cover
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum" : 10 Documents clear
PEREDARAN OBAT PALSU DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN Utomo, Pudjo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan konsumen terhadap peredaranobat palsu serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi masyarakatterhadap peredaran obat palsu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengandata sekunder sebagai sumber data utama, yang terdiri atas bahan-bahan hukum primerdan sekunder.Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, dengan metode deduktif.Hasil penelitian bahwa para konsumen pada umumnya kurang memahami akibat yangbisa ditimbulkan dari pemakaian atau penggunaan obat palsu, hal ini dikarenakanketidaktahuan serta kurang memahami kandungan yang terdapat dalam obat-obatan ilegaltersebut. Untuk menghindari obat palsu maka upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah sebagai berikut, Pertama: adanya kerja sama antara pemerintah (Depkes, Badan POM, Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan) dengan industri, importir,distributor, rumah sakit, organisasi profesi,tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen,dan juga masyarakat. Kedua: Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiapwarganya untuk dapat hidup sehat serta fasilitas yang memudahkan dalam mengakseskesehatan, termasuk jaminan terhadap mutu dan kualitasnya.Ketiga: Pengontrolan hargaobat di pasaran oleh Pemerintah. Keempat: Memberikan sosialisasi yang benar kepadamasyarakat sehingga memperluas pengetahuan tentang pemilihan obat.Kata kunci: peredaran obat, pengawasan, sosialisasi.
PERUBAHAN TATA NILAI SOSIAL DALAM PERSPEKTIF KEWIRAUSAHAAN DAN USAHA KECIL Kustanto, Anto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2069

Abstract

-
TEORI HUKUM CHAOS BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN Suparmin, Suparmin
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2074

Abstract

Masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia-selanjutnya disebut BLBI hingga kini belum juga terselesaikan. Opsi kebijakan yang diambil Pemerintah untuk mengatasi krisis perekonomian ditahun 1997, kini masih menimbulkan polemik berkepanjangan dan semakin bergerak kedataran yang semakin komplek dan bersifat multi dimensi. Perubahan distribusi kekayaan dan kekuasaan politik akan memperkuat posisi kelompok kaya, kalangan bisnis besar dan para penghisap dan pemupuk rente ekonomi atas pengorbanan masyarakat bawah. Ideologi yang berbahaya ini kita ungkapkan dengan mengutip pernyataan seorang ahli ekonomi yang mampu menghormati hak-hak rakyat dan pro-rakyat berkebangsaan Amerika Serikat, yaitu Kenneth Galbraith (1992): The privatization of social services and public enterprises are aimed at altering property relations and hence distribution of wealth and political power toward the greater empowerment of the rich, big business and the rentiers at the cost of ?the underclass?. Situasi ini telah terlihat di Indonesia dan situasi ini akan diperkukuh oleh IMF dengan memasukkan kekuatan asing. Kami merasa prihatin dan ikut malu jikalau elit kekuasaan dan para intelektual di Indonesia tidak mampu melihat atau merasakan kecenderungan ini sebagai divergensi terhadap pesan konstitusi. Kata kunci: bantuan likuiditas, Bank Indonesia, teori chaos.
PEMBATALAN PERATURAN DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Saba'ni, Anas
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2068

Abstract

Hadirnya otonomi daerah telah membawa dampak pada pembuatan sebagian Peraturan Daerah yang kurang sesuai dengan hierarki peraturan perundangundangan. Hal ini berdampak pada pembatalan Peraturan Daerah. Dalam UU No 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa kewenangan pembatalan Peraturan Daerah ada pada Menteri Dalam Negeri, sementara dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa kewenangan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia 1945 berada pada Mahkamah Agung. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian terkait kewenangan pembatalan perda dalam kerangka hierarki peraturan perundangundangan Indonesia. Kata kunci: pembatalan, peraturan daerah, menteri dalam negeri
MENELISIK TINDAK PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KERAHASIAAN INTELIJEN NEGARA Maskur, Muhammad Azil
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2072

Abstract

Tindak pidana yang terkait dengan intelijen negara telah diatur dalam KUHP dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Pengaturan dalam KUHP bersifat umum terbingkai dalam bab yang terkait dengan kejahatan terhadap keamanan negara dan bab yang terkait dengan membuka rahasia negara. Sedangkan pengaturan dalam UU Intelijen Negara bersifat khusus yang diatur dalam Pasal 44, 45, 46 dan 47. Pidana maksimal yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun penjara dan dapat ditambah 1/3 jika dilakukan oleh intelijen negara dalam keadaan perang. Ada beberapa kelemahan yuridis pengaturan tindak pidana terkait intelijen negara tersebut, sehingga perlu ada pembenahan dalam kebijakan formulasi pada masa yang akan datang. Pembaharuan tersebut terkait dengan kualifikasi delik, pengaturan terkait permufakatan jahat, pengaturan pidana jika tidak dibayar oleh korporasi. Kata kunci: tindak pidana, intelijen negara.
ANALISIS GENDER DALAM BINGKAI KEWARGANEGARAAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA J, Rahmat Wijayanto
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2007

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat akan senantiasa dilandasi kepatuhan terhadap hukum. Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan dan mengedapankan prinsip keadilan di tengah kehidupan setiap warga negara Indonesia. Perangkat hukum tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Selayaknya peraturan hukum yang berlaku di Indonesia pelaksanaan dan keberadaan kesetaraan gender dalam setiap sendi kehidupan warga negara diatur pula dalam peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial ataupun hukum. Faham feminisme yang menuntut kesetaraan gender terhadap hak-hak kewarganegaraan yang diperoleh sebagai warga negara melalui kesamaan di mana perempuan sebagai warga negara juga ingin diakui oleh lembaga politik, hukum dan sosial yang selama ini lebih didominasi oleh laki-laki. Penulisan ini bertujuan uantuk memaparkan mengenai gender dan kesetaraan dalam bingkai hukum positif dan kewarganegaraan Indonesia dan aplikasinya dalam kehidupan setiap warga negara dengan menggunakan metode kajian kepustakaan.Kata Kunci: Gender, Kesetaraan, Kewarganegaraan, Hukum Indonesia
LEGALITAS PEMUNGUTAN PARKIR DI KANTOR-KANTOR PEMERINTAHAN KOTA SEMARANG Agung Nugroho, Muchamad Arif
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2071

Abstract

Praktik pemungutan parkir di kantor-kantor pemerintahan sudah sering kali dialami oleh masyarakat, sehingga menyebabkan masyarakat bertanya-tanya dan menaruh curiga, apakah praktik pemungutan parkir tersebut legal? Berawal dari pertanyaan inilah menyebabkan legalitas pemungutan parkir di kantor kantor pemerintahan layak dikaji lebih dalam. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipakai karena dalam tulisan ini menguraikan peraturan-peraturan tentang atau yang berkaitan dengan perpakiran, lalu diolah yang nantinya akan ditemukan apakah praktik pemungutan parkir di kantor-kantor pemerintahan memiliki dasar hukum atau tidak? Kalau tidak, apa saja ancaman hukumnya? Maka disimpulkan, bahwa ada 2 jenis pungutan parkir yaitu Pajak Parkir dan Retribusi Parkir. Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) UU PDRD dan Pasal 3 ayat (2) Perda 10/2011 PP, tempat parkir yang ada di lingkungan atau disediakan oleh kantor pemerintahan bukanlah objek pajak. Artinya pemarkir kendaraan di kantor-kantor pemerintahan tidak dikenakan biaya alias gratis. Apabila ada pemungutan parkir di kantor-kantor pemerintahan, maka semua itu adalah ilegal dan pemungutnya terancam sanksi tindak pidana pemerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.Kata kunci: parkir, pajak parkir, retribusi parkir, keuangan daerah.
KESETARAAN GENDER DALAM BINGKAI HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA Pratiwi, Yessi Eka
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2008

Abstract

Kewarganegaraan merupakan status yang diberikan pada seseorang untuk menjadi anggota penuh dalam sebuah masyarakat. Semua yang memiliki status tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan status yang dianugerahkan oleh suatu negara. Hakikat kewarganegaraan itu sendiri ialah ikatan hukum antara negara dan seseorang, ikatan itu menjadi sebuah kontrak politis antara negara yang mendapat status sebagai negara yang berdaulat dan diakui karena memiliki tata negara. Kewarganegaraan dapat dikatakan sebagai suatu hal-hal yang berhubungan dengan penduduk dalam suatu bangsa, kewarganegaraan di pandang sebagai hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam berbagai pola struktural sosial, politik dan budaya. Berkaitan dengan hak- hak kewarganegaraan pada saat itu suatu faham feminisme yang muncul ketika wanita menuntut untuk mendapatkan kesetaraan Hak yang sama dengan pria. Pengakuan tentang ketidak seimbangan gender, dengan peran wanita yang berada di bawah pria. Timbulnya faham feminisme yang menuntut kesetaraan gender terhadap hak-hak kewarganegaraan yang diperolehnya sebagai warga negara,di mana perempuan sebagai agen (perubahan) dan warga negara juga ingin diakui oleh lembaga politik, ekonomi, maupun sosial yang selama ini di dominasi laki-laki. Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan tentang kewarganegaraan dan kesetaraan gender. Penulisan ini menggunakan metode kajian pustaka.Kata Kunci: kesetaraan, kewarganegaraan, gender
MASALAH PENGGUNAAN CEK KOSONG DALAM TRANSAKSI BISNIS Masyhuri, Masyhuri
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2070

Abstract

Cek adalah salah satu surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, penggunaan cek semakin hari semakin meningkat, Cek sebagai alat pembayaran sangat bermanfaat bagi penerbit, karena cek ini memberi rasa aman bagi penerbit yang menerbitkan cek dan juga penerbit bisa menerbitkan cek mundur apabila pada saat penerbit menerbitkan cek, dana yang ada di bank belum cukup. Namun dalam praktek sering terjadi penyalahgunaan penerbitan cek dengan menerbitkan cek kosong. Dengan menerbitkan cek yang kosong akan berakibat rekening penerbit akan ditutup dan pelaporan kepada Bank Indonesia, dan penerbit rekening tidak boleh berhubungan bank-bank dan juga dapat dikenakan tindak pidana penipuan. Kata kunci: cek, hukum, bisnis
TEORI PENGETAHUAN HUKUM DALAM USHUL FIKIH (KAJIAN TEORI HUKUM ALAM) Salamah, Umi
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jqi.v10i2.2075

Abstract

-

Page 1 of 1 | Total Record : 10