cover
Filter by Year
IQTISAD
IQTISAD: merupakan wadah menuangkan pemikiran dalam bidang ekonomi, ekonomi, ekonomi islam dan kajian hukum, baik dalam hukum islam maupun dalam hukum ekonomi syariah. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Pengembangan Ilmu-ilmu Keislaman (PKPI2) Fakultas Agama Islam Unwahas Semarang.
Articles
28
Articles
​
Analisa Perkembangan Jumlah Outlet Kantor Cabang dan Kebutuhan Frontliners di Era Digital Banking (Studi kasus di Bank Syariah Anak Perusahaan dan UUS Bank BUMN di Yogyakarta)

ER, Nur Ellyanawati

Jurnal Iqtisad Vol 5, No 2 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa perkembangan jumlah outlet kantor cabang dan kebutuhan frontliners di Era Digital Banking(studi kasus di Bank Syariah Anak Perusahaan dan Unit Usaha Syariah Bank BUMN di Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan selama tahun 2015 sampai tahun 2018 jumlah outlet Kantor bank syariah di Yogyakarta dan jumlah teller tidak menunjukkan perkembangan tetapi juga tidak ada pengurangan. Sedangkan customer service ada penambahan karena jumlah tenaga marketing bank yang bertambah. Kebutuhan industri perbankan untuk saat ini adalah tenaga pemasar, sedangkan frontliners selama 3 tahun belum ada penambahan kebutuhan tenaga kerja. Sehingga bagi dunia pendidikan bisa menyesuaikan kurikulum pendidikannya agar dapat menyesuaikan kebutuhan industri. Kata kunci :  Digital Banking, Bank Syariah, Kantor Cabang Bank, Frontliners.Abstract The research aims to analyze the development of branch offices and the need of frontliner in the digital banking era (case study in subsidiary Syariah Bank and Businees Unit of Syariah Bank in Yogyakarta). The result of the research shows during the research the number of syariah bank outlets reaches the same. The research mentions a need for the position of customer service increases as it is in line with the increasing number of marketing staffs. Frontliner’s position still remains the same. Suggestion for those dealing with education field is to adjust its curriculum in order to balance with the need for industry. Key Words: Digital Banking, Bank Syariah, Branch Banking, Frontliners.

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS MAHASISWA MELALUI BILINGUAL MINI DICTIONARY ( Studi EksperimenPada Mahasiswa Perbankan Syariah UNISNU Jepara)

Yulistanti, Hayu Dian, Nafisah, Zahrotun, Andiyani, Santi

Jurnal Iqtisad Vol 5, No 2 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk: a) mengetahui respon mahasiswa jurusan Perbankan Syariah UNISNU Jepara terhadap produk bilingual mini dictionary; dan b) mengetahui kefektifanbilingual mini dictionary terhadap peningkatan skil bahasa Inggris mahasiswa mengenai istilah-istilah transaksi perbankan. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan populasi yaitu mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Unisnu Jepara dengan tehnik pengambilan sampling purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) respon mahasiswa jurusan Perbankan Syariah UNISNU Jepara terhadap produk bilingual mini dictionarykategori baik; dan b) implementasi bilingual mini dictionary terhadap peningkatan skil bahasa Inggris mahasiswa mengenai istilah-istilah transaksi perbankan tergolong efektif dan signifikan. Kata kunci: Metode Eksperimen, Bilingual Mini Dictionary, Perbankan Syari'ah. Abstract This study aims for a) finding out the responds of Perbankan Syariah students of UNISNU Jepara about bilingual mini dictionary; and b) finding out the effectiveness of bilingual mini dictionary inincreasing students' English skill focused on banking transaction terms. The method used in this research is the experimental method with the population of Perbankan Syariah students by using purposive sampling technique. The results showthat: a) the responses of Perbankan Syariah students onproduct of bilingual mini dictionaryaregood; and b) the implementation of bilingual mini dictionary to the improvement of the students' English skill focused on banking transaction terms is effective and significant.  Keywords: Experimental Method, Bilingual Mini Dictionary, Sharia Bank.

ETOS DAGANG ORANG ISLAM JAWA DAN BUDAYA DAGANG ETNIS CINA DALAM TANTANGAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN INDONESIA

., Daryono, Anggraheni, Dini

Jurnal Iqtisad Vol 5, No 2 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan membuktikan keberhasilan etos dagang orang Islam Jawa dengan nilai-nilai moral yang sesuai pada masa itu. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), data bersumber dari berbagai karya para ahli yang menjelaskan kedalaman maksud yang menunjukkan keberhasilan etos dagang. Metode dengan analisis isi (content analysis) dipadukan dengan hermeneutic ilmiah juga pendekatan sosiologis yang bersifat interpretasi sosiologik. Penelitian ini diharapkan bisa memperbaiki dugaan negatif pada etos dagang orang Islam Jawa yang mungkin justru bisa menjadi tantangan peningkatan perekonomian Indonesia sekarang dan yang akan datang.Kata Kunci : Etos , Dagang, Orang Islam, Jawa Abstract This study aims to prove the success of the Javanese Moslem’s trade ethos with the moral values of its time. The type of this research is library research; the data are derived from various works of experts which explain the depth of intent that shows the success of its trade ethos. The method used is content analysis combined with scientific hermeneutics as well as sociological approach which is sociological interpretation. This study is expected to improve the negative allegations on the Javanese Moslem’s trade ethos which might actually be a challenge to improve the Indonesian economy now and in the future. Keywords: Ethos, Trade, Moslem, Javanese 

PEMBIAYAAN NATURAL CERTAINTY CONTRACT (NCC) DAN PEMBIAYAAN NATURAL UNCERTAINTY CONTRACT (NUC) PADA PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH

Alfie, Atieq Amjadallah, Khanifah, Maftuchatul

Jurnal Iqtisad Vol 5, No 2 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Terhadap Profitabilitas (ROA). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 24 dengan kriteria 6 Bank umum syariah yang sama, selama 4 tahun penelitian. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan Purposive Sampling. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, Analisis regresi linier berganda, dan uji t (uji parsial).Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari jenis Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) yaitu variabel pembiayaan Murabahah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Pembiayaan Ijarah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Pembiayaan Istishna berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA) dan jenis Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) yaitu Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Kata Kunci : Profitabilitas (ROA), Murabahah, Ijarah, Istishna, Mudharabah, dan Musyarakah.  Abstract This research was conducted with the aim to examine the effect of Financing of Natural Certainty Contracts (NCC) and Financing of Natural Uncertainty Contracts (NUC) on Profitability (ROA). The sample used in this study amounted to 24 with criteria 6 of the same sharia commercial bank, for 4 years of research. Sampling method using Purposive Sampling. The data analysis method used is the classic assumption test, multiple linear regression analysis, and t test (partial test).The results of this study show that from the type of Natural Certainty Contract (NCC) financing, namely Murabahah financing variable, it has a significant positive effect on profitability (ROA), Ijarah Financing has no significant positive effect on profitability (ROA), Istishna Financing has no significant positive effect on profitability ( ROA) and type of Financing Natural Uncertainty Contract (NUC), namely Mudharabah Financing does not have a positive and not significant effect on profitability (ROA), while Musyarakah financing has a positive and not significant effect on profitability (ROA). Keywords: Profitability (ROA), Murabahah, Ijarah, Istishna, Mudharabah, and Musyarakah.  

KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN/HATE SPEECH DAN BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

Royani, Yayan Muhammad

Jurnal Iqtisad Vol 5, No 2 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRACTHate speech is a special term for criminal offenses such as hate expression, incitement, libel and defamation on behalf of race, ethnicity, religion, class or gender. That action is flare in public communication, especially in the Internet media. Although there have been various regulations governing, countermeasures against hate speech is not maximized. It could not be separated from the difficulty of determining the boundaries of hate speech with freedom of expression. This study aims to answer these problems in the perspective of Islamic law. The theory used is takzir and Maqasidu al-Syari’ah. The results of this study illustrate that the hate speech is a criminal offense punishable takzir and require a social approach in overcoming it. In the formulation of Islamic law, definition of hate speech is taken from the Korans argument that protect human rights in order to be limiting freedom of expression. Keywords: Speech, Hate, Law, Islam            

GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEREKONOMIAN MEMACU PADA PERTUMBUHAN EKONOMI RAKYAT

Handayani, Tri

Jurnal Iqtisad Vol 3, No 1 (2016): iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstrak Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pengelolaan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Good governance merupakan sebuah konsep dalam tata kelola pemerintahan yang mendasarkan pada pengelolaan negara yang bersih, amanah dan jujur. Manajemen pengelolaan dalam sistem tata kelola perekonomian merupakan hal terpenting guna memajukan konsep maupun program ekonomi kerakyatan. Konsep dasar yang perlu ditekankan adalah koperasi sebagai soku guru perekonomian rakyat, di mana sistem tata kelolanya mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Penerapan good governance akan mendukung pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat terwujud.Kata Kunci: good governance, pertumbuhan, ekonomi AbstractThe progress of a nation is determined by the management in a good governance system. Good governance is a concept in goverment management based on the country management that are clean, trustworthy and honest. The management in economical system is the most important to advance the concept and the populist economic program. The basic concept that needs to be emphasized is cooperative as a stake holder for people, where the governance system refers to Article 33 of UUD 1945. The implementation of good governance will support the equalization in development or in the result of the development. Thus the growth of the development can be enjoyed by all people, so the welfare of the people will become the goal of economic development can be realized.Keywords: good governance, growth, economic

PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARI’AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Faqih, Ahmad

Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakSaham syari’ah sebagai sebuah instrumen keuangan Islam merupakan produk baru dalam dunia ekonomi Islam. Perusahaan-perusahaan yang hendak menerbitkan saham harus melalui seleksi syari’ah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama Dewan Syari’ah Nasional. Seleksi tersebut meliputi bentuk usaha, produksi perusahaan, maupun pengelolaan keuangan. Apabila bentuk usaha dari suatu perusahaan dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah, maka saham dari perusahaan tersebut pun tidak termasuk saham syari’ah. Para ‘ulama, dalam hal ini Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa tentang prinsip-prinsip syari’ah yang harus diterapkan dalam jual beli saham syari’ah.            Seiring dengan perkembangan saham syari’ah ini, PT Phintraco Securities yang merupakan salah satu broker/pialang saham, telah mendapat sertifikat dari Dewan Syari’ah Nasional (DSN-MUI) untuk menjalankan praktik jual beli saham syari’ah dipasar modal syari’ah. PT Phintraco Securities sendiri sudah memiliki aplikasi yang mendukung bagi para investor untuk melakukan transaksi saham syari’ah secara online. Dalam praktiknya, PT Phintraco Securities mengenakan kepada para nasabahnya biaya upah atas penyediaan layanan tersebut yang kemudian disebut Ujroh. Dengan adanya aplikasi ini, praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syari’ah dapat dikontrol. Karena aplikasi ini memiliki sistem Auto Rejact dan membatalkan otomoatis setiap transaksi yang dianggap merugikan pihak lain.            Dalam sudut pandang agama Islam berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual beli saham syari’ah di PT Phintraco Securities sudah sesuai dengan apa yang dijadikan standar baik menurut Alqur’an, Alhadits, Ijma’ para ‘ulama maupun undang-undang yang berlaku di IndonesiaKata Kunci : Praktik Jual Beli Saham Syari’ah, Saham Syari’ah, Hukum Islam   AbstractShariah shares as an Islamic financial instrument is a new product in the world of Islamic economics. Companies that want to issue shares must be through the selection of shariah conducted by the Financial Services Authority along with the National Shari'ah Council. Selection includes the form of business, company production, and financial management. If the form of business of a company is considered contrary to the principles of shari'ah, then the shares of the company also does not include Shari'ah shares. The 'ulama, in this case the National Shari'ah Council-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) issued a fatwa on the principles of shari'ah that should be applied in the sale and purchase of Shariah shares.            Along with the development of Shari'ah shares, PT Phintraco Securities which is one of the brokers / sharebrokers, has been certified by the National Shari'ah Board (DSN-MUI) to practice the sale and purchase of syari'ah shares in the syari'ah capital market. PT Phintraco Securities itself already has a supporting application for investors to conduct stock transactions shari'ah online. In practice, PT Phintraco Securities charges its customers with wage fees for the provision of the service, which Ujroh later called. With this application, practices that are contrary to Shariah principles can be controlled. Because this application has an Auto Rejact system and cancel any otomoatis transactions that are considered harmful to other parties.In the viewpoint of Islamic religion based on analysis we have done, the conclusion that practice of buying and selling Shari'ah shares in PT Phintraco Securities is in accordance with what is used as a good standard according to Alqur'an, Alhadits, Ijma 'para' ulama or law applicable in IndonesiaKeywords: practice of shari'ah share buy and sell, shari'ah share, Islamic Law.

PERALIHAN AGAMA DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM KONTEKS PERKAWINAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Rahmawati, Etika

Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

ABSTRAK            Pluralitas di bidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia, selain Islam ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Salah satu bentuk pola hubungan tersebut tercermin dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya dalam bidang perkawinan sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan disahkannya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Landasan hukum agama dalam melaksanakan sebuah perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam UUP, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara.Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (Comparative Approach) yaitu dengan membandingkan berbagai perspektif hukum dibidang perkawinan, bukan hanya hukum Islam tetapi juga Hukum positif di Indonesia. Teori yang digunakan yaitu teori Penaatan Hukum dalam Hukum Islam dan Asas Personalitas Keislaman.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan agama di Indonesia bukan hanya menjadi pembahasan dan permasalahan dalam hukum agama saja tetapi juga diatur oleh negara dalam bentuk hukum positif Indonesia yaitu dengan diberlakukannya UUP dan KHI yang sampai saat ini menjadi dasar hukum bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan khususnya bagi pasangan yang beralih agama. Sehingga pasangan tersebut yang melakukan perbuatan hukum berupa perkawinan meskipun dikemudian hari terjadi suatu sengketa perkawinan, maka dasar hukum yang dapat digunakan bagi mereka adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu hukum Islam, KHI dan UUP. Kata Kunci : Peralihan Agama, Asas Personalitas Keislaman, Perkawinan.  Abstract            Plurality in the field of religion embodied in the multiplicity of religions recognized legal in Indonesian, besides Islam there are Hinduism, Buddhism, Christianity, Catholicism, and others. One form of such relations are reflected in patterns of family law in Indonesia, especially in the field of marriage since the promulgation of law Number 1 year 1974 Marriage and legalization of compilation of Islamic law in Indonesian through Instruction The President of the Republic Indonesian number 1 year 1991, June, 10th, 1991. Legal basis of religion in the exercise of a marriage is a very important thing in the UUP, so that the determination of whether a marriage may depend on the provisions of the religion. This means also that religious laws stating marriage should not be, then it should not be according to state of law.The Authors use research method is a method of Normative Juridical approach to Study comparative law (Comparative Approach) is to compare different legal perspectives in the field of marriage, not just Islamic law but also Positive law in Indonesian. The theory being used i.e. the theory of Obedient law in Islamic law and Islamic Personality Principle.The results of this research show that the transition of religion in Indonesian is not only being a discussion and legal problems in religion but is also regulated by the State in the form of positive law with the enactment of Indonesia UUP and KHI until recently became the legal basis for those doing legal form of marriage, especially for couples who change religion. So the couple that did the deed in the form of law the marriage despite later going on a dispute over the marriage, then the legal basis which can be used for them is legislation in Indonesia that is Islamic law, KHI and UUP. Keywords : Changing Religion, Islamic Personality  Principle, Marriage.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Arif, Kamal

Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakAdvokat adalah profesi hukum yang terhormat (officium mobile) dimana tatacara pekerjaannya diatur dalam Kode Etik Profesi Advokat dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang tersebut, Advokat memiliki hak-hak hukum yang menjadikan dirinya imun dari upaya hukum atas hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan Advokatnya. Hak imunitas ini penting berkaitan atas perannya dalam proses penegakan hukum dan hak entitasnya yang secara mandiri terpisah dari klien. Untuk menjaga Hak Imunitas terhadap advokat berdasarkan Undang-Undang no. 18 tahun 2003 tentang advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013 agar bebas menjalankan profesinya sebagai penegak hukum di Indonesia demi kepentingan klien dengan itikad baik. Kata Kunci: Advokat, Hak Imunitas, Penegakan Hukum Pidana AbstractAdvocates as set in regulation number 18 year 2003 describes that advocates are known to be a very noble profession of law and called as the honorable profession (Officium Nobile). It is stated that advocates have the rights and immunity regarding to their duties and profession as advocates. This immunity right is important for advocates as law enforcement and their entity rights which stand separately from the clients.In addition, the immunity right based on law number 18 year 2003 on advocates and decision of Supreme Court number 26/PUU-XI/2013 determined the liberty of advocates  as the law enforcement in Indonesia  to do their duties in the best interests of the client  in good faith. Keywords: Advocates, Immunity Right, Criminal Law Enforcement

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN

Istiqomah, Nurul

Jurnal Iqtisad Vol 5, No 1 (2018): Iqtisad
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

AbstrakJual beli diperbolehkan dalam Islam tetapi belum tentu semua jual beli yang berada dimasyarakat benar dan baik. Perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan hukum jual beli Islam. Yang menjadi permasalahan ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik jual beli ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), apa bentuk usaha yang dilakukan dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam jual beli pelelangan ikan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis praktik jual beli ikan antara pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dengan pembeli tanpa kehadiran pemilik (nelayan) Studi Kasus di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan yang kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dalam upaya pencapaian tujuan tempat pelelangan ikan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil tempat di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) (studi kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan). Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Subjek penelitiannya yaitu pemilik barang (nelayan), pembeli (bakul) dan pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menerapkan pola berfikir induktif. Analisis ini lebih merupakan pembentukan abstraksi berdasarkan bagian-bagian yang telah dikumpulkan.Hasil penelitian menujukkan pihak penjual dan pembeli sama sama hadir dalam pelelangan. Dalam praktiknya jual beli lelang ikan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan perlu adanya pengawasan ekstern dan intern. Kata Kunci: Jual Beli Lelang Ikan, Hukum Islam, dan Pembelian Tanpa Kehadiran Pemilik (nelayan). AbstractTrading is allowed in Islam but not all trading is in good order. Evaluation is needed in fish auction trading in Fish Auction Place (TPI, is it already accordance with the principles of sharia and Islamic trading law. The problem is how the implementation of fish trading in TPI, what form of business done and what factors supporting and inhibiting the fish auction trading.This study aims to analyze critically the practice of fish trading between TPI and buyer without the presence of owner (fisherman). Case Study at the Fishery Port of Nusantara Pekalongan then analyzed with the perspective of Islamic law and its supporting and inhibiting factors. The results of this study are expected to be used in achieving the goals of fish auction.This research is a qualitative research, taking place in TPI (case study of Fishery Port of Pekalongan). Data collection is done by conducting observation, in-depth interview and documentation. Research subjects are the owner of fish (fishermen), buyers (bakul) and TPI at Fishery Port of Nusantara Pekalongan. Data analysis was done descriptively by applying inductive thinking pattern. This analysis is more of an abstraction formation based on parts that have been collected.The results showed that the sellers and buyers are present together in auction. In practice the fish auction trading  at TPI Fishery Port of Nusantara Pekalongan need external and internal supervision Keyword: fish auction trading, Islamic law, purchasing without owner (fishermen)