cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Mimbar Hukum
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law,Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law,etc
Arjuna Subject : -
Articles 794 Documents
Problema Penyerapan Adat oleh Pengadilan dan Pengaruhnya bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional Suhariyanto, Budi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.786 KB) | DOI: 10.22146/jmh.33227

Abstract

AbstractThe draft of Penal Code Bill regulates the living law in society as a form of extension of legality principle, but in its elucidation, there is no further sufficient explanation  about the scope and qualifications of such thing. Thus, there have been some concerns regarding the issue of multi-interpretation in the enforcement of adat criminal law. Having a reflection on the reality of the judges’ interpretation in absorbing adat law while deciding the punishment in accordance with the living and developing justice in society, a further and deeper study in jurisprudence is required to reconsider and reformulate the adat criminal law values in the Draft of Criminal Code Bill. IntisariRancangan KUHP mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk perluasan asas legalitas, tetapi dalam penjelasannya tidak diatur secara definitif tentang ruang lingkup dan kualifikasi yang memadai. Timbul kekhawatiran persoalan multi tafsir dalam penegakan hukum pidana adat. Bercermin dari realitas penafsiran hakim yang selama ini ada dalam menyerap hukum adat saat memutuskan pemidanaan sesuai dengan keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait yurisprudensi yang ada sebagai pertimbangan melakukan reorientasi dan reformulasi nilai-nilai hukum pidana adat dalam Rancangan KUHP. 
Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini Sulastriyono, Sulastriyono; Intaning Pradhani, Sartika
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.517 KB) | DOI: 10.22146/jmh.36956

Abstract

AbstractDjojodigoeno Adat legal thought is started from awareness that the nature of adat law is law. Adat law is the contrary of written law and it is a legal reality. Adat law as original law of Indonesia is the material of Indonesia national law formulation. Sociology and ethnography empirical legal research are tools to find adat law from its source of law. The purpose of adat law finding is to construct Indonesia state law which reflects national identity according to Indonesia socialism. In this current situation, adat law study gives more attention to rights of indigenous peoples and adoption of adat law in legislation; therefore, it is far from Djojodigoeno’s expectation. IntisariPemikiran hukum adat Djojodigoeno berangkat dari kesadaran bahwa hakikat hukum adat adalah hukum. Hukum adat adalah lawan dari hukum tertulis dan merupakan realitas hukum. Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia menjadi material bagi terbentuknya hukum nasional Indonesia. Penelitian hukum lapangan pada sumber hukum adat secara sosiologi dan etnografi adalah cara untuk menemukan hukum adat. Tujuan dari penemuan hukum adat adalah untuk membentuk hukum negara Indonesia yang mencerminkan kepribadian nasional berdasarkan sosialisme Indonesia. Saat ini kajian hukum adat fokus pada hak-hak masyarakat hukum adat dan adopsi hukum adat dalam peraturan; sehingga semakin jauh dari harapan Djojodigoeno. 
Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman) Nalle, Victor Imanuel W.
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.629 KB) | DOI: 10.22146/jmh.37201

Abstract

AbstractSupreme Court decisions have established that daughters have the right to inherit their fathers’ property. It is contrary with principle of inheritance on adat law, especially in patrilineal communities. Therefore this article analysis legal reasoning in Supreme Court decisions within equality between men and women in inheritance cases and their implications to cultural identities. Analysis in this article uses case approach to Supreme Court decisions in 1974 to 2016. The case approach in this article found that Supreme Court decisions use the perspective of human rights to criticize inequality between men and women on inheritance law in adat law. However, Article 28I par. 3 the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the “development of times and civilisations”. This facts show that the definition of "the development of times and civilisations" as the basis of reviewing adat law is important. Supreme Court has to formulates the definition of “the development of times and civilizations” in order to prevent disappearance of cultural identities.s and civilisations. IntisariMahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menetapkan bahwa anak perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta ayahnya. Putusan-putusan tersebut bertentangan dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat, khususnya dalam masyarakat adat dengan sistem patrilineal. Oleh karena itu artikel ini menganalisis penalaran hukum dalam putusan Mahkamah Agung terkait dengan keseimbanganlaki-laki dan perempuan dalam sengketa waris adat dan implikasinya terhadap identitas budaya. Analisis artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri dari tahun 1974 hingga 2016. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut menggunakan perspektif hak asasi manusia untuk mengkritik ketidakseimbangan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris berdasarkan hukum adat. Namun Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan “perkembangan zaman dan peradaban”. Kondisi ini menunjukkan definisi “perkembangan zaman dan peradaban” sangat penting untuk dirumuskan sebelum mengevaluasi hukum adat. Kriteria yang jelas terhadap definisi “perkembangan zaman dan peradaban” perlu dibuat agar perubahan hukum waris adat tidak berimplikasi pada pudarnya identitas budaya.
Pendekatan Positivistik dalam Studi Hukum Adat Simarmata, Rikardo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.434 KB) | DOI: 10.22146/jmh.37512

Abstract

AbstractAdat Positive Legal Science was initiated to simplify Western People (officer, legal enforcer, scholar) to understand adat or adat law. There are two important process to produce and to formulate substance of Adat Positive Legal Science. First, introduction of positivism legal approach creates perspective seeing adat law as jurisprudence because it has elements supporting adat law as system. This approach differenciates Adat Positive Legal Science from adat law study based on social approach. Adat law social approach does not imagine universal elements which represent reality of adat and adat law diversity because its own uniqueness. This different dissociate Adat Positive Legal Science from social studies as initial references. Second, introduction of positivism approach is action to apply western legal thoughts to explain adat law. The result is bias explanation regarding adat law. It is argued that positivism approach in Adat Positive Legal Science sets apart nature of adat law which following dynamics social relation. This paper doesn not only elaborate the birth of Adat Positive Legal Science history, but also how Adat Positive Legal Science does not able to response dynamic adat law by looking back to the existing concepts and definitions. IntisariIlmu Hukum Adat Positif pada awalnya digagas untuk keperluan memudahkan Orang Barat (pejabat, penegak hukum, ilmuan) untuk memahami adat atau hukum adat. Ada dua hal penting dari proses melahirkan dan merumuskan muatan Ilmu Hukum Adat Positif ini. Pertama, introduksi pendekatan positivisme menghasilkan pandangan yang melihat hukum adat sebagai jurisprudence dan karena itu memiliki unsur-unsur yang menjadi penopang hukum adat sebagai sistem. Pendekatan ini mengakibatkan Ilmu Hukum Adat Positif menjadi berbeda dari studi-studi hukum adat yang menggunakan pendekatan sosial. Kajian sosial hukum adat tidak membayangkan ada unsur-unsur universal yang bisa merepresentasikan adat atau hukum adat, yang dalam kenyataanya beragam karena memiliki keunikan-keunikan. Perbedaan ini sekaligus menjauhkan Ilmu Hukum Adat Positif dari studi-studi sosial, yang dijadikannya sebagai rujukan awal. Kedua, introduksi pendekatan positivisme sekaligus merupakan tindakan menerapkan pemikiran-pemikiran Hukum Barat (western legal thoughts) dalam menggambarkan hukum adat. Hasilnya, sebagian gambaran mengenai hukum adat yang dihasilkan dari pendekatan ini, bersifat bias. Tulisan ini berargumen bahwa pendekatan posivistik dalam Ilmu Hukum Adat Positif telah membuat disiplin ini menjauh dari sifat alamiah hukum adat yaitu yang terus berkembang mengikuti proses dinamik relasi-relasi sosial. Tulisan ini, selain memaparkan sejarah kelahiran Ilmu Hukum Adat Positif, juga memperlihatkan bagaimana Ilmu Hukum Adat Positif tidak mampu merespon dinamika pada hukum adat dengan cara melihat ulang istilah dan konsep-konsep yang digunakan beserta pengertiannya.
INFLUENCE OF PSC CHANGES IN THE UPSTREAM SECTOR FROM COST RECOVERY SYSTEM INTO GROSS SPLIT TOWARD THE OBLIGATION TO PAY LAND BUILDING TAX Ikasari, Irine Handika
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.29240

Abstract

AbstractThe scheme of profit sharing contracts has been significantly changed due to the enactment of Ministerial Regulation of Energy and Mineral Resources No. 8/2017 concerning the Gross Split Revenue Sharing Contract on January 16, 2017.This research focused on: First, the relationship between the change of PSC Cost Recovery form to PSC Gross Split with the mechanism of Administration of Land and Building Tax and its addressat; and Second relationship between change of PSC Cost Recovery form PSC Gross Split with procedure of Land and Building Tax calculation at exploration and exploitation stage.IntisariSkema kontrak bagi hasil mengalami perubahan yang sangat signifikan akibat diundangkannya Peraturan Menteri ESDM No. 8/2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split pada tanggal 16 Januari 2017. Penelitian ini difokuskan pada: Pertama, hubungan antara perubahan bentuk PSC Cost Recovery menjadi PSC Gross Split dengan mekanisme penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan dan addressat-nya; dan Kedua hubungan antara perubahan bentuk PSC Cost Recovery menjadi PSC Gross Split dengan tata cara perhitungan PBB pada tahap eksplorasi dan eksploitasi.
The Functions of the 1945 Constitutional Preamble Omara, Andy
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.30076

Abstract

Abstract Using the Preamble of the Indonesian Constitution namely the 1945 Constitution as a case study, this paper aims to answer an important question i.e. what are the functions of the Preamble? It argues that the functions of the 1945 Constitutional Preamble vary from time to time. In the Old Order and the New Order governments, the Preamble enjoyed its highest status but it somehow lacked of legal binding. In recent years, particularly after the recent constitutional amendments, the status of the Preamble arguably shifted from lacked of legal binding to have legal binding status. This shift is primarily because of the recent constitutional amendments. Keywords: Functions, Preamble, Constitution. Intisari Dengan menggunakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai studi kasus, artikel ini bermaksud menjawab sebuah pertanyaan penting yaitu apa fungsi sebuah pembukaan? Artikel ini berpendapat bahwa fungsi dari Pembukaan UUD 1945 berbeda dari waktu ke waktu. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, Pembukaan mendapatkan tempat tertinggi. Namun pada saat yang sama ia tidak sepenuhnya mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sejak perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1999-2002, status Pembukaan berubah dari yang sebelumnya tidak sepenuhnya mempunyai daya ikat menjadi mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang Dasar.Kata Kunci: Fungsi, Pembukaan, Konstitusi.  
PENDEKATAN HOLISTIK – EKOLOGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN KASUS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA Christiawan, Rio
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.31383

Abstract

AbstractIneffective performance of conventional law enforcement as a means of settlement for forest and land fire cases has been caused by the lack of proper knowledge of the law enforcers on legal aspects on forest and land fire cases and deviation in the conventional process at police and court level. As a consequence, not only the citizens become the sufferer, but this will also result in deviation in the law enforcement process.  This article compares the conventional law enforcement and the potential to adopt environmental law enforcement in forest and land fire cases using holistic approach - an ecological perspective which considers the law not only as a strict rule but also an integral part together with all of the elements which will enable law enforcement to put forward the aspects of ecological sustainability than others interests. Keywords               : Conventional Law, Irregularities, Holistic – Ecological IntisariTidak Optimalnya  penegakan hukum  secara konvensional sebagai bentuk penyelesaian terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum terkait tata cara penanganan aspek hukum kebakaran hutan dan lahan maupun terjadinya penyimpangan pada proses penegakan hukum konvensional baik di tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan. Akibatnya tidak saja warga negara yang dirugikan (suferer) tetapi juga tidak jelasnya proses penegakan hukum konvensional akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam proses penegakan hukum. Artikel ini membahas mengenai perbandingan penegakan hukum secara konvensional dan kemungkinan penegakan hukum lingkungan dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan menggunakan pendekatan holistik – ekologis yang memandang hukum bukan sebuah prosedur yang kaku tetapi hukum dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh dengan segenap unsurnya sehingga penegakan hukum lebih mengedepankan aspek keberlanjutan ekologis daripada kepentingan lainnya.Kata Kunci                  : Hukum konvensional, Penyimpangan, Holistik – Ekologis
TEORI HUKUM KRITIS PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN Jened, Rahmi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.33212

Abstract

Economic financial crisis brings severe impact on property sector. Financing on investment property today nowadays still relies on short term  financing such as deposit and saving that causes high interest rate. This further affects the people’s  ability to invest on  a real property that is descent and affordable. Meanwhile with banking sector facing fragile situation , short term real property financing will become mismatch that can worsen bank’s liquidity. In order to find  a solurtion of a such problem, nowedays has been developed a new financial institution  adopted from Common Law tradition that is SecondaryMortgage Facility(SMF). I is not easy to adopt legal institution s derived from  the  Common Law ttradition into or country that based on Civil Law tradition. This paper will discuss the legal theory of Secondary Mortgage Facility (SMF) for real property financing.
ASAS KEBIASAAN PEMBERIAN UANG PANJAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ERA PASAR BEBAS holijah, holijah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.33410

Abstract

Saat ini realitanya dalam kegiatan ekonomi yang meskipun bentuk dan model transaksi jual beli terus berkembang, namun jual beli dengan sistim panjar tetap biasa dilakukan dalam masyarakat. Pemberian uang panjar dilakukan dalam transaksi jual beli produk barang ataupun jasa. Pentingnya pemahaman jual beli dengan sistim panjar yang berlaku salam hukum positif baik dalam Hukum Adat, Hukum Perdata  dan Hukum Islam adalah sangat penring sebagai upaya upaya untuk menghindari terjadi transaksi jual beli yang merugikan.Dalam perkembangan praktiknya, jual beli dengan pemberian uang panjar dari  pembelian produk barang dengan sistim panjar berupa pemberian uang panjar sebagai tanda jadi  atau sebagai uang muka. Uang panjar sebagai tanda jadi dalam transaski jual beli produk barang juga dalam praktik tergantung kesepakatan akan di kembalikan atau tidak, termasuk bagian harga jual ataupun tidak. Sementara itu, mengenai pemberian uang panjar sebagai uang muka  jika terjadi pembatalan, maka uang panjar sebagai uang muka dikembalikan.
PENDEKATAN HOLISTIK TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI DALAM KERANGKA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Suwandono, Agus
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 31, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jmh.33848

Abstract

Pengaturan transportasi berbasis aplikasi masih saja mendapatkan penolakan, sementara pemerintah selaku regulator berkepentingan untuk memberikan perlindungan bagi angkutan konvensional dan konsumen. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan spesifikasi deskriftif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan transportasi berbasis aplikasi harus memperhatikan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Selain itu, tidak diaturnya ojek online menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keberadaan ojek online. Perlindungan hukum terhadap konsumen transportasi berbasis aplikasi dalam beberapa aspek telah memenuhi aspek perlindungan konsumen, dengan tetap memperhatikan hak-hak konsumen yang lainnya