cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota banda aceh,
Aceh
INDONESIA
SHARE
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue " Vol 3, No 1 (2014)" : 5 Documents clear
PENGARUH STABILITAS UANG KERTAS TERHADAP INFLASI DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH Rohaya, Rohaya; Wahid, Nazaruddin A
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (833.876 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i1.1055

Abstract

Nowadays, paper money is no longer backed by gold and silver and thus has become a fiat money, whereas standard money in Islamic economics is gold and silver. Consequently, this influences its purchasing power which then causes the increasing of a price of goods. This paper aims to examine the stability of paper money and its influence on inflation from an Islamic economics perspective. Data for this study was collected through library research. The data is then analyzed using descriptive analysis method which is a conceptual study that provides an overview of the influence of paper money toward inflation extensively. The research concludes that paper money does not have a stable value. When an excess amount of money is circulating within the community, the prices of goods is also increasing. The increasing quantity of money causes the increasing of people’s purchasing power while at the same time a number of goods are stable. This condition triggers instability in the economy that creates inflation. In Islamic economy, money is not limited only to the dinar and dirham, but also covering the whole of its kind as long as it can reflect its functions. From its nominal, paper money is included as a valuable asset, but not from its intrinsic value. Moreover, Islam allows the use of paper money as long as the money is able to reflect its function in the economy and able to act as a fair medium of exchange to create equilibrium in every aspect of life. =========================================== Penggunaan uang kertas saat ini tidak lagi dibacking oleh emas dan perak, padahal standard uang dalam ekonomi Islam adalah emas dan perak, hal ini menyebabkan tidak stabilnya nilai mata uang kertas sehingga berpengaruh terhadap daya beli uang tersebut yang akhirnya juga berpengaruh terhadap kenaikan harga barang. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh stabilitas uang kertas terhadap inflasi dari perspektif fiqh muamalah. Data untuk penelitian dikumpulkan melalui library research, yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu suatu kajian konseptual yang memberikan gambaran tentang pengaruh uang kertas terhadap inflasi secara luas dan detil. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa uang kertas tidak memiliki nilai yang stabil sehingga jika terjadi kelebihan jumlah uang beredar di masyarakat maka akan mengakibatkan kenaikan harga, karena ketika kuantitas uang yang beredar di masyarakat mengalami kenaikan maka daya beli masyarakat terhadap barang juga naik, sementara jumlah barang yang tersedia tetap, maka barang-barang tersebut akan mengalami kenaikan harga yang disebut dengan inflasi. Dalam ekonomi Islam, uang tidak terbatas pada dinar dan dirham saja tetapi mencakup seluruh jenisnya asalkan uang tersebut dapat merefleksikan fungsinya.Uang kertas jika dilihat dari nominalnya merupakan harta yang bernilai akan tetapi jika dilihat dari nilai intrinsiknya maka uang kertas tidak termasuk harta karena tidak mempunyai nilai. Islam memperbolehkan penggunaan uang kertas asalkan uang kertas tersebut bisa merefleksikan fungsinya dalam bidang perekonomian, dapat bertindak sebagai alat tukar yang adil demi terwujudnya keadilan dalam setiap sendi kehidupan.
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PRODUK KAFALAH (STUDI PADA BANK MUAMALAT INDONESIA BANDA ACEH) Munawir, Satria
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.943 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i1.1052

Abstract

Kafalah is a guarantee of a guarantor, either in the form of self assurance and treasure to the second party in relation to the rights and obligations of both parties that the other party. In banking sector, implementation of the concept is well known as a bank guarantee, which is a guarantee in the form of paper issued by the bank which resulted in the obligation to pay to the party receiving the collateral if the guaranteed party breach the contract. This article aims to study the implementaion of kafalah product at BMI Banda Aceh including strategies in preventing risks related the products. It also examines the implementation of kafalah from an Islamic perspective. In finding the answer, this article employes qualitative approach. Data was collected through field research and library research which was then analized using descriptive analysis method. The results show that the product kafalah undertaken by BMI Branch of Banda Aceh is a form of insurance that includes guaranteed tender, performance bonds, warranties advance, and guarantee maintenance with a deposit of 100% cash collateral to the insurance value is small and a deposit of 60% of fixed asset plus 40% cash collateral for eprtanggungan whose value is greater than the value of the desired assurance customers. Moreover, the client or the insured must enter into cooperation agreements with project leaders to work on a particular project. Tips management undertaken by BMI Branch Banda is analyzing the customer or contractor using character analysis and collateral is more dominant than the overall analysis of 5C, because the BMI-related risks faced by the provision of guarantees / kafalah is credit risk and reputation risk. From the Islamic perspective, the implementation of kafalah has complied with Islamic jurisprudence. Keywords: Analysis, Risk Management, Kafalah, Bank Muamalat Indonesia
IMPLIKASI KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP SISTEM PENGAWASAN DI BANK ACEH SYARIAH Maulana, Hafiizh
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (663.851 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i1.1051

Abstract

The supervisory authority of the Sharia Supervisory Board (DPS) describes the role and response of DPS supervision system based on organizational structure. DPS positions of Bank Aceh Syariah are in parallel with the Board of Commissioners as authority staff. This study aims to find answers position and authority in the organizational structure and implication to supervision system in Bank Aceh Syariah. To obtain the answer, researchers used the descriptive analysis. Data collection methods used are field research through in-depth interviews, open questionnaire and literature through the conclusion of documentation legislation and organizational structure of Bank Syariah Aceh. DPS authority based on the organizational structure of Bank Syariah Aceh have two powers, as a staff and functional authority. Staff competencies associated with the position of the DPS as a giver of advice/ suggestions to the Board of Commissioners of Bank Aceh, while the functional authority related with the Division of Bank Aceh Syariah. The implication of DPS authority will influence with its performance on the activity /supervisory activities, frequency of meetings, and reporting systems. DPS Bank Syariah Aceh still running system indirect supervision based on the activity reporting and sharia opinion. =========================================== Kewenangan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) menggambarkan peran dan respon pengawasan DPS dalam sistem Pengawasan struktur organisasi. Bank Aceh Syariah menempatkan DPS setara dengan Dewan Komisaris dengan garis kewenangan staff. Permasalahan muncul ketika pengawasan DPS dari segi aktivitas dan sistem pengawasan tidak sesuai dengan aspek perundang-undangan dan gambaran dalam struktur organisasi. Penelitian ini bertujuan mencari jawaban persoalan pokok mengenai perangkat yuridis yang digunakan dalam pengawasan DPS, kedudukan dan kewenangan dalam struktur organisasi, dan sistem pengawasan dalam operasionalisasi bank Aceh Syariah. Untuk memperoleh jawaban tersebut, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui wawancara secara mendalam dan open kuesioner dan kepustakaan melalui dokumentasi perundang-undangan dan struktur organisasi Bank Aceh Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPS berdasarkan perangkat yuridis terdiri dari undang-undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 32, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI), dan fatwa-fatwa DSN MUI. Kewenangan DPS berdasarkan struktur organisasi Bank Aceh Syariah memiliki 2 kewenangan, yaitu sebagai staf dan fungsional. Kewenangan staf berhubungan dengan posisi DPS sebagai pemberi nasihat/saran-saran dengan Dewan Komisaris Bank Aceh, sementara kewenangan fungsional berhubungan dengan Divisi Syariah Bank Aceh. Kewenangan DPS mempengaruhi kinerjanya pada aktivitas/kegiatan pengawasan, frekuensi rapat, dan sistem pelaporan. DPS Bank Aceh Syariah masih menjalankan sistem pengawasan tidak langsung (off spot) melalui pengkajian, hasil laporan kegiatan, dan opini syariah secara lisan serta tertulis. Sistem pengawasan secara langsung (on spot) pada struktural Bank Aceh Syariah belum dilakukan.
MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BAITUL QIRADH AMANAH BANDA ACEH) Bustami, Bustami
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.585 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i1.1056

Abstract

Qardhul hasan financing aims to help borrowers who have an urgency need, either for consumptive or productive purposes. This study aims to explore the mechanism of qardhul hasan financing at Baitul Qiradh (small Islamic rural bank) Amanah Banda Aceh and the strategic employed in managing its risk. This study used primary data that was obtained through field research and secondary data that was obtained through library research. The data was then analyzed using descriptive analysis technique. The findings show that the mechanism of qardhul hasan financing at Baitul Qiradh Amanah has several stages, namely application, analysis and investigation, decision, fund lending, and returning phase. The strategic used to prevent financing risk as follow: managing financing administrative, determining the terms and criteria, conducting analysis for customer prospective, assigning officers that supervise the financing activities and collect the monthly payments. For non-performing financing, the Baitul Qiradh employs risk management system strategic such as rescheduling and write off. Rescheduling was conducted by extending the payment due date, and write off was only given for customers who do not have any possibility to repay due to their condition of economy. =========================================== Pembiayaan qardhul hasan bertujuan untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak, baik untuk hal-hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Qiradh Amanah dan strategi penanggulangan risikonya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, mekanisme pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh memiliki beberapa tahap, yaitu tahap permohonan pembiayaan qardhul hasan, tahap analisis dan penyelidikan pembiayaan qardhul hasan, tahap keputusan atas permohonan pembiayaan qardhul hasan, tahap pencairan pembiayaan qardhul hasan dan tahap pengembalian pembiayaan qardhul hasan. Sedangkan strategi penanggulangan risiko yang dilakukan adalah dengan mengatur administrasi pembiayaan, menentukan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan, mengadakan analisa terhadap calon nasabah, menetapkan petugas yang mengawasi penggunaan pembiayaan dan menetapkan petugas penagihan pembiayaan. Terhadap pembiayaan qardhul hasan bermasalah, sistem manajemen risiko, yang diterapkan adalah perpanjangan waktu dengan pengurangan jumlah cicilan agar para nasabah dapat melunasi sedikit demi sedikit seluruh pinjamannya. Cara berikutnya pemutihan yaitu penghapusan piutang setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi usaha nasabah.
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA BAITUL QIRADH BINA INSAN MANDIRI BANDA ACEH Nisak, Badratun
Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Islamic Economics and Business UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.826 KB) | DOI: 10.22373/share.v3i1.1054

Abstract

Risk management is a set of procedures and methodologies that used to identify, measure, monitor and control of risks that could be aroused from the business of banks. This article aims to analyze the implementation of risk management system at Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri and its impact on musharaka financing. The sample for this research is Micro Small Business Group at Kuta Alam’s regency which was financed by the Baitul Qiradh. Data for this research was gathered through interview, observation and documentation study. The findings suggest that there were three risk possibilities could escalate at the financing project, namely business risk, shrinking risk, and character risk. Among these risks, the Baitul Qiradh experiences two of them, which was business and character risks. Therefore, the efforts were made to minimize the risk of Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri by applying 5C concept, namely character, capability, capital, condition and collateral). =========================================== Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sistem manajemen risiko yang diimplementasikan pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri dan dampaknya terhadap kelancaran pembayaran dalam pembiayaan musyarakah. Pembahasan kajian hanya terfokus ke manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada kelompok usaha dalam Rumpun Kuta Alam yang dibina oleh Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pembiayaan tersebut Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya 3 aspek risiko, yaitu: risiko bisnis yang dibiayai (busness risk), risiko berkurangnya nilai pembiayaan (shrinking risk), dan risiko karakter buruk mudharib (character risk). Dari ketiga aspek risiko tersebut, risiko pembiayaan musyarakah yang muncul dalam tiga kelompok usaha pada Rumpun Kuta Alam adalah risiko bisnis yang dibiayai (business risk) dan risiko karakter buruk mudharib (character risk). Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut, Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri menerapkan secara ketat konsep 5C yaitu karakter (character), kapasitas atau kemampuan (capacity), modal (capital), kondisi (condition) dan jaminan (collateral).

Page 1 of 1 | Total Record : 5