QAWWAM
ISSN : -     EISSN : -
Qawwam adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Mataram
Articles
24
Articles
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENIKAH DINIDI DUSUN SONO DESA KALIKUNING, KECAMATAN TULAKAN, KABUPATEN PACITAN

Hajaroh, Siti ( IAIN Mataram )

QAWWAM Vol 9, No 2 (2015): Desember
Publisher : PSGA-LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Menikah merupakan sebuah keputusan besar yang hampir dialami oleh semua orang. Keputusan untuk menikah memerlukan pertimbangan panjang dan keyakinan yang kuat. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua orang, melainkan juga dua keluarga yang tidak saling mengenal sebelumnya. Pernikahan tentunya membutuhkan kesiapan secara fisik dan emosional. Kematangan emosi dan kedewasaan berpikir adalah bekal yang cukup penting karena kemunculan masalah dalam mengarungi bahtera rumah tangga sangat membutuhkan hal ini. Fenomena pernikahan dini terjadi di beberapa wilayah dan meningkat di setiap tahunnya. Pada daerah tertentu pernikahan dini juga seperti menjadi budaya. Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan dua individu yang secara undang-undang belum memenuhi syarat, sehingga kehidupan rumah tangga pelaku pernikahan dini tentu besar kemungkinannya menimbulkan berbagai macam masalah dan konflik di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dengan pertimbangan bahwa peneliti secara sistematis ingin mengungkapkan masalah yang terjadi pada individu tersebut, hubungan individu tersebut dengan kelompok, dan hubungannya dengan peristiwa yang terjadi.Kata Kunci: Pernikahan dini

MAKNA ISBAT NIKAH DALAM PERSPEKTIF PEGIAT LSM (STUDI PENGKAWALAN ISBAT NIKAH OLEH JMS LOMBOK DI LOMBOK BARAT)

Muslim, Sri Banun ( IAIN Mataram )

QAWWAM Vol 9, No 2 (2015): Desember
Publisher : PSGA-LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Dari semenjak masa penjajahan hingga Indonesia menjadi negara merdaka dan berdaulat, perempuan tetap menuntut adanya perubahan-perubahan terhadap aturan perkawinan yang berlaku bagi umat Islam, teurtama terhadap beberapa hal yang mendiskriminasikan dan atau rentan menjadikan perempuan sebagai korban kekerasan seperti tidakadanya kepastian atau bukti hokum atas perkawinan dan perceraian, hak poligami pada laki-laki, hak wali mubir pada garis laki-laki, status nafkah dan harta bersama dalam perkawinan, posisi laki-laki sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan sebagainya. Perjuangan perempuan untuk mewujudkan hokum perkawinan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan menjumpai hasilnya dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan kemudian diperkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara yuridis diacu menjadi hokum formil oleh Pengadilan Agama melalui Inpres No. 1 tahun 1991. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, apabila salah diurus, apalagi setelah keluarnya UU no. 23 tahun 2006 yang dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat berakibat fatal berupa kemiskinan kemudian berujung pada perlakukan diskriminatif dalam pelayanan public oleh negara akibat tidak adanya administrasi kependudukan sekaligus pencatatan sipilnya yang juga disebabkan oleh tidak dimilikinya buku akte nikah. KHI mengatur tentang pelaksanaan Isbat Nikah, namun faktanya banyak sekali warga yang tidak memiliki akte nikah, sekalipun sudah mengklaim pernikahannya sudah sah secara agama. Akhirnya, mereka mengalami kendala dalam mengurus banyak hal terutama yang berkaitan dengan pelayanan public dari pemerintah maupun perusahaan milik pemerintah. Ulama dengan segenap institusinya merupakan inisiatir dan konseptor lahirnya KHI, namun belum maksimal mengawalnya, terutama pelaksanaan Isbat Nikah, sehingga muncul organisasi-organisasi “sekuler” seperti JMS Lombok yang menjadi inisiator, mediator dan fasilitator pelaksanaan Isbat Nikah di Lombok.Kata kunci: Isbat Nikah, Pengadilan Agama, Pelayanan Publik.

ANALISIS RELASI PERAN LAKI-PEREMPUAN DALAM PROSESI ADAT PERKAWINAN SASAK

Jumarim, Jumarim ( IAIN Mataram )

QAWWAM Vol 9, No 2 (2015): Desember
Publisher : PSGA-LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Sex dan gender merupakan dua istilah yang masih sering disalahmaknai, sehingga berdampak pada perbedaan sikap dan respon terhadap opini, issu, wacana, kebijakan dan gerakan terhadap tuntutan keseteraan dan keadilan gender. Sebagian memaknai sex sama dengan gender dari aspek posisinya yang bersifat kodrati, dan sebagiannya memposisikannya berbeda, sex sebagai poisisi kodrati sementara gender berposisi sebagai hasil konstruksi. Yang kodrati bersifat abadi, sementara hasil konstruksi bersifat dinamis/relative. Sebagai etnis atau komunitas, Sasak memiliki konsep, sikap dan pandangan tersendiri terkait dengan posisi atau relasi antara laki dan perempuan, sekalipun konsep, sikap dan pandangan suatu etnis pasti dipengaruhi oleh beragam nilai, sumber dan faktor yang mengitarinya, berupa agama, pengetahuan, budaya dan ekonomi. Konsep, sikap dan pandangan masyarakat Sasak terhadap relasi antara laki dan perempuan dapat ditelusuri dalam institusi perkawinan adat Sasak secara luas, yakni mencakup konsep atas perkawinan, prosesi menuju perkawinan dan situasi rumah tangga.Kata kunci: Sex, Gender, Kodrati, Konstruksi, Kesetaraan Gender

RELASI LAKI-PEREMPUAN DALAM RUMAH TANGGA (ANALISIS TEKS DAN WACANA KHUTBAH NIKAH PENGHULU DI KOTA MATARAM DENGAN PERSPEKTIF GENDER)

Nurhilaliati, Nurhilaliati ( IAIN Mataram ) , Nor, Muhammad ( IAIN Mataram )

QAWWAM Vol 9, No 2 (2015): Desember
Publisher : PSGA-LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Keluarga adalah poros perubahan dalam masyarakat. Para ahli pendidikan juga mengklaim bahwa keluarga adalah sebagai lembaga pendidikan pertama, utama dan selamanya bagi anak-anak. Sebagai lembaga pendidikan pertama, utama dan selamanya, maka materi pembelajaran mencakup segala aspek, terutama penekanannya pada aspek apektif dan psikomotorik. Keluarga yang kondisinya harmonis, penuh kesetaraan, penuh keterbukaan dan kebersamaan akan melahirkan anak–anak yang memiliki sikap yang sama, setara, adil, terbuka, bertanggungjawab dan penuh rasa kebersamaan. Sebaliknya, bila kondisi keluarga senantiasa mempertontonkan adanya penindasan, ketidaksetaraan, ketidakadilan dalam pembagian peran selama proses pembelajaran, terutama antara guru laki-laki (bapak/suami) dan guru perempuan (ibu/istri), maka nilai-nilai dimaksud tanpa sadar juga akan membentuk keperibadian anak.Masalahnya keadilan dan kesetaraan adalah nilai abstrak yang ketika akan diwujudkan menjadi bentuk dan jenis perbuatan, tindakan, perkataan maupun sikap yang bersifat kongkrit senantiasa terdapat beragam pendapat/pemikiran berdasarkan sudut atau kacamata dalam memandangnya. Sebuah tindakan yang terindikasi tidakadil ataupun tidaksetara, apabila terus menerus dikonstruk sebagai kebaikan, apalagi mendasarkannya pada dalil agama, maka lambat laun akan menjadi kebiasaan dan akhirnya dipandang bukan sebagai masalah, terutama menjadi masalah ketidakadilan maupun ketidaksetaraan. Tidak sedikit bentuk perbuatan, perkataan dan sikap yang apabila dipandang dari sudut wacana keagamaan bukan masuk kategori ketidakadilan dan ketidaksetaraan melainkan sebaliknya, tetapi bila dipandang dari sisi teori dan perspektif gender, maka masuk kategori ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Hal yang demikian banyak terjadi dalam relasi antara laki-laki yang menjadi suami dan perempuan sebagai istri dalam rumah tangga atau keluarga. Keunggulan posisi laki-laki (suami) dibanding perempuan (istri) secara teori dan berdampak pada tindakan subordinasi perempuan oleh laki-laki dalam segala hal, khsususnya dalam lingkup relasi keduanya sebagai suami-istri telah terkonstruks sedemikian awal melalui institusi sakral, yakni khutbah nikah dalam prosesi akad nikah, dimana sifatnya dogma-agama, pelakunya laki-laki, isinya senantiasa bias gender.Kata kunci; Keluarga, Hukum Islam, Relasi Gender dan Konstruksi Wacana

HUKUM WARIS ISLAM DITINJAU DARI PERSEPEKTIF HUKUM BERKEADILAN GENDER

Akhmad, Akhmad ( IAIN Mataram )

QAWWAM Vol 9, No 1 (2015): Juni
Publisher : PSGA-LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Dalam perkembagan dunia yang telah mengalami perubahan, setiap manusia dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak terkkecuali dalam hukum waris Islam dalam pelaksanaannya harus dapat pula menyesuaikan perkembangan dan nilai-nilai sosial. Perkembangan nilai-nilai sosial akan membuat perubahan terhadap nilai yang ada. Nilai-nilai yang dahulu diyakini sebagai kebenaran kini telah mengalami pergeseran nilai. Yang dahulu hukum yang dianggap sebagai pedoman yang bersifat sakral dan final kini telah mengalami pergeseran nilai pula. Nilai-nilai keadilan menurut hukum waris Islam kini tela pula mengalami pergeseran nilai. Oleh karena ini dalam pembagian warisan menurut hukum waris Islam dituntut pula untuk memperhatikan hak laki-laki maupun hak perempuan yang sama kuatnya. Bahkan ada sebagian yang menuntut hak yang sebanding dengan hak laki-laki. Konsep inilah yang sedang tren disaat ini dikalangan masyarakat.Tren yang megganggap semua manusia mempunyai hak yang sama dihadapanhukum. Maka masyarakat pun telah merespon keiginan ini dengan menyamakan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris berkenaan dengan tanggung jawab yang diembannya. Tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam ekonomi rumah tanggatelah mengalami pergeseran dari konsep hukum Islam. Dalam hukum Islam laki-laki dikonsepkan sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, kini telah berubah. Sekarang perempuan banyak juga yang menjadi tulang punggung dalam ekonomi keluarga. Perempuan keluar rumah untuk mencari nafkan dalam rumah tangga sekarang sudah banyak di jumpai dalam tatakehidupan masyarakat. Budaya yang laki-laki sentris kini telah bergeser pada budaya persamaan hak maupun kewajiban.Persamaan hak antara laki-laki dengan perempuan telah memunculkan isu hangat dalam bias gender yang mengedepankan keadilan berdasarkan akan hak dan kewajiban. Apabila kewajibannya berubah maka haknya pun sudah barang tentu berubah pula. Menyesuaikan dengan perkembangan struktur dalam masyarakat. Karena bagai manapun masyarakatlah yang menjadi subyek dalam hukum. Dengan demikian hukum dibuat untuk memenuhi kebutuhan aktifitas masyarakat dalam menjalankan perbuatan hukum.Kata Kunci: Hukum Waris Islam Berkeadilan Gender

PEREMPUAN DAN TEOLOGI SOSIAL (STUDI PERSEPSI PEREMPUAN LOMBOK TERHADAP KEPEMIMPINAN PEREMPUAN)

Thohri, Muhammad ( IAIN Mataram )

QAWWAM Vol 9, No 1 (2015): Juni
Publisher : PSGA-LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada refleksi sejarah Islam bahwa kesuksesan kehidupan sosial tidak lepas dari peran perempuan. Zaman Rasulullah hayat, perempuan menempati posisi terhormat. Rasul mampu mengubur masa kelam perempuan dan menempatkannya dalam posisi yang terhormat. Seiring waktu, posisi itu mengalami distorsi dan mendapatkan posisi tawar yang rendah. Melalui kajian teori persepsi dan kepemimpinan dengan konstruk penelitian lapangan ditemukan dua hal penting bahwa bahwa (1) persepsi perempuan adalah self-beliefs yang di-pressure oleh social-beliefs yang membuat perempuan gagal memahami dirinya sehingga perempuan tidak mampu membela dirinya sendiri; (2) Teologi sosial perempuan tentang kepemimpinan perempuan meletakkan perempuan dalam posisi gamang. Hal itu karena mereka menyerah dalam tafsir teks yang dikonstruk lelaki. Meskipun sesungguhnya realitas empirik suksesi perempuan mereka yakini sebagai bagian kemampuan perempuan dalam menjalankan peran kepemimpinan. Penelitian ini menghasilkan pandangan teologi-sosial perempuan yang diperangkap dalam dua persepsi yakni keyakinan diri dan keyakinan teologi. Hasil penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan riset-riset yang menilik pandangan teologi sosial kepemimpinan perempuan dengan subjek yang lebih luas.Kata kunci: perempuan, persepsi, kepemimpinan

PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DALAM MENYELESAIKAN PROBLEMATIKA PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Effendi, Lalu Muchsin ( IAIN Mataram )

QAWWAM Vol 9, No 1 (2015): Juni
Publisher : PSGA-LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Masyarakat pluralistik yang memiliki keragaman sosial, agama, dan budaya akan menghasilkan dinamika sosial yang kompleks dan berpotensi menimbulkan konflik sosial. Salah satu yang nampak adalah, pada sistem masyarakat yang demikian, sangat  mungkin  terjadi  perkawinan  diantara  dua  orang  pemeluk  agama  yang berlainan.  Ini tentunya akan menimbulkan benih konflik di masyarakat karena berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku  secara  positif  di  Indonesia,  telah  jelas  dan  tegas  menyatakan  bahwa  sebenarnya perkawinan antar agama tidak diinginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Adanya konflik antaragama di tengah masyarakat tentu akan berdampak pada hubungan atau relasi yang kurang baik, karena adanya stereotipe atau perasaan saling curiga mencurigai setiap adanya perubahan realitas sosial baik sifatnya simbolik, upacara atau ritual dan pergerakan sosial sehingga suasana kehidupan masyarakat terus menyala laksana api dalam sekam. Perkawinan beda agama  antar  dua  orang  tidak  jarang  menimbulkan  gangguan  dalam  hubungan  dengan komunitas  agama  yang  lebih  luas,  terutama  karena  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia masih bersifat komunal.  Masalah yang timbul dari perkawinan beda agama tersebut terkait dengan sensitifitas, sentiment  dan harga diri yang  berhubungan dengan jatidiri kelompok.  Sengketa  komunal yang terjadi    melibatkan  kelompok  agama yang berbeda seringkali  berkaitan   dengan   masalah   pemakaman   mereka   yang   pindah agama   akibat perkawinan saat yang bersangkutan meninggal dunia,  perebutan jenazah antara kedua kelompok agama dari yang bersangkutan, persengketaan mengenai tata cara penguburannya, cara pembagian harta warisan sampai pada persoalan pendidikan agama terhadap anak dan keluarga dari kedua pasangan yang berbeda agama tersebut. Pada kasus tertentu pertikaian  tersebut melibatkan komunitas dalam skala yang lebih besar diluar keluarga inti pasangan yang berbeda agama tersebut. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga dan menyelesaikan konflik nikah beda agama melalui dialog antarumat beragama, sosialisasi Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pernikahan beda agama, membuat kesepakatan tekhnis tentang tata cara yang harus ditempuh pra nikah beda agama, serta melakukan mediasai dengan mengedepankan kearifan lokal.Kata Kunci: Pernikahan, beda agama, FKUB

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN BERBASIS GENDER (STUDI DI PONDOK PESANTREN KABUPATEN LOMBOK BARAT)

Suriani, Erma ( IAIN Mataram )

QAWWAM Vol 9, No 1 (2015): Juni
Publisher : PSGA-LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Gender mainstreaming pada lembaga pendidikan merupakan kebijakan implementatif. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, maka keterlaksanaannya pada semua lembaga pendidikan formal merupakan keharusan, termasuk Pondok Pesantren. Maka pesantren dituntut untuk melakukan re-desaign kurikulum pengajaran, menjadi wacana pembelajaran ber GSI (Gender Social Inclusion), yaitu pembelajaran yang mengakui dan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, minat, pengalaman dan cara belajar peserta didik yang disebabkan oleh konstruksi sosial pada lingkungannya. Kesetaraan dan keadilan gender  menghendaki agar laki-laki maupun perempuan memiliki akses (kesempatan) dan partisipasi yang sama dalam proses pendidikan, memiliki kontrol atau wewenang yang seimbang atas sumber daya, dan mendapatkan manfaat hasil pendidikan secara setara. Dalam implementasi PUG dalam pendidikan tidak berdiri sendiri dan terpisah dari keseluruhan program, namun PUG diintegrasikan ke dalam strategi pendidikan yang ada, terpadu dan menjadi ruh yang meresap kedalam empat fungsi utama manajemen mutu pendidikan yaitu: perencanaan, pelaksanaan,  pemantauan, dan penilaian/evaluasi. Tiga pondok Pondok pesantren di Lombok Baratmenerapkan pendidikan dan pengajaran secara terpisah, dengan Single Sex Education, atau terpisah antara santri perempuan dan santri laki-laki.Kata kunci: Pesantren, gender mainstreaming, pendidikan berkesetaraan, respon Tuan Guru

KESETARAAN DAN KETAKSETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (KAJIAN AL-QUR’AN SURAT AL-NISĀ )

QAWWAM Vol 9, No 1 (2015): Juni
Publisher : PSGA-LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Salah satu isu yang hangat dan menjadi topik perdebatan adalah persoalan relasi laki dan perempuan (gender meanstreaming). Pergolakan wacana ini ditandai oleh semaraknya kajian di kalangan para intelektual; pembelaan dan penolakan. Di kalangan feminis muncul stigma yang menganggap gender sebagai konsepsi sosial yang dimainkan laki-laki atau perempuan yang oleh karena pengaruh sosio-kultural yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Perbedaan gender (gender defferencess) antara laki-laki dan perempuan diformulasikan dan disosialisasikan secara sosial yang bisa kembangkan melalui tradisi keagamaanjuga negara. Persoalan relasi laki- perempuan (gender) lebih mengacu pada persolan peran yang yang dimainkan masing-masing. Dan peran tersebut lebih dikaitkan dengan pendekatan biologis. Laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan dapat melahirkan dan menyusui sementara laki-laki tidak. Dari perbedaan biologis ini kemudian memunculkansejumlah ekspektasi dalam masyarakat tentang prilaku dan tindakan atau kegiatan yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan. Sebagai konsekwensi logis dari greget kajian ini, terjadinya pro dan kontra tidak dapat dihindari. Sebab selain melibatkan emosionalitas dan arogansi yang sering kali masing-masing kubu saling memperlihatkan kelebihan kubunya dan kekurangan kubu lainnya.Atas berbagai isu gender-seperti kesetaraan dan ketidaksetaran-ini penulis mencoba untuk mengurai benang kusut dari trend penafsiran yang mengitarainya wa bil al- khusus bagaimana Islam membahasakannya (al-Qur’an-Hadist) dan selanjutnya interpretasinya oleh–utamanya-mufassir feminis kontemporer. Untuk lebih terfokus, tulisan ini akan mengurai al-Qur’an surat al-Nisa.Kata Kunci: relasi laki-perempuan, gender defferencess, fiminis kontemporer

MENAKAR KONTEKSTUALISASI KONSEP JILBAB DALAM ISLAM

Tahir, Masnun ( IAIN Mataram ) , Triantini, Zusiana Elly ( UIN Sunan Kalijaga Jogyakarta )

QAWWAM Vol 8, No 1 (2014): Juni
Publisher : PSGA-LP2M IAIN Mataram

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Abstrak: Perbincangan tentang jilbab memang tidak pernah berhenti. Seolah mengalami metamorfosis, jilbab di Indonesia berkembang setahap demi setahap. Metamorfosis jilbab di Indonesia ini tidak terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain: budaya, tafsir agama, kultur sosial ekonomi dan trend globalisasi. Di Indonesia, jilbab seringkali disamaartikan dengan hijab. Pengertian umum yang berlaku saat ini mengenai hijab adalah pakaian muslimah; kerudung (simple headscarf); atau pakaian longgar yang tak tembus cahaya. Sedangkan ketika berbicara mengenai jilbab, seseorang biasanya mengacu kepada kerudung yang diikatkan pada kepala, dan biasanya dikenakan perempuan muslimah.  Oleh karena itu, tulisan ini dihadirkan tidak hendak memerintahkan perempuan menggunakan jilbab, dan melepaskan jilbab, namun, tulisan ini hendak menegaskan bahwa Jilbab adalah budaya yang telah menjadi ketentuan hukum pada saat itu, dengan kondisi yang lain dengan saat ini, oleh karena pada asalnya adalah sebuah budaya, maka keberadaannya selalu dinamis sesuai dengan ruang dan waktu