cover
Filter by Year

Analysis
Bulletin of Post and Telecommunications
Bulletin of Post and Telecommunications a.k.a Buletin Pos dan Telekomunikasi is scientific communication media that is currently managed and published by the R&D Center for Post & ICT Resources, Ministry of Communications and Information Technology. This Bulletin was first published since 2003 by the R & D Center for Post and Telecommunications, who was under the Department of Transportation. Since 2006, with the re-organization of the Indonesian Ministry by the new elected government, the journal management was moved under the R & D Center for Post and Telecommunications, Ministry of Communications and Information and than managed since 2010 under the R&D Center for Post & ICT Resources. This bulletin LIPI accredited by the Accreditation Number: 247 / Akred-LIPI / P2MB / 05/2010. Scientific work / Manuscript that can be published in the Bulletin of Posts and Telecommunications in the form of research, studies, analysis of secondary data, thoughts, reviews theoretical / conceptual / methodological which on scop of: Policy on post Policy on telecommunications Standardization for post Standarization for telecommunications Internet Protocol Numbering Satellite Policy Policy on Telecommunication Industry Telecommunication Market
Articles
111
Articles
Front Cover

BPostel, Redaksi

Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 13, No 2 (2015): December 2015
Publisher : R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar |

Abstract

Preface

BPostel, Redaksi

Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 13, No 2 (2015): December 2015
Publisher : R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1078.706 KB)

Abstract

Studi Pengukuran Digital Divide di Indonesia

Ariyanti, Sri

Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 11, No 4 (2013): December 2013
Publisher : R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1396.482 KB)

Abstract

Pengukuran digital divide di suatu daerah sangat penting untuk mengetahui daerah mana saja yang perlu dibangun TIK nya. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi kesalahan sasaran prioritas daerah yang benar-benar membutuhkan akses teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan pengukuran digital divide tiap daerah.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai indeks digital divide di tiap propinsi di Indonesia serta menentukan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan TIK di masing-masing propinsi. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Pengendalian Penyelenggara dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Infomatika. Populasi dalam penelitian terdiri dari 33 propinsi di Indonesia. Teknik pengukuran digital divide menggunakan teknik infostate yang diadopsi dari penelitian George Sciadas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks digital divide di propinsi di Indonesia paling besar dimiliki oleh propinsi Papua. Nilai kesenjangan digital paling rendah terhadap propinsi DKI Jakarta adalah propinsi D.I Yogyakarta.  Prioritas pembangunan ICT di daerah sebaiknya dari propinsi dengan nilai indeks infostate paling kecil yaitu propinsi Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tengah.

Kajian Awal 5G Indonesia [5G Indonesia Early Preview]

Admaja, Awangga Febian Surya ( Kementerian Komunikasi dan Informatika )

Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 13, No 2 (2015): December 2015
Publisher : R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (753.796 KB)

Abstract

Indonesia saat ini tengah memasuki era teknologi 4G dimana secara global teknologi ini telah dikomersilkan sejak tahun 2009. Melihat pengalaman implementasi teknologi seluler dari 1G sampai dengan 4G di Indonesia yang selalu terlambat, maka kajian ini diharapkan dapat menjadi awal persiapan Indonesia dalam menghadapi teknologi 5G dengan mengidentifikasi teknologi seluler saat ini dengan gambaran umum industri telekomunikasi di Indonesia saat ini. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui FGD dan wawancara mendalam kepada regulator, operator, vendor, serta akademisi. Dalam kajian ini didapatkan bahwa Indonesia perlu memetakan key requirement 5G yang sesuai dengan kondisi di Indonesia sehingga dapat disusun roadmap 5G Indonesia.*****Indonesia is currently entering the 4G era even though 4G technology has been commercialized globally since 2009. Seeing the experience of late implementation of mobile technology from 1G to 4G in Indonesia, this study is expected to be the initial preparation of Indonesia in facing 5G technology era to identify cellular technology today with a general overview of the telecommunications industry in Indonesia. The study used a qualitative approach with data collection methods through focus group discussions and depth interviews with regulators, operators, vendors, and academics. It was found in this study that Indonesia needs to map out 5g key requirements in accordance with the conditions in Indonesia so it can be used to prepare Indonesia 5G roadmap.

Estimasi kebutuhan spektrum untuk memenuhi target rencana pita lebar Indonesia di wilayah perkotaan [The estimation of spectrum requirements to meet the target of Indonesia broadband plan in urban area]

Ariansyah, Kasmad ( R&D Center of Post and Informatics, MCIT )

Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 13, No 2 (2015): December 2015
Publisher : R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (788.499 KB)

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Rencana Pita Lebar Indonesia menjelang akhir tahun 2014. Dokumen tersebut berisi panduan dan arah pembangunan pita lebar nasional dan berisi berisi target-target pencapaian berkelanjutan antara tahun 2014-2019. Terkait target capaian pita lebar nirkabel, ketersediaan dan kecukupan spektrum frekuensi merupakan salah satu hal yang sangat penting.  Studi ini dilakukan untuk mengestimasi kebutuhan spektrum frekuensi dalam rangka memenuhi target capaian Rencana Pita Lebar Indonesia khususnya layanan pita lebar nirkabel di wilayah perkotaan. DKI Jakarta dipilih sebagai sampel wilayah perkotaan. Analisis dilakukan dengan menghitung luas cakupan BTS, mengestimasi jumlah potensi pengguna, mengestimasi kebutuhan spektrum dan membandingkannya dengan spektrum yang sudah dialokasikan untuk mendapatkan jumlah kekurangan spektrum. 3G dan 4G diasumsikan sebagai teknologi yang digunakan untuk memenuhi sasaran pita lebar bergerak. Hasil analisis menunjukkan pada rentang tahun 2016-2019 akan terjadi kekurangan spektrum di wilayah perkotaan sebesar 2x234,5 MHz sampai dengan 2x240,5MHz (untuk mode FDD) atau sebesar 313 MHz sampai dengan 321 MHz (untuk mode TDD). Spektrum frekuensi merupakan sumber daya yang reusable, dengan mengasumsikan kebutuhan spektrum di perdesaan lebih rendah dibanding kebutuhan di perkotaan, maka estimasi ini dapat pula digunakan untuk menggambarkan kebutuhan spektrum di Indonesia secara keseluruhan.*****Indonesian government has issued Indonesia Broadband Plan (IBP) at the end of 2014. IBP provides guidance and direction for the development of national broadband and contains targets in the period of 2014 to 2019. Relating to wireless broadband target, the availability and the adequacy of spectrum is very important. This study was conducted to estimate the spectrum requirements to meet the Indonesia broadband plan target especially the target of mobile broadband in urban area. DKI Jakarta was taken as sample of urban area. Analysis was done by calculating the coverage of BTSs, estimating  the number of potential users, estimating the required spectrum and comparing it with the allocated spectrum to obtain the number of spectrum shortage. 3G and 4G were assumed as technologies used to meet mobile broadband target. The result showed that there will be a shortage of spectrum in the period of 2016 to 2019 approximately 2x234.5 to 2x240.5MHz(for FDD mode) or  313 MHz to 321 MHz (for TDD mode). Spectrum is reusable resource and by assuming that spectrum requirements in rural area is lower than that in urban, this estimastion can also be used to portray spectrum requirements in Indonesia as a whole.

Strategi pencapaian pelanggan pitalebar bergerak di daerah perdesaan tahun 2019 [The strategy of mobile broadband subscriber achievement in rural areas in 2019]

Wahyuningsih, Sri ( Kementerian Kominfo ) , Kusumawati, Diah ( Kementerian Kominfo )

Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 13, No 2 (2015): December 2015
Publisher : R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.461 KB)

Abstract

Pemerintah Indonesia memiliki target untuk memberikan akses internet kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di daerah perdesaan. Daerah perdesaan bagi penyelenggara telekomunikasi kurang memberikan keuntungan karena jumlah pelanggan tidak sebanding dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Survei dalam penelitian ini dilakukan di empat desa yaitu Cangkringan, Hambalang, Purwosari dan Kondasatu untuk mengetahui hubungan kondisi masyarakat dengan internet. Hasil survei menunjukkan penggunaan handphone adalah 18,14% untuk telepon, 16,88% untuk SMS dan hanya 3,80% untuk internet. Analisis deskriptif dari data tersebut adalah masyarakat di desa masih belum menggunakan layanan internet secara optimal. Alasannya adalah keterbatasan infrastruktur dan belum ada kesadaran masyarakat. Sudut pandang operator telekomunikasi, mastel Indonesia dan BRTI diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD). Triangulasi data survei dan hasil FGD menghasilkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta melalui pengembangan ekosistem untuk masyarakat perdesaan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan intervensi melalui optimasi penggunaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi untuk pengembangan mobile broadband dan melalui skema dana Universal Service Obligation (USO).*****Indonesian government has a target to provide internet access to all Indonesian people, including in rural areas. For telecommunication provider, rural areas is less profitable because of the number of customers are not comparable with the investment cost incurred. This study was conducted by doing survey in four villages namely Cangkringan, Hambalang, Purwasari, and Kondasatu to determine the condition of the people associated with the development of the internet. The results of the survey showed that 18.14% people use the mobile phone for voice communication, 16.88% for SMS, and only 3.80% for using internet. Villagers have not used the internet service optimally yet. The reason is lack of infrastructure and public awareness relating to the usefulness of the internet. Viewpoints from telco operators, Mastel Indonesia and BRTI were obtained through Focus Group Discussion (FGD). Triangulation between survey data and FGD provide strategy that should be carried out by the government and private sector through the development of ecosystem to rural communities. In addition, the government can do intervention through the optimization of the use of spectrum frequencies fees and the Universal Service Obligation (USO) funding schemes to develop mobile broadband infrastructure.   

Kajian implementasi radio siaran digital di Indonesia [Study of digital radio broadcasting implementation in Indonesia]

Gultom, Amry Daulat

Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 13, No 2 (2015): December 2015
Publisher : R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.258 KB)

Abstract

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 21 tahun 2009 tentang  Standar Penyiaran Digital Untuk Penyiaran Radio pada Pita VHF di Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan penggunaan frekuensi VHF Band II untuk penyiaran radio FM yang tidak sesuai dengan rencana induk, serta tidak terpenuhinya permohonan untuk penggunaan kanal frekuensi dari masyarakat, maka perlu dicarikan saluran siaran alternatif dengan menggunakan sistem penyiaran radio digital standard DAB Family. Hingga saat ini belum ada perkembangan berarti terkait implementasinya, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi radio siaran digital, kesiapan dari sisi pemerintah, operator, dan masyarakat, dan kendala yang dihadapi serta merumuskan strategi yang akan digunakan mengatasinya. Metode analisis yang digunakan adalah SWOT dan TOWS kualitatif dari data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak stasiun radio sudah siap terhadap digitalisasi radio siaran, pihak pemerintah belum begitu siap karena belum adanya regulasi pendukung Permen Kominfo tentang standard radio digital, dan masyarakat juga belum siap karena kurangnya sosialisasi dan masih susah didapatkannya perangkat penerima siaran radio digital. Pengintegrasian penerima siaran radio digital pada kendaraan bermotor roda empat dan telepon genggam yang baru dapat meningkatkan keberadaan perangkat penerima siaran radio digital.*****The Minister of Communication and Information Regulation number 21 of 2009 on Digital Broadcasting Standards for VHF Band Radio Broadcasting in Indonesia stated that in order to overcome the problems of VHF Band II frequency utilization for FM radio broadcasting that is not in accordance with the master plan, as well as non-fulfillment of the request for frequency channels utilization of the society, neeed to find alternative broadcast channel by DAB Family digital radio broadcasting system. Until now there has no significant developments related to the implementation, so it is necessary to review potential of digital broadcast radio, the readiness of government, operator, public, and obstacles that faced and to formulate strategies to overcome them. Analytical method used are qualitative SWOT and TOWS from interviews and literature studies data. The results shows that radio station is ready for digitization of radio broadcasting, government has not been so ready because of the absence of digital radio standards supporting regulations, and the public is also not ready due to lack of socialization and digital radio broadcast receiver in market. The integration of digital radio receivers in automobiles and mobile phones can increase the existence of digital radio broadcast receiver devices.

Preface

BPostel, Redaksi

Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 13, No 1 (2015): June 2015
Publisher : R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (882.951 KB)

Abstract

Analisis kebijakan standardisasi keamanan perangkat telekomunikasi untuk menunjang kebijakan pertahanan dan keamanan nasional [Policy analysis on telecommunication devices security standardization to support national security and defence policy]

Pradono, Wirianto ( Puslitbang SDPPI - Balitbang SDM - Kementerian Kominfo ) , Yourdan, Yourdan ( Puslitbang SDPPI - Balitbang SDM - Kementerian Kominfo )

Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 13, No 2 (2015): December 2015
Publisher : R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.984 KB)

Abstract

Beberapa tahun terakhir, kejadian yang terkait dengan pembobolan informasi meningkat dengan signifikan dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit baik bagi pemerintah, industri maupun perorangan. Oleh karenanya diperlukan jaminan terhadap keamanan informasi terutama yang menyangkut informasi yang sensitif dan rahasia. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan di bidang standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi untuk menjamin validitas dan kerahasiaan informasi yang dilewatkan melalui perangkat tersebut. Pendekatan kualitatif maupun kuantitatif digunakan dalam studi ini untuk memperoleh gambaran tentang kondisi penerapan standar keamanan perangkat baik oleh pemerintah maupun industri telekomunikasi serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam menjamin keamanan perangkat telekomunikasi baik untuk kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus baik dari aspek teknologi, kelembagaan, maupun regulasi. Hasil penelitian menunjukkan belum ada regulasi yang mengatur standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi untuk kebutuhan khusus. Selain itu belum ada penetapan secara eksplisit tentang lembaga yang berwenang dalam pengujian dan sertifikasi keamanan perangkat telekomunikasi terutama untuk kebutuhan khusus. Sejumlah regulasi yang mengatur secara spesifik bidang standarisasi keamanan perangkat telekomunikasi saat ini masih dalam proses penyusunan oleh instansi-instansi terkait.*****In the past years, incidents involving information security breach increase significantly and cause huge damage to industry, government or individual. Due to that, information security needs to be well guaranteed especially when it comes to sensitive and confidential information. One has to be done to cope with that is the availibility of policy on telecommunication devices security standardization to assure validity and confidentiality of all information going through the devices. Both qualitative and quantitative method used in this study to describe implementation of telecommnunication devices security that has been done by both government and ICT industry and also to identify obstacles in implementation of telecommunication device security assurance for both public and special purposes, from technology, institutional, and regulation aspects. This study showed that any regulation related with telecommunication device security standardization for special purposes has not been provided yet. Besides, authorized institution to examine and certify telecommunication devices security especially for specific purposes has not been assigned yet.     

Kajian hukum penerapan prinsip netral teknologi dalam pemanfaatan spectrum sharing [Study on implementation of neutral technology law on spectrum sharing]

Virhani, Mohan Rifqo ( Direktorat Pengendalian SDPPI, Direktorat Jenderal SDPPI )

Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol 13, No 2 (2015): December 2015
Publisher : R&D Center of Post dan Informatics Resources and Equipments (Puslitbang SDPPI)

Show Abstract | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.131 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang didukung oleh data primer dan data sekunder mengenai berbagai permasalahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektfitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio perlu diterapkan prinsip netral teknologi di seluruh band frekuensi khususnya band frekuensi seluller penyelenggara telekomunikasi. Penerapan prinsip netral teknologi terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio, selain itu efektifitas dan efisiensi spektrum frekuensi radio dapat ditempuh melalui penerapan spectrum sharing antar penyelenggara telekomunikasi.*****This study is a normative legal research using descriptive analytical research, which aims to describe or provide an object of research which supported by primary data and secondary data on various issues. This research shown that the effectiveness and efficiency of the radio frequency spectrum need to apply of neutral technology principle for all band frequency especially selluler frequency band of telecommunication operators. Applied of neutral technology will encourage effectiveness and efficiency of the radio frequency spectrum. Furthermore, effectiveness and efficiency of the radio frequency spectrum can be reached through spectrum sharing applied among telecommunication operators.