cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
igpa@ugm.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik
ISSN : 08529213     EISSN : 24774693     DOI : -
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publikasi), dengan nomor p-ISSN: 0852-9213, e-ISSN: 2477-4693, adalah jurnal multidisiplin berskala nasional yang mencakup berbagai pokok persoalan dalam kajian ilmu-ilmu administrasi publik. Secara khusus JKAP menaruh perhatian pada pokok-pokok persoalan tentang perkembangan ilmu kebijakan dan administrasi publik, administrasi pembangunan, otonomi daerah, birokrasi dan aparatur negara, desentralisasi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, manajemen publik, kebijakan dan pemerintahan, serta ilmu sosial lain mencakup ilmu kesehatan masyarakat, politik fiskal, dan perencanaan wilayah.
Arjuna Subject : -
Articles 331 Documents
Modal Sosial Pedagang Dalam Meningkatkan Daya Saing Pasar Tradisional Fatimah, Mira; Afifuddin, Mohammad
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas pemanfaatan modal sosial yang dimiliki pedagang pasar yang terhimpun dalam Forum Silaturahmi Paguyuban Pedagang Pasar Yogyakarta (FSP3Y) untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional di tengah gempuran sektor ritel modern. Tulisan ini mendeskripsikan mengenai siasat FSP3Y dalam mempertahankan esksistensi pasar tradisonal dengan menggunakan modal sosial yang mereka miliki. Latar belakang pilihan menggunakan modal sosial didasari oleh fakta tidak efektifnya peran pemerintah sebagai regulator untuk mengontrol laju perkembangan ritel modern yang berpotensi menggerus eksistensi pasar tradisional di Yogyakarta. Dalam proses mengumpulkan maupun menggali data dan informasi dipilih metode penelitian kualitatif berupa studi kasus, serta menggunakan perspektif fenomenologi. Selain itu juga dilakukan observasi dan wawancara mendalam terhadap para informan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan kekuatan pedagang pasar ketika mereka berhasil mengkonsolidasikan diri dalam kelompok kolektif seperti FSP3Y. Terbukti FSP3Y memiliki kontribusi besar dalam mempertahankan daya saing pasar tradisional. Kehadiran FSP3Y justru lebih optimal dalam upaya meningkatkan daya saing pasar tradisonal dibandingkan pemerintah. Penyebabnya FSP3Y mampu mentransformasi modal sosial pedagang menjadi energi positif (modal sosial bersama) untuk secara kolektif membenahi dan meningkatkan daya saing pasar tradisional sehingga eksistensi mereka tetap terjaga meski dikepung oleh ekspansi dahsyat ritel modern ke setiap penjuru wilayah Yogyakarta. Dengan demikian, yang terjadi adalah inisiatif-inisiatif pengembangan pasar tradisional banyak tercetus dari pertemuan-pertemuan anggota FSP3Y. Hasil penelitian menunjukkan posisi pemerintah hanya sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhan FSP3Y dalam mengembangkan daya saing pasar tradisional.
Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia Afroniyati, Lies
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia, sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak tahun 1989. Sejak awal penerbitannya, MUI banyak menemui masalah, utamanya menyangkut kewenangan dan legitimasi. Hal ini disebabkan tidak adanya produk hukum yang jelas tentang penyebutan MUI sebagai lembaga yang sah dalam penerbitan sertifikasi halal. Masalah yang dihadapi semakin beragam pasca runtuhnya Orde Baru. Kementerian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada DPR RI yang dalam beberapa pasal meminta agar kewenangan penerbitan sertifikasi halal diambil alih dari MUI ke tangan kementerian tersebut. RUU tersebut mengundang kontroversi pada beberapa pihak yang bersikap pro dan kontra. Di sisi lain, ditemukan beberapa produk yang telah berlabel halal dari MUI tetapi mengandung DNA babi. MUI tetap pada pendiriannya untuk tetap menerbitkan sertifikasi halal. Sikap ini kemudian menimbulkan pertanyaan, ada kepentingan apa di balik upaya M–UI tetap mempertahankan sertifikasi halal?Sejarah munculnya kebijakan sertifikasi halal di Indonesia dimulai ketika penelitian milik Tri Sutrisno dari Universitas Brawijaya merilis fakta bahwa banyak produk yang beredar mengandung DNA babi. Penemuan tersebut menggemparkan masyarakat hingga mengganggu aktivitas perekonomian. MUI mengambil langkah inisiatif dengan menerbitkan sertifikasi halal sebagai solusi meredam isu sekaligus melindungi hak-hak umat Islam. Namun, inisiatif tersebut tidak disertai dengan dasar hukum sehingga terjadi perebutan kewenangan diantara badan-badan pemerintah. Namun, MUI sendiri mempunyai kepenting­an-kepentingan tertentu dengan tetap mempertahankan haknya menerbitkan sertifikasi halal.
Analisa Penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian Berbasis Web Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cilacap Mediaswati, Rina; Sidik, Fajar
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan tentang penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di Kabupaten Cilacap. Penilaian sistem pelaporan kepegawaian melalui Web ini penting untuk dikaji karena dari sistem SIMPEG yang digunakan sebelumnya dinilai masih kurang optimal. Mixed method research digunakan sebagai studi pendekatan kualitatif dengan indepth interviewdan pendekatan kuantitatif dengan survei digunakan untuk mengambarkan secara rinci hasil penerapan aplikasi pelaporan kepegawaian berbasis Web tersebut dari sisi pengguna (SDM). Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan Aplikasi Pelaporan Kepegawaian (APK) berbasis Web menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan SIMPEG adalah adanya pemikiran serta komitmen pemimpin dan anggaran yang cukup memadai. Belum adanya ketersediaan infrastruktur berupa sarana dan prasarana teknologi yang memadai menjadi faktor kendalanya. Sementara itu, pengukuran dari sisi pengguna (SDM) dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) menunjukkan bahwa penerimaan pengguna APK berbasis Web memiliki perilaku, minat, dan persepsi yang baik. Hal ini dapat ditunjukkan hasil pengukuran rerata variabel tertinggi yaitu Performance Expectancy sebesar 4,29 dan terendah yaitu variabel Image sebesar 3,32. Namun, masih banyaknya pengguna yang mempunyai tugas rangkap dengan beban kerja yang tinggi (work load) pada SKPD-SKPD menyebabkan kesulitan untuk mengupdate data secara tepat menjadi kendala dalam pemutakhiran data kepegawaian pada sistem Web tersebut.
Peran Modal Sosial dalam Pelestarian Hutan Rijal, M.; Noer, Syaifullah
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas peran modal sosial dalam konservasi hutan di Kabupaten Kampar. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, artikel ini akan mengungkap bagaimana aspek modal sosial yang dimiliki oleh Adat Kenegerian Rumbio akan bekerja secara efektif untuk menjaga kelestarian dari Hutan Larangan Adat yang dimiliki oleh generasi ke generasi, sejak ratusan tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian, kerusakan hutan di Indonesia sangatlah tinggi, demikain pula yang terjadi di Kabupaten Kampar. Salah satu penyebab kerusakan hutan saat ini adalah cara pandang manusia yang menganggap hutan sebagai sumber daya. Dengan kata lain, akan terjadi konversi hutan menjadi lahan perkebunan dan pertambangan. Di sisi lain, Kenegerian Adat Rumbio yang berlokasi di Kabupaten Kampar mampu menjaga kelestarian Hutan Larangan Adat yang memiliki luas 538 Ha, meskipun fungsi dasar Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) berada di luar properti hutan. Keberadaan modal sosial yang dimiliki Adat Kenegerian Rumbio mampu mengorganisir dan mengelola hutan secara efektif sebagaimana menjaga kelestarian larangan adat yang ada. Elemen modal sosial seperti nilai tradisional, norma, kepercayaan, dan partisipasi membentuk sebuah ikatan dalam komunitas ada t sehinga bersedia bekerja sama secara proaktif demi menjaga tradisi dan kearifan lokal Kenegerian Rumbio.
Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah Sugiharta, Sri; Pamungkas, Tree Setiawan
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang penyelenggaraan urusan kepurbakalaan pada era otonomi daerah (1999-2011) di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kajian ini menarik untuk diangkat, karena beberapa permasalahan berikut: (1) kompleksitas desentralisasi dalam bidang kepurbakalaan, (2) manajemen sumber daya budaya dalam konteks otonomi daerah, (3) kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar dan hubungannya dengan permasalahan penyelenggaraan urusannya di era otonomi daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap penyelenggaraan urusan kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan desentralisasi dan juga faktor para implementor kebijakan. Keberhasilan penyelenggaraan urusan kepurbakalaan sebenarnya tidaklah selalu berbanding lurus dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, apakah desentralisasi atau sentralisasi, tetapi lebih kepada komitmen, interest, dan political will dari pemerintah setempat.
Politisasi Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara Wahiyuddin, La Ode
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di era Reformasi dan Otonomi Daerah menimbulkan perubahan dalam pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan Kepala Daerah yang terlalu luas sebagai pejabat pembina kepegawaian sehingga pengangkatan, pemindahan dan pembinaan karier PNS kadang tidak profesional dan tidak memperhatikan kompetensi. Landasannya hanya pada pertimbangan politik. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui apa yang melatarbelakangi politisasi pejabat struktural eselon II dan dampaknya terhadap kinerja pejabat struktural eselon II di Sekretariat Daerah Kabupaten Muna periode 2005-2010. Hasil penelitian menunjukan bahwa rekrutmen, pengangkatan dan pemindahan, serta pembinaan karier PNS sangat tidak memperhatikan prinsip kompetensi akan tetapi didasarkan pada pertimbangan politik. Dampaknya, kepemimpinan pejabat struktural eselon II mengikuti pola kepemimpinan dan keputusan pejabat politik yang tidak lepas dari urusan politik dan harus loyal terhadap Bupati baik loyal terhadap penyelenggaraan pemerintahan maupun loyal terhadap kepentingan partai politik. Dari sisi penyelesaian konflik, dengan memberlakukan ‘satu pintu’ dalam pengambilan keputusan dengan menunjuk pejabat yang dipercayai dan menempatkan pejabat-pejabat yang mendukung dan memberikan kontribusi, sedangkan pejabat yang bertolak belakang dinonaktifkan. Koordinasi dilakukan hanya sebatas pimpinan organisasi dengan Bupati, tidak ada keterlibatan aparatur unit organisasi terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Koordinasi yang sifatnya biasa saja yang menyangkut persoalan administrasi pada prinsipnya itu dilakukan namun tidak efektif, yang mengakibatkan terjadinya patologi birokrasi.
Peran Trust dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Kebumen Sugianingsih, Sri; Ilosa, Abdiana
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan bentuk-bentuk trust di Gapoktan, dan mekanisme bekerjanya trust dalam pengelolaan dana BLM-PUAP oleh Gapoktan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Validasi data dilakukan dengan triangulasi yaitu triangulasi teknik maupun triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data dan conclusion drawing atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa trust memegang peran kunci dalam sukses tidaknya pengelolaan BLM-PUAP. Trust dalam pengelolaaan BLM-PUAP ditemukan bahwa trust di Gapoktan meliputi dua jenis yaitu bentuk dan proses. Bentuk trust meliputi jumlah simpanan anggota, pinjaman yang berkualitas, dan laporan keuangan yang valid. Proses trust meliputi kesesuaian alokasi dana BLM-PUAP dengan ketentuan pemerintah, kepatuhan pengurus terhadap peraturan yang disepakati bersama, sikap pengurus yang transparan, pengawasan yang rutin dan berkelanjutan serta pemberlakuan reward and punishment. Gapoktan Luhur Mulyo menunjukkan trust yang lebih rendah yang menjadikan pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan kurang optimal dan memberikan hasil perkembangan yang lebih lambat. Sementara pada pengelolaan dana BLM-PUAP di Gapoktan Mandiri menunjukkan trust yang lebih tinggi,sehingga menjadikan pengelolaan dana BLM-PUAP berjalan lebih optimal dan memiliki perkembangan yang lebih cepat.
Gugurnya Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional: Investasi Pendidikan Vs Komersialisasi Pendidikan Edison, Edison
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mendiskusikan tentang kebijakan pendidikan yang berfokus pada sekolah internasional (RSBI). Ini merupakan salah satu inovasi dalam kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat berkompetisi di tingkat internasional. Dalam Permendagri 78/2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, SBI/RSBI telah dikonstruksi dengan satu rangkaian standar untuk menyelenggarakan pendidikan internasional. Standar itu memiliki target kualitas pendidikan yang harus dicapai. Akan tetapi, sejak tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional telah menjadi polemik publik. Pada faktanya, pengejawantahan semangat “pendidikan berkualitas untuk semua” sangat ditentukan oleh luasnya masalah akses masyarakat terhadap pendidikan.
Proses Perumusan Kebijakan Pertambangan di Kabupaten Sumbawa Nurhidayati, Sri
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini mendiskusikan proses perumusan keputusan Bupati dalam pemberian IUP dan IPR. Artikel ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi pada areal pertambangan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi,wawancara, dan dokumentasi, artikel ini berusaha menggambarkan dengan detail proses perumusan kebijakan yang terjadi sehingga menghasilkan konflik. Berdasarkan hasil penelitian, pengambilan keputusan Bupati terkait pemberian IUP dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan pengajuan IUP secara normatif. Penguasa sebagai aktor pembuat kebijakan dan investor sebagai pemilik modal memiliki akses sumber daya yang jauh lebih besar. Belum adanya Perda rencana tata ruang wilayah atau penetapan zonasi menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam IUP. Sementara itu, Perumusan kebijakan IPR diwarnai keinginan Komisi I membangun image politik dan melihat dinamika pertambangan rakyat sebagai sebuah tren yang menjanjikan dimasa depan. Partisipasi masyarakat sebatas sosialisasi dan dengar pendapat saja. Kehadiran IPR tidak menjawab permasalahan yang sedang dihadapi oleh IUP saat ini. Kesalahan dalam proses pengambilan keputusan justru melahirkan berbagai konflik dalam implementasinya.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Peranginangin, Lily Sri Ulina
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014
Publisher : Magister Administrasi Publik (MAP) FISIPOL Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak diberlakukan pada era Kolonial Belanda, kebijakan dalam pengelolaan kawasan konservasi dewasa ini menjadi penting, seiring dengan meningkatnya dampak kerusakan lingkungan. Sayangnya, kebijakan ini lebih sering menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, karena tidak partisipatif dan seringkali melanggar hak dan kepentingan masyarakat lokal. Perubahan pada sistem pemerintahan di era Reformasi kemudian berkaitan dengan implementasi konsep good governance yang mengedepankan prinsip partisipatif. Pada faktanya, perubahan ini tidak membawa banyak perbaikan dalam hal pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka konflik yang terjadi, berdasarkan hasil penelitian dari Renstra Kementerian Kehutanan periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif atas sejumlah peraturan tentang kehutanan yang dikeluarkan pasca bergulirnya era Reformasi, yang dianggap relevan dengan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi. Hasil yang didapat dari analisis pasal-pasal dalam peraturan yang diteliti mengindikasikan bahwa pemerintah telah memiliki konsep dalam pelibatan partisipasi masyarakat lokal dalam hal pengelolaan. Namun, sistem partisipasi yang diterapkan dalam peraturan dan perundangan tersebut belum bisa dipandang ideal. Sistem tersebut juga belum memberikan kontribusi positif pada implementasi pengelolaan kawasan konservasi yang kolaboratif.

Page 1 of 34 | Total Record : 331


Filter by Year

1996 2018


Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2018): November Vol 22, No 1 (2018): May Vol 21, No 2 (2017): November Vol 21, No 1 (2017): May Vol 20, No 2 (2016): November Vol 20, No 1 (2016): May Vol 19, No 2 (2015): November Vol 19, No 1 (2015): May 2015: JKAP Volume 19 Nomor 2, November Tahun 2015 2015: JKAP Volume 19 Nomor 1, Mei Tahun 2015 Vol 18, No 2 (2014): November Vol 18, No 1 (2014): May 2014: JKAP Volume 18 Nomor 2, November Tahun 2014 2014: JKAP Volume 18 Nomor 1, Mei Tahun 2014 Vol 17, No 2 (2013): November Vol 17, No 1 (2013): May 2013: JKAP Volume 17 Nomor 2, Tahun 2013 2013: JKAP Volume 17 Nomor 1, Tahun 2013 Vol 16, No 2 (2012): November Vol 16, No 1 (2012): May 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 2, TAHUN 2012 2012: JKAP VOLUME 16 NOMOR 1, TAHUN 2012 Vol 15, No 1 (2011): May 2011: JKAP VOLUME 15 NOMOR 1, TAHUN 2011 Vol 14, No 2 (2010): November Vol 14, No 1 (2010): May 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 2, TAHUN 2010 2010: JKAP VOLUME 14 NOMOR 1, TAHUN 2010 Vol 13, No 2 (2009): November Vol 13, No 1 (2009): May 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 2, TAHUN 2009 2009: JKAP VOLUME 13 NOMOR 1, TAHUN 2009 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 2, TAHUN 2008 2008: JKAP VOLUME 12 NOMOR 1, TAHUN 2008 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 2, TAHUN 2007 2007: JKAP VOLUME 11 NOMOR 1, TAHUN 2007 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 2, TAHUN 2006 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 2, TAHUN 2005 2005: JKAP VOLUME 9 NOMOR 1, TAHUN 2005 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 2, TAHUN 2004 2004: JKAP VOLUME 8 NOMOR 1, TAHUN 2004 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 2, TAHUN 2003 2003: JKAP VOLUME 7 NOMOR 1, TAHUN 2003 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 2, TAHUN 2002 2002: JKAP VOLUME 6 NOMOR 1, TAHUN 2002 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 2, TAHUN 2001 2001: JKAP VOLUME 5 NOMOR 1, TAHUN 2001 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 2, TAHUN 2000 2000: JKAP VOLUME 4 NOMOR 1, TAHUN 2000 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 2, TAHUN 1999 1999: JKAP VOLUME 3 NOMOR 1, TAHUN 1999 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 2, TAHUN 1998 1998: JKAP VOLUME 2 NOMOR 1, TAHUN 1998 1997: JKAP VOLUME 1 NOMOR 2, TAHUN 1997 1996: JKAP VOLUME 1 NOMOR 1, TAHUN 1996 More Issue