cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
elriyasah@uin-suska.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jalan HR. Soebrantas Panam Km. 15 No. 155, Tuah Madani, Kec. Tampan, Kabupaten Kampar, Riau 28293
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Jurnal EL-RIYASAH
ISSN : 20888112     EISSN : 26849674     DOI : -
EL-RIYASAH: Merupakan jurnal penelitian yang menghimpun berbagai tulisan dari para akademisi dan praktisi dari disiplin ilmu di bidang Kepemimpinan dan Administrasi. Jurnal ini sudah terbit dari tahun 2011 dan sudah mendapatkan (Online ISSN 2684-9674 | Print ISSN 2088-8112). Jurnal El-Riyasah hadir di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan terbit pada bulan Juni dan Desember setiap tahun. Pengelola mengundang para ilmuan, profesional, dan peneliti untuk mempublikasikan hasil riset dan kajiannya setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan. Naskah boleh ditulis dalam bahasa Indonesia, atau Inggris. Pengiriman naskah melalui proses register terlebih dahulu, kemudian melakukan online submission.
Articles 47 Documents
PERAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PEMBANGUNAN PEDESAAN Devi Deswimar, Almasri
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i1.657

Abstract

Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian penting dari perwujudan pembangunan otonomi daerah dalam rangka pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa dengan membuat program-program nasional yang salah satunya adalah program pemberdayaan masayarakat desa. Seperti yang kita ketahui, masayarakat pedesaan adalah masyarakat yang identik dengan kemisikinan dan keterletarbelakangan padahal tidak sedikit potensi yang dimiliki oleh mayarakat desa. Upaya penanggulangan kemiskinan yang paling strategis dalam era otonomi daerah dapat dirumuskan dalam satu kalimat yaitu ?berikan peluang kepada keluarga miskin dan komunitasnya untuk mengatasi masalah mereka secara mandiri?. Ini berarti pihak luar harus mereposisi peran mereka, dari agen pemberdayaan menjadi fasilitator pemberdayaan. Input yang berasal dari luar yang masuk dalam proses pemberdayaan harus mengacu sepenuhnya pada kebutuhan dan desain aksi yang dibuat oleh keluarga miskin itu sendiri bersama komunitasnya melalui proses dialog yang produktif agar sesuai dengan konteks setempat.Artinya program pemberdayaan masyarakat desa adalah program yang sangat mementingkan kebutuhan masyarakat pedesaan.
KONFLIK BATAS WILAYAH DI ERA OTONOMI MENURUT UNDANG-UNDANG 32 TAHUN 2004 Mashuri, Mashuri
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i2.652

Abstract

Mengkaji konflik batas wilayah pada era Otonomi Daerah yang mana pada kajian ini lebih mendalam akan mengkaji tentang konflik yang terjadi berkaitan dengan tapal batas, hal ini disebabkan oleh lahirnya undang-undang Otonomi daerah akhirnya menjadi persoalan mengenai tapal batas antar kabupaten dan juga antar provinsi yang ada diIndonesia.Kerja sama antar daerah perbatasan merupakan salah satu tema penting untuk memberikan solusi atas munculnya konflik-konflik sumber daya alam (SDA) dan konflik kewenangan lainya. Walaupun belum banyak ditemukan kajian-kajian? mengenai kerja sama antar daerah tersebut, akan tetapi perlu diciptakan pembagian kewenangan antar pusat- provinsi dan juga kabupten kota di Indonesia. Oleh karna itu nuansa penyeragaman kebijakan pusat terhadap heterogenitas daerah yang banyak menimbulkan konflik ti tingkat local. Masalah tersebut muncul karna adanya bebrapa kelemahan? dari undang-undang Otonomi daerah Nomor 22 ahun 1999 tentang pemerintahan daerh(yang undang-undang tersebut tidak berlaku lagi sejak diundangkannya undang-undang No. 32 tahun? 2004). Konflik ini terjadi dikarenakan oleh beberapa hal diantaranya adalah lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan diantara tingkat pemerintahan baik pusat, Provinsi dan juga kabupaten/kota. Disisi lain juga disebabkan oleh pengelolaaan sumber daya alam, daerah merasa lebih berhak dn memiliki wewenang sendiri. Konflik bata wilayah ini bisa dielesaikan? apabila pemerintah local dan pusat berperan penting an tidak mengedepankan kepentingn elit politik.
DAMPAK CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KONSERVATISMA AKUNTANSI DI PERUSAHAAN YANG LISTING PADA JAKARTA ISLAMIC IDEXS Rahmi, Febri
Jurnal EL-RIYASAH Vol 4, No 1 (2013): Desember 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v4i1.35

Abstract

Penerapan corporate governance merupakan salah satu faktor yang mampu membangun dan mewujudkan pasar modal yang sehat. Perusahaan yang telah menerapkan corporate governance yang baik akan mendapat penghargaan pada nilai saham atau premium sebesar 20% - 30%. ?Negara yang memiliki pasar modal yang besar akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di masa datang
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN Indrayani, Henni
Jurnal EL-RIYASAH Vol 3, No 1 (2012): Desember 2012
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v3i1.664

Abstract

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif pada saat sekarang, perkembangan teknologi informasi mempunyai dampak yang sangat besar terhadap daya saing perusahaan. Agar perusahaan dapat bersaing, perusahaan secara terus-menerus harus mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Salah satu keunggulan daya saing perusahaan menggunakan kriteria ekonomi dengan ukuran efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Tujuan penerapan teknologi informasi bagi perusahaan adalah untuk mendapatkan rantai nilai dari teknologi informasi yang bermanfaat dalam semua aspek bisnis yang berorientasi kepada peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas karyawan dan perusahaan untuk mendapatkan margin yang telah ditargetkan dengan resiko dan biaya yang siminimal mungkin.
STRATEGI POLITIK PASANGAN FIRDAUS-AYAT CAHYADI DALAM MEMENANGKAN PEMILUKADA PUTARAN I DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2011 Rusdi, Rusdi
Jurnal EL-RIYASAH Vol 4, No 1 (2013): Desember 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v4i1.3

Abstract

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemilu dan pemilukada, serta Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang mengatur mengenai persiapan pemilukada, penyelenggaraan pemilukada, penetapan, pendaftaran calon (baik dari parpol maupun perseorangan), sampai pada penetapan dan pelantikan pasangan calon terpilih, diatur secara jelas.
Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah Pada Kota Pekanbaru Ratna, Ikhwani
Jurnal EL-RIYASAH Vol 3, No 1 (2012): Desember 2012
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v3i1.659

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat derajat kemandirian keuangan daerah dan memberikan strategi dalam pembangunan di kota pekanbaru. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data laporan keuangan yang diperoleh dari dirjen perimbangan keuangan departemen keuangan? dan data dari studi literatur. Penelitian ini menggunakan metode analisis eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat kemandirian keuangan daerah di Pekanbaru masih rendah, karena sumber pendapatannya masih tergantung kepada pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah strategis dalam menggali potensi daerah yang ada.
DAMPAK STRESS KERJA TERHADAP DISIPLIN ANGGOTA POLRI SEKTOR BELAKANG PADANG ( BLP ) WILAYAH PERBATASAN PERAIRAN INDONESIA – SINGAPURA POLRESTA BARELANG KEPULAUAN RIAU Ermansyah, Mulia Sosiady
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i1.653

Abstract

Penelitan ini dilaksanakan di Polsek Belakang Padang (BLP) Jalan Hangtuah No 4 Batam, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak stress terhadap disiplin kerja pada anggota polisi sektor Belakang Padang (BLP). Latar Belakang masalah menunjukan bahwa wilayah Belakang Padang merupakan kepualauan dan harus menempuh perjalanan laut serta wilayah nya rata-rata adalah pulau-pulau kecil perbatasan Indonesia dan Singapura sehingga kinerja Polisi disana bisa terhambat dan terganngu untuk melayani masyarakat. Hipotesanya dari penelitain ini adalah Diduga ada hubungan antara stres dengan disiplin kerja Aparat Polisi Sektor Belakang Padang (BLP) Batam Kepualauan Riau. Dari hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi didapatkan bahwa hipotesis 1 menunjukkan bahwa stress kerja berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja, Hasil pengujian secara serentak (uji F), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama stress kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap disiplin kerja. Dari hasil observasi di lapangan bahwa Anggota Polri Sektor Belakang Padang (BLP) tetap disiplin bekerja meskipun tekanan lingkungan kerja yang bisa membuat stres kerja menjadi tinggi. Kinerja Anggota Polri Sektor Belakang Padang ( BLP) sudah lebih baik ditandai mampu melayani masyarakat dengan baik seperti kita berkunjung ke Perbankan. Tingkat stress tinggi dan disiplin kerja yang akan berimbas kepada kinerja Anggota Polri Sektor Belakang Padang ( BLP ) dapat diatasi dengan kemampuan majerial Kapolsek yang baik terutama dimasa kepemimpinan AKP Dasrul Savit yang mampu memimpin dan membina anggota nya dengan baik, AKP Dasrul salah satu Kapolsek Terbaik selama Polsek Belakang Padang berdiri.
FAKTOR PENYEBAB PERILAKU MALADMINISTRASI BIROKRASI DI INSTITUSI PEMERINTAH DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU Azmi Aziz, Rodi Wahyudi
Jurnal EL-RIYASAH Vol 5, No 2 (2014): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v5i2.648

Abstract

Pelayanan publik merupakan proses menyediakan kemudahan dalam setiap aspek kehidupan rakyat oleh pemerintah pusat dan daerah. Prinsip utama dalam pelayanan publik adalah sejauhmana kemampuan pegawai dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berurusan di kantor pemerintah. Persoalannya adalah mengapa masih begitu mudah terjadi perilaku maladministrasi dalam birokrasi pemerintah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ?. Tujuan penelitian ini adalah meneliti faktor penyebab terjadinya perilaku maladministrasi birokrasi di institusi pemerintah yang menyediakan pelayanan dokumen yang melakukan kontak langsung kepada masyarakat. Kuesioner penelitian telah diisi oleh 250 orang pegawai yang bekerja di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kantor Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, Kantor? Imigrasi Kelas I, Kantor SAMSAT dan pegawai kantor Camat di Kota Pekanbaru. Hasil analisis kuantitatif dalam penelitian ini diperkuat dengan data wawancara terhadap 5 orang key informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku maladministrasi birokrasi disebabkan oleh budaya buruk birokrasi yang turun temurun,? adanya pegawai buangan yang memiliki produktivitas kerja yang rendah serta rendahnya kesadaran diri pegawai dalam meningkatkan kualitas pelayanan .
PERAN AKUNTAN MANAJEMEN DALAM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN KINERJA LINGKUNGAN Nofianti, Leny
Jurnal EL-RIYASAH Vol 3, No 1 (2012): Desember 2012
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v3i1.665

Abstract

Kinerja lingkungan sangat dipengaruhi oleh adanya faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah dan tekanan media yang mendorong bagi pengelolaan lingkungan, serta faktor internal seperti kemauan manajemen untuk melakukan manajemen lingkungan secara proaktif. Lebih jauh, manajemen perusahaan juga akan terdorong untuk melakukan pengungkapan environmental disclosure dalam annual report sebagai bagian dari tanggungjawab sosial perusahaan. Persoalan pengungkapan environmental disclosure dalam media publik seperti annual report merupakan hal penting bagi perusahaan ditinjau dari perspektif strategi dan tanggungjawab sosial terhadap publik.Peran ramah lingkungan dapat dilakukan oleh akuntan manajemen dalam berbagai organisasi dan berbagai posisi jabatannya dalam organisasi tersebut. Tiga diantara banyak peran yang dapat? dilakukan terkait dengan peningkatan kualitas informasi lingkungan dan sosial perusahaan. Pertama, mengembangkan kebijakan yang terkait dengan masalah sustainability. Selanjutnya menerapkan, memantau dan mengelola resiko? yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Kedua, mengidentifikasi secara sukarela aspek lingkungan dan sosial yang sesuai dengan sistem informasi manajemen yang ada. Ketiga,? mempertahankan dan memperluas pengetahuan dari peraturan perundang-undangan, pajak dan subsidi yang dapat diterapkan dunia usaha termasuk ketentuan yang terkait dengan kewajiban penyediaan informasi lingkungan dan sosial perusahaan yang relevan.
THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku) Mahyarni, Mahyarni
Jurnal EL-RIYASAH Vol 4, No 1 (2013): Desember 2013
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v4i1.17

Abstract

Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of Planned Behavior (TPB) dari Ajzen dan Fishbein masih relatif baru, dan kurang banyak digunakan dan kurang banyak dikenal. Namun pada saat sekarang teori ini banyak digunakan oleh peneliti pada berbagai bidang disiplin ilmu antara lain, manajemen sumber daya manusia, marketing dan penelitian sosial lainnya. Theory Of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Teori ini disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia.