cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Hukum Islam
ISSN : 14118041     EISSN : 24430609     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Hukum Islam dengan nomor (Print ISSN 1411-8041) (Online ISSN 2443-0609) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai media pengkajian dan penyajian karya ilmiah terutama bidang hukum Islam. Jurnal ini pertama kali terbit sejak tahun Desember 1998, Jurnal ini terbit 2 kali dalam satu tahun yakni pada bulan Juni dan Nopember
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
Search results for , issue " Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016" : 8 Documents clear
PIDANA MATI DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU DAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU) Handayani, Febri
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.2690

Abstract

Pidana mati atau yang lebih dikenal sebagai hukuman mati, dewasa ini menjadi topik menarik dalam berbagai diskursus politik, kemanusiaan, akademik, hingga keagamaan. Fenomena hukuman mati begitu booming seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang dijerat pidana mati karena telah melakukan tindak pidana tertentu yang secara yuridis telah memenuhi syarat untuk dipidana dengan pidana mati. Sekalipun demikian pada kenyataannya secara yuridis formalnya pidana mati memang dibenarkan. Dalam konteks Indonesia, pidana mati masih diadopsi sebagai salah satu hukuman pokok yang dapat dijatuhkan, sekalipun pelaksanaan itu tidaklah sesederhana yang dibayangkan, kapan eksekusi terhadap pidana mati itu harus dilaksanakan. Masih dibutuhkan sebuah kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang. Maka pertimbangan dan keyakinan hakim menjadi satu hal yang sangat penting untuk menjatuhkan pidana mati di Indonesia.
MAQÂSHID NAFKAH IDDAH DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN fauzan, muhammad
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.2684

Abstract

Aturan tentang nafkah iddah diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 hurub b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj‟i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Pertama, Syafi‟iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak ba‟in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Hanabilah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak ba‟in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj‟i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq
FORMALISASI HUKUM ISLAM DI PROPINSI RIAU ANALISIS EKSISTENSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASYARAKAT Nurcahaya, Hertina dan
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.2674

Abstract

Universalitas hukum Islam meliputi semesta alam tanpa tapal batas. konsep hukum Islam berbeda dengan konsep hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Di Indonesia, obsesi formalisasi hukum Islam bukanlah masalah baru. Semangat dan gerakan formalisasi hukum Islam sejatinya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama telah dikukuhkan dengan berdirinya sistem peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia
PERSEPSI HAKIM AGAMA TENTANG PENGGUNAAN KALENDER HIJRIYAH DALAM PERHITUNGAN MASA IDDAH Johari, Sofia Hardani dan
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.2687

Abstract

Ketentuan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, serta amalan para sahabat dan generasi-generasi Islam setelah itu menjadikan kalender Hijriyah sebagai satu-satunya kalender Islam sebagai pedoman perhitungan waktu, baik untuk pelaksanaan ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Akan tetapi masyarakat Islam Indonesia menggunakan kalender tersebut hanya untuk kepentingan penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, serta peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Untuk pedoman aktifitas umat Islam yang lainnya, masyarakat muslim Indonesia mempedomani kalender Masehi (Gregorian), termasuk dalam bidang hukum perkawinan. Pemahaman tersebut juga dianut oleh hakim agama dalam memahami ketentuan undang-undang perkawinan di Indonesia (UU No. 1 tahun 1974) dan tentang esensi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai hukum materilnya. Akibat pemahaman tersebut, dalam perhitungan masa iddah perempuan yang bercerai dari suaminya terdapat perbedaan hitungan hari antara kalender Masehi dan Hijriyah, yang selanjutnya sangat beresiko terhadap akibat hukum yang menyangkut kehalalan dan keharaman berkumpul sebagai suami istri, serta hak-hak suami istri selama masa iddah
PERSEPSI CALON SUAMI ISTERI TERHADAP PELAKSANAAN KURSUS PRA PERKAWINAN PADA KANTOR PENTADBIRAN AGAMA ISLAM DAERAH TAIPING PERAK DARUL RIDZUAN MALAYSIA Rosli, siti Zawani
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.2688

Abstract

Persepsi calon suami isteri terhadap pelaksanaan kursus pra perkawinan pada Kantor Pentadbiran Agama Islam Daerah Taiping Perak Darul Ridzuan masih belum berjalan dengan baik karena tahap penceraian di Perak masih berada ditahap yang tinggi. Kursus ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para calon suami isteri tentang segala prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan undang-undang perkawinan negeri tempat mereka menetap serta pendalaman pengetahuan perkawinan dalam Islam itu sendiri.
PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM LAUT DI INDONESIA Darwis, Muhammad
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.3079

Abstract

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia merupakan keniscayaan yang penting dilakukan, Islam mengajarkan tentang perdamaian dan kelestarian lingkungan hidup yang dimanfaatkan manusia, termasuk laut. Faktor kemiskinan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang penting dan harus disinergikan menjadi satu kesatuan yang berhubungan satu dengan lainnya.
POTRET KERUKUNAN MASYARAKAT ETNIS MELAYU – CHINA DALAM BINGKAI NEGERI SERIBU KUBAH KABUPATEN ROKAN HILIR Wahidin, Wahidin
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.2689

Abstract

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir membangun identitas Rokan Hilir dalam bentuk gedung-gedung perkantoran dengan arsitektur modern, unik, memiliki kubah tak hanya ditemui di kawasan kota baru Batuenam dan Bagansiapiapi. pilihan negeri seribu kubah di satu sisi harus diperhatikan secara seksama, karena sebagaimana dijelaskan negeri Rokan Hilir adalah salah satu potret kerukunan etnis Melayu dan Cina. Kemajemukan suku bangsa di Indonesia, yang sejatinya menjadi penguat budaya, berbalik menjadi bumerang karena semangat primordialisme sempit yang sarat muatan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Setidaknya itulah yang mewarnai peristiwa Bagansiapiapi di ranah Melayu pada tahun 1946
PENGARUH IDENTITAS TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM ACARA PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA Bintania, Aris
Hukum Islam Vol 16, No 1 (2016): VOL 16 NO. 1 (2006) JUNI 2016
Publisher : Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/hi.v16i1.3082

Abstract

Identitas merupakan hal pokok yang melekat pada diri seseorang, adanya pemalsuan dan perubahan identitas untuk maksud yang tidak dibenarkan oleh hukum adalah bertentangan. Untuk itu kewaspadaan terhadap identitas ini penting menjadi bagian yang tidak terpisahkan oleh individu, masyarakat bahkan lembaga peradilan. Sebagai bagian upaya menciptakan hukum yang bermartabat dan tepat.

Page 1 of 1 | Total Record : 8