cover
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2018): QISTIE" : 12 Documents clear
PEMBAHARUA N HUKUM PIDANA NASIONALSEBUAH TELAAH TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Utomo, Pudjo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana matidalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil danberkepastian hukum. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasayang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegasdiperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya denganpenjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukumpidana. Penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesiasebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancamanpidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2ayat (2). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunderdan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakanadalah studi kepustakaan, yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadapUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan DiLingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 Nomor 38. Kata kunci: tindak pidana korupsi, pidana mati, pembaharuan hukum pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI MEKANISME “CROSS BORDER MEASURE” Mahardhita, Yoga; Sukro, Ahmad Yakub
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2227

Abstract

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kawasan Pabean (Cross Border Measure) memiliki posisi yang sangat strategis. Hal tersebut dikarenakan ruang lingkupnya yang berada dalam jalur lalu lintas perdagangan internasional, baik sebelum barang-barang hasil bajakan atau pemalsuan beredar ke pasar nasional atau sebelum barang tersebut diekspor ke luar wilayah Indonesia. Seiring dengan meningkatnya kejahatan pemalsuan dan pembajakan internasional yang berdampak pada hilangnya potensi penerimaan negara, menurunnya inovasi sampai dengan sanksi internasional, telah mendorong Pemerintah untuk meningkatkan pengawasan barang yang terkait dengan HKI di wilayah perbatasan melalui penguatan kerangka hukum maupun operasional sesuai dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPsAgreement).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum di wilayah Kawasan Pabean dalam kerangka Cross Border Measureyang dilakukan oleh otoritas kepabeanan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum HKI melalui mekanisme Cross Border Measure dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu melalui penetapan secara jabatan (ex-officio) oleh DJBC dan melalui perintah oleh Pengadilan Niaga (yudisial). Meskipun telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, namun masih diperlukan adanya aturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, seperti tata laksana perekaman (recordation system) bagi pemegang hak atau pemilik hak untuk memperoleh perlindungan HKI secara ex-officio.Kata kunci : perlindungan hukum, hukum kekayaan intelektual, Cross BorderMeasure.
KAJIAN KRITIS TERHADAP TEORI POSITIVISME HUKUM DALAM MENCARI KEADILAN SUBSTANTIF Sudiyana, Sudiyana; Suswoto, Suswoto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2225

Abstract

Hukum, pertama-tama tata hukum negara, t ampak dalam teori Positivisme, khususnya Jhon Austin (1790-1859), dengan analitical legal positivism. Jhon Austin yang dikenal sebagai the founding father of legal positivism, bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah, dan ada pada umumnya orang mentaati perintah-perintah pemerintah. Pandangan positivisme hukum, tidak akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, hukum lebih represif. Bagaimanakah kritik terhadap teori positivisme hukum dalammemenuhi keadilan substantif. Permasalahan akan dikaji secara yuridis filosofis dengan menekankan pada analisa terhadap teori-teori hukum dan peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan hukum positif. Kajian kritis positifisme hukum, pembentukan hukum didasarkan pada nilai-nilai yang abstrak, bukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga hukumnya lebih represif, dan bukan responsive. Hukum tidak fungsional dan tidak pragmatis, Ia hanya melindungi sekelompok warga masyarakat elit, sehingga equality before the law dan rule of law, tidak jalan. Memprioritaskan doktrin kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim menempatkan keadilan legal formal (Legal justice) prosedural dibandingkan keadilan substantive dan keadilan sosial (social justice).Kata kunci: positivisme hukum, keadilan susbstantif, prakt ik hukum.
UPAYA PERUSAHAAN DALAM MENEMPUH EFISIENSI DANKINERJA MELALUI MERGER, AKUISISI, KONSOLIDASI DAN PEMISAHAN Kustanto, Anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2218

Abstract

Proses globalisasi ekonomi yang berlangsung sangat cepat, ditunjang oleh kemajuan pesat dalam teknologi ? rupanya tidak mendukung usaha berdiri diatas kaki sendiri itu. Dalam proses globalisasi yang melanda, kata kuncinya adalah bukan lagi pada industrialisasi dan berdikari, tetapi adanya penyesuaian (adjusment). Suasana yang tidak menentu seperti sekarang ini karena banyak dan cepatnya terjadi perubahan, maka para penguasa ekonomi dan dunia perdagangan alias perusahaan mencari sebuah pegangan untuk tetap dapat mempertahankan eksistensinya, yaitu melalui ? Upaya Perusahaaan dalam Menempuh Efisiensi dan Kinerja MelaluiMerger, Akuisisi, Konsolidasi dan Pemisahan?. Menghadapi permasalahan tersebut, harapan sebuah bentuk usaha yang berbadan hukum atau perusahaan terletak pada bagaimana sebuah perusahaan dapat melakukan pembenahan (restructuring corporate). Konkritnya langkah upaya perusahaan dalam menempuh efisiensi dan kinerja adalah pertama melalui merger , adalah absorpsi perusahaan oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang mengambil alih (the acquiring firm) tetap memakai nama dan identitasnya. Kedua akuisisi,tindakan untuk mengambil-alih suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dimana setelah terjadi akuisisi ke dua entitas bisnis tersebut masih eksis dan hanya kepemilikannya saja yang berubah (Pasal 1 angka 9 UU. PT No.40/2007). Perusahaan pengakuisisi akan menerima hak milik atas saham perusahaan terakuisisi, sedangkan perusahaan terakuisisi menerima penyerahan hak atas sejumlah uang/harga saham tersebut. Apabila saham tersebut atas nama, maka penyerahannya dilakukan dengan cessie (hak tagih) sesuai pasal 613 KUHPerdata. Ketiga, melalui konsolidasi terbentuk perusahaan yang baru, karena perusahaan yang mengambil alih dan yang diambilberakhir eksistensi yuridisnya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru. Keempat pemisahan, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan passiva perseroan beralih. Semakin kompleksnya pe rdagangan serta ketergantungan pada mekanisme pasar dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi, maka perusahaan harus mngikutsertakan upaya efisiensi yang terkoordinasi baik antar unsur-unsur pemerintahan, swasta, dengan masyarakat luas termasuk dunia usaha itu sendiri. Di samping itu, perlu juga memasukkan unsur diplomasi terpadu (lobby) sampai kepada kemampuan melakukan upaya-upaya penyesuaian secara cepat dan tepat di berbagai bidang termasuk dalam bidang hukum dan perundang-undangan.Kata kunci: Undang-undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,Kitab Undang-undang Hukum Perdata
UPAYA PENERTIBAN LAHAN OLEH PT. KAI DALAM RANGKAPENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN REL KERETA GANDAJALUR PEKALONGAN-SEMARANG Pradica, Virgita Nur; Roisah, Kholis
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2226

Abstract

Penertiban lahan terhadap warga atas tanah milik PT.KAI demi pembangunan jalur rel ganda Semarang-Pekalongan di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat berlandaskan pada Pasal 3 dan 5 Undang Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 dimana kepentingan para pihak yang bersangkutan diutamakan sehingga dalam melakukan penertiban lahan, PT.KAI tidak bisa begitu saja mengusir warga yang tinggal diatas tanah milik PT.KAI karena kepentingan para warga yang terkena penertiban lahan juga patut dihargai. Oleh karena itu terhadap penertiban lahan oleh PT.KAI di Kelurahan Krobokan perlu dikaji lebih dalam.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan penertiban lahan yang dilakukan oleh PT.KAI untuk pembangunan rel ganda jalur Pekalongan-Semarang di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat maupun kendala yang timbul.Metode penelitian yang digunakan ialah Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis yang memberikan gambaran tentang penertiban lahan di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat yang bertumpu pada Data primer yang diperkuat dengan Data Sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban lahan dibagi menjadi 4 tahap yakni sosialisasi, pengukuran luas tanah yang terkena, penghitungan uang bongkar dan pemberian uang bongkar. Kendala yang timbul dari penertiban lahan ini adalah kurangnya tenaga kerja pada tim pelaksana penertiban lahan di Semarang dan adanya status kepemilikan ganda atas beberapa bangunan pada tanah di Kelurahan Krobokan karena bersinggungan dengan tanah milik Pemkot Semarang sehingga nilai uang bongkar yang diberikan nantinya berbeda. Kedua kendala tersebut berdampak pelaksanaan penertiban lahan memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.Dari pembahasan yang diberikan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penertiban lahan di Kelurahan Krobokan sudah berjalan dengan baik walaupun memakan waktu lama dan adanya perbedaan nilai uang bongkar.Untuk menyelesaikan kendala tersebut, PT.KAI seharusnya menambah jumlah tenaga kerja dan melakukan sinkronisasi uang bongkar dengan Pemkot Semarang sehingga jumlah uang bongkar yang diberikan bisa setara. Terhadap penertiban lahan, daripada pemberian uang bongkar akan lebih baik bila dilakukan pemindahan lokasi terhadap warga yang terkena agar tidak terjadi masalah sosial seperti pengangguran dan gelandangan. Kata kunci: penertiban lahan, PT.KAI, rel ganda
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONALSEBUAH TELAAH TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Utomo, Pudjo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2224

Abstract

Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana mati dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil dan berkepastian hukum. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasa yang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegas diperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya dengan penjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukum pidana. Penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancaman pidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2 ayat (2). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 38. Kata kunci: tindak pidana korupsi, pidana mati, pembaharuan hukum pidana
GADAI BERAGUANAN EMAS DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA Romadhan, Khairul Arief; Rois, Muhammad Fahmi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2222

Abstract

Lahirnya Undang-undangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana dalam undang-undang tersebut, bank syariah disebut sebagai bank dengan sistem bagi hasil. Lalu, pada t ahun 1998, disahkanlah Undang-undang Nomor 10Tahun 1998 t ent ang Perubahan at as Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang perubahan tersebut, digunakan istilah bank dengan prinsip syariah. Undang-undang perubahan itu juga mengatur tentang perbankan sistem ganda (dualsystem banking), yaitu konvensional dan syariah. Istilah bank syariah dipert egas lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor21 Tahun 2008 t entang PerbankanSyariah.Gadaisyariah yang merupakan salahsatu Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan kemudahan bagimasyarakat untuk memperoleh dana dengan waktu yang cepat,serta gadai syariah dapat juga sebagai tempat untuk berinvestasi dengan berasaskan syariah. Kata kunci:gadai, syariah, emas.
PEMANFAATAN MEDIASI DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH Nugroho, Muchamad Arif Agung
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2223

Abstract

Bila PMK 1/2015 dan PMK 5/2015ditafsirkan, maka perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dipandang sebagai bagian dari ruang lingkup hukum publik sehingga perdamaian tidak diatur di dalamnya. Padahal di dalam penegakan hukum publik sangat dimungkinkan upaya damai. Akan lebih baik bila dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepada daerah diberi upaya hukum perdamaian melalui mediasi. Pokok masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah (1) Bagaimana prosedur mediasi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah? (2) Bagaimana pengaturan prosedur mediasi dalam hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah? Metode penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah yuridis normatif, artinya penelitian ini berkutat pada pembahasan atau mengkaji peraturan-peraturan tertulis. Setelah dilakukan penelitian dan telaah ditemukan sebagai berikut: pertama, dipetakan para pihak telebih dahulu. Kedua, yang boleh menjadi mediator di dalam mediasi tersebut diutamakan mediator independen dan tersertifikasi agar posisi hakim MKRI tetap dalam keadaan objektif. Ketiga, jangka waktu proses mediasi janganlah terlalu lama. Keempat, agar mediasi efektif maka para pihak prinsipiil haruslah selalu hadir dalam proses mediasi tanpa diwakili kuasa hukumnya tetapi diperbolehkan didampingi kuasa hukumnya. Kelima, lokasi mediasi bisa dilakukan di dan difasilitasi oleh MKRI atau bisa juga di wilayah domisili hukum termohon, mengingat proses pemilihan kepala daerah berpusat di wilayah domisili hukum termohon. Keenam, mediasi yang berhasil dituangkan dalam akta perdamaian yang merupakan kesepakatan bersama antar para pihak. Ketujuh, biaya-biaya mediasi ditanggung oleh negara. Lalu, pengaturan tentang prosedur mediasi dilakukan dengan cara mengubah undang-undang tentang MKRI. Selanjutnya membuat PMK sebagai peraturan teknis prosedurnya. PMK ini ada baiknya dibuat tersendiri. Susunan atau anatomi dari PMK tentang mediasi antara lain mengatur tentang ketentuan umum, pedoman mediasi, mediator, tahapan pramediasi, tahapan proses mediasi, keterpisahan mediasi dari litigasi, perdamaian di luar pengadilan, ketentuan penutup. Kata kunci: mediasi, perselisihan hasil pemilihan kepada daerah
PERLINDUNGAN HUKUM PADA PASIEN TERHADAP MALPRAKTIK DOKTER Butar Butar, Evander Reland; Suteki, Suteki
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2220

Abstract

Pasien merupakan setiap orang yang melakukan konsulstasi terhadap profesi dokter mengenai masalah kesehatan tubuhnya untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Pasien merupakan raja dalam pelayanan kesehatan. Untuk mendapatkan kesembugan, seorang pasien akan di cek kesehatannya oleh seorang dokter yang telah membuka izin praktik. Pada pasal 44 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran menyatakan ?Dokter dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran?. Dalam menjalankan tugas profesi, soerang dokter mempuunyai alasan yang mulia yaitu berusaha mempertahankan supaya kondisi tubuh pasien tetap sehat serta berusaha semaksimal tenaga untuk membuat sehat tubuh pasien, akan tetapi pelayanan kesehatan seorang dokter yang dilakukan kepada pasien tidak selama berhasil dengan baik dan memuaskan, tetapi ada kalanya usaha tersebut mengalami kegagalan, kerusahan organ tubu h, bahkan kematian pada pasien.Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif merupakan penelitian terhadap asas-asas hukum. Pendekatan normatif dilakukan dalam membahas Perlindungan Hukum Pada Pasien Terhadap Malpraktek Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Dokter agar dapat mencapai hasil yang signifikan dan relevan. Adapun data data yang digunakan yakni data primer yang berasal dari Instansi Instansi yang berwenang seperti Komnas Perlindungan anak yang kemudian didukung dengan data sekunder yakni literatur relevan untuk memperkuat analisis dari penelitian ini.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa perlindungan hukum bagi pasien terhadap malpraktek dokter dapat dilihat dalam UndangUndang atau Kode etik profesi kedokteran. Selanjutnya untuk upaya hukum yang dapat ditempuh pasien adalah dengan jalur mediasi, apabila dalam mediasi tidak terselesaikan, maka pasien dapat menggugat apoteker pada pengadilan maupun di luar pengadilan. Kata kunci: perlindungan hukum, pasien, malpraktik.
MASALAH PERDAGANGAN ORANG YANG SERING DIJUMPAI DI INDONESIA Prakoso, Adityo Putro
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v11i1.2216

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan berat yang para pelakunya harus dihukum. Para korban trafficking sebagian besar adalah perempuan dan anak yang keadaan ekonominya rendah serta tingkat pendidikan yang rendah. dari situ para korban perlu mendapatkan perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau socio legal research, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan bahan hukum atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukan, faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yaitu Kemiskinan, Rendahnya Pendidikan, kemiskinan, perubahan globalisasi dunia. kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan orang meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang namun sangat disayangkan bahwa undang-undang tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena adanya beberapa kendala yaitu berupa faktor non-yuridis yang meliputi faktor ekonomi, faktor kemiskinan, faktor pendidikan yang rendah serta faktor sosial dan budaya. Kata kunci: perempuan, anak, korban perdagangan manusia

Page 1 of 2 | Total Record : 12