cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Arena Hukum
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 182 Documents
UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RAKYAT DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA Sugiharto, Hari; Abrianto, Bagus Oktafian
Arena Hukum Vol 11, No 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.2

Abstract

AbstractThis article try to analyze the concept of administrative effort and it implementation at the court. Enacted of Act Number 30 of 2014 on Government Administration leads the change of administrative court system in Indonesia. One of these change related to administrative effort. Legal issues in this article research is: first, do administrative effort must be taken before sues to administrative court; and second, whether original administrative decision or edministrative effort decision that used as an dispute object when apply a administrative lawsuit to administrative court. In accordance with the legal issues above, this article research is normative research to seek solutions to legal issues which are emerged. The results which have to be achieved are to provide the prescription of essential truth. There are several problems approach used in this study, such as statute approach and conceptual approach. Expected of this research can be found a norm that can be provides legal protection for the people especially in administrative dispute.  In Addition, this research trying to analize of legal protection principle over government action on public law and law enforcement of legal public act by government that could be pursued if there is any detrimental to society. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Isu hukum dalam penelitian artikel ini pertama apakah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke PTUN; dan kedua apakah keputusan tata usaha negara awal atau keputusan upaya administratif yang dijadikan obyek sengketa apabila mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan isu hukum di atas, maka penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi tentang kebenaran yang hakiki. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat khususnya dalam hal sengketa tata usaha Negara dan menganalisis tentang hakikat dari  perbuatan hukum publik oleh pemerintah dan penegakan hukum terhadap perbuatan pemerintah dalam hukum publik yang merugikan masyarakat.
Back Matter Agustus 2017 Hartatik, Ratna Sri
Arena Hukum Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Petunjuk Penulisan Jurnal Arena Hukum
Back Matter Desember 2017 Hisan, Dyandra Chairatun
Arena Hukum Vol 10, No 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Petunjuk Penulisan Jurnal Arena Hukum
HARMONISASI PENGATURAN PEMBERIAN JANGKA WAKTU HAK PAKAI BAGI WARGA NEGARA ASING Legowo, Asto
Arena Hukum Vol 10, No 1 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.6

Abstract

Abstract This journal aims to analyze the juridical implications against he disharmony of granting a period of use rights for foreigners in the construction of the positive law in Indonesia, as well as reviewing and analyzing while also finding a formulation that is harmonious to the reconstruction of granting a period of use rights as a dwelling for foreigners to provide legal certainty in the future to come. The journal uses a normative juridical legislation and conceptual approach. The research results have showed that the implications jurisdiction over disharmony granting a period of use rights for foreigners in the construction of the positive law in Indonesia is uncertainty and contrary to the principles of the formation of legislation, one of which embraces about the principle of correspondence between the type and substance that is important in the formation of a legislation. Such legal uncertainty and contradiction of the principles arises from the inconsistencies of use rights and the dualism of extension and renewal process. Further, harmonisation in the reconstruction in the future to come was done with a few point changes and / or adjusting the settings on the granting of a period of use rights for foreigners as shelter administered over 25 (twenty five) years as well as the enactment of setting back the upgrade procedure without knowing the extension procedure in Article 7 of regulation Number 103 of 2015. Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap disharmonisasi pemberian jangka waktu hak pakai bagi Warga Negara Asing dalam konstruksi hukum positif di Indonesia,serta mengkaji dan menganalisis yang sekaligus menemukan suatu perumusan yang harmonis terhadap rekonstruksi pemberian jangka waktu hak pakai sebagai hunian bagi Warga Negara Asingdalam memberikan kepastian hukum dimasa yang akan mendatang. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa implikasi yuridis terhadap disharmonisasi pemberian jangka waktu hak pakai bagi Warga Negara Asing dalam konstruksi hukum positif di Indonesia adalah ketidakpastian hukum bagi Warga Negara Asing dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya menganut tentang asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan yang menjadi hal penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, ketidakpastian hukum dan pertentangan asas tersebut muncul akibat adanya inkonsistensi pemberian jangka watu hak pakai dan dualisme proses perpanjangan dan pembaruan. Selanjutnya, Harmonisasi dalam rekonstruksi pemberian jangka waktu hunian bagi Warga Negara Asing dalam konstruksi hukum positif di Indonesia di masa yang akan mendatang dilakuan dengan beberapa point perubahan dan/atau penyesuaian pengaturan mengenai pemberian jangka waktu hak pakai bagi WNA sebagai hunian yang diberikan selama 25 (dua puluh lima) tahun serta pengaturan diberlakukannya prosedur pembaruan tanpa mengenal kembali prosedur perpanjangan dalam Pasal 7 PP Nomor 103 Tahun 2015.
KRITERIA UNTUK MENENTUKAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI “JUS COGENS” DALAM HUKUM INTERNASIONAL Saraswati, AAA Nanda
Arena Hukum Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.1

Abstract

AbstractIn international law, there are norms which have the status or degree of jus cogens, therefore may not be violated, excluded or exempted under any circumstances. When a new norm of jus cogens in international law emerges, any treaty in conflict with that norm becomes invalid or void. This is what distinguishes jus cogens with other norms or principles in international law. This journal aims to determine the criteria for determining the principles of jus cogens and to analyze which human rights can be categorized as a jus cogens in international law. This journal is a normative research, using a statute and a conceptual approach. To determine the criteria of jus cogens, this paper analyzes that it should be done by looking at the formal aspects, namely the condition that forms the norm, and the substantive aspects, which are substantially the binding norrm itself. These two aspects are then used to determine which human rights can be catagorized as jus cogens. It can be seen from international recognition, the language in international agreements, both in the preamble and the articles, the majority of countries that have ratified the agreement, and also the analysis of the decision or judicial body towards such international norms.AbstrakDalam hukum internasional, terdapat beberapa norma yang memiliki status jus cogens, sehingga tidak dapat dilanggar, dikesampingkan atau dikecualikan dalam keadaan apapun. Bila muncul norma jus cogens yang baru dalam hukum internasional, maka perjanjian yang telah ada yang bertentangan dengan norma tersebut menjadi tidak sah atau batal. Hal inilah yang membedakannya dengan norma dan prinsip hukum internasional yang lain. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui kriteria untuk menentukan prinsip jus cogens dalam hukum internasional serta menganalisa hak asasi manusia apa saja yang dapat dikategorikan sebagai jus cogens dalam hukum internasional. Jurnal ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Untuk menentukan kriteria jus cogens, jurnal ini menganalisa bahwa hendaknya dilakukan dengan melihat aspek formal, yaitu sebuah kondisi yang membentuk norma tersebut, dan aspek substantif, dimana norrma tersebut memiliki substansi yang memaksa. Sedangkan untuk menentukan HAM apa saja yang merupakan jus cogens, maka dapat dianalisa berdasarkan aspek formal dan substantif diatas yang dapat dilihat dari pengakuan internasional, bahasa di dalam sejumlah perjanjian internasional, baik di dalam preambul maupun pasal-pasal, mayoritas negara yang telah meratifikasi perjanjian tentang norma jus cogens tersebut, dan juga analisis terhadap putusan badan atau peradilan internasional terkait norma tersebut.
PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN STANDARDISASI MENURUT AGREEMENT TBT DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN Hidayatullah, Syukri
Arena Hukum Vol 9, No 2 (2016)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.7

Abstract

AbstractAgreement on Technical Barriers to Trade has been agreed as part of the General Agreement on Tariffs and Trade /GATT and implemented by the WTO member states. In Indonesia, Act No.7/2014 About Trade adopted the system, such as standardization, technical regulations and conformity assessment. This research aims to get the enforcement of standardization according to Act No.7/2014 as compared with the provisions of the Agreement on Technical Barriers to Trade and to obtain the impact of standardization in reducing technical barriers to trade. The research is a normative legal research using comparative approach. The degree of object comparison is discussed using economic analysis of law. The result shows that economic analysis assumes rational behavior of the State to achieve maximum prosperity through multilateral trade agreements. Multilateral agreements are an efficient choice because it produces a universal agreement. Thus, the allocation of norms of standardization in Act No.7/2014 About Trade is assumed to sync with the Agreement on Technical Barrier to Trade, but there is a difference in controlling the equilibrium of treatment. Standardization is still considered to become potential for technical barriers of trade. The essence of this obstacle accounts as internal measures. AbstrakAgreement on Technical Barriers to Trade disepakati sebagai bagian dari perjanjian General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan dilaksanakan oleh negara –negara anggota WTO. Di Indonesia, Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur norma yang diadopsi dari Agreement on Technical Barriers to Trade, yaitu standardisasi, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil pemberlakuan standardisasi menurut Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dibandingkan dengan Agreement on Technical Barriers to Trade dan untuk mendapatkan dampak standardisasi dalam mengurangi hambatan teknis perdagangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan perbandingan hukum. Derajat perbandingan objek penelitian dibahas menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis ekonomi mengasumsikan perilaku rasional Negara untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya melalui perjanjian dagang multilateral. Perjanjian multilateral merupakan pilihan sikap yang efisien karena menghasilkan perjanjian yang universal. Dengan demikian, alokasi norma standardisasi dalam Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sinkron dengan Agreement on Technical Barrier to Trade. Standardisasi bekerja sebagai instrumen hukum dalam pasar bebas melalui perlindungan lingkungan, keselamatan konsumen, kemanan dan kesehatan publik. Instrumen standardisasi membantu konsumen membandingkan karakteristik produksi dan menambah preferensi bagi konsumen untuk produk sejenis.
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF Aprilianda, Nurini
Arena Hukum Vol 10, No 2 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8

Abstract

AbstractThe aim of this paper is analyze the suitability between the protection of children as victims of sexual crimes as regulated in Act number 35/2014 on the Amendment of Act number 23/2002 on Child Protection relating to the handling of child victims of sexual abused with a restorative justice approach as set in Act Number 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This paper based on normative legal research. The results of the study indicate that the  protection of children as victims of sexual violence in Article 71D of Act Number 35/2014 on the Amendment of Act Number 23/2002 on Child Protection has not fully reflect the handling with restorative justice approach. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait kesesuaian antara perlindungan anak korban kejahatan seksual  yang diatur dalam UU 35/2014 mengenai Perubahan atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak  terkait penanganan  anak sebagai korban kekerasan seksual dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak.  Untuk menjawab tujuan tulisan tersebut,  digunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Pasal 71D UU 35/2014 mengenai Perubahan terhadap UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak belum sepenuhnya mencerminkan penanganan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
COMPETITION LAW IN MALAYSIA Hussein, Safinaz Mohd
Arena Hukum Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.1

Abstract

Meningkatnya kesadaran akan pentingnya persaingan usaha menimbulkan munculnya regulasi tertentu di tingkat nasional dan hal inilah yang terjadi di Malaysia, yakni dengan berlakunya Undang-Undang Persaingan Usaha Malaysia 2010. Disahkannya hukum persaingan umum seperti Undang-Undang Persaingan Usaha Malaysia 2010 pasti akan berdampak pada undang-undang sektoral seperti ketentuan dalam Peraturan Ekonomi CMA 1998. Biasanya hukum persaingan usaha memang di atas undangundangsektoral, kecuali jika terdapat pengecualian yang diberikan terhadap hukum tersebut, sehingga harus dikembangkan untuk beberapa waktu dan mengikuti kecenderungan pengembangan hukum yang mendukung. Oleh karena itu, integrasi bagian tertentu dari undang-undang sektoral ke dalam hukum persaingan umum harus dibuat.Kata kunci : hukum persaingan usaha, aturan ekonomi
IMPRISONMENT FOR IUU FISHING IN INDONESIA’S EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE: WHY IT SHOULD NOT BE IMPOSED Zakaria, Alfons
Arena Hukum Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.2

Abstract

Article 73(3) of LOSC emphasizes that “Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment.” Article 93 ofthe Indonesian Fisheries Act Nomor 31 2004 as revised by the Act Nomor 45 2009, however, imposes imprisonment for IUU fishing committed in the Indonesian EEZ. It can be seen that there is a clear contradiction in provisions between Article 93 of the Act Nomor 31 2004 and Article 73(3) of the LOSC. On the other side, Indonesia is a state party of this convention and has ratified the convention. Thus, Indonesia should comply with the provisions in the LOSC. The question is has Indonesia exercised itssovereignty over the EEZ? This paper argues that the implementation of imprisonment in Indonesian EEZ contradicts both Indonesian laws and international law of the sea.Key words: imprisonment, EEZ, sovereignty and sovereign rights
PEMBATASAN PERKARA KONTRA HAK UNTUK BANDING Prasidi, Dimas
Arena Hukum Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.3

Abstract

Terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan pemenuhan hak dalam suatu pembatasan perkara yang dapat dimintakan banding. Dalam pembahasan mengenai pembatasan perkara selalu muncul kritikan-kritikan dan penolakan. Tulisan ini mencoba untuk mencari jawaban atas perdebatan mengenai pembatasan perkara dari segi historikal, gramatikal dan prosedural. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai upaya-upaya, baik dari negara maupun dari masyarakat untuk mendorong pembatasan perkara demi tercapainya fungsi kasasi sebagai penjaga kesatuan hukum.Kata kunci : pengadilan, banding, pembatasan perkara

Page 1 of 19 | Total Record : 182