP PERSENTASE BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BANK ACEH SYARIAH BANDA ACEH Elkamiliati, Elkamiliati; Ibrahim, Azharsyah
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (652.959 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i2.1335

Abstract

This research aims to find answers to two principal issues, namely 1) the utilization of the BI Rate (Indonesian Central Bank’s Monetary Rate) as a condition of the Central Bank in the determination of sharing rates of Musharakah financing, and 2) the Islamic perspective on the determination of the sharing rate using BI Rate’s as a consideration. This research was conducted at Syariah branch of Bank Aceh in Banda Aceh. This study utilized correlational approach and the data was analyzed using descriptive analysis method. The results show that BI rate did not significantly influence the sharing percentage of Musharakah financing as the BI rate just served as a benchmark price for the banks in observing the market price rather than determining the sharing percentage for the financing. In addition, the determination of the sharing percentage for Musharakah financing at the Syariah branch of Bank Aceh has fulfilled the Islamic compliance and followed the fatwa of National Islamic Council (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000, on the Musharakah financing and also Fatwa No: 15/DSN-MUI/2000 on the principle of profit and loss sharing for Islamic financial institutions. =========================================== Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dua persoalan pokok, yaitu 1) penggunaan BI Rate sebagai ketentuan Bank Sentral dalam penentuan tingkat bagi hasil pembiayaan musyarakah dan 2) tinjauan hukum Islam terhadap penentuan persentase bagi hasil dengan pertimbangan BI Rate yang sedang berlaku. Penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Cabang Syariah Banda Aceh. Metode yang dipakai adalah metode korelasional dengan menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah dan pengaruh BI Rate ternyata tidak signifikan karena BI rate di sini hanya berfungsi sebagai takaran atau patokan perbankan syariah dalam melihat harga nilai/jual yang sedang berlaku di pasar ekonomi bukan dalam menentukan persentase bagi hasil. Selain itu juga penentuan persentase bagi hasil pembiayaan musyarakah pada Bank Aceh Syariah telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam ini diperkuat dengan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No: 08/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan musyarakah dan juga fatwa DSN yang menetapkan tentang Revenue Sharing adalah fatwa NO: 15/DSN-MUI/2000 tentang prinsip distribusi bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah.
ANALISIS TINDAKAN PERATAAN LABA DALAM MERAIH KEUNTUNGAN PERUSAHAAN DITINJAU MENURUT ETIKA EKONOMI ISLAM HS, Nasrullah; Fuad, Zaki; Yusuf, Muhammad Yasir
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (875.467 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i2.1342

Abstract

Ethical perspective is an important matter in managing a business as it uses to synchronize the business interest and morality concept. The objective of this article is to understand the ethical perspective of Islamic economics on income smoothing practices within companies in order to increase benefit. This study employs descriptive-comparative method with a causal-comparative approach as an analysis tool. Data was gathered through literature searching of related sources. The findings show that income smoothing practices are categorized as dysfunctional behavior in the context Islamic economics ethical system. These practices violate the basic objective of Shariah as they involve tadlis and gharar. Information regarding the transaction conducted in these practices is not revealed to all involved parties. =========================================== Perspektif etika sangat penting dalam suatu perusahaan karena merupakan cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis perusahaan dengan tuntutan moralitas. Penelitian ini ditujukan untuk memahami tinjauan etika ekonomi Islam mengenai tindakan perataan laba yang dilakukan perusahaan untuk meraih keuntungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-komparatif dengan pendekatan kausal komparatif. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari sumber literatur yang berkaitan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan perataan laba merupakan tindakan penyimpangan dalam tataran etika ekonomi Islam. Tindakan ini melanggar konsep maqashid syariah karena mengandung unsur penipuan (tadlis) dan ketidakjelasan (gharar). Informasi berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dalam tindakan perataan laba tidak semua diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat.
ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI PADI SAWAH DI KECAMATAN MANGGENG ACEH SELATAN Yuna, Nurul Mirda
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 2 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.4 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i2.1343

Abstract

This study aims to analyze the practice of buying and selling of rice paddy after plantation but before harvesting in Paya Manggeng Village, Aceh Selatan District from an Islamic economics perspective. Data for this study utilized both primary and secondary which was gathered through interviews, observation, and study of documentation. The data was then analyzed using the descriptive analysis method. The results showed that the practice of buying and selling rice in that area involved the elements of gharar, especially on the selling objects, which was the rice. The object was usually sold when it had just been planted while the result could not yet be assured its satisfaction. In the context of Islamic economic, this mode of selling is not allowed because it involves occult objects. This was based on the opinion of Imam Al-Shafii and supported by Imam Nawawi. According to them, the selling is allowed on the condition that the seller has clearly mentioned the criteria of his objects. Therefore, it can be guaranteed that the criteria of the object will not be changed until the contract is signed. =========================================== Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli padi sawah setelah ditanam dan belum panen yang terjadi di Desa Paya Kecamatan Manggeng, Aceh Selatan dalam perspektif ekonomi Islam. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli padi sawah ini terdapat unsur gharar, terutama pada objek yang diperjualbelikan, yaitu padi. Padi yang dijadikan objek diperjualbelikan ketika baru terlihat batangnya saja sehingga belum bisa dipastikan dapat memberi hasil panen sesuai keinginan. Dalam konteks ekonomi Islam, jual beli dengan model seperti ini tidak dibolehkan karena masuk kepada kriteria jual beli benda yang gaib. Hal ini sesuai pendapat Imam Syafi’i dan juga Imam Nawawi, dimana gharar adalah unsur akad yang dilarang dalam syari’at Islam, kecuali jual beli gaib dengan menyebutkan sifat-sifat bendanya secara jelas sehingga dapat dijamin tidak akan terjadi perubahan terhadap sifat benda tersebut sampai berlangsungnya akad.

Page 1 of 1 | Total Record : 5