cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kuningan,
Jawa barat
INDONESIA
UNIFIKASI
Published by Universitas Kuningan
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi adalah jurnal ilmiah yang berisi tentang karya ilmiah yang menggunakan penelaahan kepustakaan dan empiris bidang ilmu hukum yang terbit 6 bulanan
Arjuna Subject : -
Articles 50 Documents
Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sarip, Diding Rahmat &
UNIFIKASI Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : UNIFIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pro dan kontra pemilihan gubernur langsung dalam ujud dekonsentrasi otonomi daerah di tingkatan provinsi. Otonomi pada dasarnya mempunyai wilayah, kewenangan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kabupaten/kota sebagai bentuk otonomi memiliki desentralisasi secara kewilayahan. Dekonsentrasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kemudian dilimpahkan kepada daerah secara administratif. Kewenangan secara administratif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan secara administratif ada pada gubernur. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada kepala intansi vertikal di wilayah provinsi. Dekonsentrasi, merupakan penyelenggaraan tugas yang kewajibannya dipegang oleh pemerintah pusat dan memiliki implikasi sosial kemasyarakatan dalam aplikasinya. Konsekuensi desentralisasi memposisikan gubernur sebagai wakil pusat di daerah provinisi yang membawah beberapa kabupaten/kota. Gubernur mempertanggung jawabkan segala tindakannya pada Presiden sebagai pemerintah pusat. Konsekuensinya presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat ataupun memilih gubernur yang diajukan oleh masyarakat ataupun wakil masyarakat. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, mencoba mencari titi ideal teori dekonsentrasi yang ada di Indonesia. Kemudian mencoba memberikan bentuk ideal dari sebuah teori yang dianut tersebut
PENGELOLAAN DANA OTONOMI BERDASARKAN UNDANG UNDANG DAERAH ISTIMEWA PROVINSI ACEH DAN UNDANG UNDANG OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA Suwari Akhmaddhian, Gios Adhyaksa dan
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.413

Abstract

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam arti sempit pemerintahan adalah segala kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Di samping itu dari segi struktural fungsional pemerintahan dapat didefinisikan pula sebagai suatu sistem struktur dan organisasi dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan Negara. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sejalan dengan pasal tersebut keutuhan suatu negara atau yang disebut juga integritas negara adalah suatu hal yang paling penting  yang menjadi dasar eksistensi setiap negara. Ketika negara bebas dari ancaman disintegrasi, maka sesungguhnya eksistensi negara tersebut telah kuat tak tergoyahkan. Hal yang sama berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Integritas Indonesia, yang disebut dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan NKRI adalah fungsi dari pengertian dan tujuan negara, sebagaimana termaktub di dalam penjelasan Pembukaan UUD 1945. Itulah sebabnya sejak awal NKRI didirikan pemerintah dan berbagai elemen rakyat terus menerus berupaya mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan dasar negara dan Undang-Undang Dasar yang dimilikinya. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Kata kunci : Dana, Otonomi, Kebijakan.
ALTERNATIF PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MEREK KOLEKTIF GENTENG JATIWANGI GUNA MENGURANGI PERSAINGAN USAHA DI KABUPATEN MAJALENGKA Fathanudien, Anthon
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.403

Abstract

Pada era perdagangan global dan pasar bebas, merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha sehat. Salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang harus diatur dan dilindungi yaitu merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas mereksemakin berkembang pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan peniruan-peniruan. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Genteng Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun faktanya banyak merek Genteng Jatiwangi belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka dan Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menjelaskan mengenai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha dan menjelaskan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat di antara para pemilik industri genteng Jatiwangi. Industri genteng Jatiwangi mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki investasi yang besar dan menjadi industri andalan Majalengka. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Majalengka harus ikut berperan agar keberadaan genteng Jatiwangi selalu eksis, Pemerintah Daerah Majalengka berperan agar industri genteng Jatiwangi mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemerintah Daerah Majalengka dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan merek kolektif untuk perlindungan hukum atas merek genteng Jatiwangi. Pemerintah Daerah Majalengka lebih memperbanyak sosialisasi tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek sehingga para pemilik industri genteng Jatiwangi memahami akan pentingnya perlindungan hukum atas merek.
STUDI KOMPARATIF TENTANG ASPEK ONTOLOGI PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA Fikri, Moh. Zeinudin dan
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.755

Abstract

Abstract In the socio-anthropological study, Islam embraced by the indigenous people of Java were quite influential in many aspects of their lives. Even in reality, has always found a dialogical relationship between Islamic law and customary law Java. In connection of that, this article attempts to examine and analyze the similarities and differences on aspects of ontology division of inheritance according to Islamic law and customary law Java. Despite these similarities, especially in the type and status of the estate but it also found differences in the using and distribution of the estate, class of heirs, as well as part of the child. Key Word: ontology, the division of inheritance, islamic inheritance law, customary law Java. Abstrak Dalam telaah sosio-antropologis, agama Islam yang dianut oleh masyarakat Jawa ternyata cukup berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Bahkan dalam realitas, selalu ditemukan hubungan yang dialogis antara hukum Islam dan hukum adat Jawa. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, artikel ini mencoba untuk mengkaji dan menganalisis persamaan dan perbedaan tentang aspek ontologi pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa. Walaupun terjadi kesamaan terutama dalam jenis dan status harta warisan, tetapi ternyata juga ditemukan perbedaan dalam hal pemanfaatan dan pembagian harta waris, golongan ahli waris, serta bagian anak. Kata Kunci: ontologi, pembagian waris, hukum waris Islam, hukum adat Jawa.
PENERAPAN ASAS “PREMIUM REMEDIUM” TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI INDUSTRI PERTAMBANGAN DI INDONESIA Sekhroni, Sekhhroni
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i1.503

Abstract

-
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA Asri Agustiwi, Suwari Akhmaddhian dan
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i2.409

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian yaitu: Pertama, KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kedua, Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata. Kata kunci : konsumen, perlindungan hukum, transaksi jual beli elektronik.
Eksistensi Lembaga Kerjasama Bipartit dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Hak Asasi Manusia Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i1.787

Abstract

RELASI LEMBAGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Abustan, Abustan,
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v4i2.693

Abstract

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN-IKLAN YANG MENYESATKAN DI ERA GLOBALISASI Fathanudien, Anthon
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v2i2.414

Abstract

Biro iklan sebagai pendesain iklan hanya mengkonsentrasikan diri pada bagaimana membuat iklan yang memuaskan sesuai dengan permintaan kliennya tanpa berupaya membuktikan apakah yang disampaikan oleh iklan itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak.Dari uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan antara lain bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen atas informasi yang menyesatkan dalam dunia periklanan serta upaya konsumen dalam menanggulangi dampak iklan yang menyesatkan.Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum serta Pasal 1243 KUHPerdata yaitu tentang wanprestasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Konsumen, Globalisasi.
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015) Akhmaddhian, Suwari
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v3i1.404

Abstract

Kepastian hukum dan jaminan stabilitas ekonomi sangat penting dilakukan untuk menjaga pergerakan roda perekonomian suatu negara. Adapun rumusan masalah yang dirumuskan menjadi tititk permasalahan adalah bagaimana penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan di Indonesia dan  Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  penegakan hukum lingkungan di Indonesia pada studi kasus kebakaran hutan di Indonesia dan  Bagaimana pengaruh penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dapat berguna secara praktis dan teoritis. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana yaitu terkait Subtansi Hukum pada Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat tentang larangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan tindakan terhadap pelaku untuk menegakan hukum dan Penegakan hukum lingkungan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia terpengaruhi oleh 3 (tiga) Aspek yaitu Produk hukum, Sistem Hukum dan Resiko politik yang selalu berubah. Kesimpulan penegakan hukum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang sangat perlu di perhatikan adalah komitmen pejabat tertinggi yang bertangung jawab terhadap maju mundurnya suatu negara. Rekomendasi penegakan hukum harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa melihat latar belakang perusahaan atau individu sehingga kepastian hukum untuk berinvestasi terjamin dan reformulasi Pasal 69 ayat (1) huruf H Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.Kata kunci : Penegakan Hukum, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengaruhnya.