cover
Contact Name
Jurnal Qistie
Contact Email
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalqistie@unwahas.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Qistie: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 19790678     EISSN : 2621718X     DOI : -
Core Subject : Education,
Qistie Jurnal Ilmu Hukum adalah sarana publikasi ilmiah yang memuat naskah dalam dua bentuk yaitu Hasil Penelitian dan Artikel Analisis Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (FH Unwahas). Terbit setahun dua kali yaitu bulan Mei dan November. Penamaan jurnal ini mengambil dari kosakata Bahasa Arab “qistie” yang artinya “adil”. Untuk menunjukkan spesifikasi disiplin ilmu hukum, maka jurnal ini diberi nama lengkap menjadi Qistie Jurnal Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue " Vol 9, No 1 (2016): Qistie" : 6 Documents clear
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASAR AJARAN MONISTIS DAN DUALISTIS DALAM PERSPEKTIF HAKIM Nugroho, Dedy Muchti
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keseluruhan hasil penelitian tingkat korupsi negara-negara di dunia maupun regional ASEAN menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi. Hal itu sesuai dengandata pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Tindak pidana korupsi dalam tahun 2009diputus sebanyak 953 perkara, tahun 2010 diputus sebanyak 1053 perkara, tahun 2011 diputussebanyak 1127 perkara. Data tersebut menunjukkan tren tindak pidana korupsi makin naiksekaligus merefleksikan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia tidak memuaskan jika tidak ingin dikatakan gagal. Upaya mengefektifkan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui legislasi telahdilakukan dengan cara mengganti Undang-Undang Nomor 24 Prp tahun 1964 dengan UndangUndangRepublikIndonesiaNomor3 tahun1971 kemudiandigantilagidenganUndangUndangRepublikIndonesiaNomor31 tahun1999 yangkemudiandisempurnakandenganUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor20 tahun2001, disampingitujugamelaluilegislasidilakukanpenguatankelembagaan,antaralaindenganUndang-UndangRepublikIndonesiaNomor30 tahun2002 yangmelahirkanKomisiPemberantasanKorupsi(KPK),Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor37 tahun2008melahirkanOmbudsmandanPeraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 memberikan dasar peran serta masyarakat dalampencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindakpidana korupsi tersebut tidak secara otomatis menghentikan perilaku korup karena masihdigantungkan kepada aparat penegak hukum pelaksanaannya. Lemahnya pemberantasan tindakpidana korupsi oleh aparat penegak hukum pada saat ini antara lain disebabkan oleh egosektoral lembaga penegak hukum dan putusan hakim yang belum memuaskan. Putusan hakim pada umumnya masih menerapkan ajaran klasik monistis. Ciri putusanmonistis terlihat dalam pertimbangan hukum hakim yang memandang pelaku tindak pidana danperbuatan pidana sebagai unsur tindak pidana, di samping itu kesalahan dipandang hanyasebagai keadaan psikologi pelaku pada waktu mewujudkan tindak pidana dengan “sengaja”atau karena “kelalaian” dan pemidanaan secara absolut diserahkan kepada hakim dalam batasminimal dan maksimal yang ditentukan perundang-undangan.Kata kunci : Tinda Pidana Korupsi, Perspektif Hakim
PEMBERLAKUAN ASAS BERLAKU SURUTDALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN DI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Imron, Ali
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of law retroactively within crime law will give more bad effects for the onewho commit the crime. It will also make the chaos of law and the vanishing of law certainty.Therefore, the retroactive act is forbidden in 1945 Constitution.In marriage law, it is stated thatthe disengage of marriage starts after the court verdict has certainty law power and the verdictapplies since the beginning of the marriage. This verdict contains the retroactive act in themeans of the disengage of marriage, that is it applies backwards since ijab qabul or thebeginning of the marriage.The disengage of marriage retroactively in certain case will givemore justice opportunity, it will also be more useful, and give a better law for related persons.The application of retroactive act is not without condition, however, it looks more on the justice dimensions, and the usefulness of the law that will be applied.Key words: Islamic law, marriage, retroactive act. 
PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI, DAN IMPLIKASI HUKUMNYA Sudiyana, Sudiyana
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmuryang merata materiel dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. DiEra Globalisasi, dimana tercipta satu kesatuan dunia yang bersifat tanpa batas di antara negara(non borderless) telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia di berbagainegara, termasuk Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan nasional. Globalisasidalam bidang ekonomi dipengaruhi oleh sistem ekonomi globalisme (liberal-capiltastic). Bagaimanakah Pengaruh Globalisasi dalam bidang Ekonomi dan bagaimanakahimplikasi hukumnya? baik aspek pembentukan maupun fungsinya. Tulisan ini merupakankajian yuridis normatif, yang menekankan pada analisa terhadap peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan bidang perekonomian. Globalisasi sangat mempengaruhi pembangunan bidang ekonomi, sebab pembangunan ekonomi yang semula mendasarkan pada Pancasila danUUD’45, dengan berasakan kebersamaan dan kekeluargaan telah bergeser ke arah fahamGlobalism yang mendasarkan pada Liberlism dan Individualism. Pengaruh tersebut telahberimplikasi pada pembentukan hukum bidang ekonomi, dimana seluruh peraturan perundangundangan(hukum)dibidangekonomi(HukumEkonomi)telahmendapatpengaruhdarifahamliberalisme/kapitalisme.HukummenjadiberfungsisebagaialatatausaranauntukmengekploitasiSumberDayaAlamdanSumberDayaManusia,gunamendapatkankeuntunganekonomisecaraindividual,denganmengesampingkankepentinganbersamabangsadannegara.Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Globalisasi, Implikasi Hukum
PERLINDUNGAN HAK DASAR PEKERJA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA Utomo, Pudjo
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek pendukung keberhasilanpembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidangketenagakerjaan diperlukan kebijakan dan upaya dalam mengatasinya. Kebijakan dan upayakhusus untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungihak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hak pekerja dalamKonstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 , Pasal 28 dan diatur dalamUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengaturan tentangketenagakerjaan berdasarkan pada Konvensi dasar International Labour Organisation ( ILO ),GATT, ASEAN Economic Community (AEC).Dengan demikian pembangunan ketenagakerjaan diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yangkondusif bagi pembangunan dunia usaha. Ttenaga kerja harus diberdayakan supaya memilikinilai lebih dalam arti lebih mampu, lebih terampil, dan lebih berkualitas agar dapat berdayaguna secara optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam eraglobal.Dalam era globalisasitenaga kerja Indonesia dituntut harus mampun bersaing dengantenaga kerja dari negara lain.Kemampuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja perluditingkatkan melalui perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan termasukpelatihan, pemagangan, dan pelayanan penempatan tenaga kerja.Kata kunci : Perlindungan pekerja, hak azasi manusia, Globalisasi
ANALISIS KECAKAPAN BERTINDAK DEMI PEMBERIAN PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK Ari AM, Muhammad As
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kecakapan bertindak merupakan aturan yang terdapat di dalam KUHPerdata dimanaaturan ini menjadi payung hukum segala perbuatan di bidang perdata. Sebagai payung hukum,aturan kecakapan bertindak mempengaruhi seluruh peraturan yang berkaitan dengan perbuatandalam ranah hukum perdata termasuk perbuatan menabung dalam dunia perbankan. Seseorangyang akan menabung mengikuti syarat pembukaan rekening dari perbankan sedangkanperbankan dalam membuat syarat tersebut sangat terikat dengan ketentuan KUHPerdata. Perbankan telah memiliki aturan sendiri terkait dengan syarat menabung melaluiUndang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7Tahun 1992 tentang perbankan. Namu sayangnya pengaturan syarat menabung yang terdapat dalam UU perbankan belum jelas atau belum mengatur secara konkret persyaratannya tetapi pengaturan syaratnya masih diserahkan kepada para pihak sedangkan menginterpretasi aturantersebut dengan cara mengikuti syarat- syarat sebuah perjanjian yang diatur dalamKUHPerdata. Perbuatan perbankan yang menafsirkan syarat menabug secara normatif melahirkanpenyimpangan perlindungan terhadap hak hak anak berupa menabung secara mandiri.Penyimpangan perlindungan terhadap hak anak ini merupakan sikap yang tidak sesuai dengankonstitusi negara Indonesia sehingga perlu analisa kecakapan bertiindak yang tidak hanyamenggunakan pendekatan normatif tetapi menggunakan pula pendekatan interdispliner.Kata kunci: Kecakapan bertindak, perlindungan hak asasi anak 
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM LEGISLASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Mastur, Mastur
Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2016): Qistie
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsekuensi adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terjadi perubahandalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.Perubahan Konstitusimelahirkan sistemKetatanegaraan baru yaitu lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD).Dewan PerwakilanDaerah berperan sebagai lembaga legislatif disamping Dewan Perwakilan Rakyat. KewenanganDPD diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. DPD sebagai lembaga perwakilan(Representative) mempunyai tiga fungsi yaitufungsi legislasi, fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan. Namun kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah sebagai salah satu lembaga perwakilan baik segi dan peraturannya pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan daerah.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD,DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan telah mereduksi kewenangan DPD dalam bidang legislasi meskipun telahada Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah memutuskan memperkuatkewenangan DPD dalam legislasi.Kata kunci :Kewenangan DPD,Legislasi,Putusan MK 

Page 1 of 1 | Total Record : 6