cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial (EduTech)
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue " Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial" : 11 Documents clear
Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan Ramadhani, Rahmat
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EDUTECH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.751 KB)

Abstract

Terdapat korelasi antara peraturan zonasi pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dengan Undang-Undang Pokok Agraria terutama dalam hal pendaftaran hak milik atas tanah yang merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Korelasinya terletak pada tujuan akhir dilakukannya pengaturan zonasi dimaksud yaitu menjadikan tanah sebagai sumber sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat Harahap, Asliani
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EDUTECH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.748 KB)

Abstract

Kondisi KUH Pidana yang berasal dari Belanda telah lama berlaku di Indonesia diyakini sudah dalam keadaan tertinggal dalam konteks kekinian seiring dengan berkembangnya dinamika di masyarakat plus banyak sekali konten-konten dalam kitab hukum tersebut yang bertentangan dengan budaya lokal yang ada dan hidup di Indonesia. Adanya fakta-fakta itu seharusnya menjadi awal upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan menjadikan hukum pidana adat sebagai bagian dari sumbernya. Muatan hukum pidana yang berbasis hukum adat dianggap penting karena lebih sesuai dengan budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Meskipun tidak seluruhnya konten pembaharuan hukum pidana tersebut berasal dari hukum pidana adat, paling tidak hukum pidana adat dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sumber hukum pidana nasional.
Implementasi Metode Blended Learning Berbasis Aplikasi Edmodo Ekayati, Rini
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EDUTECH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.322 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah dosen dan mahasiswa di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMSU. Data penelitian ini dikumpulkan berdasarkan aktifitas belajar dan mengajar dosen dan mahasiswa di dalam kelas. Selain itu, data juga diambil dari respon dosen dan mahasiswa terhadap implementasi implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo. Berdasarkan analisis data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa implementasi metode blended learning berbasis aplikasi Edmodo berdampak positif  dimana dosen dan mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik secara online maupun tatap muka.
Cover EduTech Cover, Cover
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EDUTECH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.536 KB)

Abstract

Cover EduTech
Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial dalam Persfektif Hak Konstitusional Warga Negara Kodiyat M, Benito Asdhie
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EDUTECH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.619 KB)

Abstract

Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara di Indonesia, namun dalam perkembangannya saat ini penyampaian pendapat dimuka umum melalui media sosial sering sekali melanggar aturan maupun melanggar etika yang hidup dalam masyarakat, bahkan sangat sering terjadi perselisihan baik individu maupun kelompok dan membuat keadaan kehidupan berbangsa semakin rumit karena terpecahnya masyarakat dalam berbagai isu terutama politik, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang gejala-gejala sosial tentang Kemunduran Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Persfektif Hak Konstitusional Warga Negara. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Berangkat dari pikiran inilah sepertinya perlu dicari jawaban atas masalah masyarakat dalam menyampaiakan pendapat sebagai hak konstitusional tetapi tidak melanggar nilai-nilai etika yang hidup di tengah masyarakat
Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi Syuhada Lubis, Mhd. Teguh; Abduh, Rachmad
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EDUTECH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.541 KB)

Abstract

Diterapkannya ketentuan  kebebasan berpendapat yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengemukakan pendapat di muka umum telah banyak menimbulkan polemik dalam masyarakat, salah satu polemik yang muncul adalah sering terjadinya demonstrasi di lingkungan pendidikan dalam hal ini universitas atau perguruan tinggi swasta dimana mahasiswa berdemonstrasi menyikapi kebijakan universitas dengan berbagai cara yang sangat sering berujung pada terjadinya tindakan-tindakan anarkis atau perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan universitas yang berakibat pada pemberian hukuman kepada mahasiswa berupa dikeluarkannya surat keputusan pemberhentian mahasiswa.Pemberhentian mahasiswa dengan alasan yang dianggap oleh mahasiswa tidak relevan atau bisa disebut hanya keinginan pihak kampus saja atau secara sepihak dengan alasan tertentu yang tidak bisa diterima oleh mahasiswa mengakibatkan timbulnya sengketa antara universitas dengan mahasiswa.Sengketa yang terjadi antara universitas sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan pemberhentian mahasiswa tidak jarang diselesaikan melalui sarana eksternal kampus misalnya melalui pengadilan, mengingat keputusan pemberhentian mahasiswa tersebut dianggap merupakan jalur hukum admintrasi dan dipandang saluran penyelesaian nya dengan mekanisme Pengadilan tata usaha negara, padahal berdasarkan beberapa pertimbangan penyelesaian melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang, biaya yang mahal dan merugikan nama baik universitas dan mahasiswa.Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya sengketa yang terjadi antara universitas dan mahasiswa akibat adanya keputusan pemberhentian mahasiswa dapat diselesaikan dengan cara yang sederhana dan melalui internal saja, sengketa tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi dengan mudah tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak merugikan keduabelah pihak. Karena itu model penyelesaian sengketa pemberhentian mahasiswa sebaiknya dilakukan secara mediasi sehingga didapat solusi yang baik untuk keduabelah pihak.
Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer Iqbal, Muhammad
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EDUTECH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.004 KB)

Abstract

Kehidupan manusia yang terus berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiannya, menjadikan banyaknya kasus-kasus baru muncul tanpa ada ketentuan hukumnya baik dalam Al-Qur’an maupun Hadis. Dinamika masyarakat yang terus berkembang tersebut, tak sejalan dengan teks hukum yang sifatnya statis. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan adanya reaktualisasi hukum Islam dalam konteks kekinian. Masalah lain yang mengemuka adalah untuk melakukan reaktualisasi tetap harus ada mekanisme atau formula dalam menemukan hukum baru tersebut. Kaidah-kaidah fikih ternyata memberikan solusi konkrit akan kebutuhan metode atau cara dalam menemukan hukum (istinbath al-ahkam) itu. Dengan adanya kaidah-kaidah fikih maka diharapkan masalah-masalah kontemporer dapat ditemukan jawabannya sebagai aplikasi terhadap reaktualisasi hukum Islam
Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Abduh, Rachmad; Riza, Faisal
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EDUTECH

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.58 KB)

Abstract

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan hal yang baru di Indonesia. Karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka harus menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelembagaannya. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berhak mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. Karena itu untuk memberikan hak tersebut perlu ada pos bantuan hukum yang menerima perkara dari masyarakat miskin dan melaksanakannya.
Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. Nainggolan, Ibrahim
EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.332 KB)

Abstract

Salah satu permasalahan keamanan pangan yang masih memerlukan pemecahan yaitu penggunaan bahan tambahan pangan yang banyak digunakan pada produk pangan. Bagi siapapun pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi pangan menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya dipandang sebagai perbuatan kejahatan yang berkonsekuensi pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha dan tentunya memiliki sanksi pidana bilamana terbukti.Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif research) dengan fokus permasalahan terkait; 1). Bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan bahan tambahan pangan pada produk pangan? 2). Bagaimana penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk pangan dalam perspektif hukum positif Indonesia? 3). Bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk pangan?Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 1). Pengaturan hukum tentang penggunaan bahan tambahan pangan pada produk pangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan 2). Penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya tidak dibenarkan dan/atau dilarang berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, dan 3). Tanggung jawab pidana bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya pada produk pangan diatur dalam yaitu antara lain termuat dalam; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pemberian Modal Usaha Bagi Orang Miskin Melalui Pengembangan Dana Zakat dan Wakaf Produktif Munthe, Syafaruddin
EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.646 KB)

Abstract

Zakat dan wakaf adalah dua institusi dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada pada umat Islam. Masalah yang terjadi adalah seringnya pendistribusian zakat dan wakaf itu tidak tepat sasaran atau tidak memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi angka kemiskinan. Akibatnya adalah kemiskinan masih menjadi musuh yang mengkhawatirkan. Lahirnya inovasi zakat dan wakaf dalam bentuk produktif sebenarnya memberikan solusi yang sangat tepat untuk memberikan modal usaha bagi orang-orang miskin untuk membuka usaha kecil dalam menopang kehidupannya. Pemberian modal kepada orang-orang miskin itu merupakan bagian dari cara Islam untuk mendistribusikan harta dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin.

Page 1 of 2 | Total Record : 11