cover
Filter by Year
Articles
184
Articles
PERTANGGUNGJAWABAN PRODUK OLEH PELAKU USAHA TERHADAP LABELISASI HALAL PADA PRODUK OLAHAN IMPOR

Lewoleba, Kayus Kayowuan, Ramadhani, Dwi Aryanti, Wahyuningsih, Yuliana Yuli

Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9267.922 KB)

Abstract

AbstractThe inclusion of halal labeling is not mandatory or voluntary, but if there is a corporation who manufactures and / or imports processed food into Indonesian territory to be traded by declaring its products as halal products, the processed foodstuff is obliged to include halal labeling and responsible for the halal of its products. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of halal labeling on the circulation of imported processed products and the consequence of the law of circulation of food that is not halal certified in the community. The research in this article uses empirical juridical research methods with data collection techniques through surveys and questionnaires. The results showed that the obligation of labeling in the circulation of imported processed products was less effective in providing legal protection to consumers and the legal consequence was to impose administrative sanctions up to the criminal to business actor.AbstrakPencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan/atau memasukkan pangan olahan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka pelaku usaha pangan olahan tersebut wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Tujuan penelitian dalamartikelini adalah untuk menganalisis efektifitas hukum labelisasi halal terhadap peredaran produkolahanimpor dan akibat hukum peredaran makanan yang tidak bersertifikat halal di masyarakat. Penelitian dalamartikelini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui survey dan kuisioner. Hasil penelitianmenunjukkanbahwa kewajibanlabelisasidalamperedaranprodukolahanimpor kurang efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan akibathukumnya adalah menjatuhkan sanksi administratifhinggapidanakepada pelaku usaha.

KONSTRUKSI PENGATURAN KEJAHATAN TERORISME INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL DENGAN TANGGUNG JAWAB INTEGRAL

Madjid, Yasniar Rachmawati

Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9448.991 KB)

Abstract

Abstract Terrorism is a crime which involved more than one state to attact world peace and security.The handling of international terrorism is not only based on national law but also on international law. Efforts to overcome international crime of terrorism by making the rules both national and international But there are differences of perspective on the characteristics of freedom fighters with terrorists. It is therefore necessary to regulate through multilateral international agreements that have integral responsibility as a form of accountability of countries in the world as set out in the Rome Statute of the International Criminal Court.To analyze the problem the authors use the method ofJuridical Normative, with the approach used in this paper is the Conceptual Approach and the Statute Approach that is used to examine the rule of law relating to judicial terrorism which will be found a new concept of judicial terrorism. Abstrak Terorisme internasional harus memenuhi unsur internasional yaitu melibatkan lebih dari suatu Negara baik sebagai pelaku, korban serta pendanaan, selain itu kejahatan ini bertujuan untuk menyerang perdamaian dan keamanan dunia. Upaya penanggulangan kejahatan terorisme internasional adalah dengan dibuatnya aturan-aturan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Akan tetapi ada perbedaan cara pandang mengenai karakteristik pejuang kemerdekaan dengan teroris. Sehingga diperlukan pengaturan melalui perjanjian internasional multilateral yang memiliki tanggung jawab integral sebagai bentuk pertanggungjawaban Negara-negara di dunia seperti diatur dalam Statuta Roma International Criminal Court. Penulis menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan Conceptual Approach (pendekatan konsep) dan Statute Approach (Pendekatan Peraturan Perundang-undangan)yang digunakan untuk meneliti aturan hukum yang terkait dengan peradilan terorisme yang nantinya akan ditemukan suatu konsep baru dalam peradilan terorisme.

PEMAKNAAN NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Widiarto, Aan Eko, Safaat, Muchamad Ali, Wibowo, Mardian

Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6858.322 KB)

Abstract

AbstractThe authority of judicial review of  an Act by the Constitutional Court has a strategic position in strengthening the rule of law in Indonesia, which is one of the characteristics is the recognition and protection of human rights. The Constitutional Court in exercising judicial review authority has interpreted various provisions of the 1945 Constitution on human rights. Some of which reinforce the meaning as grammatically read in the 1945 Constitution, but there are also decisions that mean differently than the grammatical meaning. This research was conducted to know the meaning of the provisions in the 1945 Constitution which regulate human rights, and to know whether through the Constitutional Court decision even change the meaning of human rights. This research method is normative juridical research. The approach used includes theoretical approach and conceptual approach. Based on the analysis of legal materials used in this study concluded that the decisions of the Constitutional Court other than affirm the meaning of human rights as contained in the 1945 Constitution, the Constitutional Court through its decision also has shifted (expand) some of the meaning of human rights contained in the 1945 Constitution. AbstrakKewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi menempati posisi strategis dalam penguatan negara hukum di Indonesia, yang salah satu cirinya adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. MK dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang telah menafsirkan berbagai ketentuan UUD 1945 mengenai hak asasi manusia, yang beberapa penafsiran tersebut menguatkan makna sebagaimana secara gramatikal terbaca dalam UUD 1945 namun terdapat pula putusan yang memaknai secara berbeda dibandingkan makna gramatikal UUD 1945. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna ketentuan dalam UUD 1945 yang mengatur mengenai hak asasi manusia, serta untuk mengetahui apakah melalui putusan MK terjadi pergeseran bahkan perubahan makna hak asasi manusia dimaksud. Metode penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan teoretis (theoretical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini disimpulkan bahwa putusan-putusan MK selain menegaskan makna hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam UUD 1945, MK melalui putusannya juga telah menggeser (memperluas) sebagian makna hak asasi manusia yang tercantum di dalam UUD 1945.

KONKRITISASI PRINSIP INTERNASIONAL MINIMUM STANDARD OF CIVILIZATIONDALAM KONSEP PENGUASAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Hapsari, Recca Ayu

Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7305.782 KB)

Abstract

AbstractMining became an attraction in investing in Indonesia. the concept of mastery of mining in Indonesia in terms of Article 33 paragraph (3) of the NRI Constitution of Year 1945 with a historical approach of legislation and the application of the principle of the Minimum International Standard Of Civilization (IMS) in defining the bargaining position Indonesia as the "owner" in the mastery of mining. This research uses the juridical normative method. The approach used in this research is the statute approach and historical approach. The results showed that the bargaining position of Indonesia as a developing country is strong enough, especially in terms of maintaining state sovereignty against the influx of foreign investment, the IMS as the ideal principle certainly should be well concritized by the investors. Thus, it  will be achieved good economically benefit  betweem foreign mining companies interests with national interests that are intertwined in harmony.AbstrakPertambangan menjadi daya tarik dalam penanaman modal di Indonesia.konsep penguasaan pertambangan  di Indonesia ditinjau dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan pendekatan historisperaturan perundang-undangan dan konkritisasi prinsip Internasional Minimum Standard Of Civilization(IMS) dalam menentukan posisi tawar Indonesia sebagai “pemilik” dalam penguasaan pertambangan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi tawar Indonesia sebagai Negara berkembang cukup kuat terutama dalam hal mempertahankan kedaulatan negara terhadap masuknya investasi asing, IMS sebagai prinsip yang ideal tentunya harus dikonkritisasi secara baik oleh investor. Dengan demikian, akan tercapai kemanfaatan secara ekonomi baikbagi kepentingan perusahaan pertambangan asing dengan kepentingan nasional yang terjalin harmonis.

AKIBAT HUKUM “OPERASI GANTI KELAMIN” TERHADAP KEABSAHAN PERKAWINAN

Lianto, Zenny Natasia

Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6144.069 KB)

Abstract

AbstractMarriage in Indonesia is regulated in Act Number 1 year 1974 on Marriage, and article 2 Act No. 1 year 1974 on Marriage stating that marriage is declared valid if carried out according to the law of religion and beliefs of each party concerned. In other words, marriage in Indonesia is regulated by two laws namely Act No. 1 year 1974 on Marriage and religious law. However, in the reality, in Indonesia there is still a legal vacuum with marriage performed by parties who have sex-change operation before entering into marriage. Article 1 of Act No. 1 year 1974 on Marriage states that marriage takes place only between a man and a woman and does not explain how the status and position of the person who has performed a sex-change operation. While in the Catholic Catechism No. 369 of His design and illustration. With the provisions of Act No. 1 year 1974 on Marriage and the Catholic Catechism 369 of course sex-change operation has legal effects on the validity of marriage for Catholic couples. AbstrakPerkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang terkait. Dengan kata lain, perkawinan di Indonesia diatur oleh 2 hukum yakni Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum agama. Namun pada kenyataannya di Indonesia masih terdapat kekosongan hukum terkait perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebelum melangsungkan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan dilangsungkan antara seorang pria dan seorang wanita dan tidak menjelaskan bagaimana status dan kedudukan dari orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin. Sedangkan dalam Katekismus Gereja Katolik Nomor 369 dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan pria dan wanita sesuai dengan rancangan dan gambaran-Nya. Dengan adanya ketentuan dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Katekismus Gereja Katolik nomor 369 tentu saja operasi ganti kelamin memiliki akibat hukum terhadap keabsahan perkawinan bagi pasangan Katolik.

HAK GUGAT PEMILIH DAN MASYARAKAT DALAM PERSELISIHAN HASIL PILKADA CALON TUNGGAL

Falah, Indra Fajrul

Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8184.625 KB)

Abstract

Abstract This research discusses the rights of voters and communities in the head of regional election disputes with one candidate. However, the rights of voters and communities have not regulated in the Head of Regional Election Act. The problem is that the enactment of the Head of Regional Election Act restricts the rights of voters and communities. This research is a legal research with statue approach, conceptual approach, historical approach, case approach, and using primary and secondary sources in law. This research concluded that the limitation of the rights of voters and communities in the head of regional election disputes based on the Head of Regional Election Act resulted that the voters and communities have not legal standing in the head of regional election disputes, so that the provisions of the Constitutional Court were not accepted, despite the fact that there were violations in the implementation head of regional election that destroy democracy.AbstrakPenelitian dalam artikel ini membahas hak gugat pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada calon tunggal. Namun hak gugat pemilih dan masyarakat tersebut belum diatur di dalam Undang Undang Pilkada. Permasalahannya berlakunya Undang Undang Pilkada serta perubahannya membatasi hak gugat pemilih dan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan kasus, serta bersumber pada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembatasan hak gugat pemilih dan masyarakat dalam perselisihan hasil Pilkada pada Undang Undang Pilkada serta perubahannya mengakibatkan pemilih dan masyarakat tidak memiliki kedudukan hukum dalam perselisihan hasil Pilkada, sehingga selama persyaratan kedudukan hukum tidak terpenuhi, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak dapat diterima, meskipun pada kenyataannya terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada yang menciderai demokrasi.

ANALISIS YURIDIS KONFLIK AGRARIA TANAH BONGKORAN DI KABUPATEN BANYUWANGI MELALUI PENDEKATAN SOSIOLOGI HUKUM

Sholahudin, Umar

Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10600.702 KB)

Abstract

AbstractThis articleaims is to analyzed the case of agrarian land conflict Bongkoran Land in Wongsorejo Banyuwangi regency in the perspective of sociology of law. Agrarian conflict is a structural phenomenon that one of them stems from the conflict of law, namely between state law and community law. On behalf of development and state law, the government takes over unilaterally lands that have been controlled by local communities. At the same time, the community feels that they have the right to control their land acquired hundreds of years from generation to generation with the social legitimacy of the community or local customary law. This agrarian conflict, is not sufficiently approached and explained by using positive legal approach of the state that characteristic legalistic-positive. The issue of agrarian conflict needs to be approached with a legal sociology approach. The approach of legal sociology is permitted to read and understand the issue of agaric conflict more fully and hence can be found a more social justice solution for society.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisiskasus konflik agraria tanah Bongkoran di Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi dalam perspektif sosiologi hukum.Konflik agraria merupakan suatu gejala struktural yang salah satunya berpangkal pada konflik hukum, yakni antara hukum negara dan hukum masyarakat. Atas nama pembangunan dan hukum negara, pemerintah mengambil alih secara sepihak tanah-tanah yang telah dikuasai masyarakat lokal. Pada saat yang sama, masyarakat merasa dirinya memiliki hak atas penguasaan tanahnya yang diperoleh ratusan tahun secara turun-temurun dengan legitimasi sosial masyarakat atau hukum Adat setempat. Konflik agraria ini, tidak cukup didekati dan dijelaskan dengan menggunakan pendekatan hukum positif negara yang berkarakter legalistik-positifistik. Persoalan konflik agraria perlu didekati dengan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum diyakani dapat membaca dan memahami persoalan konflik agaria lebih utuh dan karenanya dapat dicarikan jalan penyelesaian yang lebih berkeadilan sosial bagi masyarakat

DESAIN PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA INTEGRATIF DI BAWAH MAHKAMAH KONSTITUSI

Sirajuddin, Sirajuddin

Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10706.751 KB)

Abstract

AbstractRegulations as products of a political  process and institution are  often contradicted with public aspirations and interests and potentially break the human right laws, therefore an open door to conduct a judicial review should be created.   The objective of this present study is to describe legal problematic matters arising  as the implication of  the adoption of a dualism testing of regulation in the constitutional system  of the Republic of Indonesia and to find an alternative model design of testing the regulations integratively under the authority of the Constitution Court of the Republic of Indonesia. The research results showed that  in the constitutional system of the Republic of Indonesia, injustice,  unuseefulnes, and uncertainty of law happened. To minimalize the condition, it is necessary to integrate the authority of the regulation under the hand of the Constitution Court through a further ammendment of the 1945 Constitution. However it is still necessary to have a demarcation line through the authority of the Constitution Court in interpreting the Constitution, since it may potentially result in the power abuse. It is indicated by some ultra petita decisions made by the Constitution Court that may potentially cause some new disorders in the political and juridical domains. Independence and accountability of juridical power should go hand in hand. Recruitment and supervision of Constitution Judges should involve the Judicial Commission.Abstrak Peraturan perundang-undangan sebagai produk dari proses sekaligus institusi politik seringkali berseberangan dengan aspirasi dan kepentingan publik, serta berpotensi menabrak norma HAM, sehingga harus terbuka ‘pintu’ untuk dilakukan judicial review. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk  mendiskripsikan problematika hukum yang timbul sebagai implikasi dari dianutnya dualisme pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan; menemukan desain alternatif model pengujian peraturan perundang-undangan secara integratif di bawah Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan in ketatanegaraan Republik Indonesia terbukti menimbulkan ketidakadilan, ketidakmanfaatan, dan ketidakpastian hukum. Untuk meminimalisir kondisi tersebut, diperlukan pengintegrasian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Mahkamah Konstitusi melalui perubahan lanjutan UUD 1945.  Namun demikian tetap diperlukan adanya garis demarkasi terhadap kewenangan MK dalam menafsirkan konstitusi, karena berpotensi menciptakan penyelewengan kekuasaan. Hal ini diindikasikan oleh beberapa putusan MK yang ultra petita berpotensi menimbulkan kekacauan baru dalam ranah politis dan yuridis. Independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman harus berjalan seiring. Rekruitmen dan pengawasan hakim konstitusi perlu melibatkan Komisi Yudisial.

PARADIGMA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL YANG RESPONSIF DALAM PERSPEKTIF TEORI J.H.MERRYMAN TENTANG STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM

Djatmiko, Wahju Prijo

Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7362.087 KB)

Abstract

AbstractPrincipally, development of law is a sustainable development. Functioning as human interest protection, law aims to reach an order and balance in society. Order in society guarantees the protection on human interest.  One of them is the judicial review on  the Act no. 19 year 2013 on Protection and Enforcement to Farmers. This  reflects that the Act does not represent social purposes and functions. This shows no harmony and benefit connections between the Act no.19 year 2013 as a written law product and society. This phenomenon, then, is analyzed by the The John Henry Merryman’ stheoryon Development of law Strategy. The process of making a responsive law products is a participative one meaning that the process involves greatly the participation of society through social groups and individuals in the community. Reversely, an orthodox law products is characterized by its centralistic process in which state institutions dominate the process and colour it, especially  the eminent  executives.                                                                                                     AbstrakPembangunan hukum pada hakikatnya merupakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainabledevelopment). Fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai yakni menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Salah satu perundang-undangan yang dijudicialreview adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adanya judicialreview terhadap UU No. 19 Tahun 2013, mengindikasikan jika undang-undang tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai kemanfaatan sosial. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungankeselarasan dan kemanfaatan  antara UU No. 19 Tahun 2013 sebagai hukum tertulis dengan masyarakat. Fenomena itu kemudian  dianalisisteori strategi pembangunan hukumnya John Henry Merryman. Produk hukum yang bersifat responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih dominannya  lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif dalam mewarnai  hukum.

Back Matter Agustus 2018

Hisan, Dyandra Chairatun

Arena Hukum Vol 11, No 2 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6567.814 KB)

Abstract