cover
Filter by Year
QISTIE
ISSN : -     EISSN : -
Articles
92
Articles
PENERAPAN GUGATAN CLASS ACTION GUNA MENCAPAI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (STUDI KASUS DI LINGKUNGAN HIDUP)

Irawati, Arista Candra

Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (123.217 KB)

Abstract

Sistem hukum acara perdata Indonesia, yang dapat menjadi pihak dalam sengketa perdata antara lain manusia serta badan hukum melalui wakilnya/kuasa hukumnya. Pada tanggal 26 April 2002, Mahkamah Agung mengadakan suatu trobosan hukum baru dengan mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002. Penulis akan membahas permasalahan yang berkenaan dengan penerapan gugatan class action guna mencapai asas cepat, mudah dan biaya ringan (studi kasus di lingkungan hidup). Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif yang didukung data empiris dengan spesifikasi Penelitian deskriptif analisis. Analisa data yang digunakan analisa data kualitatif. Gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum anatara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Penerapan Class Action dalam lapangan hukum acara perdata mempunyai peranan yang sangat efektif dan efisien. Karena pihak Penggugat dan Tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk berperkara. Tentunya hal ini akan menguntungkan kedua belah pihak dan dapat memenuhi asas biaya ringan dalam proses pengadilan sehingga mencapai asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Kata Kunci: Gugatan Class Action, Asas Peradilan, Lingkungan Hidup

PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Mastur, Mastur, Mas’ud, Muhamad

Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.371 KB)

Abstract

Proses pembangunan di kota Semarang mengakibatkan mobilitaspenduduk semakin meningkat sehingga keadaan ini membuka peluang untukmeningkatkan sistem perekonomian dan meningkatnya masalah pencemaran.Upaya pembangunan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan diharapkan mampu mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang dimilikinya dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang terhadap pelaksanaan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di kota Semarang dan untuk mengetahui kenndala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang terhadap pelaksanaan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian diperoleh bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di kota Semarang berpedoman pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsinya. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam melaksanakan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di Kota Semaran adalah kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai bersama bagi sumber daya alam, kondisi daya dukung lingkungan hidup semakin menurun; kurangnya kepedulian masyarakat dan dunia usaha dalam perilaku budaya yang ramah lingkungan.Untuk mengatasi kendala-kendala terhadap pelaksanaan pengelolaan pembangunan berwawasan lingkungan di kota Semarang yaitu dengan penanggulangan pencemaran air udara dan tanah, pelestarian keanekaragaman hayati, pengembangan lembaga daerah dan lembaga pusat studi lingkungan, pembinaan sarana informasi yang menunjang pengelolaan lingkungan, pengembangan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Peran Dinas Lingkungan Hidup, Pembangunan, Berwawasan Lingkungan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUM WARIS ISLAM DI NEGARA JEPANG

Sulhiyah, Sulhiyah, Rufaida, Khifni Kafa

Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.983 KB)

Abstract

Ciri khas Negara Jepang terletak pada kebudayaan tradisionlanya yang bertahan sampai saat ini. Dalam kebudayaan tradisional Jepang kita akan melihat salah satu sistem kelompok sosial yang sampai saat ini masih dipertahankan yaitu sistem Ie. Secara garis besar. Berbeda dengan di Indonesia, yakni terdapat tiga sistem pewarisan, karena begitu kentalnya budaya masyarakat Jepang pembagian waris pun dilakukan dengan cara adat. Dimana ketentuan adat tersebut sangat jauh berbeda dengan ketentuan dalam hukum waris Islam (ilmu faraidh). Hal ini menarik, karena beberapa Masyarakat Jepang pun ada yang berkepercayaan Islam. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan, sehingga dari sana akan diperoleh data yang akurat sedangkan permasalahannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jika dipandang dari segi Islam, kebiasaan nakayoushi yang ada di Jepang tidak mencerminkan keadilan yang sesuai dengan syari‟at Islam. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, hukum waris dibentuk sedemikian rupa dan diwujudkan dalam suatu ilmu waris Islam atau biasa disebut ilmu faraidh adalah semata-mata untuk menghindari dari permusuhan dan menciptakan suatu keadilan bagi umat muslim di dunia.Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Waris Jepang

PROBLEMATIK HAK CIPTA ATAS CIPTAAN BERDASARKAN PESANAN ATAU HUBUNGAN KERJA (STUDI PADA PRODUK BATIK KOTA SEMARANG)

Sulistianingsih, Dewi, Fidiyani, Rini, Pujiono, Pujiono, Utami, Hesty Alya

Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.756 KB)

Abstract

Ciptaan yang dibuat atau diciptakan oleh pencipta merupakan hasil karya kreativitasnya yang terjadi karena intelektual dari si pencipta. Hak cipta umumnya dimiliki oleh orang yang membuat ciptaan tersebut, namun ada beberapa pengecualian yaitu diantaranya ciptaan yang dibuat berdasarkan pesanan atau hubungan kerja. Pada umumnya pemberi kerja akan memiliki hak kekayaan intelektual yang dibuat oleh karyawannya selama masa kerja mereka. Karyawan yang menciptakan karya tanpa ada hubungannya dengan perusahaan dimana dia bekerja, maka kepemilikan hak cipta atas ciptaan tersebut ada pada si karyawaan. Konflik akan muncul jika lahirnya suatu ciptaan tanpa ada ketentuan yang jelas mengenai siapa pencipta dari karya tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan problematik kepemilikan hak cipta dimana ciptaan dibuat atas dasar pesanan atau hubungan kerja. Tulisan ini berdasarkan Penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Semarang. Data penelitian dikumpul dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi langsung di lapangan. Pelaku usaha produk Batik di Kota Semarang selain memperjualkan produk batik buatan sendiri juga menjual produk berdasarkan pesanan dari sebuah perusahaan atau isntansi. Pesanan ini tidak hanya berupa kain tetapi dapat pula sampai berupa kain yang sudah dijahitkan menjadi sebuah pakaian jadi. Motif yang digunakan dapat bervariasi, umumnya atas permintaan dari pihak pemesan itu sendiri. Kegiatan sederhana ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha maupun pihak pemesan. Manakala terjadi konflik penentuan siapa pemegang hak cipta atas motif tersebut. Jika perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pihak pemesan sudah membicarakan hal tersebut, hal ini akan lebih mudah untuk menentukan siapa pemilik hak cipta tersebut, namun jika perjanjian tidak menjelaskan siapa pemegang hak ciptanya maka akan terbuka konflik kepemilikan hak cipta atas motif produk batik pesanan tersebut. Kata kunci: pencipta, ciptaan, hubungan kerja

PERLINDUNGAN HUKUM PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN HASIL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI DESA PATEMON KECAMATAN KREJENGAN KABUPATEN PROBOLINGGO DENGAN PENDAFTARAN MEREK

Susanti, Dyah Ochtorina, Efendi, A’an, Sari, Nuzulia Kumala

Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.581 KB)

Abstract

Penelitian ini bertitik tolak dari fakta bahwa produk makanan dan minuman hasil UMKM di Desa Patemon, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo dengan merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan. Akibat hukumnya pemilik merek hanya sebagai pemilik de facto bukan de jure. Dengan menggunakan tipe penelitian hukum empiris, dan dari rumusan masalah yang ditetapkan hasil penilitian ini meliputi: (1) Merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni belum didaftarkan karena pemilik merek menganggap pendaftaran merek tidak penting, pemilik merek tidak atau belum mengetahui bahwa merek harus didaftarkan, dan pemilik merek beranggapan pendaftaran merek rumit dan mahal; (2) Alasan hukum perlindungan merek harus dengan pendaftaran merek karena tanpa pendaftaran merek tidak menciptakan hak hukum berupa hak ekslusif atas merek bagi pemiliknya; dan (3) Peran Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam rangka perlindungan hukum merek BARSAH, Patelas, dan Miki Noni dengan pendaftaran merek adalah memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran merek, pendampingan dalam proses pendaftaran merek, insentif bagi pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki sentra kekayaan intelektual yang memiliki perhatian d alam pengembangan dan pemberdayaan kekayaan intelektual.Kata Kunci: perlindungan hukum, merek, UMKM

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Prabowo, Muhammad Shidqon

Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.551 KB)

Abstract

Isu Good Corporate Governance (GCG) berkembang seiring terjadinya skandal keuangan yang menimpa beberapa perusahaan besar seperti Enron dan WorldCom. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam tentunya harus mengetahui dan memahami prinsip GCG yang Islami dalam melaksanakan bisnis. Entitas syariah yang semakin berkembang menuntut para pelaku bisnis menerapkan GCG yang sesuai dengan prinsip syariah. GCG (Good Corporate Governance) adalah prinsip yang paling populer untuk menjaga integritas organisasi di dunia. Hampir semua negara di dunia terus prinsip ini untuk membangun akuntabilitas dan transparansi. Sayangnya, dalam kenyataannya, GCG memiliki penafsiran bahwa kurangnya nilai stakeholder.

PERBAIKAN ATAS HUKUM ACARA PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Nugroho, Muchamad Arif Agung

Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.216 KB)

Abstract

Pasal 21 UU 30/2014 mengatur tentang kewenangan PTUN untuk menilai ada atau tidak adanya unsur penyelahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. MA mengeluarkan Perma 4/2015 sebagai pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Perma 4/2015 memiliki kekurangan atau kelemahan dan tulisan ini bermaksud untuk menggali dan menemukan kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahannya supaya dapat dilakukan perbaikan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data primer lalu data sekunder, selanjutnya data tersebut dibaca, dibandingkan, dan dicari kekurangan atau kelemahan dari Perma 4/2015, berikutnya dianalisis dan diuraikan dalam tulisan ini secara deduktif. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ada dua, yaitu 1) apa saja kelemahan hukum acara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang? 2) langkah apa saja yang diperlukan negara dalam memperbaiki hukum acara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang? Hasil penelitian yang ditemukan adalah ada tiga kelemahan hukum acara penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, yaitu istilah permohonan sebaiknya diganti dengan gugatan serta para pihak dalam perkara perlu ditambah yaitu aparat pengawasan intern pemerintah sebagai termohon/tergugat dan juga rakyat (perorangan atau kelompok) sebagai pihak ketiga/interven. Maka dari itu, UU 30/2014 dan Perma 4/2015 harus dirubah untuk menyesuaikan perbaikan tersebut.Kata kunci : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, penyalahgunaan wewenang, menyalahgunakan wewenang, administrasi pemerintahan

DILEMA KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MINIMUM KHUSUS

Nugroho, Dedy Muchti

Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2018): QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.302 KB)

Abstract

Dalam praktik persidangan mengenai independensi kekuasaan kehakiman dalam hal menyangkut kebebasan hakim di dalam memertimbangkan dan memutus perkara pidana di luar KUHP ternyata tidak berjalan penuh sebagaimana mestinya seperti yang diamanatkan undang-undang, landasan teori, dan ketentuan hukum internasional. Hal tersebut terjadi karena pembuat undang-undang sekarang ini mempunyai kecenderungan agar di dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibuatnya terutama yang berkaitan dengan undangundang yang mengandung sanksi pidana selalu memuat dan mencantumkan ketentuan sanksi pidana minimum yang notabene harus dipenuhi dan dijatuhkan hakim di dalam menjatuhkan putusan. Untuk melaksanakan fungsi yudisial maka pelaksanaan tugas dilakukan oleh hakim selaku pejabat peradilan negara yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara. Meskipun memiliki kemerdekaan yudisial, namun dalam melaksanakan tugasnya hakim selaku pejabat negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.Kata Kunci : Kebebasan Hakim, Pidana Minimum Khusus

PEMBAHARUA N HUKUM PIDANA NASIONALSEBUAH TELAAH TENTANG EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Utomo, Pudjo

Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2018): QISTIE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Artikel ini mengangkat permasalahan tentang keberadaan pidana matidalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 JunctoUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi yang adil danberkepastian hukum. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kejahatan luar biasayang terhadapnya diperlukan suatu penanganan yang serius. Sanksi tegasdiperlukan untuk menekan maraknya tindak pidana ini misalnya denganpenjatuhan pidana mati yang merupakan sanksi yang paling berat dalam hukumpidana. Penelitian ini membicarakan tentang pelaksanaan pidana mati di Indonesiasebagaimana yang diatur dalam Undang-undang dan mendeskripsikan ancamanpidana mati yang terdapat dalam Undang-undang Korupsi, yakni dalam Pasal 2ayat (2). Penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunderdan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakanadalah studi kepustakaan, yuridis normatif dengan titik tolak analisis terhadapUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan DiLingkungan Peradilan Umum Dan Militer, Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1964 Nomor 38. Kata kunci: tindak pidana korupsi, pidana mati, pembaharuan hukum pidana.

PEREDARAN OBAT PALSU DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN

Utomo, Pudjo

Qistie Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2017): Qistie Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan konsumen terhadap peredaranobat palsu serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi masyarakatterhadap peredaran obat palsu. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengandata sekunder sebagai sumber data utama, yang terdiri atas bahan-bahan hukum primerdan sekunder.Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif, dengan metode deduktif.Hasil penelitian bahwa para konsumen pada umumnya kurang memahami akibat yangbisa ditimbulkan dari pemakaian atau penggunaan obat palsu, hal ini dikarenakanketidaktahuan serta kurang memahami kandungan yang terdapat dalam obat-obatan ilegaltersebut. Untuk menghindari obat palsu maka upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah sebagai berikut, Pertama: adanya kerja sama antara pemerintah (Depkes, Badan POM, Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan) dengan industri, importir,distributor, rumah sakit, organisasi profesi,tenaga medis, apotek, toko obat, konsumen,dan juga masyarakat. Kedua: Pemerintah harus memberikan jaminan kepada setiapwarganya untuk dapat hidup sehat serta fasilitas yang memudahkan dalam mengakseskesehatan, termasuk jaminan terhadap mutu dan kualitasnya.Ketiga: Pengontrolan hargaobat di pasaran oleh Pemerintah. Keempat: Memberikan sosialisasi yang benar kepadamasyarakat sehingga memperluas pengetahuan tentang pemilihan obat.Kata kunci: peredaran obat, pengawasan, sosialisasi.